SEKOLAH STANDAR NASIONAL

PANDUAN PEMBINAAN

SEKOLAH POTENSIAL MENJADI SSN

DIREKTORAT PEMBINAAN SMPDIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALJAKARTA 2006-2007

KONSEP DAN PELAKSANAAN PEMBINAAN SMP

(SEKOLAH POTENSIAL MENUJU SSN)

PENDAHULUAN

Kebijakan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai pengembangan kelembagaan pendidikan di SMP;

Pengalaman pelaksanaan MPMBS, MBS, dan School Grant

Tuntutan sekolah berstandar (nasional-internasional)

TUJUAN UMUM :

untuk memberikan pembinaan, acuan, panduan, dan rambu-rambu untuk dipergunakan oleh berbagai fihak yang berkepentingan dalam membina, menyelenggarakan dan mengembangkan Sekolah potensial, baik di pusat, propinsi, kabupaten/kota maupun sekolah guna mencapai standar nasional pendidikan (SNP), sehingga mampu mencapai kategori sekolah standar nasional (SSN)

PENGKATEGORIAN SEKOLAH

SEKOLAH ASING

SEKOLAH FRANCHISE ASING

SBI

SEKOLAH POTENSIAL

SEKOLAH STANDAR

NASIONAL/SSN

SSN /SEKOLAH

KEUNGGULAN LOKAL

PENGERTIAN

Sekolah potensial, yaitu sekolah yang masih relatif banyak kekurangan/kelemahan untuk memenuhi kriteria sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUSPN Tahun 2003 pasal 35 maupun dalam PP Nomor 19 Tahun 2005. Kedelapan SNP tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Ditegaskan dalam penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 11 ayat 2 dan 3 bahwa kategori sekolah potensial adalah sekolah yang belum memenuhi (masih jauh) dari SNP.

Pengkategorian pendidikan dasar dan menengah di Indonesia menurut UU 20/2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 11 dan 16:

1. Sekolah formal standar (dalam pembinaan disebut juga sekolah potensial/rintisan)

2. Sekolah formal mandiri (dalam pembinaan disebut juga Sekolah Standar Nasional (SSN)

3. Sekolah bertaraf internasional (SBI)

KATEGORI SEKOLAH

KATEGORI SEKOLAH (UMUM)

SEKOLAH FORMAL STANDAR

SEKOLAH FORMAL MANDIRI

SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SBI)SEKOLAH

KEUNGGULAN LOKAL

SEKOLAH FRANCHISE

ASING

SEKOLAH ASING

(INTERNASIONAL)

DILAKUKAN PEMBINAAN LANGSUNG OLEH DIT. PSMP

KATEGORI SEKOLAH(Kelompok sekolah binaan)

SEKOLAH POTENSIAL

& SEKOLAH RINTISAN

SEKOLAH STANDAR NASIONAL

(SSN)SEKOLAH BERTARAF

INTERNASIONAL (SBI)SEKOLAH

KEUNGGULAN LOKAL

SEKOLAH FORMAL STANDAR

SEKOLAH FORMAL MANDIRI

SEKOLAH BERTARAF

INTERNASIONAL (SBI)

KEBIJAKAN PEMBINAA

N

Pengertian Sekolah Standar Nasional (SSN)

Standar Nasional Pendidikan (SNP), bahwa yang dimaksudkan dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP tersebut mencakup standar isi, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pembiayaan, proses pendidikan, proses pengelolaan, penilaian dan kompetensi lulusan.

sekolah standar nasional (SSN) adalah sekolah yang sudah atau hampir memenuhi SNP, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

INDIKATOR KEBERHASILAN SSN

memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara lengkap. memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap, dari silabus sampai dengan RPP untuk kelas VII –

IX semua mata pelajaran. menerapkan pembelajaran kontektual untuk kelas VII – IX semua mata pelajaran. Rata-rata gain score minimal 0,6 dari tahun 1 sampai tahun 3 untuk semua mata pelajaran Rata-rata pencapaian ketuntasan kompetensi minimal 75 % Kondisi guru 75 % minimal berpendidikan S-1 pada tahun ke-3 Penguasaan kompetensi, 50% guru bersertifikat kompetensi Rasio jumlah rombel dan jumlah kelas 1 : 1 (tidak boleh double shift) Jumlah siswa per rombel maksimal 35 untuk semua kelas (kelas 1, 2 dan 3) Rata-rata jam mengajar guru berkisar antara 18 – 20 Jumlah laboratorium minimal 1 lab IPA, lab. Bahasa, lab. Komputer dan lab. Keterampilan Memiliki telpon dan akses internet pada lab komputer, guru, dan kepala sekolah Memiliki ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BP, ruang Tata Usaha, kamar kecil yang cukup

dan memadai (sesuai SPM) memiliki ruang perpustakaan (termasuk ruang baca) sesuai SPM sudah melaksanakan secara konsisten aspek-aspek dalam manajemen berbasis sekolah

(otonomi/kemandirian, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas dan sustainabilitas) Memiliki perangkat media pembelajaran untuk semua mata pelajaran sesuai dengan SPM. Sudah melaksanakan sistim penilaian yang komprehensif (ulangan harian, UTS, UAS, ulangan

kenaikan kelas) dengan teknik penilaian yang variasi (sesuai PP 19 tahun 2005) Memiliki tandar pembiayaan minimal Rp. 100.000,- per bulan per siswa.

LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ps 50 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 : Pemerintahan Pusat dan

Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 : Kewenangan Pemerintah

(Pusat) dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 : Program Pembangunan

Nasional Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 : Standar

Nasional Pendidikan (SNP) ps 61 Keputusan Meneteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 :

Standar Isi Keputusan Meneteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 :

Standar kompetensi Lulusan Keputusan Meneteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 :

Implementasi Kepmendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 Renstras Depdiknas: th 2009/2010 tdp 450 rintisan SBI SMP

KRITERIA SEKOLAH POTENSIAL

Sekolah negeri maupun swasta Memiliki rata-rata UN yang lebih rendah daripada rata-rata UN untuk

kriteria sekolah standar nasional (SSN), misalnya untuk penetapan SSN tahun 2006 persyaratan UN tahun 2004 minimal 6,33 dan UAN tahun 2005 minimal 6,50. Sedangkan untuk penetapan SSN tahun 2007 UN tahun 2005 minimal 6,35 dan UN tahun 2006 minimal 6,75.

Termasuk sekolah yang tergolong kategori cukup atau kurang di kabupaten/kota yang bersangkutan, yaitu memiliki karakteristik cukup atau kurang terhadap delapan SNP (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian) atau di bawah nilai baik dan amat baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian kinerja sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Bukan sekolah yang didukung oleh yayasan yang memiliki pendanaan yang kuat, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sekolah dengan nilai akreditasi di bawah A.

Kebijakan Dit. PSMP dalam Pembinaan SMP Potensial

Penetapan kelompok sekolah standar nasional (sekolah potensial), dimana mulai tahun 2007 semua sekolah yang tidak termasuk dalam kelompok sekolah standar nasional (SSN), baik yang telah maupun belum ditetapkan oleh pusat maupun daerah namun semuanya memenuhi kriteria SSN, adalah menjadi kelompok sekolah standar nasional (sekolah potensial). Dengan kata lain, tidak ada lagi sekolah kategori rintisan, karena semua sekolah rintisan telah memenuhi kriteria sebagai sekolah standar nasional (sekolah potensial).

Menyusun panduan penyelenggaraan sekolah standar nasional (sekolah potensial), yaitu terdiri dari: konsep penyelenggaraan sekolah standar nasional (sekolah potensial), penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah pada sekolah standar nasional (sekolah potensial), penggunaan dana bantuan sekolah standar nasional (sekolah potensial) atau disebut dengan School Grant, dan panduan pembuata laporan penyelenggaraan sekolah standar nasional (sekolah potensial). Diharapkan semua pihak, khususnya pemerintah daerah dan sekolah standar nasional (sekolah potensial) dapat menggunakan panduan ini dalam penyelenggaraannya.

Melaksanakan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia melalui Rakornas, pengiriman panduan kebijakan, dan pada tingkat daerah diharapkan terdapat kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah.

Memberikan dana bantuan School Grant kepada semua sekolah standar nasional (sekolah potensial) melalui dana dekonsentrasi, yang disalurkan langsung ke daerah (Dinas Pendidikan Propinsi) untuk selanjutnya dilakukan seleksi dan pentahapan lain sesuai dengan pedoman dan panduan penyelenggaraan sekolah standar nasional (sekolah potensial). Hal ini diatur tersendiri.

Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada sekolah standar nasional (sekolah potensial) untuk perbaikan dan peningkatan kebijakan pada tahun berikutnya.

Menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada sekolah potensial.

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN

1. SOSIALISASI OLEH DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DAN KAB/KOTA

2. PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG DI SEKOLAH

3. PEMBUATAN RPS OLEH SEKOLAH

ASPEK-ASPEK YANG DIKEMBANGKANASPEK-ASPEK YANG DIKEMBANGKAN

1.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSANSTANDAR KOMPETENSI LULUSAN2.2. KTSPKTSP3.3. PBMPBM4.4. TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKANTENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN5.5. SARANA DAN PRASARANASARANA DAN PRASARANA6.6. MANAJEMENMANAJEMEN7.7. PENILAIANPENILAIAN8.8. PEMBIAYAANPEMBIAYAAN9.9. LAINNYA: KULTUR SEKOLAH, LINGKUNGAN LAINNYA: KULTUR SEKOLAH, LINGKUNGAN

SEKOLAH, DLLSEKOLAH, DLL

MENENTUKAN TONGGAK-TONGGAK MENENTUKAN TONGGAK-TONGGAK KEBERHASILANKEBERHASILAN

NO Aspek-aspek Pendidikan

Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan Sekolah

Th I Th II Th III Th IV Th V

I OUTPUT SEKOLAH:

A Prestasi Akademik:

12345678

9

1012

Rata-rata NUANKejuaraan olimpiadeJumlah lulusan yang melanjutkan pendidikanTingkat DO Penguasaan ICTPrestasi debat Bhs InggrisPengumpulan portofolio anakKejuaraan mengarang dengan bhs asingKejuaraan olimpiade dalam bidang: matematika,

fisika, biologi kimia, stronomi, dan atau lainnya Memeiliki kemampuan penguasaan teknologi dasar Dokumen karya-karya/prestasi

B Prestasi Non Akademik

123456

Kejuaraan OR Kejuaraan kesenianKejuaraan UKSKejuaraan keterampilanKejuaraan lingkungan sehatKejuaraan lainnya: ………

II PROSES

A Proses belajar mengajar

1

2

345

Program-program yang menumbuhkan kreativitas siswa, guru, dll

Penerapan pendekatan PBM: contextual teaching and learning (CTL) atau pembelajaran kontekastual

Penerapan pendekatan: pembelajaran tuntas

Penerapan moving kelasPendekatan Lainnya: ………………

B Proses Penilaian

1234567

Standar penilaianKeberadaan perangkat/instrumen penilaian

guruKeberadaan perangkat/instrumen penilaian

sekolahPenerapan pendekatan penilaian

(variasinya)Frekuensi penilaianPenilaian oleh sekolahLainnya: ...........

C Manajemen:

123456789

101112

Dokumen RPS (Rencana strategis)Dokumen RPS (Rencana operasional)Kerjasama dengan pihak lain: …….Dukungan dana dari komite sekolahDukungan lain dari komite sekolahPenerapan MBSPenerapan ISO 9001:2000 (manajemen

mutu)Penerapan SIMPenerapan ICTKepemilikan usaha-usaha/unit produksi

sekolahKeberadaan tim pengembang sekolahLainnya: .........

D Kepemimpinan:

1

2

34

5

Penciptaan dan pengimplementasian visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah

Pengimplementasian suasana/budaya sekolah yang menjamin terjadinya PBM yang kondusif.

Penerapan demokratisasi di sekolahEksistensi pembagian tugas, pemberian

pekerjaan dan tanggung jawab yang jelas kepada warga sekolah.

Lainnya: ....................

IIIINPUT

A Kurikulum

123456

Dokumen kurikulum sekolah (KTSP) : silabus

Dokumen kurikulum sekolah (KTSP) : RPP

Bahan ajarKeberadaan tim pengembang KTSPKurikulum muatan lokalLainnya: .........

B Guru dan guru BK

12356789

10

Jumlah guru Kualifikasi guru Bidang studi/latar belakang

pendidikanSertidikasi Kemampuan menggunakan ICTKemampuan mengembangkan KTSPKemampuan bahasa Inggris Kompetensi: CTLLainnya: .................

C Kepala Sekolah:

123456789

10

Kualifikasi pendidikanBidang studi/latar belakang pendidikanSertidikasi Kemampuan menggunakan ICTKemampuan mengembangkan KTSPKemampuan bahasa Inggris Kompetensi: manajerialKepemimpinanPengalaman kerjaLainnya: .................

D Tenaga Pendukung:

1 Pustakawan

abcdef

Kualifikasi pendidikanBidang keahlianSertifikasi keahlianKemampuan bahasa InggrisPengalaman kerjaJumlah

2 Laboran:n

abcdef


3 Teknisi Komputer:

abcdef


4 Kepala TU:

abcde

Kualifikasi pendidikanBidang keahlianSertifikasi keahlianKemampuan bahasa InggrisPengalaman kerja

5 Tenaga administrasi Keuangan:

abcdef


6 Tenaga Administrasi Ketenagaan:

abcdef


7 Tenaga Administrasi Akademik:

abcdef


8 Tenaga Administrasi Sarpras:

abcdef


9 Tenaga Administrasi Kesekretariatan:

abcdef


E. Organisasi dan Administrasi:

12345

Kepemilikan visi, misi, dan tujuan sekolahKeberadaan dan kejelasan tupoksiKeberadaan sistem administrasiPenerapan SIMLainnya: .........

F Sarana dan Prasarana:

1 Umum:

abcdefghijkl

m

Luas tanahLuas ruang kelasJumlah ruang kelasJumlah siswa per rombelFasilitas ICT per kelas per tingkatRuang kepala sekolahLuas ruang kepala sekolahRuang guruLuas ruang guruRuang wakil kepala sekolahLuas ruang wakil kepala sekolahRuang TU sekolahLuas ruang TU sekolah

2 Perpustakaan:

abcdefg

Luas ruang bacaRatio Buku teks dengan siswaLangganan jurnal, buletin, majalah, surat kabar, dllJumlah komputerJaringan internetLainnya: ............

3 Laboratorium Fisika:

abcdefghi

Luas ruang laboratoriumJumlah (kecukupan) peralatanJumlah (kecukupan) bahanFasilitas ACPanduan/Pedoman praktikOptimasi penggunaanKapasitas pemakaian (jumlah siswa)Fasilitas keselamatanLainnya: ............

4 Laboratorium Biologi:

abcdefghi


5 Laboratorium Kimia:

abcdefghi


6 Laboratorium Bahasa:

abcdefghi

Luas ruang laboratoriumJumlah (kecukupan) peralatanJumlah (kecukupan) bahan/materi ajarFasilitas ACPanduan/Pedoman praktikOptimasi penggunaanKapasitas pemakaian (jumlah siswa)Fasilitas keselamatanLainnya: ............

7 Laboratorium IPS:

abcdefghi

Luas ruang laboratoriumJumlah (kecukupan) peralatanJumlah (kecukupan) bahan/materi ajarFasilitas ACPanduan/Pedoman praktikOptimasi penggunaanKapasitas pemakaian (jumlah siswa)Fasilitas keselamatanLainnya: ............

8 Laboratorium komputer:

abcdefghi

Luas ruang laboratoriumJumlah (kecukupan) komputerJumlah (kecukupan) bahan/materi ajarFasilitas ACPanduan/Pedoman praktikOptimasi penggunaanKapasitas pemakaian (jumlah siswa)Fasilitas keselamatanLainnya: ............

9 Kantin:

abcdefg

Luas ruang kantinKecukupan fasilitas (mebeler, memasak, dll)Optimasi penggunaanKapasitas pemakaian (jumlah siswa)Kondisi lingkunganVariasi makanan sehat, bergizi, higienisLainnya: ............

10 Aula/auditorium:

abcdefgh

Luas ruang Jumlah (kecukupan) peralatan sound systemJumlah (kecukupan) mebelairFasilitas ACOptimasi penggunaanKapasitas pemakaian Fasilitas keselamatanLainnya: ............

11 Sarana Olah Raga:

abcdefghij

Luas lapangan sepak bolaLuas lapangan bola vollyLuas lapangan basketLuas lapangan lainnya: .............Fasilitas OR sepak bolaFasilitas OR bola vollyFasilitas OR basketFasilitas OR lainnya: .......Penjaminan/fasilitas keselamatanLainnya: ……….

12 Pusat Belajar dan Riset Guru:

abcdefghi

Luas ruang Jumlah (kecukupan) peralatan / komputerJumlah (kecukupan) mebelairFasilitas ACOptimasi penggunaanKapasitas pemakaian Fasilitas keselamatanJumlah buku referensiLainnya: ............

13 Raung Penunjang administrasi Sekolah:

abcdefgh

Luas ruang Jumlah (kecukupan) peralatan / komputerJumlah (kecukupan) mebelairFasilitas ACOptimasi penggunaanKapasitas pemakaian Fasilitas keselamatanLainnya: ............

14 Ruang Kesehatan:

abcdefghi

Luas ruang Jumlah (kecukupan) peralatan kesehatanJumlah (kecukupan) mebelair Jumlah (kecukupan) bahan/obat PPPKFasilitas ACOptimasi penggunaanKapasitas pemakaian Fasilitas keselamatanLainnya: ............

15 Tolite:

abcdefgh

Luas ruang Jumlah (kecukupan) peralatan toilet (Laki-laki dan

Perempuan)Kecukupan air Fasilitas sanitasiOptimasi penggunaanKapasitas pemakaian Jumlah teknisi perawatLainnya: ............

16 Tempat bermain, kreasi, dan rekreasi:

abcdefg

Luas ruang / lahanJumlah (kecukupan) peralatan Jumlah (kecukupan) mebelairOptimasi penggunaanKapasitas pemakaian Fasilitas keselamatanLainnya: ............

17 Tempat Ibadah sesuai Agamanya:

abcdefgh

Luas ruang Jumlah (kecukupan) peralatan Jumlah (kecukupan) mebelairFasilitas ACOptimasi penggunaanKapasitas pemakaian Fasilitas keselamatanLainnya: ............

18 Ruang kesenian/keterampilan:

abcdefgh


19 Ruang Pusat Multi Media:

abcdefgh


20 Ruang Koperasi Siswa/Guru/Karyawan:

abcdefgh


21 Ruang BP/BK:

Abcdefgh

Luas ruang Jumlah (kecukupan) peralatan Jumlah (kecukupan) mebelairFasilitas ACOptimasi penggunaanKapasitas pemakaian Fasilitas KomputerLainnya: ............

22 Ruang Lainnya: ..........................

abcdefgh


G. Kesiswaan:

1 Penerimaan siswa Baru:

abcde

KriteriaPersyaratanProsedurDaya tampungLainnya

2 Pembinaan Kegiatan Kesiswaan:

abcdefghijkl

Pembinaan kreativitas/inovasiPembinaan kesenianPembinaan karya tulisPembinaan mengarangPembinaan olah ragaPembinaan keterampilanPembinaan life skillPembinaan keagamaanPembinaan kesosialanPembinaan kesehatan dan obat terlarangPembinaan kepramukaanPembinaan lainnya: .........

H. Pembiayaan:

123456

Jumlah sumber danaPenggalian sumber danaJumlah biaya operasional per siswa per tahun Bentuk penggunaan dana yang transparan dan akuntabelLainnya: .........................

I. Regulasi Sekolah:

123456

Keberadaan regulasi intern sekolahTingkat implementasi regulasiDukungan pelaksanaan regulasi oleh warga sekolahDukungan pelaksanaan regulasi oleh komite sekolahHambatan keterlaksanaan regulasiLainnya: ............

J. Hubungan Masyarakat:

13456

Keberadaan kerjasama (perjanjian/MoU) dengan pihak lainSubstansi kerjasamaJumlah lembaga/instansi lain yang kerjasama dengan sekolahBentuk dukungan/kontribusi lembaga lain dalam kerjasamaLainnya: ...............

K. Kultur Sekolah:

123456

Keberadaan kebijakan/regulasiFailitas pendukung Pola kegiatan/pembinaanStrategi pelaksanaanHubungan sosial kekeluargaan warga sekolahLainnya: ...........

Pentahapan Pelaksanaan Pentahapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Sekolah PotensialPenyelenggaraan Sekolah Potensial

1.1. Tahap Pengembangan Kelembagaan Tahap Pengembangan Kelembagaan Sekolah sebagai SistemSekolah sebagai Sistem

2.2. Tahap Pengembangan Sumber Daya Tahap Pengembangan Sumber Daya Manusia SekolahManusia Sekolah

Pengelolaan Calon peserta didik BaruPengelolaan Calon peserta didik Baru Pengembangan Tenaga Pendidik (GurPengembangan Tenaga Pendidik (Guru)u) Pengembangan Kepala SekolahPengembangan Kepala Sekolah Pengembangan Tenaga PendukungPengembangan Tenaga Pendukung Pengembangan dan Pemberdayaan Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Tim

Pengembang Sekolah PotensialPengembang Sekolah Potensial

1.1. Tahap Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan dan Tahap Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan dan KurikulumKurikulum

2.2. Tahap Pengembangan Bahan AjarTahap Pengembangan Bahan Ajar3.3. Tahap Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM)Tahap Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM)4.4. Tahap Pengembangan Manajemen dan Organisasi SekolahTahap Pengembangan Manajemen dan Organisasi Sekolah5.5. Tahap Pengembangan Sumber Daya Sekolah LainnyaTahap Pengembangan Sumber Daya Sekolah Lainnya

Pengembangan Sarana dan PrasaranaPengembangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sumber Dana dan Pendanaan SekolahPengembangan Sumber Dana dan Pendanaan Sekolah

6.6. Tahap Pengembangan Sistem PenilaianTahap Pengembangan Sistem Penilaian7.7. Tahap Pengembangan Lingkungan SekolahTahap Pengembangan Lingkungan Sekolah8.8. Pengembangan Budaya SekolahPengembangan Budaya Sekolah9.9. Tahap Pengembangan Kegiatan KesiswaanTahap Pengembangan Kegiatan Kesiswaan10.10. Tahap Pengembangan Pendidikan Teknologi Dasar (PTD)Tahap Pengembangan Pendidikan Teknologi Dasar (PTD)11.11. Tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pembinaan Tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pembinaan

Sekolah Potensial, YAITU:Sekolah Potensial, YAITU:

Tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pembinaan Sekolah PotensialPembinaan Sekolah Potensial

PENENTUAN KRITERIA

UMUM SEKOLAH

KRITERIA UMUM SEKOLAH POTENSIAL:1. Sekolah negeri maupun swasta2. Memiliki rata-rata UN yang lebih rendah daripada

rata-rata UN untuk kriteria sekolah formal mandiri (SSN), untuk penetapan SSN tahun 2007 persyaratan UN tahun 2005 minimal 6,35 dan UAN tahun 2006 minimal 6,75.

3. Termasuk sekolah yang tergolong kategori cukup atau kurang di kabupaten/kota yang bersangkutan, yaitu memiliki karakteristik cukup atau kurang terhadap delapan SNP (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian) atau di bawah nilai baik dan amat baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian kinerja sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

4. Bukan sekolah yang didukung oleh yayasan yang memiliki pendanaan yang kuat, baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Sekolah dengan nilai akreditasi di bawah A.

PELAKSANA-AN

SELEKSI AWAL

DILAKUKAN OLEH DINAS PROPINSI TENTANG SEKOLAH POTENSIAL:1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang jumlah

sekolah potensial2. Long list (daftar lengkap) sekolah potensial di propinsi dari semua

kabupaten/kota

3. Dipilih dan ditetapkan secara proporsional sebagai calon sekolah yang akan diverifikasi berdasarkan kriteria umum

PENYIAPAN

PERANGKAT

VERIFIKASI

DILAKUKAN OLEH DINAS PROPINSI :1. Penyusunan dan penggandaan panduan verifikasi2. Penyusunandan penggandaan instrumen verifikasi

3. Penentuan petugas verifikasi dengan koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

4. Penyiapan administrasi untuk verifikasi

PELAKSANA-AN

VERIFIKASI

DILAKUKAN OLEH DINAS PROPINSI:1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota2. Pembekalan calon petugas verifikasi

3. Pelaksanaan verifikasi ke lapangan

4. Analisis data hasil verifikasi

5. Daftar lengkap hasil verifikasi berdasarkan ranking nilai dan berdasarkan daerah Kab/Kota

PENETAPAN

SEKOLAH CALON

PENERIMA BANTUAN

DILAKUKAN OLEH DINAS PROPINSI:1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota2. Penentuan kriteria khusus:

3. Berdasarkan kuota yang ada (proporsional) per kab/kota

4. Berdasarkan ranking nilai per kab/kota

5. Sekolah memiliki potensi berkembang (berdasarkan data profil sekolah dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/kota)

6. Menetapkan jumlah sekolah calon penerima dana bantuan per kab/kota

WORKSHOP

SEKOLAH CALON

PENERIMA DANA

BANTUAN

DILAKUKAN OLEH DINAS PROPINSI:1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota

2. Pembentukan Tim/Panitia workshop

3. Penentuan instruktur, nara sumber, dll

4. Pengadaan/pembuatan perangkat workshop:

a Penyusunan pedoman workshop

b Penyusunan struktur program workshop,misalnya: Kebijakan Pendidikan Daerah, Standar Nasional Pendidikan, MBS, KTSP, Penyusunan RPS, Penggunaan Dana Bantuan, Pelaporan, dan sebagainya. Daerah dapat menambah sesuai kebutuhan.

c Penyiapan ATK, akomodasi, dll

d Penyiapan fasilitas workshop

e Dan sebagainya

5. Pelaksanaan workshop sekolah calon penerima dana bantuan

6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan hasil workshop

PENYALUR-AN DANA BANTUAN KEPADA

SEKOLAH

DILAKUKAN OLEH DINAS PROPINSI:1Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota

2Pengiriman RPS yang telah disempurnakan oleh sekolah peserta workshop

3Penilaian RPS oleh Tim khsusus

4Pengiriman dana bantuan ke sekolah

5Pelaksanaan program di sekolah

PELAKSANA-AN

PROGRAM

1. Pelaksanaan program oleh sekolah berdasarkan RPS

2. Pengawasan/supervisi pelaksanaan program oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota

3. Sekolah melaporkan kemajuan pelaksanaan pada pertengahan tahun ajaran

MONI-TORING

DAN EVALUASI

DILAKUKAN OLEH DINAS PROPINSI:1. Penyusunan perangkat ME:

aPenyusunan dan penggandaan panduan ME

bPenyusunandan penggandaan instrumen ME

cPenentuan petugas ME dengan koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

dPenyiapan administrasi untuk ME

2. Pelaksanaan pembekalan kepada calon petugas ME

3. Pelaksanaan ME di lapangan

4. Analisis hasil ME

5. Pembuatan pelaporan ME

6. Menindaklanjuti hasil/rekomendasi dari ME

DILAKUKAN OLEH SEKOLAH:

1. Melaksanakan monitoring internal oleh sekolah

2Melaksanakan evaluasi internal oleh sekolah

3Membuat laporan pelaksanaan dan hasil

4Menindaklanjuti hasil ME oleh sekolah

TUGAS DAN FUNGSI JAJARAN BIROKRASI TUGAS DAN FUNGSI JAJARAN BIROKRASI DALAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN DALAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN

SEKOLAH POTENSIALSEKOLAH POTENSIAL

SEKOLAH:SEKOLAH: Membuat perencanaan (RPS) dengan mengembangkan aspek-aspek Membuat perencanaan (RPS) dengan mengembangkan aspek-aspek

pendidikan (aspek SKL, kurikulum, PBM, SDM, Sarana dan prasarana, pendidikan (aspek SKL, kurikulum, PBM, SDM, Sarana dan prasarana, manajemen, pembiayaan dan penilaian serta aspek pengembangan manajemen, pembiayaan dan penilaian serta aspek pengembangan lingkungan dan budaya sekolah, dan sebagainya) sesuai dengan potensi lingkungan dan budaya sekolah, dan sebagainya) sesuai dengan potensi sekolah yang mengarah kepada pemenuhan SNP;sekolah yang mengarah kepada pemenuhan SNP;

Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder tentang sekolah potensial Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder tentang sekolah potensial dalam upaya memberikan pemahaman yang sama dan langkah-langkah yang dalam upaya memberikan pemahaman yang sama dan langkah-langkah yang sama untuk memberikan kontribusi kepada sekolah;sama untuk memberikan kontribusi kepada sekolah;

Melaksanakan semua program yang telah tercantum dalam RPS, baik RPS Melaksanakan semua program yang telah tercantum dalam RPS, baik RPS jangka panjang maupun jangka pendek;jangka panjang maupun jangka pendek;

Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi internal sekolah untuk Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi internal sekolah untuk mengetahui tentang kendala yang dihadapi untuk menentukan jalan mengetahui tentang kendala yang dihadapi untuk menentukan jalan keluarnya, serta untuk mengetahui sejauhmana keterlaksanaan program dan keluarnya, serta untuk mengetahui sejauhmana keterlaksanaan program dan hasil-hasil yang dicapai;hasil-hasil yang dicapai;

Melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai SNP dalam Melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai SNP dalam berbagai aspek pendidikan sehingga mencapai sekolah standar nasional berbagai aspek pendidikan sehingga mencapai sekolah standar nasional (SSN).(SSN).

PENGAWASPENGAWAS Memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada Memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada

sekolah dalam berbagai aspek demi keberhasilan sekolah dalam berbagai aspek demi keberhasilan sekolah menuju SSN;sekolah menuju SSN;

Membantu mengarahkan dan membimbing dalam Membantu mengarahkan dan membimbing dalam membuat RPS;membuat RPS;

Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi sekolah untuk mengetahui tentang kendala yang sekolah untuk mengetahui tentang kendala yang dihadapi dalam upaya membantu mencari jalan dihadapi dalam upaya membantu mencari jalan keluarnya, serta untuk mengetahui sejauhmana keluarnya, serta untuk mengetahui sejauhmana keterlaksanaan program dan hasil-hasil yang dicapai;keterlaksanaan program dan hasil-hasil yang dicapai;

Memberikan masukan-masukan kepada sekolah Memberikan masukan-masukan kepada sekolah tentang berbagai aspek pendidikan yang akan tentang berbagai aspek pendidikan yang akan dikembangkan menjadi aspek-aspek pendidikan yang dikembangkan menjadi aspek-aspek pendidikan yang sesuai dengan SNP.sesuai dengan SNP.

KOMITE SEKOLAHKOMITE SEKOLAH Memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk Memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk

kepada sekolah dalam berbagai aspek demi kepada sekolah dalam berbagai aspek demi keberhasilan sekolahnya;keberhasilan sekolahnya;

Memberikan bantuan baik bersifat finansial Memberikan bantuan baik bersifat finansial maupun lainnya;maupun lainnya;

Merupakan penghubung antara masyarakat Merupakan penghubung antara masyarakat orang tau anak dengan sekolah dalam hal orang tau anak dengan sekolah dalam hal berbagai kepentingan untuk kemajuan siswa;berbagai kepentingan untuk kemajuan siswa;

Membantu dalam hal monitoring terhadap Membantu dalam hal monitoring terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil penyelenggaraan pendidikanI.penyelenggaraan pendidikanI.

DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTADINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA Melakukan koordinasi fungsional dengan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Melakukan koordinasi fungsional dengan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota

sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Menandatangani daftar rangking sekolah penerima Subsidi Sekolah Menandatangani daftar rangking sekolah penerima Subsidi Sekolah Memberikan pembinaan dalam hal perencanaan penyelenggaraan, khsususnya Memberikan pembinaan dalam hal perencanaan penyelenggaraan, khsususnya

dalam hal pemenuhan aspek-aspek yang termasuk dalam input sekolah;dalam hal pemenuhan aspek-aspek yang termasuk dalam input sekolah; Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan, khususnya dalam hal proses Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan, khususnya dalam hal proses

pembelajaran dan manajemen sekolah;pembelajaran dan manajemen sekolah; Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil-Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil-

hasilnya;hasilnya; Memberikan bantuan tambahan finansial setiap tahunnya secara rutin yang Memberikan bantuan tambahan finansial setiap tahunnya secara rutin yang

dianggarkan melalui APBD daerah kepada sekolah potensial di daerahnya;dianggarkan melalui APBD daerah kepada sekolah potensial di daerahnya; Melaksanakan pembinanaan kepada sekolah potensial yang telah memenuhi Melaksanakan pembinanaan kepada sekolah potensial yang telah memenuhi

kriteria sekolah standar nasional untuk dipersiapkan menjadi rintisan SSN di kriteria sekolah standar nasional untuk dipersiapkan menjadi rintisan SSN di daerahnya masing-masing;daerahnya masing-masing;

Memfasilitasi terwujudnya jalinan kerjasama dengan stakeholder lainnyai.Memfasilitasi terwujudnya jalinan kerjasama dengan stakeholder lainnyai. Menjatuhkan sanksi kepada oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan dana Menjatuhkan sanksi kepada oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan dana

subsidi.subsidi. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program Subsidi Sekolah kepada Dinas Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program Subsidi Sekolah kepada Dinas

Pendidikan Propinsi berupa laporan pelaksanaan Subsidi Sekolah.Pendidikan Propinsi berupa laporan pelaksanaan Subsidi Sekolah.

TIM TEKNIS KAB/KOTATIM TEKNIS KAB/KOTA Menyosialisasikan program Subsidi kepada sekolah-sekolah potensial.Menyosialisasikan program Subsidi kepada sekolah-sekolah potensial. Melakukan seleksi calon penerima Subsidi Sekolah dengan langkah-langkah Melakukan seleksi calon penerima Subsidi Sekolah dengan langkah-langkah

sebagai berikut: (a) menilai RPS yang diajukan oleh sekolah, (b) melakukan sebagai berikut: (a) menilai RPS yang diajukan oleh sekolah, (b) melakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi data dan program-program dalam RPS kunjungan lapangan untuk memverifikasi data dan program-program dalam RPS yang diajukan sekolah, dan (c) berdasarkan hasil penilaian RPS dan verifikasi yang diajukan sekolah, dan (c) berdasarkan hasil penilaian RPS dan verifikasi lapangan, TTK membuat rangking sekolah calon penerima subsidi sekolahlapangan, TTK membuat rangking sekolah calon penerima subsidi sekolah

Memberi masukan kepada sekolah pelamar Subsidi Sekolah untuk merevisi RPS.Memberi masukan kepada sekolah pelamar Subsidi Sekolah untuk merevisi RPS. Menerima RPS yang telah direvisi dari sekolah.Menerima RPS yang telah direvisi dari sekolah. Mengesahkan RPS kaitannya dengan Subsidi Sekolah dengan melakukan Mengesahkan RPS kaitannya dengan Subsidi Sekolah dengan melakukan

penandatanganan Berita Acara Pengesahan RPS.penandatanganan Berita Acara Pengesahan RPS. Mengirimkan daftar rangking sekolah calon penerima subsidi sekolah yang telah Mengirimkan daftar rangking sekolah calon penerima subsidi sekolah yang telah

ditandatangani oleh ketua TTK dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan ditandatangani oleh ketua TTK dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Daftar rangking tersebut disertai kelengkapannya yang meliputi Kabupaten/Kota. Daftar rangking tersebut disertai kelengkapannya yang meliputi RPS, Berita Acara Pengesahan RPS dan rekening sekolah di bank pemerintah RPS, Berita Acara Pengesahan RPS dan rekening sekolah di bank pemerintah atas nama sekolah ke Dinas Pendidikan Propinsi.atas nama sekolah ke Dinas Pendidikan Propinsi.

Memantau dan mengevaluasi penyaluran dana dan penggunaan dana Subsidi Memantau dan mengevaluasi penyaluran dana dan penggunaan dana Subsidi Sekolah di wilayahnya masing-masing.Sekolah di wilayahnya masing-masing.

Meminta laporan kemajuan dan akhir pelaksanaan kegiatan dan keuangan Subsidi Meminta laporan kemajuan dan akhir pelaksanaan kegiatan dan keuangan Subsidi Sekolah dari masing-masing sekolah.Sekolah dari masing-masing sekolah.

DEWAN PENDIDIKAN KAB/KOTADEWAN PENDIDIKAN KAB/KOTA

Memberi masukan kepada Dinas Pendidikan Memberi masukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehubungan dengan usulan calon Kabupaten/Kota sehubungan dengan usulan calon penerima Subsidi Sekolah sesuai dengan fungsi penerima Subsidi Sekolah sesuai dengan fungsi dan perannya.dan perannya.

Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (TTK) tentang tindakan pembinaan Kabupaten/Kota (TTK) tentang tindakan pembinaan dan atau sanksi yang perlu diberikan oleh Dinas dan atau sanksi yang perlu diberikan oleh Dinas Pendidikan terhadap penyimpangan pelaksanaan Pendidikan terhadap penyimpangan pelaksanaan Subsidi Sekolah sesuai dengan ketentuan yang Subsidi Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.berlaku.

DINAS PEND. PROPINSIDINAS PEND. PROPINSI Menyosialisasikan sekolah potensial dan program Subsidi Sekolah kepada Dinas dan Dewan Menyosialisasikan sekolah potensial dan program Subsidi Sekolah kepada Dinas dan Dewan

Pendidikan Kabupaten/Kota.Pendidikan Kabupaten/Kota. Melakukan verifikasi calon penerima Subsidi Sekolah berdasarkan rangking sekolah calon Melakukan verifikasi calon penerima Subsidi Sekolah berdasarkan rangking sekolah calon

penerima subsidi sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. penerima subsidi sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Catatan:Catatan: Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyerahkan rangking sekolah calon penerima subsidi sekolah disertai RPS Kabupaten/Kota menyerahkan rangking sekolah calon penerima subsidi sekolah disertai RPS yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang telah yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, copy rekening sekolah di Bank pemerintah.disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, copy rekening sekolah di Bank pemerintah.

Melaksanakan workshop sekolah calon penerima dana bantuan school grant;Melaksanakan workshop sekolah calon penerima dana bantuan school grant; Membuat SK penetapan sekolah penerima subsidi sekolah. Menandatangani Surat Perjanjian Membuat SK penetapan sekolah penerima subsidi sekolah. Menandatangani Surat Perjanjian

Pemberian Bantuan (SPPB) dengan sekolah penerima Subsidi.Pemberian Bantuan (SPPB) dengan sekolah penerima Subsidi. Menyalurkan dana subsidi kepada sekolah penerima dengan cara mentransfer dana langsung Menyalurkan dana subsidi kepada sekolah penerima dengan cara mentransfer dana langsung

ke rekening sekolah sebesar masing-masing sekolah 100 juta rupiah.ke rekening sekolah sebesar masing-masing sekolah 100 juta rupiah. Memberikan pembinaan dalam hal perencanaan penyelenggaraan, khsususnya dalam hal Memberikan pembinaan dalam hal perencanaan penyelenggaraan, khsususnya dalam hal

pemenuhan aspek-aspek yang termasuk dalam input sekolah yang ada di setiap pemenuhan aspek-aspek yang termasuk dalam input sekolah yang ada di setiap kabupaten/kota;kabupaten/kota;

Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasilnya pada Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasilnya pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota;masing-masing daerah Kabupaten/Kota;

Memberikan bantuan tambahan finansial setiap tahunnya secara rutin yang dianggarkan Memberikan bantuan tambahan finansial setiap tahunnya secara rutin yang dianggarkan melalui APBD daerah kepada semua sekolah pelaksana sekolah potensial di setiap melalui APBD daerah kepada semua sekolah pelaksana sekolah potensial di setiap Kabupaten/Kota;Kabupaten/Kota;

Melaksankan pembinanaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Melaksankan pembinanaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah potensial yang telah memenuhi kriteria sekolah standar nasional untuk dipersiapkan sekolah potensial yang telah memenuhi kriteria sekolah standar nasional untuk dipersiapkan menjadi rintisan SSN;menjadi rintisan SSN;

Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memfasilitasi terwujudnya jalinan Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memfasilitasi terwujudnya jalinan kerjasama dengan stakeholder lainnyai.kerjasama dengan stakeholder lainnyai.

Melapor dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program ke Dit Pembinaan SMP Melapor dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program ke Dit Pembinaan SMP Jakarta.Jakarta.

Menyelesaikan/menindaklanjuti penyimpangan penggunaan dana yang tidak dapat Menyelesaikan/menindaklanjuti penyimpangan penggunaan dana yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota.diselesaikan di tingkat kabupaten/kota.

DIT. P SMPDIT. P SMP Menyusun panduan konsep dan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah Menyusun panduan konsep dan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah

potensial;potensial; Menentukan kuota (jatah) dana subsidi sekolah untuk masing-masing Menentukan kuota (jatah) dana subsidi sekolah untuk masing-masing

propinsi.propinsi. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tingkat pusat.Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tingkat pusat. Memberikan pembinaan melalui pemberian dana bantuan yang berupa Memberikan pembinaan melalui pemberian dana bantuan yang berupa

subsidi sekolah atau school grant yang didekonsentrasikan kepada Dinas subsidi sekolah atau school grant yang didekonsentrasikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi;Pendidikan Propinsi;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil penyelenggaraan sekolah potensial sebagai dasar pembinaan penyelenggaraan sekolah potensial sebagai dasar pembinaan selanjutnya;selanjutnya;

Melaksankan pembinanaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Melaksankan pembinanaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota kepada sekolah potensial yang telah Propinsi dan Kabupaten/Kota kepada sekolah potensial yang telah memenuhi kriteria SSN untuk ditetapkan sebagai rintisan SSN;memenuhi kriteria SSN untuk ditetapkan sebagai rintisan SSN;

Menyelesaikan/menindaklanjuti masalah/penyimpangan penggunaan Menyelesaikan/menindaklanjuti masalah/penyimpangan penggunaan dana yang tidak dapat diselesaikan di tingkat propinsi dan dana yang tidak dapat diselesaikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.kabupaten/kota.

Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi terwujudnya jalinan kerjasama dengan stakeholder lainnyai;memfasilitasi terwujudnya jalinan kerjasama dengan stakeholder lainnyai;

MONITORING, EVALUASI DAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORANPELAPORAN

Monitoring PelaksanaanMonitoring Pelaksanaan Evaluasi HasilEvaluasi Hasil Pelaksana Monitoring dan Evaluasi dan Pelaksana Monitoring dan Evaluasi dan

PelaporannyaPelaporannya Tim Monitoring dan Evaluasi PropinsiTim Monitoring dan Evaluasi Propinsi Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/KotaTim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota Laporan Monitoring dan EvaluasiLaporan Monitoring dan Evaluasi

Pelaporan PelaksanaanPelaporan Pelaksanaan

PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH SEKOLAH

RPS BAGI SEKOLAH POTENSIALRPS BAGI SEKOLAH POTENSIALPENGERTIAN RPSPENGERTIAN RPSTUJUANTUJUANLANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUMTIM PENYUSUNAN RPS SEKOLAHTIM PENYUSUNAN RPS SEKOLAH

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM RPSPROGRAM DALAM RPS

PENTINGNYA PENGEMBANGAN PENTINGNYA PENGEMBANGAN PROGRAM UNTUK MENCAPAI SNPPROGRAM UNTUK MENCAPAI SNP

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PROGRAMPROGRAM

PROSES PENYUSUNAN RPSPROSES PENYUSUNAN RPS

Education

SEKOLAH STANDAR NASIONAL