15
SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI X www.sejarah-nasional-Indonesia- VI.com Google “Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)Car i Welcome to My Presentasion Kelompok FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2014 Sejarah Nasional Indonesia VI Dosen Pembimbing : Dra. Yunani Hasan,M.Pd.

PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI

X

www.sejarah-nasional-Indonesia-VI.com Google

“Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)”Car

i

Welcome to My PresentasionKelompo

k

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2014

Sejarah Nasional Indonesia VI

Dosen Pembimbing : Dra. Yunani Hasan,M.Pd.

Page 2: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

1.Dewi Setyawati (06111404016)2.Rika Wulandari (06111404021)3.Nopika

Disusun oleh :

Page 3: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

1. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di

Indonesia

3. Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Masa

Demokrasi Liberal

2. Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal

Page 4: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

Secara etimologi demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau

kekuasaan.Setelah Perang Dunia II, secara formal demokrasi

merupakan dasar dari kebanyakan negara di Dunia.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di Indonesia

MENU

Page 5: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara

(UUDS) atau juga disebut Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan UUD tersebut pemerintahan yang dilakukan

oleh kabinet sifatnya parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Jatuh bangunnya

suatu kabinet bergantung pada dukungan anggota parlemen.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di Indonesia

MENU

Page 6: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Karena sering terjadi pergantian kabinet, rakyat mengalami kesulitan karena adanya berbagai gangguan keamanan dan beratnya perekonomian ysng menimbulkan labilnya sosial-ekonomi.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di Indonesia

MENU

Page 7: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

Adapun gangguan-gangguan keamanan tersebut antara lain :a. Pemberontakan Kahar Muzakar tanggal 17 Agustus 1951 di Sulawesi

Selatanb. Pemberontakan di Jawa Tengah Di Kebumen pemberontakan dilakukan oleh

Angkatan Umat Islam (AUI) di bawah pimpinan Kyai Somalangu, yang setelah intinya dapat ditumpas, sisanya bergabung dengan DI/TII.

c. Pemberontakan di Aceh, Pengikut DI di Aceh memproklamirkan daerahnya sebagai bagian dari NII pada tanggal 20 September 1953

d. Peristiwa 17 Oktober 1952, Peristiwa ini bersumber pada kericuhan yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat. Kol. Bambang Supeno tidak menyetujui kebijaksanaan Kol. A.H. Nasution selaku KSAD.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di Indonesia

MENU

Page 8: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

e. Peristiwa 27 Juni 1955, Peristiwa ini merupakan lanjutan peristiwa sebelumnya. Karena dianggap bahwa pemerintah belum mampu menyelesaiakan persolan tersebut. Bambang Sugeng mengundurkan diri dari jabatannya

F. Dewan-dewan Daerah, Diawali dengan pembentukan Bewan Banteng oleh Kol (pensiun) Ismail Lengah di Padang (20 November 1956), dengan ketuanya Ahmad Husein, Komandan Resimen IV Tentara Teritorium (TT) I di Padang. Mereka mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat tentang otonomi daerah.

g. Usaha Pembunuhan terhadap Kepala Negara, Rasa tidak puas golongan ekstrim kanan memuncak dan dilampiaskan dalam bentuk usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Perguruan Cikini Jakarta (30 November 1957).

h. Pemberontakan PRRI dan Permesta.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di Indonesia

MENU

Page 9: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

Politik sebagai Panglima merupakan semboyan partai-partai pada umumnya, sehingga berlomba-lombalah para partai politik untuk memperebutkan posisi panglima ini.

Lembaga seperti DPR dan Konstituante hasil PEMILU merupakan forum utama politik, sehingga persoalan

ekonomi kurang mendapat perhatian.

Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi Liberal

MENU

Page 10: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

Politik Luar Negeri Indonesia semakin mantap setelah diterima sebagai anggota PBB ke-60 (27 Desember 1950). Cara-cara damai yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Belanda tentang Irian Jaya ( Papua ) tidak memperoleh penyelesaian yang memuaskan, seperti telah tercantum dalam persetujuan KMB, sehingga secara sepihak Pemerintah Indonesia membatalkan perjanjian tersebut dengan UU No. 13 Tahun 1956.

Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi Liberal

MENU

Page 11: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

Sumbangan positif Indonesia dalam dunia Internasional adalah dikirimkannya tentara Indonesia dalam United

Nations Amergency Forces (UNEF) untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah. Pasukan ini diberi nama

Garuda I dan diberangkatkan Januari 1957.

Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi Liberal

MENU

Page 12: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk

mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan

tersendat-sendat.

Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal

MENU

Page 13: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Ekonomi LiberalKehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.1. Gunting Syafruddin sebagai menteri keuanganKebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.

Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal

MENU

Page 14: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal

2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng3. Nasionalisasi De Javasche Bank4. Sistem Ekonomi Ali-Baba5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)7. Musyawarah Nasional Pembangunan

Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal

MENU

Page 15: PPT SNI 6 Demokrasi Liberal