ULASAN ARTIKEL KOMPAS 9 DESEMBER 2013“Pemberantasan Korupsi: Pejabat Menjadi Tamak”

dan“15 Tahun Melawan Korupsi”

oleh:Moch Reza Agung Yudhalaksana (22)

NPM: 134060018326D-IV Akuntansi Kelas BPKP, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan

utsukushihito@gmail.com

Abstrak – Berbagai media massa baik cetak mau maupun elektronik, di daerah maupun di pusat telah memberitakan mengenai penyalahgunaan/ penyimpangan (fraud) pengelolaan keuangan negara. Selain itu, banyak pengaduan dari masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Untuk meminimalkan dan menghindari penyimpangan tersebut perlu pemahaman dan kepedulian dari berbagai pihak baik aparatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara, mahasiswa, juga masyarakat umum untuk mencegah dan memberantas korupsi.

1. PENDAHULUAN

1) Pengertian KorupsiIstilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dalam bahasa Inggris corruption dan dalam bahasa Belanda corruptie.Menurut Sudarto dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” Korupsi disamping dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkutpautkan dengan ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Secara harfiah kata “korupsi” berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan”.Sedangkan Kwik Kian Gie dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan” menyebutkan bahwa “Sumber dari segala permasalahan yang ada dalam segala bidang di Republik ini adalah KKN sehingga dinyatakan bahwa KKN adalah the roots of all evils”.Korupsi juga berarti mempunyai arti tindak “kriminal/ pidana”. Secara formal undang-undang menggunakan terminologi “Tindak Pidana Korupsi” Definisi Tindak Pidana Korupsi (TPK) menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang sering ditangani aparat penegak hukum adalah tindak pidana korupsi yang terkait dengan pasal 2 dan pasal 3, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3, Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2) Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

(2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

(3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

(4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3) Jenis-jenis Korupsi(1) Menurut Centre of International

Crime Prevention dari United Nation Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP), terdapat 10 jenis korupsi sebagai berikut:a. Penyuapan (Bribery);b. Penggelapan (Emblezzement);

1

c. Pemalsuan (Fraud);d. Penyalahgunaan wewenang

(Abuse of Discretion);e. Usaha sendiri (Internal

Trading);f. Pemerasan (Extortion);g. Nepotisme;h. Pilih Kasih (Favoritism);i. Menerima komisi (Commission);j. Sumbangan ilegal (Illegal

Contribution);(2) Komisi Pemberantasan Korupsi

dalam bukunya “Memahami untuk Membasmi”, berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:a. Korupsi yang terkait dengan

Kerugian Keuangan Negara;b. Korupsi yang terkait dengan

Suap Menyuap;c. Korupsi yang terkait dengan

Penggelapan dalam Jabatan;d. Korupsi yang terkait dengan

Perbuatan Pemerasan;e. Korupsi yang terkait dengan

Perbuatan Curang;f. Korupsi yang terkait dengan

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan;

g. Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi;

4) Penyebab KorupsiMenurut Jack Bologna terdapat empat faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya tindakan fraud (menyimpang) atau korupsi yang dikenal dengan Teori “GONE”, yaitu:

(1) GreedPara pejabat negara yang terbiasa hidup penuh kemewahan dan selalu merasa tidak puas atas pendapatannya yang besar menciptakan perilaku yang korup. Contoh: Anggota DPR masih merasa belum puas dengan gaji besarnya, sehingga berani menerima suap.

(2) OpportunityKelemahan sistem pengendalian intern dan penegakan peraturan membuat aparatur negara dan atau masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan, walaupun sebelumnya tidak ada niat

melakukan korupsi. Contoh: seorang Auditor yang melakukan perjalanan dinas luar kota dibayari hotel dan tiket pesawatnya oleh auditan, kemudian menagihkan biaya hotel dan tiket pesawat tersebut ke kantornya.

(3) NeedsKebutuhan hidup ditengah perekonomian negara yang tidak bagus dibandingkan dengan gaji standar pegawai negeri, menciptakan niat untuk berperilaku korup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Contoh: seorang PNS staff tata usaha bergaji kecil memiliki banyak anak, memanipulasi kuitansi-kuitansi ATK untuk mencukupi kebutuhannya.

(4) ExposureBerkaitan dengan pengungkapan dan konsekuensi yang dihadapi koruptor apabila ditemukan kecurangan. Semakin sulit pengungkapan maka akan semakin besar peluang seseorang melakukan kecurangan. Contoh: Polisi yang menerima suap ketika menilang pengemudi kendaraan di jalanan yang sepi.

5) Dampak Terjadinya KorupsiKorupsi menyebabkan berbagai dampak yang merugikan terhadap negara dan masyarakat sebagai korban maupun kepada para pelaku korupsi, antara lain: (1) Merusak sistem tatanan masyarakat (2) Penderitaan sebagian besar

masyarakat dalam berbagai sektor (3) Ekonomi biaya tinggi (4) Munculnya berbagai masalah sosial

dalam masyarakat (5) Sikap frustasi, ketidakpercayaan, dan

apatis terhadap pemerintah

2. PEMBAHASAN1) Pejabat Menjadi Tamak

Artikel ini membahas tentang materi sebuah diskusi bertema “Jujur Itu Mutlak” yang diselenggarakan KPK dan Stan Kompas dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 11 Desember.Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, pejabat negara harus memberikan teladan yang baik bagi anak buahnya dan aparatur negara lainnya. Selain itu,

2

masyarakat juga harus berkontribusi dengan cara tidak membuka peluang kepada para penyelenggara negara/pemerintahan berbuat tindakan koruptif. Baik aparatur negara maupun masyarakat harus menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.Dalam teori GONE, ketamakan (Greedy) pejabat termasuk faktor yang menyebabkan tindakan koruptif.Para pejabat di Indonesia terbiasa dengan pelayanan dan fasilitas yang mewah. Sifat tamak, membuat para pejabat tersebut selalu merasa tidak puas dengan kesejahteraan yang telah diberikan oleh negara, sehingga akan mencari cara untuk memenuhinya dengan cara menerima suap dari pengusaha, menyalahgunakan wewenangnya sehingga mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek pembangunan, menganakemaskan salah satu rekanan pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan komisi dan gratifikasi, dan sebagainya.Masyarakat dan dunia usaha seringkali mengeluhkan proses birokrasi yang tidak transparan dan memiliki rantai yang panjang. Hal ini bisa jadi diciptakan dengan sengaja agar para pejabat memiliki peluang untuk menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan gratifikasi dari para pelaku dunia usaha dan masyarakat yang memiliki kepentingan dengan mereka.Kasus Hambalang yang sangat fenomenal adalah contoh ketamakan para anggota legislatif yang akhirnya menyeret Nazarudin dan Angelina Sondakh ke dalam jeruji besi akibat penyalahgunaan wewenangnya sehingga terjadi tindakan suap menyuap.Contoh lainnya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang menerima suap atas sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak Banten.Ketamakan para pejabat yang menyebabkan tindakan koruptif ini melanggar pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.Tindakan tidak terpuji para penyelenggara negara ini selain disebabkan terbukanya peluang yang sangat lebar untuk melakukan tindakan koruptif, juga disebabkan rendahnya moralitas

kepribadian mereka sebagai figur publik. Sifat serakah dan rendahnya rasa takut akan siksaan Tuhan di akhirat menjadikan para koruptor tersebut berani berbuat kejahatan yang dapat menyengsarakan rakyat Indonesia.

2) 15 Tahun Melawan KorupsiArtikel ini membahas tentang perkembangan pemberantasan korupsi di Republik Indonesia selama 15 tahun terakhir pasca kejatuhan Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.Progres pemberantasan korupsi di Indonesia selama 15 tahun terakhir bisa dikatakan kurang memuaskan. Hal ini terlihat dari posisi terakhir Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2013 yaitu 32 dari skala 100, yang tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.Selama 15 tahun terakhir upaya melawan korupsi di Indonesia lebih banyak dilakukan dengan penindakan atas tindakan korupsi yang telah terjadi. sedangkan upaya pencegahan masih harus ditingkatkan, agar tindakan koruptif tersebut bisa dihindari.Korupsi di Indonesia mayoritas berasal dari aktifitas politis. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku korupsi yang berasal dari institusi politik seperti DPR/D dan Kepala Daerah. Sehingga parlemen dan partai politik harus direformasi.Masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan saat ini tidak memiliki instrumen yang memadai untuk mengoreksi parlemen dan partai politik secara langsung. Mekanisme yang ada saat ini hanya tindakan recall terhadap anggota parlemen yang korup. Namun masyarakat tidak dimungkinkan untuk mencabut mandat ketika wakilnya tidak memperjuangkan kepentingan umum.Artikel ini mengungkapkan ekspresi optimisme penulisnya, bahwa setelah 15 tahun upaya pemberantasan korupsi yang lamban, dengan momentum Pemilu 2014, diharapkan ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam melawan korupsi dalam 5 tahun ke depan.Terdapat 3 pendekatan dalam memerangi korupsi yaitu:(1) Tindakan Edukatif(2) Tindakan Preventif(3) Tindakan Investigatif

3

Upaya pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) saat ini bersifat investigatif.Melihat kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia, tuntutan masyarakat dan perkembangan lingkungan serta hal-hal prinsip dalam memerangi korupsi, dipandang perlu dikembangkan upaya lain diluar kegiatan investigatif dalam memerangi korupsi yaitu dengan mengembangkan upaya-upaya yang meliputi preventif/pencegahan dan edukatif/ pembelajaran publik. Penanggulangan korupsi melalui upaya investigatif selama ini cenderung menitikberatkan pada kegiatan deteksi dan represi saja berupa kegiatan yang bermuara kepada penegakan hukum pidana, yaitu dilakukan setelah korupsi terjadi namun belum sepenuhnya berkaitan dengan upaya penanggulangan penyebab dan kondisi-kondisi yang mendorong timbulnya korupsi.Melalui pendekatan edukatif diharapkan lembaga-lembaga berwenang, masyarakat umum, maupun mahasiswa dapat melakukan sosialisasi gerakan anti korupsi dengan memberikan pemahaman kepada semua pihak agar memiliki kepedulian dan menanamkan sifat berani berbuat jujur.Sedangkan tindakan preventif harus dimulai dari diri sendiri dan dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa berkata jujur, tidak berbuat curang, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan sehingga tertanam rasa takut akan pengadilan di akhirat kelak dan tertanam kesadaran bahwa tindakan koruptif dapat merugikan bangsa dan negara.Dalam kaitannya sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, upaya melawan korupsi yang dapat dilakukan antara lain:(1) Melakukan kajian-kajian berupa

diskusi, seminar, penelitian ilmiah dan sebagainya untuk memberikan masukan terhadap perbaikan kebijakan yang dibuat pemerintah dan parlemen agar pengelolaan keuangan negara terhindar dari tindakan koruptif;

(2) Ikut mengawasi pengelolaan dana pemerintah yang ada di kampus;

(3) Melakukan pendekatan edukatif dan preventif untuk mendorong

terciptanya negara yang jujur dan bersih dari korupsi;

(4) Menerapkan etika dan moral penuh kejujuran dan kritis melawan tindakan korupsi.

3. SIMPULANKorupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Moralitas penyelenggara negara yang bobrok dan tamak menyebabkan tindakan koruptif semakin merajalela.Usaha memerangi korupsi harus dilakukan bersama-sama, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat, secara komprehensif dengan menggunakan tiga strategi: investigatif/represif, preventif, dan edukatif.Semua pihak (pemerintah, masyarakat umum, mahasiswa/pelajar) harus mengambil peran pada setiap strategi pemberantasan korupsi sesuai dengan peran dan kemampuan yang dimiliki.Gerakan moral perlu dilakukan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari sekarang juga.

DAFTAR REFERENSI[1] Fer. 9 Desember 2013. Pemberantasan

Korupsi: Pejabat Cenderung Menjadi Tamak. Kompas.

[2] Syawawi, Reza. 15 Tahun Melawan Korupsi. Kompas.

[3] Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. 2006. Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

[4] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Program Anti Korupsi Tahun 2013. Jakarta: BPKP.

4