Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI JEPANGoleh:

Moch Reza Agung Yudhalaksana (22)NPM: 134060018326

Semester VII D-IV Akuntansi Kelas BPKP Angkatan II, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatanutsukushihito@gmail.com

Abstrak – Jepang adalah negara di kawasan Asia Timur yang terkenal dengan kemajuan ekonomi dan supremasi hukumnya. Indeks persepsi korupsi (IPK) Jepang tahun 2013 berdasarkan hasil survey Lembaga Transparansi Internasional ada pada peringkat ke-18 dunia. Di lain pihak, Indonesia berada pada peringkat ke-114. Ketertinggalan Indonesia terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jepang yang sangat jauh tersebut memerlukan kajian mendalam, agar dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan prestasi atas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Pemberantasan, Korupsi, Tugas, Kewenangan, Aparat Penegak Hukum, Jepang

1. PENDAHULUAN

1) Gambaran Umum Negara JepangJepang adalah sebuah negara Monarki Konstitusional dengan luas wilayah 377.944km2 yang memiliki penduduk berjumlah sekitar 126,7 juta jiwa dan pendapatan per kapita sebesar USD39.321 atau setara Rp450.000.000 merupakan salah satu negara termaju di dunia.

2) Peringkat Korupsi Jepang di duniaKemakmuran dan kemajuan Republik Jepang tidak terlepas dari komitmen rakyat dan pemerintahannya untuk mencegah dan memberantas korupsi.Hal ini terlihat dari hasil survey Lembaga Transparansi Internasional yang memberikan peringkat ke-18 dunia untuk Jepang dengan Skor 74 pada tahun 2013.Dengan skor tersebut, Jepang lebih unggul dari segi pencegahan dan pemberantasan korupsi dibandingkan dengan Indonesia yang bertengger pada peringkat ke-114 dengan skor 32 pada tahun 2013.

3) Tujuan Penulisan PaperMelalui paper ini, penulis mencoba menganalisis upaya pencegahan dan penanganan kasus korupsi di Jepang sehingga menjadi peringkat ke-18 dunia sebagai negara terbersih yang bebas dari tindak pidana korupsi sehingga dari analisis tersebut menghasilkan faktor-faktor yang dapat ditiru oleh Indonesia dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi bahaya laten nasional yang harus segera dimusnahkan agar menciptakan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan

ketahanan nasional yang kondusif untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

2. PEMBAHASAN

1) Sosio Kultural MasyarakatNegara Jepang tidak memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti di Indonesia. Hukuman koruptor maksimal hanya 7 tahun penjara.Kata korupsi tidak terlalu familiar dalam kosakata orang jepang. Hukum di Jepang mengenal tindakan penyuapan, penggelapan uang negara, dan penipuan. Namun tindak pidana korupsi tersebut hanya menjadi bagian dari tindak pidana umum saja.Berikut ini nilai-nilai budaya yang tertanam pada orang Jepang pada umumnya, yaitu:

(1) MaluKultur hukum "malu" yang masih besar dari masyarakat Jepang sangat efektif sebagai alat preventif melawan korupsi. Konon, pengacara Jepang senantiasa berusaha membujuk klien-nya untuk mengakui kesalahannya, mundur dari jabatan, dan setelah itu mengembalikan hasil kejahatannya.Budaya malu dalam kebudayaan Jepang ini sudah ada sejak jaman Ke-Shogun-an Kamakura yang didirikan oleh Samurai dari Klan Minamoto. Ketika salah satu samurai bernama Minamoto Yorishama lebih memilih melakukan bunuh diri dengan cara menyobek perutnya dengan sebilah belati daripada menerima kekalahan dari Klan Taira pada tahun 1180 M. semenjak saat itu, setiap samurai memiliki komitmen untuk melakukan

1

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014bunuh diri ketimbang menanggung malu akibat kalah berperang.Budaya malu ini sangat efektif sebagai upaya preventif dan represif atas tindakan tercela, kriminal, dan pidana.

(2) JujurMasih terkait dengan poin sebelumnya yaitu budaya malu, bagi masyarakat Jepang, kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Melakukan pengkhianatan atas kepercayaan adalah hal yang sangat memalukan. Dengan demikian secara naluri, masyarakat Jepang akan berusaha jujur untuk mempertahankan kepercayaan yang diraihnya.

(3) Tertib dan DisiplinMasyarakat Jepang juga terkenal dengan sikap tertib dan patuh terhadap aturan. Kepatuhan terhadap norma hukum, sosial, dan budaya menimbulkan kedisiplinan yang tinggi.

(4) SetiaMasyarakat Jepang terkenal dengan loyalitas yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kesamaan nasib antar orang Jepang sebagai penduduk pendatang dari daratan Cina yang mengadu nasib di kepulauan sebelah timur raya yang pada saat itu dihuni oleh Suku Ainu.Sebagai perantauan, mereka dituntut untuk memiliki solidaritas tinggi untuk tetap bertahan dari ancaman penduduk lokal dan fenomena alam yang ganas.Kesetiaan orang Jepang sangat terlihat jelas dalam peristiwa Kamikaze, yaitu ketika seluruh pemuda Jepang dituntut untuk berperang atas nama Kaisar untuk memperluas kekuasaan Jepang di dunia ini. Setiap prajurit menerima doktrin bahwa kematian adalah suatu penghargaan dan menjadi tujuan hidup mereka yang dapat membuat Jepang menjadi negara adidaya.

2) Pengaruh GeografisJepang merupakan negara kepulauan kecil dengan kondisi geografis yang cukup berbahaya. Terletak di antara 3 (tiga) pertemuan lempeng bumi dan sabuk barisan pengunungan berapi menyebabkan Jepang sering mengalami gempa baik tektonik dan vulkanik yang terkadang mengakibatkan tsunami.

Masyarakat dituntut untuk bisa bertahan hidup dengan cara disiplin dan siap siaga.

3) Pengaruh Politik

(1) Era Shogun dan DaimyoPada jaman kekuasaan Jepang yang terpecah sesuai klan-klan tuan tanah, masyarakat Jepang dididik untuk setia kepada majikannya. Pelanggaran yang dilakukan, bisa berakibat kematian. Hal tersebut diwariskan turun temurun hingga saat ini.

(2) Era ModernNilai-nilai budaya adilihung yang ditanamkan orang Jepang tersebut menempatkan Jepang menjadi negara yang kuat.Kekalahan Jepang atas Perang Dunia II tidak menyurutkan semangat mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Alih-alih membenci musuhnya, Jepang malah mengutus seluruh generasi mudanya untuk belajar di Amerika dan Eropa, untuk menimba ilmu sehingga bisa membangun kembali Jepang yang telah hancur pasca kekalahan perang.

4) Peraturan yang Berlaku di JepangJepang tidak memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur Tindak Pidana Korupsi. Kejahatan penyimpangan yang berbau korupsi akan dihukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Jepang. Namun demikian dalam rangka praktik bisnis yang bersih, Jepang mempunyai Undang-undang Anti Monopoli dan Undang-undang Anti Bid Rigging yang berfungsi untuk mencegah terjadinya nepotisme dan kolusi dalam bisnis dan kegiatan bisnis yang terkait dengan administrasi pemerintahan.

5) Komitmen Pemerintah JepangPerkembangan positif dalam kaitannya dengan korupsi dan investasi :- Pemerintah mensyaratkan auditor eksternal

untuk melaporkan kegiatan ilegal yang mencurigakan kepada pihak berwenang.

- Polisi, jaksa, dan lembaga seperti Badan Nasional Pajak (NTA), dan Securities and Exchange Commission Surveillance Badan Layanan Keuangan berkolaborasi lebih erat dan berbagi informasi yang berkaitan dengan suap.

- Perubahan dibuat pada tahun 2006 dengan UU Pemberantasan dan Pencegahan Keterlibatan dalam Bid Rigging (Kecurangan PBJ), dengan tujuan untuk

2

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014memberantas kolusi resmi dalam persekongkolan tender.

6) Mekanisme Penegakan Hukum di JepangKualitas birokrasi Jepang sangat efisien, efektif, bersih dan memudahkan tumbuhnya dunia usaha.Transparansi dalam pelayanan sektor publik dan penegakan hukum dapat membangun akuntabilitas dan mencegah tindakan koruptif.Walaupun Jepang tidak mempunyai lembaga semacam Komisi Pemberantasan Korupsi, namun Jepang memiliki lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman) yang kuat.

(1) KepolisianKepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan awal atas semua kasus pidana, kemudian berkas hasil penyelidikan kepolisian tersebut diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan investigasi/penyidikan sebagai bahan pertimbangan apakah kasus tersebut layak untuk dilakukan penuntutan atau tidak. Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga dengan independensi yang kuat dan saling bekerja sama.Kepolisian dan Kejaksaan sering mengadakan rapat untuk membahas kasus tertentu secara rinci sebelum dilakukan penuntutan.

(2) KejaksaanLembaga Kejaksaan/Prosekutor Jepang berwenang melakukan penyidikan kriminal baik atas dasar penyelidikan kepolisian maupun hasil identifikasi kejaksaan sendiri.Jika penyelidikan awal kasus oleh Kepolisian sebagian besar merupakan kriminal umum, maka penyelidikan yang dilakukan oleh Jaksa sebagian besar terkait kasus penyuapan.Kantor Kejaksaan berisikan jaksa-jaksa dengan latar belakang pendidikan yang beragam, sehingga dengan wawasannya yang lebih luas dari aparat kepolisian menjadikan aparat kejaksaan lebih terampil dalam menafsirkan hukum dan melakukan teknik investigasi.Berdasarkan peraturan yang berlaku, bahwa jaksa tidak dapat sembarangan dimutasi tanpa alasan yang jelas bahkan oleh Menteri Kehakiman.

(3) Departemen Pidana Khusus KejaksaanDalam struktur organisasinya, Kejaksaan memiliki Departemen Pidana Khusus yang bertugas menyelidiki kasus suap dan kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Departemen Pidana Khusus ini didirikan di Kantor Kejaksaan Tokyo, Osaka, dan Nagoya serta pada 10 Kota lain di Jepang. Tidak semua kantor kejaksaan memiliki departemen pidana khusus ini.Cara kerja dari departemen ini antara lain:- Melakukan identifikasi dari liputan

berita, hak angket legislatif, dan sebagainya

- Melakukan kajian atas keluhan dan aduan masyarakat

- Mencari tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan selama penyelidikan kejahatan tersebut, sehingga menambah bobot pada kecurigaan bahwa beberapa kejahatan lain telah dilakukan. Dalam kasus penggelapan pajak, menyita buku rekening diperiksa untuk mengidentifikasi aliran dana, sehingga mengungkapkan apakah suap yang ditawarkan kepada pejabat pemerintah yang kemudian bisa dituduh suap. Ketika seorang tersangka yang diidentifikasi atau saksi dipertanyakan sehubungan dengan kasus penggelapan atau pelanggaran kepercayaan oleh direksi eksekutif korporasi, laporan yang diperoleh secara tak terduga untuk mendeteksi praktik korupsi, sehingga mengarah ke penuntutan.

7) Isu Terkait Penanganan Korupsi:Jepang memiliki isu-isu yang sering kali menjadi risiko yang menghambat penanganan korupsi, antara lain:

(1) Hubungan yang erat antara politisi, perusahaan-perusahaan Jepang ,universitas, dan organisasi pemerintah, melembagakan korupsi dan sangat mempengaruhi pelaksanaan tender untuk kontrak-kontrak pemerintah.

Sistem pemerintahan parlementer tentunya menyebabkan risiko money politics yang kuat.

Ketika pemilihan umum berlangsung, maka politisi membutuhkan banyak dana untuk bisa berhasil masuk ke dalam lembaga legislatif, sehingga seringkali

3

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014para calon legislatif memerlukan sponsor dari pihak swasta.

Perdana menteri dipilih oleh parlemen, sehingga terdapat hubungan erat antara pemerintah dengan dunia usaha yang memodali ketika pemilu berlangsung.

(2) Whistle blower baik pada sektor publik maupun swasta memiliki risiko diturunkan, dipecat, dan dilecehkan, meskipun keduanya dilindungi asas hukum praduga tak bersalah.

(3) Jepang tidak cukup menegakkan hasil Konvensi Anti-Suap OECD (Organization of Economic Cooperation and Development).

Hal ini menunjukkan bahwa kasus penyuapan masih sering terjadi di Jepang.

(4) Budaya terimakasih, bisa menjadi bibit dari risiko gratifikasi.Sebuah tradisi Jepang ketika mengunjungi kerabat, rekan kerja, atau undangan lainnya adalah memberikan oleh-oleh (o-miyage)/ cendera mata/ angpao (otoshidama). Hal ini menjadi sangat berisiko ketika cendera mata tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan.

(5) Budaya malu yang sudah mengakar pada sanubari setiap orang Jepang seringkali menghambat penanganan sebuah kasus korupsi yang mungkin melibatkan banyak pihak dengan kompleksitas kasus yang tinggi. Hambatan tersebut muncul ketika tersangka sebuah kasus korupsi melakukan bunuh diri sebagai wujud pertanggungjawaban kepada keluarga dan masyarakat daripada harus menanggung malu akibat kesalahan yang diperbuatnya.

(6) Biaya hidup yang tinggi di Jepang, menjadi risiko lain yang dapat menimbulkan tindakan koruptif.

Namun demikian, gaji pegawai negeri yang tinggi menjadi penyeimbang dari risiko tersebut.

Dengan gaji yang tinggi, diharapkan para aparatur negara dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya sehingga tidak tergoda dengan melakukan tindakan penggelapan uang negara dan menerima uang suap.

8) Peran Media MasaMedia massa di Jepang berperan penting dalam menyebarkan berita korupsi dan

melakukan propaganda. Ketika masyarakat sudah geram, maka tekanan publik sangat besar agar seseorang yang dinilai korup segera mundur.Mainichi Shinbun sebagai koran plat merah dan NHK sebagai stasiun televisi plat merah menjadi alat pemerintah untuk menyudutkan lawan politik dan mengekspos kecurangan yang dilakukan pejabat pemerintah yang tidak disukai oleh penguasa.

9) Keunikan Dalam Penegakan Hukum di Jepang

(1) Patung Dewi Keadilan di Jepang meskipun juga tangan kanannya memegang "pedang keadilan" dan tangan kirinya memegang timbangan, tetapi berbeda dengan patung "Dewi Keadilan" kita di Indonesia yang matanya ditutup kain hitam, maka "sang Dewi Keadilan Jepang" matanya terbuka.

(2) Pengacara di Jepang tidak seperti pengacara di Indonesia yang terbiasa memutarbalikan fakta dengan segala cara agar kliennya terlihat tidak bersalah, namun lebih mendesak sang klien untuk mengakui kesalahan yang dilakukan.

3. SIMPULANNegara Jepang adalah salah satu negara yang sampai sekarang tidak memiliki regulasi khusus terkait korupsi. Penanganan kasus korupsi mengandalkan hukum pidana reguler. Begitu pula dari sisi kelembagaan, Negara Jepang tidak mempunyai lembaga khusus untuk menangani korupsi. Penanganan kasus korupsi dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum.Namun demikian komitmen dan performa dari lembaga tersebut sangat baik, sehingga kasus korupsi dapat ditangani dengan efektif.Selain itu, mental dan kepribadian masyarakat Jepang tergolong jujur dan berintegritas. Masyarakat Jepang juga sangat menjunjung budaya malu dan sangat menjaga harga diri. Dalam hal ini self control dan self esteem sangat dikedepankan. Sehingga pola pencegahan korupsi dimulai dari diri pribadi masing-masing orang Jepang.Namun demikian, masih terdapat beberapa risiko yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu budaya terima kasih yang juga sangat tinggi dapat menimbulkan risiko gratifikasi.

4

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014Kondisi perekonomian yang stabil, dan gaji pegawai negeri yang tinggi menjadi faktor lain yang dapat mencegah tindakan korup dari para aparatur negara.

DAFTAR REFERENSI[1] Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami

Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

[2] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Program Anti Korupsi Tahun 2013. Jakarta: BPKP.

[3] http://www.antikorupsi.org/en/content/kontrol-sosial-jepang-jadi-roh-pemberantasan-korupsi

[4] http://donzdays.blogspot.com/2013/02/hukum-korupsi-dunia.html

[5] http://f-sharing.blogspot.com/2011/06/bercermin-pada-penegakan-hukum-jepang.html

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Japan[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Seppuku[8] http://www.business-anti-corruption.com/country-

profiles/east-asia-the-pacific/japan/snapshot.aspx[9] http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/

no56/56-36.pdf[10] http://www.transparency.org/country#JPN[11] http://www.uni-due.de/in-east/fileadmin/

publications/gruen/paper23. pdf

5