Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya

SEMINAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN : ASET LAIN-LAINOleh:

Chenrys, Deady, Fatur, Pendik

DEFINISI DAN KLASIFIKASI ASET LAINNYA

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

Par.69

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya

Par. 72

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Bultek 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan

Klasifikasi (PSAP 01)

Aset tak berwujud

Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan

Aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan)

Kas yang dibatasi penggunaannya

Klasifikasi (Bultek 01)

Aset Tak Berwujud,

Tagihan Penjualan Angsuran,

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR),

Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan

Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang

dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Meliputi:• Software komputer,• Lisensi dan franchise,• Hak cipta (copyright), paten, dan

hak lainnya,• Hasil Kajian/penelitian yang

memberikan manfaat jangka panjang.

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran

menggambarkan jumlah yang dapat

diterima dari penjualan aset

pemerintah secara angsuran kepada

pegawai pemerintah.

TP dan TGR

Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai

akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan

melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan

tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan

terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengantujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh

negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut

atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan kemitraan dengan pihak ketiga adalah kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang bersangkutan.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Bangun Kelola Serah

Bangun Serah Kelola

Bangun Kelola Serah

Bangun, Kelola, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan

aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan

bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya

dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali

bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah

berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Bangun Serah Kelola

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset

pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak

ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya

kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada

pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset

tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk

melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran

oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Aset Lain-lain

Aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

TPA

Pengakuan : pada saat terjadinya penjualan angsuran

Pengukuran : sebesar nilai nominal dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan

Pelaporan : Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo > 12 bulan setelah tanggal

pelaporan Aset Lainnya. Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo < 12 bulan

setelah tanggal pelaporan (Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran) Aset Lancar.

Contoh

Berdasarkan berita acara penjualan aset nomor BA-456/XYZ/2004 tanggal 1 Maret 2013 diketahui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah menjual rumah dinas kepada pegawai dengan harga Rp500.000.000,- (sebesar nilai buku) secara angsuran selama 10 kali. Angsuran dibayarkan setiap semester di mana angsuran pertama dilakukan pada tanggal 1 September 2013.

Jurnal

1 Maret 2013


Rp500.000.000,-

Akumulasi Depresiasi Rumah Dinas

Rp200.000.000,-

Aset Tetap – Rumah Dinas Rp700.000.000,-

1 November 2013

Kas Rp50.000.000,-


Rp50.000.000,-

Estimasi Perubahan SAL Rp50.000.000,-

Pendapatan TPA – LRA Rp50.000.000,-

31 Desember 2013

Bagian Lancar TPA Rp100.000.000,-


Rp100.000.000,-

TP dan TGR

Kriteria PengakuanTagihan TP/TGR: • Telah ditandatanganinya Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

• Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara; atau

• Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum suatu entitas atau seseorang untuk membayar kepada Pemerintah.

Pengukuran:• Tuntutan perbendaharaan dinilai

sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara.

• Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara.

TP dan TGR

TP dan TGR

Penyajian di neraca:• TP/TGR yang jatuh tempo > 12 bulan setelah tanggal pelaporan Aset Lainnya.

• Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo < 12 bulan setelah tanggal pelaporan (Bagian Lancar Tagihan TP/TGR) Aset Lancar

Contoh

Berdasarkan SKTJM tanggal 1 Oktober 2013 diketahui bahwa seorang PNS harus membayar ganti kerugian negara sebesar Rp50.000.000,-. Pada tanggal 1 November 2013 PNS tersebut menyetor pembayaran ganti

kerugian negara sebesar Rp20.000.000,-. Tanggal 31

Desember dilakukan reklasifikasi dan diperkirakan 10% tidak

tertagih.

Jurnal

ASET KEMITRAAN

Definisi

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan kemitraan dengan pihak ketiga adalah kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang bersangkutan

Jenis

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan barang milik pemerintah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan barang milik pemerintah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Jenis

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Pemerintah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pemerintah.Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Pengakuan

Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/

kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari

aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau

sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG,

diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana

berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk

digunakan/dioperasikan.

Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset

kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas

fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola

Barang.

Pengakuan

Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola

Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara

serah terima barang.

Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya

perjanjian.

Pengukuran

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan

sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian,

dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan

Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat

sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih

yang paling objektif atau paling berdaya uji

Penyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca

sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai

perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional, harus diungkapkan dalam CaLK.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan

penyusutan selama masa kerjasama.

Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka

Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan

aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.

Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka

Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa

kerjasama


Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan :• Klasifikasi aset yang membentuk aset

kerjasama;• Penentuan biaya perolehan aset

kerjasama/kemitraan;• Penentuan depresiasi/penyusutan aset

kerjasama/kemitraan.Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

Bangun, Guna, Serah (BGS)

Bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak

ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan

bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya

dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali

bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah

berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam

perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.


Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.Bangun, Guna, Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.


Contoh:• Dalam rangka peningkatan pelayanan

kepada masyarakat, Pemerintah telah mengikat kerjasama BGS dengan PT Abadi Jaya untuk membangun gedung olahraga. Total nilai aset yang diserahkan pemerintah dalam kemitraan tersebut adalah sebesar RP 100.000.000Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BGS 100.000.000 -

Aset Tetap- 100.000.000

Bangun, Serah, Guna (BSG)

Pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut

mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya

kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada

pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset

tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah

disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan

pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh

pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.


BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut


Contoh:• Dalam rangka peningkatan pelayanan

kepada masyarakat, Pemerintah telah mengikat kerjasama BSG dengan PT Ranggataksaka untuk membangun rumah sakit. Untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut, investor telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- sedangkan tanah yang diserahkan oleh Pemerintah untuk pembangunan rumah sakit tersebut adalah senilai Rp. 100.000.000,- Aset BSG tersebut telah selesai dibangun dan telah diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah telah memberikan bagi hasil kepada investor sebesar Rp. 50.000.000,- yang mengurangi nilai utang kemitraan dengan pihak ketiga tersebut.


Kode Akun Uraian Debet Kredit

XXX

Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BSG

600.000.000 -

XXX

Aset Tetap

- 600.000.000

XXX

Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang

450.000.000 -

XXX

Utang Jangka Panjang Lainnya

- 450.000.000

ASET TAK BERWUJUD

Definisi

Aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk

tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Kriteria ATB

Dapat diidentifikasi

Dikendalikan oleh entitas

Mempunyai potensi manfaat ekonomi

masa depan

Untuk dapat diakui sebagai ATB aktivitas/kegiatan harus memenuhi

Kriteria ATB; dan

Kriteria pengakuan.

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; danBiaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

ATB yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:• Tahap penelitian atau

riset• Tahap pengembangan

Software Komputer

Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh

internal instansi 1 pemerintah dapat

dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan

oleh instansi pemerintah sendiri

atau oleh pihak ketiga (kontraktor)

Dalam kasus perolehan software secara pembelian,

harus dilihat secara kasus per kasus

Paten

Hak Paten yang dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum

terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak

Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil

Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam

CaLK.

ATB dalam Pengerjaan

Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran.

Diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan (Intangible Asset-Work In Progress)

Setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

Pengukuran ATB yang Diperoleh Secara Eksternal

Pembelian

Pertukaran

Kerja Sama

Donasi/ Hibah

Pengembangan Secara Internal

Nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan

Nilai perolehan meliputi biaya yang dikeluarkan sejak

ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa

yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai

dikembangkan

Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah

diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai

bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari

Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud

Tidak diharuskan untuk disajikan di neraca

Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Jika didaftarkan hak paten, hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Amortisasi

Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat • Ditetapkan dalam jumlah yang

sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus

Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Tak Terbatas• Tidak boleh diamortisasi

Ilustrasi 1 (pencatatan)

Pemerintah Daerah X telah membeli Hak Paten atas Temuan yang berhubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan mesin pengelola sampah menjadi pupuk dari Perusahaan Y. Perusahaan dimaksud menjual hak paten tersebut dengan nilai Rp. 1 milyar kepada Pemda X.

Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud 1 milyarDiinvestasikan dalam Aset Lainnya 1 milyar


Instansi B berhasil membuat disain struktur jembatan dan disain tersebut telah digunakan oleh Instansi lain bahkan perusahaan swasta untuk membuat jembatan di Indonesia. Instansi telah mengembangkan disain tersebut dengan biaya keseluruhan Rp.700 juta.

Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud 700 juta

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 700 juta


Instansi X mendapat hibah dari perusahaan software berupa software yang dapat digunakan oleh Instansi itu sendiri atau dapat digunakan oleh pihak lain namun Instansi tersebut mendapatkan imbalan secara ekonomi. Nilai software yang dihibahkan tersebut telah diestimasi memiliki nilai wajar sebesar Rp 1,5 milyar.

Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud 1,5 milyar

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 1,5 milyar

Penyajian Aset Tak Berwujud

Neraca

Per 31 Desember 20xx

ASET KEWAJIBAN

Aset Lancar Kewajiban Jangka Pendek

------------ Kewajiban Jangka Panjang

Aset Tetap

----------- EKUITAS DANA

Aset Lainnya xxx ------------

Aset Tidak Berwujud xxx

Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx

Pengungkapan Aset Tak Berwujud

Hal-hal yang harus diungkapkan:• Masa manfaat atau tingkat amortisasi

yang digunakan. Apakah masa manfatnya terbatas atau tidak terbatas;

• Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;

• Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan

• Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

• Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud; dan

Pengungkapan Aset Tak Berwujud

Hal-hal yang harus diungkapkan:• Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan

akhir periode yang menunjukkan:• Penambahan aset tidak berwujud yang

terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;

• Penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud;

• Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;

• Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.

• Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (impaired)

Tambahan…

Disamping informasi-informasi sebelumnya, entitas juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:

Periode amortisasi;

Metode amortisasi; atau

Nilai sisa.

Selain itu, Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tidak berwujud;

Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;

Keberadaan ATB yang dimiliki bersama.

ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-Lain

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari :• Aset Tak Berwujud• Tagihan Penjualan Angsuran• Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR)• Kemitraan dengan Pihak Ketiga• Aset Lain-lain

Definisi

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat

disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang

menunggu proses pemindahtanganan (proses

penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui

pada saat dihentikan dari penggunaan

aktif pemerintah dan

direklasifikasikan ke dalam aset

lain-lain.

Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan


Aset Lain-lain disajikan di

dalam kelompok Aset Lainnya dan

diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Hal-hal yang perlu

diungkapkan antara lain

adalah faktor-faktor yang

menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan,

jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya,

dan informasi lainnya yang

relevan.

LKPP tahun 2012

Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status

penggunanya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola

pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada

PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun 2012

disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan.

Education

Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya