Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

28 Februari 2013 Capacity Building Bappeda Kota Kupang di Jayakarta Hotel-Jakarta

Citation preview

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2

2. dadang-solihin.blogspot.com 3 3. Materi Menggabungkan M&E ke dalam SiklusManajemen Pembangunan Log-Frame Penajaman Visi-Misi: PerumusanPositioning Differentiation Brand (PDB) Tujuan dan Permasalahan PembangunanDaerah Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Daerah berbasis Kinerja dadang-solihin.blogspot.com 4 4. dadang-solihin.blogspot.com 5 5. Log-Frame ATINPUT OUTPUT OUTCOMEIMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT ABK dadang-solihin.blogspot.com 6 6. dadang-solihin.blogspot.com 7 7. Positioning Differentiation Brand (PDB)POSITIONINGDIFFERENTIATIONBRAND dadang-solihin.blogspot.com 8 8. PDB Triangle: Provinsi GorontaloBrand Integrity POSITIONINGDIFFERENTIATIONAgro BisnisProvinsi Jagung Jagung BRAND Visi ProvinsiGorontalodadang-solihin.blogspot.com 9 9. dadang-solihin.blogspot.com 10 10. PDB Triangle: Kabupaten LamonganBrand IntegrityPOSITIONING DIFFERENTIATIONKabupaten dengan Pelajaran BahasapemerintahanMandarin di Sekolah entrepreneurship dan Pesantren BRAND Visi Kabupaten Lamongandadang-solihin.blogspot.com 11 11. dadang-solihin.blogspot.com 12 12. PDB Triangle: Kota SawahluntoBrand IntegrityPOSITIONING DIFFERENTIATIONKota PariwisataLokasi Historis Kuno, BudayaDaerahPertambanganPertambangan Batu Bara, LahanAlami BRANDVisi Kota Sawahluntodadang-solihin.blogspot.com13 13. dadang-solihin.blogspot.com 14 14. dadang-solihin.blogspot.com 15 15. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke1. Peningkatan standar hidup (levelsarah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baikbaikpendapatannya, tingkat konsumsipangan, sandang, papan, pelayanan melalui upaya yangkesehatan, pendidikan, dll.dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yangterencana.memungkinkan tumbuhnya rasapercaya diri (self-esteem) setiaporang. 3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.Todaro, 2000dadang-solihin.blogspot.com 16 16. How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com17 17. Tantangan dalam Pembangunan Daerah MengurangiSarana danPrasarana yangketimpangan memadai dan Memberdayakanberkualitas masyarakat Mengentaskankemiskinan. Menambah lapangankerja.Dunia usaha yg Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatansumber daya secaraberkualitasKoordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitasSDMdadang-solihin.blogspot.com18 18. PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerahPemerintahan DaerahSehingga tercipta suatuSehingga tercipta suatukemampuan yang andal danlingkungan yang memungkinkan profesional dalam:masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada Menikmati kualitas kehidupanmasyarakat,yang lebih baik, maju, dan tenteram, Mengelola sumber daya Peningkatan harkat, martabat,ekonomi daerah.dan harga diri.dadang-solihin.blogspot.com 19 19. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan OtonomiPengelolaan Good Governance DaerahSumberdaya Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dansosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com20 20. Pergeseran Paradigma:From Government to GovernanceGovernmentGovernance Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publiknegara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersamapublik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapatdunia usaha sebagai tiga aktordisertakan sejauh negarautama.mengijinkannya.dadang-solihin.blogspot.com21 21. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakatyang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.TenagaKerja KontrolKontrolDuniaUsaha PemerintahMasyarakatSwasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan MelaluiPelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akanGood. dadang-solihin.blogspot.com22 22. Model GovernanceSektor SwastaSektor PublikSektor Ketiga TingkatPerusahaanOrganisasi LSMSupranasionaltransnasional Antar Pemerintah InternasionalTingkatPerusahaan Ormas/LSMNasionalNasional GOVERNANCENasional TingkatPerusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal(Kamarack and Nye Jr., 2002)dadang-solihin.blogspot.com23 23. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary Community-based organizationsLegislatureNon-governmental organizationsProfessional Associations Public serviceReligious groupsMilitaryWomens groups Police Media BUSINESSSmall / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutionsStock exchangedadang-solihin.blogspot.com 24 24. Troikadadang-solihin.blogspot.com 25 25. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,Dunia Usaha Swasta, dan MasyarakatMasyarakat,Bangsa, danNegaraMasyarakat VISI PemerintahGood GovernanceDunia Usahadadang-solihin.blogspot.com 26 26. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 27 27. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 28 28. dadang-solihin.blogspot.com 29 29. Status Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana PembangunanUURencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional(Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah(Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional)(RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana PembangunanPeraturan KDHJangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional)(RPJM-Daerah)Renstra Kementerian /Peraturan Renstra Satuan KerjaPeraturanLembaga (Renstra KL)Pimpinan KLPerangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD)(Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja PemerintahPer Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP)(Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD)(Ps. 26 Ayat 2)Rencana KerjaPeraturan Rencana Kerja SatuanPeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KLKerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com30 30. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 31 31. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (What gets measuredgets managed) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using andappropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who willuse the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the righttime to influence many manage decision)dadang-solihin.blogspot.com 32 32. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.dadang-solihin.blogspot.com33 33. Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaatdari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhentipada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjaminadanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, danjangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan danpelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atausektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalamkeutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning andadaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).dadang-solihin.blogspot.com 34 34. Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai alat koordinasiseluruh stakeholders Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensisumberdaya Penetapan standar danpengawasan kualitasdadang-solihin.blogspot.com 35 35. Reformasi Sistem Penganggaran1/2PARADIGMA LAMAPARADIGMA BARUVisi: Visi: Melaksanakan rencana Melaksanakan program kerjapembangunan lima tahunanPresiden/KDH terpilihberdasarkan GBHNMisi: Misi: Penyelenggaraan pemerintahan Pelaksanaan kerangka regulasi,umum dan pembangunan kerangka investasi, dan Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang dipendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/Drutin dan pengeluaran Anggaran disusun berdasarkanpembangunanRKP/D dengan mempertimbang- kan kemampuan keuangan negaradadang-solihin.blogspot.com36 36. 2/2Reformasi Sistem PenganggaranParadigma Lama Paradigma Baru Penganggaran dengan Pendekatan:Penganggaran Berbasis: 1. Penganggaran Berbasis1. Pengeluaran RutinKinerja2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran PembangunanJangka Menengah 3. Anggaran Terpadu dadang-solihin.blogspot.com37 37. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan danprestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkagesbetween performance and budget); 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalamTujuanpenganggaran (operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerjadalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran(more flexibility and accountability).Landasan 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputKonseptualand outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the managerKonseptualmanages); 3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan padatugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stukturorganisasi (Money follow function). dadang-solihin.blogspot.com38 38. Syarat Penerapan PBK Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapaisasaran program (outcome);Indikator Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek- Kinerjativitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan; Sebagai instrumen evaluasi kinerja. Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkansebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;Standar Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai; Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, Biayamenggunakan harga yang paling ekonomis namun tetapmemperhatikan kualitas produk. Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinyaberdasarkan indikator yang telah ditetapkan;Evaluasi Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi danKinerja merumuskan alternatif solusinya; Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahapselanjutnya; Rekomendasi kelangsungan kebijakan.dadang-solihin.blogspot.com 39 39. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Tujuan1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebihefisien (allocative efficiency) 2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (toimprove quality of planning) Tujuan3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (bestpolicy option) 4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline) 5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscalsustainability)Landasan 1. Penerapan sistem rolling budgetKonseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar)Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar Konseptual4. Penetapan Parameter 5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagikebijakan baru (additional budget for new initiatives) dadang-solihin.blogspot.com 40 40. KPJM : Ilustrasi dan Cara KerjaRolling BudgetImplikasi anggaran2011 20122013 2014Kebijakan ditetapkan sbg baseline Prakiraan Prakiraan (R)APBNMajuMajuKPJMPrakiraan Prakiraan APBN RAPBNMajuMaju 20112012TA 2011 dan20132014 KPJM 2012 - 2014 T0T+1T+2 T+3PrakiraanPrakiraanREALISASIAPBNRAPBN TA 2012 danMaju Maju2011 2012 2013 KPJM 2013 - 20152014 2015 T-1T0T+1 T+2 T+3dadang-solihin.blogspot.com 41 41. Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJMAngka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung berdasarkan: alokasi anggaran pada tahun berjalan Kegiatan disesuaikan dengan tingkat inflasi On-going yang digunakan dalam APBN Prakiraan Maju Angka Prakiraan Maju Multi- untuk tahun-tahun yearsberikutnya dihitungProject berdasarkan formula/ Kegiatan model yang telahAd-hoc ditetapkan sesuai dengan karakteristikCatatan :Targetmasing-masingHasil penghitungan prakiraan maju akanTahunankegiatanmenjadi baseline pada tahun ybs. yg berbedadadang-solihin.blogspot.com42 42. Penganggaran Secara Terpadu Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaranbelanja pembangunan. Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjanguntuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, danmemudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yangberorientasi kinerja. Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerjaprogram, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultanbiaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupunbiaya yang bersifat operasional. dadang-solihin.blogspot.com43 43. dadang-solihin.blogspot.com 44