Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan

dadang-solihin.blogspot.com 2


Materi• Review Arah Kebijakan Ketransmigrasian

2015-2019• Evaluasi Kinerja Pembangunan• Perumusan Isu Strategis • Penyusunan Renstra K/L

4dadang-solihin.blogspot.com

Review Arah Kebijakan Ketransmigrasian 2015-2019Visi

Misi

Strategi

Kebijakan

Program

Belum ada Visi-Misi

1. Demand Side Strategy, dan2. Supply Side Strategy

1. Pemilihan [Penentuan] Ruang [Wilayah]. 2. Penyiapan dan Pengembangan SDM. 3. Pengembangan Ekonomi Lokal4. Kerjasama Pusat-Daerah5. Kerjasama Lintas- [Kementerian] dan Pemerintah Daerah

• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Tujuan/ Sasaran

• Kesejahteraan, Pemerataan Pembangunan Daerah, serta Kesatuan dan Persatuan Bangsa




Definisi Evaluasi• Proses menentukan nilai atau pentingnya

suatu kegiatan, kebijakan, atau program.• Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik

terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan.

(OECD, 2010)


9

Jenis Evaluasimenurut waktu pelaksanaan

Tahap Perencanaan (ex-ante): Dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan Untuk memilih dan menentukan:

1. Skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2. Kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan

sebelumnyaTahap Pelaksanaan (on-going) Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program

Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post) Dilaksanakan Setelah Pelaksanaan Rencana Berakhir Untuk Melihat Apakah Pencapaian (Output/ Outcome/ Impact) Program

Mampu Mengatasi Masalah Pembangunan Yang Ingin Dipecahkan Untuk menilai:

1. Efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), 2. Efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun 3. Manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

dadang-solihin.blogspot.com

Mengapa Perlu Evaluasi• Review perkembangan/progress• Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi• Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”• Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya• Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan

masalah• Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi• Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana

mencapainya• Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam• Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan

pembangunan yang positif


IMPACT

Indikator Kinerja dan Log-Frame


ABK

AT

KPJM

OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME

Alur Pikir Logic Model

12

Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian

outcome

Apa yang ingin diubahIMPACTS

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk

beneficieries tertentu sebagai hasil dari output

Apa yang ingin dicapai

OUTCOMES

Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan

Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)

OUTPUTS

Proses/kegiatan menggunakan input

menghasilkan output yang diinginkan

Apa yang dikerjakanACTIVITIES

Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam

menghasilkan output

Apa yang digunakan dalam

bekerjaINPUTS

Metode Pelaksanaan

Met

ode

Pen

yusu

nan

Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

dadang-solihin.blogspot.com

Hirarki dari Visi ke Program

Visi

Misi

Strategi

Kebijakan

Program

• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Tujuan/ Sasaran

• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi


Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJAPRIMA

Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)

KebingunganX Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program

Visi X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program

TidakTerarahVisi Misi X Strategi Kebijakan Program

Visi Misi SasaranTidakEfektifX Kebijakan Program

Strategi ProgramSalahLangkahXVisi Misi Sasaran

Kebijakan TidakEfisienXStrategiVisi Misi Sasaran


Platform Presiden

RENSTRA K/LRancangan Renstra K/L

Pedoman Penyesuaian

4

Hasil Evaluasi Renstra

RPJPN 2005-2025

Hasil Evaluasi RPJMN

Aspirasi Masyarakat

Pedoman Penyusunan

RPJMD

Bahan penyusunan dan Perbaikan

Rancangan TeknokratikRenstra K/L

Rancangan Teknokratik

RPJMN

Background Study

RANCANGAN RPJMN

Pembagian Tugas

SIDANG KABINET

TRILATERAL MEETING

Bilateral Meeting

Penyesuaian Renstra K/L

Musrenbang Jangka

MenengahNasional

Bilateral Meeting

Penyesuaian RPJMD

SIDANG KABINET

Penelaahan

PEMERINTAH DAERAH

RANCANGAN AWAL RPJMN

RANCANGAN RPJMN

RANCANGAN AKHIR RPJMN

RPJMN2015-2019

1 3

5 6

2

Bagan Alur Penyusunan RPJMN 2015-2019

15dadang‐solihin.blogspot.com


Format Rancangan Teknokratis Penulisan RPJMN 2015-2019

dadang‐solihin.blogspot.com 17

Bagian I • Arahan RPJPN 2005-2025• Lingkungan Strategis• Kerangka Ekonomi Makro • Kerangka Pendanaan Pembangunan• Kerangka Regulasi• Sasaran Pokok, Arah kebijakan dan Strategi RPJMN 2015-

2019 • Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah• Prinsip-Prinsip Pengarusutamaan Pembangunan

Bagian II Uraian Sembilan Bidang Pembangunan yang dijabarkan dalam Kerangka Pembangunan Wilayah Kerangka Pendanaan dan Regulasi

Bagian III Uraian Isu Lintas Bidang & Wilayah Kerangka Pendanaan dan Regulasi

Bagian IV Kegiatan Strategis Nasional Kerangka Pendanaan dan Regulasi

Evaluasi Renstra Kemenakertrans 2010-2014

• Masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang, yang disebabkan antara lain :1. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi.2. Masih banyaknya lokasi yang dicadangkan dan dikembangkan di

daerah belum memenuhi kriteria clear (mempunyai batas fisik yang jelas) dan clean (tidak tumpang tindih dengan penggunaan lahan lainnya dan mendapat dukungan masyarakat).

3. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi.4. Masih rendahnya partisipasi pemerintah daerah dalam memenuhi

kebutuhan infrastruktur dan swasta dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pada pembangunan transmigrasi.

5. Belum adanya kesepahaman yang solid mengenai pembangunan transmigrasi pada sektor-sektor terkait.

dadang‐solihin.blogspot.com 18


Apa Itu Isu Strategis?


• Isu Strategis adalah – Isu paling pokok– Tidak hanya masalah tapi

juga harus aktual dan mendesak

– Jika isu tersebut ditangani akan memiliki dampak positif terhadap isu lainnya

• Isu Strategis akan menjadi perhatian untuk 5 tahun mendatang.

Tolok Ukur Penentuan Isu Strategis


1. Apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian?2. Apakah isu ini mendesak?3. Apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan stakeholders?4. Apakah isu ini sesuai dengan visi dan misi K/L?5. Apakah isu ini jika dibahas akan membantu

menyelesaikan permasalahan pembangunan?6. Dapatkah stakeholders berpartisipasi dalam isu ini?7. Apakah isu ini aman dari dampak negatif?

AktualUrgensiRelevansiDampak +Kesesuaian

InklusiSensitivitas

Tujuan dan Prinsip


• Mendapatkan kepastian isu strategis apa yang disepakati untuk diangkat dan menjadikan arah fokus pembangunan untuk jangka menengah,

• Yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan merumuskan visi, misi serta agenda pembangunan K/L

Prinsip-Prinsip

1. Penetapan isu strategis didasarkan atas pertimbangan matang setelah mensinergikan hasil kajian dari aspek politis, teknokratis, partisipatif, top-down dan bottom up

2. Rancangan visi K/L perlu tegas, jelas arahnya, ringkas, realistis dan aplikatif, serta mampu menjawab tantangan dan permasalahan menjadi isu strategis

3. Rumusan misi harus mempunyai keterkaitan jelas dengan pencapaian visi

Tujuan

Metode dan Langkah


Metode

• Kajian analitis dan diskusi antar Tim Penyusun

• Dialog atau diskusi melalui FGD

Langkah-langkah

1. Review kembali draft rumusan strategis2. Bandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan hasil

FGD untuk semua aspek pembangunan yang telah dibahas

3. Tetapkan rumusan yang menjadi isu strategis daerah4. Berdasarkan rumusan isu strategis kemudian susun

rumusan alternatif

• Rumusan/kesepakatan hasil jaring aspirasi Isu dan Harapan Masyarakat• Hasil rumusan/formulasi analisis secara teknis terhadap profil dan prediksi

perkembangan nasional• Rumusan hasil FGD yang telah disepakati

Informasi yang Disiapkan

Isu Strategis1. Lemahnya Kepastian hukum kepemilikan lahan dan Persepsi

Otonomi Daerah – Ketidakpastian Status Kepemilikan Tanah.– Paradigma Transmigrasi dari “Memindahkan Penduduk”

“Pusat Pertumbuhan Daerah”– Kurangnya sinergi dan peran leading sector dalam Program

Transmigrasi2. Rendahnya Kualitas SDM, Kelembagaan, dan Kurangnya

Akulturasi Budaya– Rendahnya Kualitas SDM Transmigran dan Kelembagaan

Sosial-Ekonomi, Pendampingan – Kurangnya Kuantitas SDM Berkualitas di Daerah Transmigrasi.– Kurangnya Akulturasi Budaya Transmigran dan Penduduk Lokal.


Isu Strategis3. Kurangnya Infrastruktur Fisik (Transportasi, Komunikasi) dan

Non-Fisik (knowledge)– Kurangnya sarana transportasi (jalan raya, jembatan,

kendaraan), Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi (Sekolah, Pasar, Rumah Ibadah, UMKM, Pos Keamanan)

– Kurangnya Infrastruktur Non-Fisik (Agent of Change, Tomas, Toda, Toga).

4. Belum Optimalnya Implementasi Manajemen Pembangunan di Kawasan Transmigrasi. – Lemahnya Perencanaan (Paradigma baru, Sesuai dengan

Kebutuhan Lokasi Penerima)– Lemahnya Pengorganisasian (tupoksi).– Lemahnya Pelaksanaan (koordinasi, MoU Pemerintah Pusat dan

Pemda, Ego sektoral)– Lemahnya Pengawasan (audit pelaksanaan).


Isu Strategis 5. Memantapkan konsepsi pembangunan ketransmigrasian

sebagai pembangunan wilayah sehingga:– Fokus pengembangan wilayah perlu dikembangkan yang

dijabarkan lebih lanjut ke dalam penataan implementasinya ;– Pemantapan pentahapan yang jelas dalam kerangka

pengembangan wilayah;– Koordinasi optimal pada tiap tahapan pengembangan wilayah.


Isu Strategis 6. Pemindahan penduduk adalah dalam rangka peningkatan

kesejahteraan secara berkelanjutan– Memastikan daerah tujuan mempunyai potensi sumber daya

alam, lokasi, dan akses yang lengkap dan utuh yang sesuai dengan kebutuhan SDM yang akan dikirim.

– Program/ kegiatan penyiapan SDM adalah dalam kerangka pembangunan daerah.


Isu Strategis 7. Menguatkan upaya Monev terhadap pelaksanaan

pembangunan transmigrasi– Membangun upaya terpadu dengan pemerintah daerah untuk

pelaksanaan monev dan tindak lanjut;– Perlu evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan Kawasan

Terpadu Mandiri (KTM) dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB);– Penyelesaian masalah sebelum pembangunan wilayah

transmigrasi yang baru.


Isu Strategis 8. Peran data dan informasi tentang kondisi lokasi sangat

penting dalam kerangka pengembangan wilayah pada setiap tahapan, mencakup :– Informasi dasar mengenai kondisi lokasi (sosial, ekonomi,

politik, dll);– Informasi mengenai potensi dan akses terhadap pusat-pusat

pertumbuhan di sekitar wilayah transmigrasi yang akan dibangun;

– Penyiapan data dasar sebagai benchmark dalam Monev perkembangan wilayah dan masyarakat transmigrasi.


Pemetaan Permasalahan


Permasalahan Keadaan Existing Arah KebijakanKesenjangan pembangunan antar-wilayah

• Investasi swasta terkonsentrasi di Jawa-Bali (karenakeuntungan aglomerasi)

• Investasi pemerintah terkonsentrasi di Jawa-Bali dan Sumatera (demand-driven)

• Mendorong investasi swasta berbasis sumber daya alam

• Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam pengembangan KTI, khususnya pembangunan infrastruktur strategis (supply-driven)

Keterkaitan perdagangan antar-pulau

• Interaksi perdagangan yang cukup kuat terbatas antara Jawa & Sumatera

• Biaya transportasi barang antar pulau tinggi

• Meningkatkan infrastruktur perhubungan

• Meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional

Daya saing industri unggulan lokal

• Hanya mengandalkan keunggulan komparatif (resource endowment)

• Kurangnya fokus perencanaan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan industri unggulan

• Memperkuat diferensiasi dan keunggulan inovatif

• Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan pengembangan industri unggulan daerah

• Memperbaiki iklim usaha/ investasi daerah


Landasan HukumPenyusunan Renstra K/L

1. UU 25/2004 tentang SPPN• Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1),

Pasal 15 ayat (1)2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-20253. PP 20/2004 tentang RKP

• Pasal 3 ayat (1)4. PP 40/2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional• Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (8),

Pasal 14 ayat (2)


Renstra-KL• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan

untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.

• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.

• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden.


Muatan Renstra-KL


1. Visi2. Misi3. Tujuan dan Sasaran Strategis 4. Arah Kebijakan Pembangunan5. Program dan Kegiatan6. Kebutuhan Pendanaan

Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga

Informasi tentang keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif

Substansi Renstra-KL


Alur Penyusunan Renstra-KL


Penetapan Renstra-KL

Proses Politik

Proses Teknokratik

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

Trilateral meeting antara K/L, Bappenas, dan KementerianKeuangan

Mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025

Renstra-KL ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan K/L

Proses penyusunan Renstra-KL yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden


Alur Penyusunan Renstra-KL


Renstra-KL bagi Kementerian


ORGANISASI KEMENTERIAN/

LEMBAGA

KEMENTERIAN

ESELON I

ESELON II

Program Teknis dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi

Eselon 1A yang bersifat memberikan pelayanan eksternal

Sistematika Penulisan Renstra-KL


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA2.1 Visi Kementerian/Lembaga2.2 Misi Kementerian/Lembaga2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/

Lembaga

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sesuai dengan penugasan RPJMN

pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/ bidang.

Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L Uraian bersifat lengkap (tidak hanya

mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)

Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan

Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program

Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.

BAB IV PenutupLAMPIRANMatriks Kinerja K/L Matriks Pendanaan K/L


Tahap Penyusunan Renstra K/L


(1) Persiapan(2) Identifikasi Kondisi

Umum, Potensi dan Permasalahan K/L

(3) Penyusunan Visi dan Misi K/L

(4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L

(5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi

(6) Penyusunan Program dan Kegiatan

(7) Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi;

2. Identifikasi asas legal bagi K/L dalam pelaksanaan tugas dan justifikasi fungsi dan kewenangannya;

3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya.4. Identifikasi data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan

pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra-KL.


(1) Persiapan

1.Kondisi Umum K/L Hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang

publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L

2.Identifikasi Potensi dan Permasalahan K/L


(2) Identifikasi Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan K/L

Uraian kondisi umum serta potensi dan permasalahan K/L dituangkan dalam Bab I. Pendahuluan pada subbab 1.1 Kondisi Umum K/L, dan 1.2 Potensi dan Permasalahan K/L.

1.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan.

2.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.


(3) Penyusunan Visi dan Misi K/L

Uraian Visi dan Misi K/L dituangkan dalam dokumen Renstra-KLBab II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L, pada subbab 2.1 Visi K/L, dan 2.2 Misi K/L.

1. Tujuan: Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka

menengah; Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka

menengah; Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L2. Sasaran: Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L; Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam K/L; Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan Dilengkapi dengan target kinerja.


(4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L

Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dan 2.4).

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-

sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN) selain bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya sendiri.

2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L Memuat program-program indikatif untuk

memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis.

Program-program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.


(5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi

Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan Kebijakan (subbab 3.1).

Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan dan Strategi (subbab 3.2).

1. Program K/L2. Kegiatan K/L3. Indikator Kinerja Program dan

Kegiatan K/L4. Indikator Kinerja Program

(Outcome)5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)6. Target Kinerja


(6) Penyusunan Program dan Kegiatan

1. Penelaahan (review) program dan kegiatan.

2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2015-2019.

3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2015) bagi program dan kegiatan baru

4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah.


(7) Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

Merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal)

Mencerminkan tupoksi unit organisasi eselon 1 A

Nomenklatur program bersifat unik/ khusus tidak duplikatif untuk masing-masing organisasi pelaksananya

Harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu

Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi

Merupakan program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon 1 A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/ atau administrasi pemerintahan

Nomenklatur program dibuat unik untuk setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan membedakan kode programnya

Ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program teknis

Program K/LProgram GenerikProgram Teknis


Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional.

Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.

Kegiatan K/L

Kegiatan GenerikKegiatan Teknis


Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II

Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/La. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,

serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga

mudah untuk dimengerti dan digunakan.c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian

tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.

d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.

e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.

f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.

g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.


Indikator Kinerja Program (Outcome)

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya;

Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan

Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.


Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program.

Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya;

Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur; Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome

program; dan Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu

tertentu.


Target Kinerja SMART

a. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur

baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;

c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;

d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; dan

e. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.



Education

Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan