BIROKRASI

Oleh : Adi Lesmana, S.Sos, M.SiSekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

PRESENTASI MATERI KULIAH

TERMENOLOGI BIROKRASI• Birokrasi sebagai organisasi yang rasional (rational organization)• Birokrasi sebagai ketidak efeseinan organisasi (Organizational

inefficiency)• Birokrasi sebagai pemerintahan oleh para pejabat (rule of officials)• Birokrasi sebagai administrasi negara (public administration)• Birokrasi sebagai administrasi oleh para pejabat (administration by

officials)• Birokrasi sebagai organisasi yang memiliki ciri tertentu, seperti hirarki

dan peraturan (type of organization with specific characteristic and quality as khierarchies and rules)

• Birokrasi sebagai salah satu ciri masyarakat modern (an essential quality of modern society)

Tipe BirokrasiBIROKRASI DALAM MAKNA YANG BAIK DAN RASIONAL(BEREAU-RATIONALITY)* Birokrasi sebagai organisasi yang rasional (rational organization)

BIROKRASI DALAM MAKNA YANG NETRAL (NETRAL VALUE)• Birokrasi sebagai pemerintahan oleh para pejabat (rule of officials)• Birokrasi sebagai administrasi negara (public administration)• Birokrasi sebagai administrasi oleh para pejabat (administration by officials)• Birokrasi sebagai organisasi yang memiliki ciri tertentu, seperti hirarki dan peraturan

(type of organization with specific characteristic and quality as khierarchies and rules)

BIROKRASI DALAM MAKNA SEBAGAI PENYAKIT (BEREAU-PATHOLOGY)* Birokrasi sebagai ketidak efeseinan organisasi (Organizational inefficiency)

BIROKRASI DALAM MAKNA YANG BAIK DAN RASIONAL(BEREAU-RATIONALITY)

Terdapat dalam pandangan Hegel dan Max WeberHegel : Birokrasi adalah institusi yg menjembatani antara negara dan

masyarakat.Max Weber : Birokrasi adalah organisasi yang memiliki ciri-ciri ; a. adanya suatu hirarkhi, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke

bawah b. adanya serangkaian posisi jabatan yg masing-masing memiliki tugas &

tanggungjawab yg tegas c. adanya aturan, regulasi, standard formal d. adanya personel yg scr teknis memenuhi syarat, yg bekerja atas dasar

karier dan promosi

Birokrasi dalam pengertian Netral & Patologi

1. Pengertian Netral tidak terkait baik atau buruk2. Birokrasi sebagai Patologi a. Patologi yg timbul akibat gaya manajerial b. Patologi yg timbul akibat rendahnya pengetahuan & keterampilan

petugas pelaksana c. Patologi yg timbul akibat tindakan anggota birokrasi yg melanggar norma

dan aturan perundangan d. Patologi yg timbul akibat perilaku negatif birokrat e. Patologi yg timbul akibat situasi internal berbagai instansi dalam

lingkungan pemerintahan

BIROKRASI DALAM KONTEKS PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA

Monte palmer (1999)Birokrasi adalah pihak yg paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara

sehari-hari, ia berperan sbg pelaksana keputusan yg dirumuskan pemimpin politik

Ryaas rasyid (1999)Birokrasi berperan penting karena dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-

hari tidak pernah terjadi kevakuman administrasi, baik dalam proses perumusan maupun di dalam proses pelaksanaan setiap kebijakan.Kepimpinan politik betapapun pentingnya hanya merupakan satu dimensi dari proses politik, sekali mkeputusan politik diambil, ia harus dapat dilaksanakan oleh para birokrat, keputusan yang tidak dapat dilaksanakan akan selalu menjadi sumber frustasi bagik bagi pemimpin itu sendiri maupun bagi rakyat yang mengaharpkan perubahan (2000)

Peter woll (1978)Dalam tradisi AS fungsi admnistrasi ditempatkan dalam kendali politik 2 cabang kekuasaan

negara ; kongres dan presiden , hingga tidak dapat independen dalam mengambil keputusa, namun demikian pelaksanaan dari setiap kebijakan itu adalah birokrasi, dan justru dalam pelaksanaan itulah sesungguhnya suatu kebijakan dibentuk.

Birokrasi Negara Maju

Birokrtasi Negara Maju memiliki ciri-ciri :1. Aparat negara yang netral (apolitis, tidak propolitik pemerintah

serta tidak pro pada kepentingan tertentu.2. Objektif (memberikan pelayanan sama)3. Rasional, tidak dikuasai/didominasi kelompok tertentu (public

Servant)4. Cakap, terampil dan efesein dalam mencapai kesejahteraan

sosial5. Formal dan legalistis6. Tunduk kepada pemerintahan yang memperoleh kepercayaan

rakyat7. Tidak mudah diintimidasi

Hasil Studi Perbandingan administrasi (Comparative Study Administration Group/CAG)

(Fred W. Riggs , John D. Montgomery, Milton Esman, Ralph Braibanti, William J. Smith, dan Edward W. Weidner )

• Pada negara maju, pengangkatan dan pemberhentian pegawai didasarkan pada suatu standar tertentu atau dikenal dengan istilah meryt system. Sementara pada negara berkembang, pengangkatan dan pemberhentian pegawai terjadi karena birokrasi atau nepotisme.

• Pada negara maju, berlaku prinsip legal rational impersonal, di mana setiap persoalan diselesaikan dalam kantor/kedinasan serta berdasarkan hukum yang berlaku. Sebaliknya, hubungan satu sama lain dalam pemerintahan di negara berkembang didominasi oleh praktik yang dikenal dengan istilahbureaucr atic Click dan patron client relationship, yaitu penyelesaian persoalan di dalam dan di luar kantor melalui cara-cara yang tidak legal-formal.

• Pada negara maju, diferesiansi fungsi dalam administrasi pemerintahan terlihat dengan jelas dan tegas, sementara hal ini tidak terjadi pada administrasi pemerintahan di negara berkembang.

• Berbagai macam penawaran dan permintaan yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan di negara maju dilakukan dalam mekanismeformal market. Tidak demikian halnya pada negara berkembang, semua penawaran dan permintaan terjadi melalui mekanisme informal market.

• Selain efektif, administrasi pada negara maju juga berjalan efisien. Sementara di negara berkembang, efektivitas dalam hal administrasi tidak diikuti oleh efisiensi

Administration in Developing Countries (the theory of prismatic society)

Fred W Riggs yang mempelajari ciri-ciri birokrasi di negara-negara berkembang. Dalam bukunya yang berjudul Administration in developing countries (the theory of prismatic society) tahun 1964 Riggs menyebut birokasi dinegara berkembang dengan istilah SALA dengan cirinya :a. bertindak dan berperilaku sebagai tuan (master)b. cenderung korupc. borosd. tidak efesein dalam penggunaan waktue. birokrasi digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan Pada hakekatnya birokasi dinegar-negara berkembang berusaha mencoba model birokrasi rasional yang ada/terjadi dibarat tetapi diisi dengan budaya-budaya lokal seperti primodialisme dan paternalistik,

Birokrasi SALA

Birokrasi SALA memiliki ciri-ciri atau karateristik tersendiri, yaitu :1.Menunjukan adanya gejala formalisme, yaitu

pelaksanaan berbeda dengan perencanaan.2.Terjadi penyimpangan, yaitu mencoba meniru struktur

birokrasi negara maju tetapi diisi dengan kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek administratif yang bersifat nepotisme dan primodialisme sehingga akan menciptakan inefeseinsi.

3.Ada overlapping dalam praktek birokrasi, struktur modern tetapi diisi dengan dengan budaya tradisional

Heady : Ciri-Ciri Birokrasi Negara Berkembang1. Pola dasar (basic pattern) administrasi publik atau administrasi negara

bersifat jiplakan (imitative) daripada asli (indigenous). Negara – negara berkembang, baik negara yang pernah dijajah bangsa Barat maupun tidak, cenderung meniru sistem administrasi Barat. Negara yang pernah dijajah pada umumnya mengikuti pola Negara yang menjajahnya. Kingsley seperti dikutip oleh Heady menyatakan bahwa di negara bekas jajahan, pengorganisasian jawatan – jawatan, perilaku birokrat, bahkan penampilannya mengikuti karakteristik penjajahnya, dan merupakan kelanjutan dari administrasi kolonial. Adminisrtasi kolonial itu sendiri diterapkan hanya did aerah jajahan dan tidak di negara asalnya sendiri. Sehingga, berbeda dengan administrasi di Negara penjajahnya, administrasi kolonial bersifat elitis, otoriter, menjauh (aloof) atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya, serta paternalistik. Pola administrasi kolonial ini diwarisi oleh administrasi di negara – Negara yang baru merdeka bahkan sampai sekarang masih menjadi ciri birokrasi di banyak negara berkembang.

2. Birokrasi di negara berkembang kekurangan (deficient) sumber daya manusia terampil untuk menyelenggarakan pembangunan. Kekurangan ini bukan dalam arti jumlah tetapi kualitas. Dalam jumlah justru sebaliknya, birokrasi di negara berkembang mengerjakan orang lebih dari yang diperlukan (overstaffed). Yang justru kurang adalah administrator yang terlatih, dengan kapasitas manajemen (management capacity), keterampilan – keterampilan pembangunan (development skills), dan penguasaan teknis (technical competence) yang memadai. Pada umumnya keadaan ini mencerminkan kondisi atau taraf pendidikan suatu negara. Namun, tidak selalu berarti terkait dengan kurangnya fasilitas pendidikan atau orang – orang yang berijasah. Heady menunjukkan kasus India dan Mesir, yang memiliki banyak tenaga berpendidikan tinggi, tetapi menganggur. Dari data yang kita ketahui keadaan itu juga berlaku di Indonesia dewasa ini (Kartasasmita, 1995f). Kondisi yang demikian, yakni pengangguran orang berpendidikan cukup tinggi, seringkali disebabkan oleh pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan atau dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang tidak berkualitas (marginal institutions).

3. Birokrasi lebih berorientasi kepada hal-hal lain dari pada mengarah kepada yang benar-benar menghasilkan (production directed). Dengan kata lain, birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibanding pencapaian sasaran-sasaran program. Riggs (1964) menyatakannya sebagai preferensi birokrat atas kemanfaatan pribadi (personal expediency) ketimbang kepentingan masyarakat (public-principled interest). Dari sifat seperti ini lahir nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi, yang menyebabkan aparat birokrasi dinegara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah, dan dianggap tidak mengenal etika. Dibanyak Negara berkembang, korupsi telah merajalela sedemikian rupa sehigga menjadi fenomena yang sangat prevalent dan diterima sebagai sesuatu yang wajar, atau menurut istilah Heady sanctioned by social mores dan semi institutionalized.

4. Adanya kesenjangan yang lebar antara apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan (discrepency between form and reality). Riggs (1964) menyebutkan fenomena umum ini sebagai formalisme, yaitu gejala yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya terjadi. Hal ini tercermin dalam penetapan perundang-perundangan yang tidak mungkin dilaksanakan, peraturan-peraturan yang dilanggar sendiri oleh yang menetapkan, memusatkan kekuasaan meskipun resminya ada desentralisasi dan pendelegasian kewenangan, melaporkan hal yang baik-baik dan tidak mengetengahkan keadaan yang tidak baik atau masalah yang sesungguhnya dihadapi. Bahkan tidak jarang memalsukan atau memanipulasi data untuk memberi gambaran yang menguntungkan.

5. Birokrasi dinegara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Ciri ini merupakan warisan administrasi kolonial yang memerintah secara absolut, atau sikap feodal dalam zaman kolonial yang terus hidup dan berlanjut setelah merdeka. dibanyak negara berkembang, pada awalnya orang yang paling terpelajar atau elite bangsa yang bersangkutan memang berkumpul di birokrasi, sehingga kelompok di luar itu sulit dapat menandingi birokrasi dalam pengetahuan mengenai pemerintahan dan akibatnya pengawasan menjasi tidak efektif.

Wallis (1989) : Karateristik Birokrasi Negara Berkembang

• Pertama , dibanyak negara berkembang birokrasi sangat dan makin bertambah birokratik. Departemen-departemen, badan-badan, dan lembaga-lembaga birokrasi berkembang terus. Juga berkembang dan berperan besar badan-badan para-statal yakni badan-badan usaha negara, yang umumnya bekerja tidak efisien.

• Kedua, unsur – unsur nonbirokratik sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Misalnya hubungan keluarga dan hubungan – hubungan primordial lain, seperti suku dan agama, dan keterkaitan politik (political connections) mempengaruhi birokrasi, yang sangat bertentangan dengan asas birokrasi yang baik (misalnya menurut kriteria Weber).

BIROKRASI KERAJAAN MAJAPAHIT

1. Pada tahun 1292 negara Majapahit hanyalah sebuah desa yang ada disebelah timur sungai Brantas, yang dibangun dengan pembukaan hutan Tarikh oleh Sanggramawijaya

2. Nama Majapahit berawal dari kedatangan orang Madura ke tanah tandus Tarikh, ketika mereka melakukan perjalanan dan mereka lapar dan setelah memasuki hutan mereka berupaya mencari sumber makanan untuk bertahan hidup. Mereka menemui sebuah pohon maja yang berbuah dan mereka memakannya. Akan tetapi buah yang mereka itu terasa pahit

3. Majapahit adalah negara yang didirikan oleh Raden Wijaya, putra Lembu Tal keturunan Naga Singa Murti,menantu prabu Kertanagara dari Singasari. Pada hakekatnya munculnya kerajaan Majapahit adalah karena usaha keras dari Raden Wijaya dan bantuan dari pengikut setianya.

Kekuasaan Kerajaan Majapahit

• Jabatan kepala negara bersifat turun temurun, jadi yang memerintah kerajaan Majapahit menurut ketetapan adat ialah keturunan Narrarya Sanggramawijaya. Dalam perkembangan sejarah kerajaan Majapahit, memang diperintah oleh keturunan Narrarya Sanggramawijaya sampai pemerintahan Suhita dan setelah itu diperintah oleh keturunan selir. Adapun rajawangsa atau dinasti Majapahit yang didirikan oleh Narrarya Sanggramawijaya, tidak bernama Wijaya Wangsa

• Kepala negara Majapahit adalah raja, umumnya raja diberi gelar Sri Maharaja. Dalam melaksanakan tugasnya, raja dibantu oleh pejabat-pejabat kerajaan yang terdiri dari beberapa bidang. Perihal mengambil keputusan penting, raja dibantu oleh kerabat kerajaan yang tak lain adalah orang-orang terdekat raja. Kerabat raja biasa disebut Dewan Pertimbangan Agung pemerintah Majapahit, yang terdiri dari sembilan orang. Para Dewan ini bersidang setiap kali Ingkang Sinuwun Prabu akan mengambil keputusan penting dan membutuhkan hasil suara yang bulat atau kesepakatan bersama

Sistem Pemerintahan Majapahit

• Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan, dengan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya, antara lain yaitu:1. Rakryan Mahamantri Katrini, biasanya dijabat putra-putra raja2. Rakryan Mantri ri Pakira-kiran, dewan menteri yang melaksanakan

pemerintahan3. Dharmmadhyaksa, para pejabat hukum keagamaan4. Dharmma-upapatti, para pejabat keagamaan

• Dalam Rakryan Mantri ri Pakira-kiran terdapat seorang pejabat yang terpenting yaitu Rakryan Mapatih atau Patih Hamangkubhumi. Pejabat ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri yang bersama-sama raja dapat ikut melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula semacam dewan pertimbangan kerajaan yang anggotanya para sanak saudara raja, yang disebut Bhattara Saptaprabhu.

Sistem Pemerintahan Majapahit

Pada masa pemerintahan di Majapahit ada istilah-istilah bagi setiap pegawai-pegawai kerajaan. Misalnya saja, untuk pegawai pemerintahan disebut tanda. Para tanda Majapahit ini dapat digolongkan dalam tiga golongan:

1. Pertama; Golongan Rakrian. Gelar ini berhak diginakan oleh Mahamantri Kartini, Pasangguhan/Hulubalang, Sang Panca Wilwatikta yakni lima orang pembesar yang diserahi tugas urusan pemerintahan Majapahit, Juru Pengalasan yakni pembesar daerah mancanegara, para Patih negara-negara bawahan.

2. Kedua; Golongan Arya. Golongan ini mempunyai kedudukan lebih rendah dari pada golongan rakrian. Jika seorang arya memiliki jasa-jasa maka bisa saja ia dianja digkat menjadi wredramantri atau mantri sepuh.

3. Ketiga; Golongan Dang Arcaya. Sebutan ini diperuntukkan khusus bagi para pendeta Siwa dan Buda yang diangkat sebagai darmadyaksa/hakim tinggi atau apapati/hakim.

Sistem Pemerintahan Majapahit

Narraryya Sanggramawijaya (Sri Kertarajasa Jayawarddhana)1293-1309

↓Jayanagara (Sri Sundarapandyadewadhiswaranamarajabhiseka Wikramotunggadewa)

1309-1328↓

Tribhuwanotunggadewi Jayawisnuwarddhani1328-1350

↓Hayam Wuruk ( Sri Rajasanagara)

1350-1389↓

Wikrama Wardana-Khsumawardani1389-1400

↓Suhita

1400-1447↓

Bhre Tumapel Dyah Kertawijaya1447-1451

↓Bhre Pamotan (Sri Rajasawarddhana)

1451-1453↓

Dyah Suryawikrama Girisawarddhana1456-1466

↓Bhre Pandan Alas (Dyah Suraprabhawa Sri Singhawikramawarddhana)

1466-1474↓

Bre Kertabumi(1474-1477)

↓Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya (Sri Paduka Maharaja Sri Wilwatiktapura Janggala Kadiri Prabhunatha)

1477-1518

Silsilah Raja-raja Majapahit

Pembagian Wilayah Selama Pemerintahan Hayam Wuruk (1350 s/d 1389)

1. Penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi;

2. Administrasi adalah perluasan rumah tangga istana;3. Tugas pelayanan ditujukan kepada pribadi sang raja;4. “Gaji” dari raja kepada bawahan pada hakikatnya adalah

anugerah yang juga dapat ditarik sewaktu- waktu sekehendak raja;

5. Para pejabat kerajaan dapat bertindak sekehendak hatinya terhadap rakyat, seperti halnya dilakukan oleh raja.

6. Aparat kerajaan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan raja.

Ciri-ciri Birokrasi Kerajaan Di Indonesia

• Sebagian besar wilayah Indonesia sebelum kedatangan bangsa asing pada abad ke-16, menganut sistem kekuasaan dan pengaturan masyarakat yang berbentuk sistem kerajaan.

• Dalam sistem kerajaan, pucuk pimpinan ada di tangan raja sebagai pemegang kekuasaan tunggal dan absolute. Segala keputusan ada di tangan raja dan semua masyarakat harus patuh dan tunduk pada kehendak sang Raja.

• Birokrasi pemerintahan yang terbentuk pada saat itu adalah birokrasi kerajaan, yang memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi;2. Administrasi adalah perluasan rumah tangga istana;3. Tugas pelayanan ditujukan kepada pribadi sang raja;4. “Gaji” dari raja kepada bawahan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik

sewaktu- waktu sekehendak raja;5. Para pejabat kerajaan dapat ertindak sekehndak hatinya terhadap rakyat, seperti halnya

dilakukan oleh raja.• Aparat kerajaan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan raja. • Di dalam pemerintahan pusat ( keratin), urusan dalam pemerintahan diserahkan kepada empat

pejabat setingkat menteri ( wedana lebet ) yang dikoordinasikan oleh seorang pejabat setingkat Menteri Kordinator ) pepatih lebet ). Pejabat – pejabat kerajaan tersebut masing – masing membawahi pegawai ( abdidalem ) yang jumlahnya cukup banyak.

• Daerah di luar keraton, seperti daerah pantai raja menunjuk bupati –bupati yang setia kepada raja untuk menjadi penguasa daerah. Para bupati biasanya bupati lama yang telah ditaklukkan oleh raja, pemuka masyarakat setempat, atau saudara raja sendiri.

BIROKRASI ZAMAN KERAJAAN

• Pelayanan publik pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu.

• Kedatangan penguasa kolonial tidak banyak mengubah sistem birokrasi dan adminitrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia, sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai wilayah nusantara baik secara politik maupun ekonomi, pemerintah kolonial menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat, motif utamanya adalah menanamkan pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan.

• Selama pemerintahan kolonial terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Di satu sisi telah mulai diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi kolonial ( binnenlandcshe Bestuur ) yang mengenalkan sistem birokrasi dan administrasi modern, sedangkan pada sisi lain, sistem tradisional ( Inheemsche Bestuur ) masih tetap dipertahankan.

• Birokrasi pemerintahan kolonial disusun secara hierarki yang puncaknya pada Raja Belanda. Dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan di Negara jajahan, Ratu Belanda menyerahkan kepada wakilnya, yakni seorang gubernur jenderal. Kekuasaan dan kewenangan gubernur jenderal meliputi seluruh keputusan politik di wilayah Negara jajahan yang dikuasai.

• Gubernur Jenderal dibantu oleh para gubernur dan residen. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wilayah provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat asisten residen dan pengawas yang diangkat oleh gubernur jenderal untuk mengawasi bupati dan wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari – hari.

Birokrasi Zaman Kolonial

• Berakhirnya masa pemerintahan kolonial membawa perubahan sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan.

• Perbedaan – perbedaan pandangan yang terjadi diantara pendiri bangsa di awal masa kemerdekaan tentang bentuk Negara yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah menjurus kea rah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintahan. Perubahan bentuk Negara dari kesatuan menjadi federal berdasarkan konstitusi RIS melahirkan dilematis dalam cara pengaturan aparatur pemerintah.

• Setidak-tidaknya terdapat dua persoalan dilematis menyangkut birokrasi pada saat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan NKRI,tetapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang memadai. Kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pada Pemerintah belanda yang memiliki keahlian,tetapi dianggap berkhianat atau tidak loyal terhadap NKRI.

• Demikian pula penerapan sistem pemerintahan parlementer dan sistem politik yang mengiringinya pada tahun 1950-1959 telah membawa konsekuensi pada seringnya terjadi pergantian kabinet hanya dalam tempo beberapa bulan.

• Seringnya terjadi pergantian kabinaet menyebabkan birokrasi sangat terfragmentasi secara politik. Di dalam birokrasi tejadi tarik-menarik antar berbagai kepentingan partai politik yang kuat pada masa itu. Banyak kebijakan atau program birokrasi pemerintah yang lebih kental nuansa kepentingan politik dari partai yang sedang berkuasa atau berpengaruh dalam suatu departemen.Program – program departemen yang tidak sesuai dengan garis kebijakan partai yang berkuasa dengan mudah dihapuskan oleh menteri baru yang menduduki suatu departemen.

• Birokrasi pada masa itu benar- benar mengalami politisasi sebagai instrument politik yang berkuasa atau berpengaruh.Dampak dari sistem pemerintahan parlementer telah memunculkan persaingan dan sistem kerja yang tidak sehat di dalam birokrasi.

• Birokrasi menjadi tidak professional dalam menjalankan tugas-tugasnya, birokrasi tidak pernah dapat melaksanakan kebijakan atau program-programnya karena sering terjadi pergantian pejabat dari partai politik yang memenangkan pemilu. Setiap pejabat atau menteri baru selalu menerapkan kebijakan yang berbeda dari pendahulunya yang berasal dari partai politik yang berbeda. Pengangkatan dan penempatan pegawai tidak berdasarkan merit system, tetapi lebih pada pertimbangan loyalitas politik terhadap partainya.

Birokrasi Zaman Orde Lama

• Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme Negara yang bertujuan untuk mendukung penetarsinya ke dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol publik secara penuh.

• Strategi politik birokrasi tersebut merupakan strategi dalam mengatur system perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional nonideologis, dimana sistem tersebut memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam masyarakat, seperti monopoli atau perizinan, yang bertujuan untuk meniadakan konflik antar kelas atau antar kelompok kepentingan dalam masyarakat yang memiliki konsekuensi terhadap hilangnya pluralitas social,politik maupun budaya. Pemerintahan Orde Baru mulai menggunakan birokrasi sebagai premium mobile bagi program pembangunan nasional. Reformasi birokrasi yang dilakukan diarahkan pada :

1. Memindahkan wewenang administratif kepada eselon atas dalam hierarki birokrasi

2. Untuk membuat agar birokrasi responsif terhadap kehendak kepemimpinan pusat

3. Untuk memperluas wewenang pemerintah baru dalam rangka mengkonsolidasikan pengendalian atas daerah-daerah.

Birokrasi Zaman Orde Baru

• Publik mengharapkan bahwa dengan terjadinya Reformasi, akan diikuti pula dengan perubahan besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun harapan terbentuknya kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelanggan sebagaimana birokrasi di Negara – Negara maju tampaknya masih sulit untuk diwujudkan.

• Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi, tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. (contoh Kasus Brunei Gate dan Bulog Gate )

• Birokrasi yang seharusnya bersifat apolitis, dalam kenyataannya masih saja dijadikan alat politik yang efektif bagi kepentingan – kepentingan golongan atau partai politik tertentu.

• Terdapat pula kecenderungan dari aparat yang kebetulan memperoleh kedudukan atau jabatan strategis dalam birokrasi, terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan melakukan tindak KKN.

• Mentalitas dan budaya kekuasaan ternyata masih melingkupi sebagian besar aparat birokrasi pada masa reformasi.

• Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi.

• Osborne dan Plastrik ( 1997 ) mengemukakan bahwa realitas sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh Negara – Negara yang sedang berkembang seringkali berbeda dengan realitas sosial yang ditemukan pada masyarakat di negara maju.

Birokrasi Zaman Reformasi

MASA KERAJAAN1. Kerajaan maritim dan agraris2. Agraris dominan (pemusatan sumber ekonomi, kehormatan, kesaktian dll pada

raja dan didistribusikan pada para birokrat)MASA PENJAJAHAN3. Pada jaman belanda struktur & sistem birokrasi kerajaan tidak dirubah selama

menguntungkan4. Beda dgn abdi dalem, priyayi (birokrat belanda) yg diangkat belanda dan

mengadopsi gaya belanda tapi gaya feodal kemasyarakat5. Timbul ketidaksenangan para nasionalis pada para priyayi (birokrat belanda)MASA KEMERDEKAAN6. Transformasi gaya-gaya kerajaan dan kolonial masih melekat7. Posisi dan status masih berkaitan dgn hirarki, abdi negara,sentralistis dan ritualitas8. Perbedaannya birokrat tdk berada pada kelas istimewa karena terlalu banyak dan

penurunan kemakmuran serta terus menerus mengalami krisis kepercayaan masyarakat

SEJARAH BIROKRASI INDONESIA

Penampilan & Sosok Birokrasi Indonesia

1. Patrimonial Birokrasi a. Patronase di Lingkungan elite b. Simbiosa Penguasa & Pengusaha c. Abivalensi Hubungan pusat- daerah2.Setralisasi yg amat kuat3. Menilai Keseragaman dalam struktur birokrasi4. Pendelegasian wewenang yg kabur5. Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan

Birokrasi Pemerintah Daerah

ciri birokrasi pemerintahan daerah yang kurang kondusif bagi kemajuan daerah yaitu :1) Umumnya jumlah pegawai terlampau berlebihan (over satffed ),

sehingga menimbulkan pengangguran terselubung.2) Kurang profesional, karena organisasinya tidak memberikan iklim yang

memungkinkan berkembangnya profesionalisma.3) Kurang memiliki daya inisiatif, cenderung menunggu petunjuk dari

atasan.4) Menggunakan manajemen pemerintahan yang sudah usang.5) Selalu mengalami keterbatasan anggaran, karena kesalahan

menggunakan konsep berpemerintahan.6) Kurang memiliki visi dan misi yang jelas, karena terkungkung oleh

paradigma keseragaman.7) Kurang peka terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat.8) Kegiatannya lebih terfokus ke dalam tubuh birokrasi itu sendiri,

sedangkan masyarakat lebih banyak dijadikan komoditi politik.

Paradigma BirokrasiParadigma birokrasi yang digunakan pemerintahan sekarang ini pada dasarnya berangkat dari tesis Max Weber, yang dikembangkan di Jerman sekitar akhir abad ke-18. Dengan berbagai keunggulan dan kelemahannya, teori birokrasi dari Max Weber masih mampu bertahan sampai akhir abad ke-20. Berbagai konsep tandingan mengenai birokrasi telah banyak dihasilkan oleh para ilmuwan sosial lainnya, tetapi pendapat Max Weber mengenai birokrasi sampai saat ini masih banyak penganutnya, teori birokrasi max weber, tsb, mengajarkan ; Hubungan impersonal, Hirarkhi, dll Konsep tandingan tersebut, misalnya ;

1. Woodrow Wilson pada tahun 1887 dalam The Study of Administration telah mengemukakan konsep dikotomi politik dan administrasi untuk menciptakan pemerintahan yang efisien.

2. Max weber (1922) dengan teori The Ideal Type of Bureucracy,

3. Luther gullick (1937) dengan konsep POSDCORB,

4. Frank J. Goodnow (1900) dengan konsepnya yang tertuang dalam makalahnya Politics and Administration,

5. Frederick W. Taylor (1912) dengan konsepnya Scientific Management,

6. Herbert A. Simon (1946) dengan konsepnya The Proverbs of Administration

7. David osborne dan Ted Gaebler (1992) adalah gagasan mutakhir yang mengkritisi dan memperbaiki konsep-konsep dan teori-teori klasik tersebut untuk optimalisasi pelayanan publik. Gagasan David Osborne dan Ted Gaebler tentang Reinventing Government tertuang dalam karyanya yang berjudul Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector yang dipublikasikan pada tahun 1992 dan Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government, buku terakhir ini ditulis oleh David Osborne dan Peter Plastik yang dipublikasikan pada tahun 1997.

BIROKRASI MAX WEBER• Max Weber, sosiolog Jerman abad 19 ini, mengemukakan tentang

konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional, dalam bukunya “the theory of social and economic organization. 1974. the free press, New York”. Pemikiran Weber didorong keinginannya menciptakan organisasi modern yang bisa digunakan pemerintah menjalankan modernisasi dan pembangunan. Weber mengenal tiga otoritas (1) otoritas tradisional; (2) otoritas kharismatik; (3) otoritas legal-rasional (birokrasi).

• Sebelum itu, tahun 1970, Martin Albrow mempopulerkan istilah ”birokrasi” sebagai nama lain organisasi pemerintah, lihat bukunya “Bureaucracy. 1970. FAP. New York”. Selanjutnya para pakar (misalkan Fred Kramer, dll, lihat buku Miftah Thoha, Perspektif Perilaku Birokrasi, 1991, Rajawali Pers, Jakarta) mengaitkan atau menamakan konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional danprofesional ala weber sebagai birokrasi pemerintahan.

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individu dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.

2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan. Ada yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.

3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu dengan lainnya.

4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai kontrak.

KONSEPSI BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER

5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya melalui ujian kompetitif.

6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.

7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan penilaian obyekif (merit system).

8. Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

KONSEPSI BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER

Warren Bennis (1967)Birokrasi hirarki piramida pada masa depan akan diganti dengan sistem sosial baru sesuai harapanmasyarakat.Lawrence dan Lorch (1967)Birokrasi yang bersifat rutin dan stabil, belum tentu cocok untuk lingkungan yang kompleks. Olehkarena itu, jika ingin survive birokrasi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan atau perubahanlingkungan.David Bheetham (1975)Birokrasi Weber memiliki ciri-ciri pokok (1) instrumen teknis; (2) kekuatan independen; (3) dapat keluardari fungsinya yang tepat karena anggotanya cenderung dari klas sosial partikular (parpol, misalnya).Heckscher dan Donellon (1994)Bentuk organisasi masa depan adalah “post bureaucratic organization” yang tidak sama denganbirokrasi weberian. Powering (kekuasaan) bukan satu-satunya cara mengendalikan birokrasi,melainkan perlu empowering (pemberdayaan).Miftah Thoha (2003)Birokrasi weberian –diistilahkans sebagai officialdom atau kerajaan pejabat-- memiliki dua pemahaman

yaitu birokrasi yang rasional (netral) dan birokrasi yang sarat dengan kekuasaan (potensi politis).Birokrasi yang netral bisa dilihat pada poin (1), birokrasi politis dapat dilihat pada poin (2) dan (3).

PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI WEBERIAN

Hegel“Birokrasi adalah jembatan penghubung antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya”.

Karl MarxDidasari teori perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembangankomunisme, Karl Marx berpendapat tentang birokrasi sbb:1. Birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri.2. Birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas yang3. dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas klas4. sosial lainnnya.5. Dalam masyarakat komunis kelak (tiada kelas sosial, semua sama), birokrasi

menjadi tiada arti karena fungsi birokrasi dijalankan oleh semua anggota masyarakat.

BIROKRASI HEGELIAN dan MARXIS

Miftah Thoha (2003)1. Birokrasi Hegelian termasuk dalam kategori

birokrasi netral.2. Birokrasi Marxis termasuk dalam kategori

birokrasi politik atau tidak netral.

PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI HEGELIAN/MARX

Diantara berbagai konsep tandingan sebagaimana dikemukakan di atas, nampaknya yang mulai memperoleh banyak pendukung – termasuk kalangan pemerintahan di Indonesia – adalah paradigma Reinventing Government (Regom) yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992). Bahkan konsep tersebut sudah dilaksanakan di Amerika sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang dengan hasil yang memuaskan – yakni mampu membuat pemerintahan menjadi lebih efisien yang ditandai dengan menurunnya defisit anggaran pemerintah federal. Laporan pelaksanaan Regom di AS selama kurun waktu 1992 – 1996 dapat dilihat dari buku karya Al Gore (1995) berjudul “Common Sense Government – Works Better dan Cost Less” serta buku “The Best Kept Secret in Government “ (1996).

Penerapan Paradigma Reinventing Government

Birokrasi pemerintah sebaiknya bercirikan sebagai berikut:1. Katalis (mengarahkan ketimbang mengayuh)2. Memberi wewenang ketimbang melayani.3. Pemerintahan yang kompetitif.4. Digerakan oleh misi bukan aturan.5. Berorientasi hasil bukan masukan.6. Melayani pelanggan, bukan dilayani atau melayani diri sendiri.7. Menghasilkan ketimbang membelanjakan.8. Antisipatif (mencegah daripada mengobati)9. Desentrasi ketimbang sentralisasi10. Pemerintah beroreintasi pasar.

BIROKRASI DAVID OSBORNE dan TED GAEBLER (1993)

10 Prinsip Reinveinting Government1. Pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh. Artinya, jika pemerintahan

diibaratkan sebagai perahu, maka peran pemerintah seharusnya sebagai pengemudi yang mengarahkan jalannya perahu, bukannya sebagai pendayung yang mengayuh untuk membuat perahu bergerak. Pemerintah entrepreneurial seharusnya lebih berkonsentrasi pada pembuatan kebijakan-kebijakan strategis (mengarahkan) daripada disibukkan oleh hal-hal yang bersifat teknis pelayanan (mengayuh).

2. Pemerintahan milik rakyat: memberi wewenang ketimbang melayani. Artinya, birokrasi pemerintahan yang berkonsentrasi pada pelayanan menghasilkan ketergantungan dari rakyat. Hal ini bertentangan dengan kemerdekaan sosial ekonomi mereka. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan harus diganti dengan menumbuhkan inisiatif dari mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok persaudaraan, organisasi sosial, untuk menjadi sumber dari penyelesaian masalah mereka sendiri

3. Pemerintahan yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Artinya, berusaha memberikan seluruh pelayanan tidak hanya menyebabkan risorsis pemerintah menjadi habis terkuras, tetapi juga menyebabkan pelayanan yang harus disediakan semakin berkembang melebihi kemampuan pemerintah (organisasi publik), hal ini tentunya mengakibatkan buruknya kualitas dan efektifitas pelayanan publik yang dilakukan mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan kompetisi (persaingan) di antara masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah yang lain dalam pelayanan publik. Hasilnya diharapkan efisiensi yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar dan terbentuknya lingkungan yang lebih inovatif.

4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. Artinya, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan peraturan akan tidak efektif dan kurang efisien, karena bekerjanya lamban dan bertele-tele. Oleh karena itu, pemerintahan harus digerakkan oleh misi sebagai tujuan dasarnya sehingga akan berjalan lebih efektif dan efisien. Karena dengan mendudukkan misi organisasi sebagai tujuan, birokrat pemerintahan dapat mengembangkan sistem anggaran dan peraturan sendiri yang memberi keleluasaan kepada karyawannya untuk mencapai misi organisasi tersebut.

5. Pemerintahan yang berorientasi hasil: membiayai hasil, bukan masukan . Artinya, bila lembaga-lembaga pemerintah dibiayai berdasarkan masukan (income), maka sedikit sekali alasan mereka untuk berusaha keras mendapatkan kinerja yang lebih baik. Tetapi jika mereka dibiayai berdasarkan hasil (outcome), mereka menjadi obsesif pada prestasi. Sistem penggajian dan penghargaan, misalnya, seharusnya didasarkan atas kualitas hasil kerja bukan pada masa kerja, besar anggaran dan tingkat otoritas.

6. Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Artinya, pemerintah harus belajar dari sektor bisnis di mana jika tidak fokus dan perhatian pada pelanggan (customer), maka warga negara tidak akan puas dengan pelayanan yang ada atau tidak bahagia. Oleh karena itu, pemerintah harus menempatkan rakyat sebagai pelanggan yang harus diperhatikan kebutuhannya. Pemerintah harus mulai mendengarkan secara cermat para pelanggannya, melaui survei pelanggan, kelompok fokus dan berbagai metode yang lain

7. Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan. Artinya, sebenarnya pemerintah mengalami masalah yang sama dengan sektor bisnis, yaitu keterbatasan akan keuangan, tetapi mereka berbeda dalam respon yang diberikan. Daripada menaikkan pajak atau memotong program publik, pemerintah wirausaha harus berinovasi bagaimana menjalankan program publik dengan dengan sumber daya keuangan yang sedikit tersebut. Dengan melembagakan konsep profit motif dalam dunia publik, sebagai contoh menetapkan biaya untuk public service dan dana yang terkumpul digunakan untuk investasi membiayai inoasi-inovasi di bidang pelayanan publik yang lain. Dengan cara ini, pemerintah mampu menciptakan nilai tambah dan menjamin hasil, meski dalam situasi keuangan yang sulit.

8. Pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati. Artinya, pemerintahan tradisional yang birokratis memusatkan pada penyediaan jasa untuk memerangi masalah. Misalnya, untuk menghadapi sakit, mereka mendanai perawatan kesehatan. Untuk menghadapi kejahatan, mereka mendanai lebih banyak polisi. Untuk memerangi kebakaran, mereka membeli lebih banyak truk pemadam kebakaran. Pola pemerintahan semacam ini harus diubah dengan lebih memusatkan atau berkonsentrasi pada pencegahan. Misalnya, membangun sistem air dan pembuangan air kotor, untuk mencegah penyakit; dan membuat peraturan bangunan, untuk mencegah kebakaran.

9. Pemerintahan desentralisasi: dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja. Artinya, pada saat teknologi masih primitif, komunikasi antar berbagai lokasi masih lamban, dan pekerja publik relatif belum terdidik, maka sistem sentralisasi sangat diperlukan. Akan tetapi, sekarang abad informasi dan teknologi sudah mengalami perkembangan pesat, komunikasi antar daerah yang terpencil bisa mengalir seketika, banyak pegawai negeri yang terdidik dan kondisi berubah dengan kecepatan yang luar biasa, maka pemerintahan desentralisasilah yang paling diperlukan

10. Pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar. Artinya, daripada beroperasi sebagai pemasok masal barang atau jasa tertentu, pemerintahan atau organisasi publik lebih baik berfungsi sebagai fasilitator dan pialang dan menyemai pemodal pada pasar yang telah ada atau yang baru tumbuh. Pemerintahan entrepreneur merespon perubahan lingkungan bukan dengan pendekatan tradisional lagi, seperti berusaha mengontrol lingkungan, tetapi lebih kepada strategi yang inovatif untuk membentuk lingkungan yang memungkinkan kekuatan pasar berlaku. Pasar di luar kontrol dari hanya institusi politik, sehingga strategi yang digunakan adalah membentuk lingkungan sehingga pasar dapat beroperasi dengan efisien dan menjamin kualitas hidup dan kesempatan ekonomi yang sama.

• Paradigma Regom ini sudah cukup lama diterapkan di Indonesia, yakni mulai awal tahun 1993. Akan tetapi karena tidak ada dukungan politik secara terbuka oleh pucuk pimpinan pemerintahan nasional, maka perkembangannya berjalan tersendat-sendat. Berbagai contoh mengenai penggunaan paradigma Regom misalnya dengan adanya lembaga swadana, upaya privatisasi BUMN, pengurangan jumlah pegawai pemerintah (konsep zero growth dan minus growth), pelaksanaan titik berat otonomi pada unit yang langsung berhadapan dengan masyarakat, pemberian penghargaan Abdisatya Bakti dan sebagainya.

• Penggunaan paradigma Regom di Indonesia bersifat setengah hati. Hal tersebut nampak misalnya adanya upaya pengurangan jumlah unit organisasi pemerintah dengan penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, yang kemudian diikuti dengan pembentukan badan baru, setelah adanya protes dari para pegawai departemen bersangkutan. Pertimbangan politik nampaknya lebih dikedepankan dibandingkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi birokrasi.

Penerapan regom di Indonesia

Miftah Thoha (2003)1. Konsep birokrasi pemerintahan ini banyak dipengaruhi

konsep enterpreneurship (wirausaha) dunia swasta atau bisnis, sedangkan konsep briokrasi pemerintahan umumnya dipengaruhi konsep weberian (birokrasi rasional, hirarki, dan kaku). Pergerseran paradigma birokrasi pemerintahan ini tidak bisa segera diterapkan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama.

2. Akan lebih mudah diterapkan di negara yang telah maju, kaya, berpendidikan, swasta/ masyarakat yang kuat dan mandiri, pasar bebas, berideologi liberal.

3. Sulit diterapkan di negara komunis, dan juga di negara

PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI DAVID OSBORNE/TED GAEBLER

• Regom memang sukses diterapkan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Selandia Baru dan beberapa negara maju lainnya, tetapi kenyataannya, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia dan negara miskin, seperti negara-negara di kawasan benua Afrika yang gagal menerapkan konsep Regom karena tidak sesuai dengan landasan ideologi, politik, ekonomi dan sosial-budaya negara yang bersangkutan. Akhirnya, negara tersebut tetap miskin dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kemajuan.

• Regom memandang masyarakat yang dilayani sebagai customer, padahal masyarakat adalah warga negara (citizens) sebagai pemegang penuh kedaulatan negara

• Menurut konsep Regom pemerintah berada di belakang kemudi kapal, sedangkan kapalnya dijalankan oleh organ-organ diluar pemerintah.

• Paradigma steering rather than rowing ala Regom dikritik sebagai paradigma yang melupakan siapa sebenarnya pemilik kapal (who owned the boat). Seharusnya pemerintah memfokuskan usahanya untuk melayani dan memberdayakan warga negara karena merekalah pemilik “kapal”.

• Ketika pemerintah melayani masyarakat sebagai warga negara misalnya, aspek privatisasi bisa saja tetap berlangsung asalkan atas nama melayani kepentingan warga negara bukan pelanggan. Misalnya, sektor pendidikan dapat diprivatisasi asalkan pelaksana pendidikan tetap melayani masyarakat sebagai warga negara bukan pelanggan.

• Prinsip-prinsip Regom belum tentu bisa diaplikasikan pada semua tempat, situasi dan kondisi. Administrasi negara sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan (ideologi, politik, hukum, ekonomi, militer, sosial dan budaya), sehingga suatu paradigma yang sukses di suatu tempat belum tentu berhasil diterapkan pada tempat yang lain.

• Urusan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menyelenggarakan pelayanan publik, tetapi juga menyangkut bagaimana melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Selandia Baru yang tidak lagi berkutat pada upaya percepatan pembangunan (development acceleration) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena negara-negara tersebut relatif sudah stabil, maka pelayanan publik menjadi program prioritas yang strategis. Namun, bagi negara-negara berkembang, pelayanan publik bisa jadi belum menjadi agenda prioritas karena masih berupaya mengejar pertumbuhan dan meningkatkan pembangunan.

Kritik Terhadap Regom

• Menyediakan sarana untuk merepresentasikan kepentingan yang beragam;• Menawarkan forum untuk menyelaraskan tuntutan-tuntutan yang bersaing atas kepentingan

yang beragam tersebut;• Menciptakan dan melindungi ruang publik terbuka (open public sphere), dimana perdebatan

tentang masalah kebijakan dapat dilangsungkan tanpa hambatan;• Menyediakan barang-barang produktif (public goods) secara luas, termasuk bentuk

kesejahteraan dan keamanan kolektif;• Melakukan regulasi pasar sesuai kepentingan publik dan mendorong kompetisi pasar dimana

ada ancaman monopoli;• Meningkatkan pengembangan aktif SDM (human capital) melalui peranan intinya dalam

sistem pendidikan;• Mengukuhkan suatu sistem hukum yang efektif;• Mempunyai peranan ekonomi, sebagai penyedia pekerjaan utama - dalam intervensi makro

dan mikro ekonomi - serta pengadaan infra struktur;• Secara kontroversial mempunyai tujuan civilisasi (penyebaran peradaban), Pemerintah

mengukuhkan norma-norma dan nilai-nilai, disamping juga membantu pembentukan norma-norma dan nilai-nilai tersebut melewati sistem pendidikan dan lembaga lain;

• Mendorong aliansi-aliansi regional dan internasional serta mengejar tujuan global.

Anthony Giddens dalam bukunya ”Third Way” tentang peranan pemerintah pada era sekarang ini

Menurut Giddens, unsur - unsur dalam negara demokrasi mutakhir adalah :• Devolusi, yakni desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan;• Demokratisasi ganda, yakni struktur dan kultur;• Pembaruan ruang publik, yakni transparansi;• Efisiensi administratif;• Mekanisme demokrasi yang bersifat langsung;• Pemerintah sebagai manajer resiko.

Tentang masyarakat madani, Giddens menyarankan unsur-unsur sebagai berikut :• Pemerintah dan masyarakat madani dalam hubungan kemitraan;• Pembaruan satuan masyarakat lokal melalui membudayakan inisiatif lokal;• Keterlibatan sektor ketiga (LSM atau organisasi-organisasi nirlaba);• Perlindungan atas ruang publik lokal;• Pencegahan kriminalitas berbasis masyarakat;• Keluarga yang demokratis.

Antony Giddens : Unsur Negara Demokrasi & Masyarakat Madani

• Untuk menjawab tantangan baru dalam atmosfir demokrasi, birokrasi perlu menata dirinya kembali dalam paradigma baru, yakni dari paradigma lama Birokrasi sebagai alat dominasi, menjadi paradigma baru Birokrasi sebagai alat demokratisasi.

• Dalam paradigma baru harus mempunyai ciri sebagai sebuah lembaga yang non-partisan, imparsial, dan profesional. Dengan ciri-ciri demikian dia dapat memainkan peranan penting di sebuah negara demokrasi yang antara lain :

• Birokrasi yang pejabat-pejabatnya dipilih melalui seleksi yang mengacu pada kualitas, menjadi pengimbang pengisian jabatan politik yang dilakukan dengan Seleksi yang berdasarkan pada popularitas.

• Secara esensial, birokrasi menjaga kesinambungan (Continuity) dan pejabat politik mendorong perubahan (Change) yang secara bersama-sama memberi keseimbangan terbaik bagi bangsa dan negara.

Perubahan paradigma birokrasi di Indonesia

1. Rendahnya kompetensi kepemimpinan yang dimiliki oleh personal birokrasi sehingga daya saing dan efisiensi rendah;

2. Pencapai karir pimpinan birokrasi masih berkaitan dengan misi politik, artinya penentuan kepemimpian birokrasi belum independen sehingga sering kali pimpinan birokrasi, baik di pusat maupun di daerah lebih menonjolkan perilaku dan sikap untuk membayar utang-utang politiknya kepada pimpinan politik yang mempromosikan, ketimbang harus bekerja sebagai administrator yang profesional (Musakabe, 2002);

3. Rendahnya kompetensi teknis dan umum yang dimiliki oleh para pimpinan birokrasi pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan rendahnya dukungan organisasi yang mampu memberikan kesempatan kepada individu maupun kelompok untuk menciptakan dan membangun akumulasi pengetahuan secara sistematik (Sedarmayanti, 2004);

4. Inovasi yang belum menjadi sebuah budaya dan ukuran kinerja, padahal inovasi penting sebagai penentu bagi penciptaan kondisi yang mendukung upaya transformasi organisasi instansi pemerintah atau birokrasi yang belum terlalu terbangun spirit leading of changes, akibatnya perubahan melalui inovasi menjadi sangat tertingal (Martani, 1999). Namun inovasi organisasi itu akan sangat ditentukan oleh sejauh mana organisasi itu memfasilitasi semua anggotanya untuk belajar dan terus-menerus mengubah dirinya sendiri (White, Hodgson, & Crainer, 1997: 151); dan

5. Kompetensi kepemimpinan juga akan sangat tergantung metode pengembangan SDM aparatur. Metode yang dimaksukd adalah adanya keterkaitan antara strategi pengembangan dan carrier planning, karena fakta yang ada menunjukkan bahwa antara perencanaan karir dan program pengembangan kompetensi kepemimpinan melalui diklat tidak berjalan beriringan.

Birokrasi Penyebab lambannya Reformasi Administrasi Negara

• Untuk menjawab tantangan baru dalam atmosfir demokrasi, birokrasi perlu menata dirinya kembali dalam paradigma baru, yakni dari paradigma lama Birokrasi sebagai alat dominasi, menjadi paradigma baru Birokrasi sebagai alat demokratisasi.

• Dalam paradigma baru harus mempunyai ciri sebagai sebuah lembaga yang non-partisan, imparsial, dan profesional. Dengan ciri-ciri demikian dia dapat memainkan peranan penting di sebuah negara demokrasi yang antara lain :

• Birokrasi yang pejabat-pejabatnya dipilih melalui seleksi yang mengacu pada kualitas, menjadi pengimbang pengisian jabatan politik yang dilakukan dengan Seleksi yang berdasarkan pada popularitas.

• Secara esensial, birokrasi menjaga kesinambungan (Continuity) dan pejabat politik mendorong perubahan (Change) yang secara bersama-sama memberi keseimbangan terbaik bagi bangsa dan negara.

Perubahan paradigma birokrasi di Indonesia

Sasaran reformasi administrasi negara

1. Reformasi untuk penyempurnaan kelembagaan pemerintahan negara sebagai leverage point yang mewadahi nilai dan perilaku birokrasi pemerintah atau kultur dan struktur organisasi birokrasi (Thoha, 2004; Sarundajang, 2003);

2. Reformasi untuk penyempurnaan manajemen pemerintahan negara, termasuk sistem pelayanan yang terkesan masih berbelit-belit, pemberian pelayanan yang lamban, dan sering dengan biaya yang tidak jelas dan mahal sehingga menyebabkan inefisiensi dan potensi yang ada dalam masyarakat tidak dapat berkembang. Oleh karena itu, orientasi administrasi negara adalah creativity government that works better and cost less (Al Gore, 1993), memiliki semangat wirausaha (Orsborne & Gaebler, 1991: 25); dan menghasilkan high quality public goods and service (Drucker, 1995);

3. Reformasi untuk peningkatan kompetensi SDM birokrasi pemerintahan dengan menata kembali peran dan fungsi yang seyogyanya diemban secara baik olehnya. Oleh karena itu, key-leverage yang paling mungkin efektif adalah terbangunnya secar sistematis potensi insan aparatur, termasuk didalamnya kompetensi kepemimpinan birokrasi pemerintah (Saparinah, 2004: 16).

1. Pimpinan birokrasi sebaiknya lahir dari proses seleksi yang baik dan penempatan yang baik pula, sehingga efektivitas dalam memimpin dapat tinggi (Stewart, 1976);

2. Mengembangkan pendidikan dan latihan manajemen, termasuk didalamnya diklat kepemimpinan guna peningkatan efektivitas organisasi pemerintahan;

3. Pimpinan birokrasi hendaknya dapat membangun kesadaran baru bahwa tantangan kepemimpinan yang sesungguhnya adalah cepatnya perubahan lingkungan (Prahalad, 1993);

4. Membiasakan perubahan melalui situasional engineering, yang didalamnya antara lain: tanggung jawab, posisi, modifikasi sistem informasi, dan proses perencanaan formal (Fieldler & Chemers, 1982); dan

5. Pimpinan birokrasi harus mengikuti setiap perubahan, pembaharuan, dan akan mengikuti selalu paradigma baru realitas di masyarakat yang dipimpinnya, serta bersama-sama dengan orang-orang yang mengikutinya dalam suatu organisasi pemerintah untuk selalu bersedia menanggung risiko dari perubahan tersebut. (Osborne & Gaebler, 358), menurut Covey (1993: 302-303), hal tersebut dalam rangka untuk mencapai keberhasilan dan harus selalu mengadakan dan mensinergikan 4 (empat) dimensi, yaitu fisik (ekonomi), mental (psikologis), sosial (emosional), dan spriritual (penemuan makna) serta antara pemimpin bersama orang yang mengikutinya harus selalu menjadikan proses perubahan dan risiko perubahan’ itu sebagai media untuk selalu menjadi bagian dari ‘belajar’-nya (Harefa, 2000: 155-156).

Reformasi Birokrasi

Pertama, birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Pengalaman banyak negara menunjukan bahwa untuk berhasilnya pembangunan, partisipasi rakyat amat diperlukan. Partisipasi rakyat pada lapisan bawah (grassroots) yang efektif adalah apabila diselenggarakan secara bersama dalam lingkup kelompok-kelompo masyarakat (local comunities). Bentuk dan cara partisipasi seperti itu akan menghasilkan sinergi dan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua orang yang ikut serta di dalamnya. Merupakan tugas birokrasi untuk merangsang terjadinya partisipasi dan kegiatan kelompok masyarakat serupa itu dalam rangka membangun masyarakat yang maju dan mandiri.

Kedua, birokrasi hendaknya tidak berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya (the under privileged). Sikap pemilihakan ini hanya akan ada kalau ada pemahaman dan kepedulian akan masalah yang dihadapi oleh rakyat di lapisan bawah. Unutk itu, hambatan psikologis harus diatasi karena birokrasi banyak negara berkembang (terutama di lapisan atas yang justru menentukan) umumnya merupakan kelompok elite suatu bangsa, yang tidak selalu tanggap dan mudah menyesuaikan atau mengasosiasikan diri dengan rakyat miskin dan terbelakang.

Ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan dan dari memberi menjadi memberdayakan (empowering). Ini merupakan konsep yang amat mendasar, dan untuk negara di mana hubungan birokrasi dengan rakyat bersifat paternal (patronizing) memerlukan penyesuaian budaya birokrasi yang cukup hakiki.

Keempat, mengembangkan keterbukaan (transparancy) dan kebertanggunjawaban (accountability). Yang acap kali membuat birokrasi jauh dari masyarakat atau masyarakat yang harus dilayanainya jauh dari birokrasi adalah ketertutupan. Sebgai akibat ketertutupan, masalah masalah dan pikiran-pikiran pembahruan dan tidak mudah diterima. Juga ada kecemburuan terhadap

Reformasi Sikap Birokrasi terhadap rakyat

POSISI & KEDUDUKAN ETIKA

1. Etika adalah serangkaian nilai-nilai (Values) yg digunakan oleh sekelompok org (organisasi/sosial, masyarakat,dll) sebagai pedoman dlm berperilaku.

2. Etika digunakan untuk menilai baik atau buruk suatu perilaku3. Etika selalu berubah dan mengalami evaluasi dari masyarakat yg

mendukungnya (sesuai dgn dinamika internal dan eksternal)4. Prinsip etika adalah “bagaimana seharusnya (Ought to be)”5. Manifestasinya adalah dalam bentuk kewajiban (obligation)6. Karena etika terdiri atas nilai moral maka pelanggaran terhadap-nya akan

mendapat sanksi moral.7. Nilai-nilai yang telah dipraktekan lama akan mengilhami masyarakat

pendukungnya nilai tsb untuk di formalkan 8. Nilai etika yang diformalkan akan berubah menjadi hukum formal dengan

sanksi hukum.(pidana atau perdata), perlukan nilai etika di formalkan ? 9. Contoh pemerintahan yg bertindak diluar etika adalah Niccolo Machiavelli

(1469-1527), pemerintahan yg jujur menurutnya adalah pemerintahan yg mendekati kebodohan. (filosuf yg berupaya jujur, dihujat tapi teorinya di praktekan)

• Secara etimologis kata etika berasal dari kata Ethos (Yunani Kuno) yang berarti pagar yang membatasi ternak agar tidak berkeliaran seenak sehingga menurut Suryasuningrat etika pada hakekatnya adalah yang membatasi gerak perbuatan atau tingkah laku manusia yang kemudian menurut Kumorotomo dapat diharapkan lama kelamaan akan menjadi kebiasaan dan watak, misalnya sejak kecil diajarkan menggunakan tangan kanan lama-kelamaan hal tersebut akan dijadikan watak.

• Etika sebagai masalah kejiwaan dapat dijelaskan berdasarkan teori Sigmund Freud tentang jiwa manusia yang terdiri atas Das Eis dan Das Ich. Dimana Das Eis berarti ketidak sadaran yang berupa dorongan atau naluri. Sedangkan Das Ich adalah segi “pribadi” yang mempunyai kesadaran dan pemaham akan keadaan diluar dan di dalam dirinya.

PENGERTIAN ETIKA

DAS ICH(PIKIRAN, DIRI PRIBADI,

INSAN KAMIL, HATI NURANI)

DAS EIS(dorongan kekuatan nafsu)

PERILAKU DAN TINDAKAN MANUSIA

EMOSIONAL RASIONAL

MANUSIA (kesadaran akal, rasio, keinginan & pertimbangan dan pengakuan terhdp norma)

HEWANI (tindakan berdasar insting, nafsu, naluri berkembang bila dilatih)

VEGETATIF (kemauan hidup berdasar kondisi tertentu)

ANORGANIS (tak ada kemauan dlm diri)

TAHAP PERKEMBANGAN MANUSIA

Secara umum etika dapat dibagi secara filosofis dan secara operasional. Secara filosofis etika dibedakan atas etika umum dan etika khusus sedangkan secara operasional etika dapat dibagi atas etika individual dan etika sosial.

PEMBAGIAN SECARA FILOSOFISEtika UmumEtika Khusus PEMBAGIAN SECARA OPERASIONALEtika IndividualEtika Sosial

PEMBAGIAN ETIKA

1. Bersifat universal2. Menentukan keberlangsungan peradaban manusia3. Selalu relevan sepanjang masa4. Sangat berperan bagi kemajuan suatu bangsa5. Mempertanyakan kewajiban manusia sebagai

“manusia”

6. Etika AN menentukan reformasi birokrasi.

MENGAPA ETIKA PENTING ?

Bangsa India dan Mesir, umurnya lebih dari 2.000 tahun, tetapi mereka tetap terbelakang dalam pola hidup yang tidak pernah berubah (dan tetap miskin).

Singapura, Kanada, Australia & New Zealand, adalah negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun. Tetapi saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia, dan penduduknya tidak lagi miskin.

KEMAJUAN SUATU BANGSA TIDAK DITENTUKAN OLEH USIABANGSA TERSEBUT

mempunyai area yang sangat terbatas. Daratannya, 80% berupa pegunungan, tidak ada potensi tambang, tidak cukup untuk meningkatkan pertanian & peternakan. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor dua di dunia. Jepang laksana suatu negara “industri terapung” yang sangat besar, mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadinya.

Jepang

Negara Swiss sangat kecil, hanya 11% daratannya yang bisa ditanami. Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat tetapi terkenal sebagai negara pembuat coklat terbaik di dunia. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik (Nestle adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia). Meskipun tidak mempunyai cukup reputasi dalam keamanan, integritas, dan ketertiban – tetapi saat ini bank-bank di Swiss menjadi bank yang paling aman dan paling disukai untuk berinvestasi.

SWISS

1. Etika, sebagai prinsip dasar dlm kehidupan sehari-hari.2. Kejujuran dan integritas3. Bertanggung jawab4. Hormat pada aturan & hukum masyarakat5. Hormat pada hak orang/warga lain6. Cinta pada pekerjaan7. Berusaha keras untuk menabung & investasi8. Mau bekerja keras9. Tepat waktu.

Apa Prinsip Masyarakat di Negara Maju?

Munculnya etika pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan publik di Amerika Serikat memakan waktu panjang yaitu semenjak diperkenalkannya pada tahun 1924 hingga menjadi kode etik dari pemerintah federal pada tahun 1978, telah memakan waktu tidak kurang dari 54 tahun..

KEMUNCULAN ETIKA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK DI NEGARA MAJU

1924

1958

1978

1984

PROSES PERKEMBANGAN ETIKA DALAM PEMERINTAHAN FEDERAL AS

1. Birokrasi publik menentukan kemajuan bangsa2. Lingkup layanan umum sangat luas; pendidikan,

kesehatan, transportasi, perumahan, kesejahteraan sosial, gizi, listrik, pangan, dll

3. Tanggungjawab formal tidak memadai bagi kemajuan sistem pemerintahan

4. Layanan umum sering dijadikan komoditas5. Manajemen publik terlalu task-oriented, bukan

result-oriented.

MENGAPA TANGGUNGJAWAB BIROKRATSANGAT BESAR?

HASIL SURVEY TRANSPRANCY INTERNASIONAL

• Penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia.• Hasil survei itu memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada

Indonesia. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei.

• Survei Transparency International Indonesia berkesimpulan bahwa lembaga yang harus dibersihkan menurut responden, adalah: lembaga peradilan (27%), perpajakan (17%), kepolisian (11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), bea dan cukai (7%), BUMN (5%), lembaga pendidikan (4%), perijinan (3%), dan pekerjaan umum (2%).

• Survei terbaru Transparency International yaitu "Barometer Korupsi Global", menempatkan partai politik di Indonesia sebagai institusi terkorup dengan nilai 4,2 (dengan rentang penilaian 1-5, 5 untuk yang terkorup). Masih berangkat dari data tersebut, di Asia, Indonesia menduduki prestasi sebagai negara terkorup dengan skor 9.25 (terkorup 10) di atas India (8,9), Vietnam (8,67), Filipina (8,33) dan Thailand (7,33)

• Dengan adanya data tersebut, terukur bahwa keberadaan korupsi di Indonesia telah membudaya baik secara sistemik dan endemik.

Pengertian korupsiKorupsi berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere =

busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok)

Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (pasal 2 ayat 1), adalah setiap orang yg secara melawan hukum memperkaya diri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

BEBERAPA PENGERTIAN UMUMKORUPSI : Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

peraturan perundangan yang mengatur tindak pidana korupsi

KOLUSI : Permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dgn pihak lain yg mer5ugikan org lain, masyarakat, dan atau negara

NEPOTISME : setiap perbuatan penyelenggara negara scr melawan hukum yg menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepetingan masyarakat, bangsa dan negara (UU NO.28/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN)

BENTUK LAIN KORUPSI : Penyuapan dan Pemerasan

Unsur-unsur korupsiDari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi

secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:1. perbuatan melawan hukum;2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan,

atau sarana;3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau

korporasi;4. merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara;

Jenis-Jenis Korupsi

1. Pemberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);2. Penggelapan dalam jabatan;3. Pemerasan dalam jabatan;4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai

negeri/penyelenggara negara);5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai

negeri/penyelenggara negara).6. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis

adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.

Kondisi yang Mendukung Munculnya Korupsi

1. Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.

2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari

pendanaan politik yang normal.4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".6. Lemahnya ketertiban hukum.7. Lemahnya profesi hukum.8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.9. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.10. Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan

perhatian yang cukup ke pemilihan umum.11. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau

"sumbangan kampanye".

CIRI-CIRI KORUPSI

• melibatkan lebih dari 1 orang• Melibatkan keserbarahasiaan, kecuali kalau sudah merajalela.• Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.• Menyembunyikan perbuatan mereka dengan berlindung

dibalik pembenaran hukum• Mempengaruhi pengambilan keputusan• Mengandung penipuan/pengaburan• Pengkhiatan terhadap kepercayaan• Melibatkan fungsi ganda/kontradiktif• Melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban

SEBAB-SEBAB KORUPSI

• Kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci• Kelemahan pengajaran agama dan etika• Kolonialisme• Kemiskinan• Tidak ada tindakan hukum yang keras• Lemahnya dukungan dan perilaku anti korupsi• Struktur pemerintah (yang tumpang tindih dan posisi ganda)• Kurang/lemahnya pendidikan• Perubahan sistem secara radikal• Keadaan masyarakat (terutama pada masyarakat vertikal

keatas)

Korupsi di Indonesia• Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak

orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.

• Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Pemberantasan Korupsi Di IndonesiaORDE LAMA : Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960 Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat

oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap. Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI. Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang ber Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur. Kolonel Soeharto, panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen Suprapto, S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.

• ORDE BARU : Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.

• ORDE REFORMASI : Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001 Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:

1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

3. Kepolisian4. Kejaksaan5. BPKP6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa

(mis: ICW)

Kunci utama dalam pemberantasan korupsi Di Indonesia

Indonesia masyarakatnya sangat menghormati figur pemimpinnya karenanya perlu penanaman faktor Integritas yang akan mencegah manusia dari perbuatan tercela, entah itu "corruption by needs" (korupsi karena kebutuhan), "corruption by greeds" (korupsi karena keserakahan) atau "corruption by opportunities" (korupsi karena kesempatan).

Pembudayaan etika dan integritas antikorupsi harus melalui proses yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan adanya peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi bisnis.

CARA MENGATASI KORUPSI-1(Preventif Strategy)

• menetapkan standar pelayanan minimal dalam pekerjaan dan profesi• penetapan standar minimal untuk hidup layak• menerapkan peraturan secara konsesten dan tanpa kecuali• memperkuat lembaga-lembaga legislatif dan hukum• meneliti sebab-sebab korupsi secara terus menerus• pembangunan kode etik pada semua sektor pelayanan publik, profesi dan

parpol/ormas• menegakkan aturan dalam komersialisasi uang dan informasi• sosialisasi dalam menciptakan nilai anti KKN secara nasional dan terus menerus.• Meningkatkan manajemen SDM dan Reward system • Detective Strategy• menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat• tindak lanjut pelaporan• kewajiban lapor transaksi keuangan dan kekayaan pejabat• berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi• meningkatkan kemampuan SDM yang berfungsi pencegahan tindakan korupsi• menerapkan tekhnologi yang mendukung akuntabilitas

CARA MENGATASI KORUPSI-2 (Refresif strategy)

• pembentukan badan anti KKN• penyidikan, penuntutan peradilan & penghukuman

koruptor besar• penentuan jenis dan bentuk KKN dan prioritas

pemberantasannya.• Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik• Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi• Pengaturan standar kerja dan fungsi petugas

penyidik tindak pidana korupsi.