Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik

dadang-solihin.blogspot.com 2


Materi

• Perencanaan Strategik

– Pengertian Strategi

– Berpikir Strategik

– Hirarki dari Visi ke Program

– SPPN

• Akuntabilitas Kinerja

– Pengertian

– Pergeseran Paradigma: From Government

to Governance

– Pelaku Pembangunan:

Paradigma Governance

– Model Governance

• Sektor Publik

– Kinerja Sektor Publik

– Potret Pelayanan

– Kualitas Pelayanan

4 dadang-solihin.blogspot.com

Tujuan


• Memberikan kesadaran akan

pentingnya proses perencanaan

strategik yang benar,

• Pemahaman proses

perencanaan yang baik bagi

organisasi sektor publik

khususnya pemerintah provinsi

dan kabupaten/kota di

Kalimantan Selatan.


Pengertian

• Rencana Strategis adalah:

– Kerangka atau rencana skala besar yang mengintegrasikan

tujuan-tujuan kebijakan dan tindakan/program organisasi

(termasuk lingkungan),

– Rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi

apa suatu organisasi di masa datang,

– Pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang untuk

mencapai tujuan,

– Pilihan tentang apa yg ingin dicapai (tujuan) dan bagaimana

cara mencapainya.


Berpikir Strategik

• Where were we? Yang menjawab jejak rekam

organisasi dalam batasan kinerja, proses dan

luaran.

• Where and what are we? Yang menjawab

pentingnya keberadaan misi dalam organisasi

dan dapat dirinci atas Where do we want to

be? atau


• Where are we going? Menegaskan peramalan masa depan dan

What do we want to be? atau Where do we want to go?

Menunjukkan pengembangan alternatif masa depan.

• Where should we go? Menjelaskan pilihan dari arah terbaik yang

dapat diambil dan Where can we go? Menunjukkan analisis dari

alternatif masa depan dan seleksi realistik dari masa depan yang

dapat diciptakan.

Strategi

• Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

• Rumusan Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas

dengan serangkaian arah kebijakan

• Langkah-Langkah dalam merumuskan Strategi:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dan dapat

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Menetukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan

ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

untuk setiap langkah yang akan dipilih.

3. Melakukan evaluasi untuk menentukan langkah yang paling tepat

antara lain menggunakan metode SWOT.


IMPACT

Indikator Kinerja

dan Log-Frame


ABK

AT

KPJM

OUTPUT INPUT OUTCOME INPUT OUTPUT OUTCOME

Alur Pikir Logic Model

11

Hasil pembangunan yang

diperoleh dari pencapaian

outcome

Apa yang ingin

diubah IMPACTS

Manfaat yang diperoleh dalam

jangka menengah untuk

beneficieries tertentu sebagai

hasil dari output

Apa yang ingin

dicapai OUTCOMES

Produk/barang/jasa akhir

yang dihasilkan

Apa yang dihasilkan

(barang) atau

dilayani (jasa)

OUTPUTS

Proses/kegiatan

menggunakan input

menghasilkan output yang

diinginkan

Apa yang

dikerjakan ACTIVITIES

Sumberdaya yang

memberikan kontribusi dalam

menghasilkan output

Apa yang

digunakan dalam

bekerja INPUTS

Metode

Pelaksanaan

Me

tod

e P

en

yu

su

na

n

Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

dadang-solihin.blogspot.com

Hirarki dari Visi ke Program

Visi

Misi

Strategi

Kebijakan

Program

• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan.

• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi.

• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi.

• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk

mencapai tujuan.

• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Tujuan/

Sasaran

• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya

mewujudkan visi dan misi


Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA

PRIMA

Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004)

Kebingungan X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program

Visi X Frustrasi Sasaran Strategi Kebijakan Program

Tidak

Terarah Visi Misi X Strategi Kebijakan Program

Visi Misi Sasaran Tidak

Efektif X Kebijakan Program

Strategi Program Salah

Langkah X Visi Misi Sasaran

Kebijakan Tidak

Efisien X Strategi Visi Misi Sasaran


Apa itu SPPN

SPPN adalah

Satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan

Untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam

jangka panjang, jangka

menengah, dan tahunan

Yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan

masyarakat di tingkat pusat dan

daerah.


*) SPPN = UU 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Tujuan SPPN

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi

baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi

pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara

efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses Perencanaan

Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana

pembangunan hasil proses politik (public choice theory of

planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam

RPJM/D.

Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh

lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas

untuk itu.

Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara

lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


NASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional

(RPJP-Nasional)

UU

(Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah

(RPJP-Daerah)

Perda

(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional

(RPJM-Nasional)

Per Pres

(Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah

(RPJM-Daerah)

Peraturan KDH

(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian /

Lembaga (Renstra KL)

Peraturan

Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja

Perangkat Daerah

(Renstra SKPD)

Peraturan

Pimpinan SKPD

(Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah

(RKP)

Per Pres

(Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

Peraturan KDH

(Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja

Kementerian / Lembaga

(Renja KL)

Peraturan

Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD)

Peraturan

Pimpinan SKPD

( Ps. 21 Ayat 3)


Status Hukum Dokumen Perencanaan


PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya terencana untuk

meningkatkan kapasitas

Pemerintahan Daerah

PEMBANGUNAN DI DAERAH

Memberikan pelayanan kepada

masyarakat,

Mengelola sumber daya

ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan

masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu

kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu

lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:

Menikmati kualitas kehidupan

yang lebih baik, maju, dan

tenteram,

Peningkatan harkat, martabat,

dan harga diri.

SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)

ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)

RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)


Persyaratan Dokumen Perencanaan:

SMART

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang

mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan

pelaksanaannya.


• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti

pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin

adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan

jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan

pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau

sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam

keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and

adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Perencanaan yang Ideal

Fungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi

seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah

• Minimalisasi ketidakpastian

• Minimalisasi inefisiensi

sumberdaya

• Penetapan standar dan

pengawasan kualitas



Pengertian Indikator

• Akuntabilitas adalah kemampuan menjawab

(answerability) dan menerima konsekuensi

(consequences) atas kinerja seluruh proses

kebijakan publik.

• Kemampuan menjawab berhubungan dengan

tuntutan bagi para aparat untuk menjawab dan

menerangkan secara periodik setiap pertanyaan-

pertanyaan dan komplain yang berhubungan

dengan:

• Bagaimana mereka menggunakan wewenang

mereka,

• Kemana sumber daya telah dipergunakan, dan

• Apa yang telah dicapai dengan menggunakan

sumber daya tersebut.

• Konsekuensinya adalah adanya mekanisme

pertanggungjawaban jika indikator dan target

kinerja tidak terpenuhi.

• Adanya mekanisme komplain dan

respons;

• Adanya mekanisme

pertanggungjawaban kegiatan;

• Adanya indikator kinerja.


1/2 Akuntabilitas

Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator

• Adanya kesesuaian antara

pelaksanaan dengan standar

prosedur pelaksanaan;

• Adanya sanksi yang ditetapkan atas

kesalahan atau kelalaian dalam

pelaksanaan kegiatan;

• Adanya output dan outcome yang

terukur.

• Adanya Standard Operating Procedure

(SOP) dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan atau dalam penyelenggaraan

kewenangan/ pelaksanaan kebijakan;

• Mekanisme pertanggungjawaban;

• Laporan tahunan;

• Laporan pertanggungjawaban;

• Sistem pemantauan kinerja penyelenggara

negara;

• Sistem pengawasan;

• Mekanisme reward dan punishment.


2/2 Akuntabilitas

Pergeseran Paradigma: From Government to Governance

Government Governance

Memberikan hak ekslusif bagi

negara untuk mengatur hal-hal

publik,

Aktor di luarnya hanya dapat

disertakan sejauh negara

mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik

adalah urusan bersama

pemerintah, civil society dan

dunia usaha sebagai tiga aktor

utama.


Pelaku Pembangunan:

Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.

Dunia Usaha Swasta

Pemerintah Masyarakat

Nilai

Pertumbuhan

Redistibusi

Melalui Pelayanan

Pasar

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja


Model Governance

GOVERNANCE

Perusahaan

transnasional

Organisasi

Antar Pemerintah

LSM

Internasional

Perusahaan

Lokal

Pemerintah

Lokal

LSM Lokal

Perusahaan

Nasional

Ormas/LSM

Nasional

Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat

Supranasional

Tingkat

Nasional

Tingkat

Subnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)



• Organisasi sektor publik mencapai kinerja (hasil) pada nilai yang

terbaik (best value performance), dengan mensinergikan positioning

(warganegara, pasar dan konsumen) dengan core competenece

yang dimilikinya, sehingga fungsi, peran dan tanggungjawab

menjadi penting didalam desain pekerjaan di organisasi publik

• Pada sektor publik, Nilai (value) sebagai prinsip/keyakinan

diasosiasikan dengan proses penciptaan produk dan jasa (output)

yang diikuti dampak (outcome) pada sosial ekonomi masyarakat

pada umumnya (tujuan dan sasaran jangka panjang), atau diartikan

sebagai nilai sosial dan norma yang tertuang pada konstitusi atau

pernyataan kebijakan anggaran tahunan.

Kinerja Sektor Publik


Indikator Kinerja Sektor Publik


Potret Pelayanan

• Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib

menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas.

– Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi

pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam

menyediakan pelayanan.

• Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat

yang sedang membutuhkan pelayanan.

• Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan tidak

sesuai untuk pekerjaan yang memberikan pelayanan yang baik;

1/3


Potret Pelayanan

• Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara,

memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan

santun.

– Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan

arogan.

• Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum

menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai

perkembangan jaman, seperti sistem komputer, internet/website, dll.

2/3


Potret Pelayanan

• Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi

pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan

sebagainya.

– Tetapi, jumlah yang belum menerapkan sistem informasi yang

baik lebih banyak lagi.

• Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan

merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan

di instansi-instansi pelayanan publik.

• Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga

mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan

perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi

penanggungjawab dan penyedia pelayanan publik.

3/3


Kualitas Pelayanan

• Mutu layanan dibentuk melalui tiga indikator:

– Kecepatan dan keakuratan kinerja layanan,

– Kecepatan dan keakuratan dalam merespon dan menyelesaikan

komplain dari pelanggan, serta

– Reputasi kualitas.

• Dengan kata lain, kenali customer pada jenis pelayanan apa yang

dapat diberikan dan service level mana yang harus diberikan.

disamping juga memberikan arahan perbaikan terhadap pelayanan

• Dalam hal ini dipersyaratkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip

good govenance : transparansi, partisipasi masyarakat,

akuntabilitas, tegaknya supremasi hukum, kesetaraan, daya

tanggap kepada stakeholders, berorientasi kepada visi dan misi,

akuntabilitas, pengawasan, efektivitas dan efisiensi, serta

profesionalisme.


Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk?

• Aparat Pemerintah dan Anggota DPR/D kurang memahami filosofi

bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga

negara, kewajiban pemerintah, dsb);

• Budaya birokrasi, kualitas dan mentalitas SDM, dan organisasi

birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak

berkualitas);

• Reformasi birokrasi belum tuntas dan konsep reformasi

pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah;

• Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik

oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media

massa;


Asas Pelayanan Publik

1. Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh

semua pihak, disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip

efisiensi & efektivitas

4. Partisipasi: Mendorong peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,

kebutuhan, dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan hak: Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan

suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

6. Keseimbangan hak & kewajiban: Pemberi dan penerima pelayanan

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.


Prinsip Pelayanan Publik

1. Kesederhanaan: prosedur pelayanan tidak berbelit, mudah

dipahami dan mudah dilaksanakan

2. Kejelasan:

a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik

b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian

keluhan/sengketa

c. Rincian biaya dan tata cara pembayaran

3. Kepastian waktu: pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan

dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi: produk layanan publik diterima dengan benar, tepat, dan

sah

5. Keamanan: proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa

aman dan kepastian hukum

1/2


Prinsip Pelayanan Publik

6. Tanggung jawab: Pimpinan penyelenggara pelayanan publik

atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelyanan dan

penyelesaian keluha/sengketa.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana

kerja dan pendukung lainnya yang memadahi termasuk sistem T I.

8. Kemudahan akses: Tempat dan lokasi pelayanan mudah

dijangkau dan mudah dalam memanfaatkan sistem T I.

9. Kedisiplinan: Pemberi pelayanan harus disiplin, sopan, dan

ramah.

10. Kenyamanan: Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,

disediakan ruang tunggu yang nyaman yang dilengkapi sarana

pendukung pelayanan seperti parkir, kamar mandi, dll.

2/2


UU No. 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik

• Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk

untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.

• Pelayanan (pengadaan dan penyaluran) barang, jasa, dan

administrasi publik dilakukan oleh instansi pemerintah atau oleh suatu

badan usaha.

• Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung

jawab Negara dan/atau masyarakat.

– Biaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam

peraturan per-UU-an a.l. KTP & Akta Kelahiran

– Biaya/tarif selain yang diwajibkan oleh per-UU-an tsb dibebankan

kepada penerima pelayanan publik.

• Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan

DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan per-

UU-an.


Indikator Pelayanan Publik

1. Prosedur pelayanan;

2. Waktu yang dijalani pengguna pelayanan;

3. Kompetensi dan sikap petugas pelayanan;

4. Prasarana dan sarana yang disiapkan instansi pemberi pelayanan;

5. Sistem informasi pelayanan,

6. Mekanisme penampungan dan tindak lanjut pengaduan dari

pengguna pelayanan; dan

7. Sistem evaluasi dan perencanaan kebijakan.


Bidang Pelayanan

Bidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang, yaitu:

1. Ketertiban umum;

2. Kepolisian;

3. Pertahanan dan keamanan;

4. Sanitasi;

5. Pengelolaan sampah;

6. Penerangan listrik di tempat

umum;

7. Air baku bersih;

8. Saluran air buangan (drainase);

9. Pembangunan dan

pemeliharaan jalan;

10. Rumah sakit dan klinik berobat

umum;

11. Prasarana dan sarana

transportasi massal;

12. Rumah sakit khusus;

13. Informasi pemerintahan;

14. Pengolahan air limbah;

15. Penanggulangan darurat

bencana alam;

16. WC umum;

17. Pengolahan air limbah;

18. Trotoar dan jembatan

penyeberangan;

19. Kendaraan dan peralatan

pemadam kebakaran;

20. Sarana pembasmi wabah

penyakit menular;


1/2

Bidang Pelayanan 21. Sarana olah raga, kesenian dan

rekreasi;

22. Penjara dan panti rehabilitasi;

23. Prasrana dan sarana pengaturan

lalu lintas;

24. Pengendalian polusi udara;

25. Sentra-sentra penujualan barang-

barang kebutuhan pokok;

26. Alun-alun dan lapangan terbuka;

27. Taman dan kawasan paru-paru

kota;

28. Pelayanan fakir miskin dan orang

cacad;

29. Pelayanan surat-surat identitas

dan pengesahan (KTP, SIM,

Aktaakta, Pasport, Surat

Keterangan, dll);

30. Pelayanan surat ijin;

31. Lahan pemakaman;

32. Ambulan dan mobil derek;

33. Perpustakaan umum;

34. Museum;

35. Pendidikan dasar dan umum;

36. Gedung pementasan;

37. Balai latihan kerja;

38. Prasarana ibadah;

39. Terminal terpadu;

40. Dan lain-lain….

Bayangkan jika semua bidang pelayanan di atas tersedia dengan baik,

atau sebagian besar tersedia dengan baik


2/2


Education

Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik