28
MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN PEDOMAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU

Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

MILIK NEGARA

TIDAK DIPERDAGANGKAN

PEDOMAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU

Page 2: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

i

SAMBUTAN

Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

yang terarah, terpadu dan terkoordinasi, pada tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional

telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam peraturan tersebut

ditegaskan bahwa pembinaan PAUD baik formal, nonformal maupun informal, berada di

bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

(Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan

Anak Usia Dini. Meskipun selama ini berbagai kebijakan yang terkait dengan pembinaan PAUD telah

ditetapkan dan disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, namun pada kenyataannya

dari 28,8 juta anak usia 0-6 tahun pada akhir tahun 2009, yang memperoleh layanan PAUD

baru sekitar 53,7 %. Masih rendahnya jumlah anak yang terlayani tersebut antara lain

disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah lembaga PAUD yang ada, baik lembaga Taman

Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), maupun

lembaga Satuan PAUD Sejenis lainnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan

PAUD sebagai salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional dan

mencanangkan sebuah Gerakan Nasional Paud sebagai bagian dari upaya mempersiapkan

generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka. Untuk itu, Ditjen PAUDNI berupaya untuk

secara lebih intensif memperluas akses dan meningkatkan mutu PAUD agar lebih terarah

dan terpadu diantaranya melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu. Saya menyambut baik diterbitkannya Petunjuk Teknis ini untuk dijadikan pedoman oleh

seluruh pemangku kepentingan PAUD dalam melaksanakan program PAUD secara tertib

dan tepat sasaran. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua

pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan petunjuk ini. Semoga petunjuk

ini benar-benar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai

bagian dari komitmen dan kesungguhan kita dalam ikut menyiapkan generasi bangsa yang

unggul di masa yang akan datang. Semoga, dan selamat bekerja.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Hamid Muhammad NIP.195905121983111001

Page 3: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

ii

KATA PENGANTAR

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat fundamental bagi

terwujudnya sumber daya manusia unggul dan bermartabat. Oleh sebab itu pemerintah telah mencanangkan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai salah satu

prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Upaya mewujudkan cita-cita tersebut di atas, diperlukan adanya peran serta semua pihak dalam peningkatan dan pengembangan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pada tahun 2009 menunjukkan bahwa anak yang terlayani program Taman Kanak- Kanak(TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB),Taman Penitipan Anak

(TPA) dan Satuan PAUD Sejenis baru mencapai 53.19%. Hal ini berarti masih terdapat 46.81% anak belum terlayani program Pendidikan Anak Usia Dini. Berbagai

strategi telah dilakukan untuk meningkatkan dukungan para pemangku kepentingan yaitu dengan membangun kerja sama dengan Organisasi Kelembagaan, Organisasi

Profesi, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita dan pihak lain yang memiliki komitmen terhadap pendidikan.

Agar penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini terlaksana secara

terpadu dan terkoordinasi dengan baik, diperlukan adanya Pedoman Penyelenggaraan PAUD Terpadu. Pedoman ini berisi tentang pengertian PAUD

Terpadu, prinsip-prinsip penyelenggaraan serta persyaratannya, struktur dan program, peran serta masyarakat dan pola pembinaan PAUD Terpadu.

Kami menyadari bahwa Pedoman ini masih sangat sederhana dan masih jauh dari

sempurna. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak terutama para pengguna/pemangku kepentingan. Semoga pedoman ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan program PAUD Terpadu.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran

hingga tersusunnya pedoman ini.

Jakarta, Juni 2011

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,

Erman Syamsuddin NIP. 19570304 1983031015

Page 4: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

iii

DAFTAR ISI SAMBUTAN ........................................................................................................................... i KATA PENGANTAR ............................................................................................................. ii DAFTAR ISI .......................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ....................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................................... 1 B. Dasar Hukum ...................................................................................................... 2 C. Batasan Pengertian ............................................................................................. 2 D. Tujuan Pedoman .................................................................................................. 4 E. Tujuan Penyelenggaraan PAUD Terpadu ............................................................ 4 F. Target/Sasaran .................................................................................................... 4 G. Hasil Yang Diharapkan ........................................................................................ 5

BAB II PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU .............. 6

A. Prinsi-prinsip Pendidikan Anak Usia Dini .............................................................. 6 B. Prinsip Penyelenggaraan Program PAUD Terpadu . . .......................................... 6

BAB III PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU ........... 8

A. Persyaratan Administrasi ..................................................................................... 8 B. Persyaratan Lokasi/Lingkungan ........................................................................... 8 C. Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ……………………………. 9 D. Persyaratan Sarana dan Prasarana ................................................................... 10 E. Persyaratan Pembiayaan.................................................................................... 12

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PAUD TERPADU ...................................... 13

A. Struktur Organisasi ............................................................................................ 13 B. Hak dan Kewajiban Lembaga PAUD Terpadu ................................................... 14 C. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................... 14

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN ................................................... 15

A. Program Pembelajaran ....................................................................................... 15 B. Proses Pembelajaran ......................................................................................... 16

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT ............................................................................ 18

A. Identifikasi Potensi Masyarakat .......................................................................... 18 B. Pihak Yang Berperan Dalam Lembaga PAUD C. Terpadu ............................................................................................................ 18

BAB VII POLA PEMBINAAN PROGRAM PAUD TERPADU ………………………………… 19

BAB VIII PENUTUP ............................................................................................................ 21

Page 5: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

5

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu kebijakan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia mengingat bahwa:

1. Usia dini ini merupakan masa keemasan (the golden age) namun sekaligus

sebagai periode yang sangat kritis dalam tahap perkembangan manusia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sampai usia 4 tahun tingkat kapabilitas kecerdasan anak telah mencapai 50%. Pada usia 8 tahun

mencapai 80%, dan sisanya sekitar 20% diperoleh pada saat anak berusia 8 tahun keatas.

2. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini sangat menentukan derajat kualitas kesehatan, intelegensi, kematangan emosional dan produktivitas manusia pada tahap berikutnya. Dengan demikian

pengembangan anak usia dini merupakan investasi sangat penting bagi Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Berdasarkan kajian di atas, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Lebih lanjut pada pasal 28 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui

jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. PAUD pada jalur pendidikan formal dapat berupa Taman Kanak-Kanak dan (TK) /Raudathul Atfhal (RA).

Adapun PAUD pada jalur pendidikan nonformal dapat berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Meskipun berbagai kebijakan yang berkenaan dengan pembinaan dan pelayanan PAUD telah ditetapkan, namun hingga akhir tahun 2009

menunjukkan dari sekitar 28,8 juta anak usia dini (0-6 tahun) yang terlayani PAUD baru sekitar 53,70%, baik yang terlayani melalui PAUD Formal (TK/RA/BA) maupun PAUD Nonformal (Taman Penitipan Anak, Kelompok

Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis, seperti PAUD Terintegrasi BKB/Poasyandu, Taman Pendidikan Anak Sholeh/TAPAS, Taman Asuh Anak

Muslim/TAAM), Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ), dan sejenisnya. Masih rendahnya akses layanan PAUD tersebut, antara lain disebabkan belum optimalnya pemanfataan berbagai lembaga PAUD yang ada untuk

memberikan layanan bagi anak usia 0 - 6 tahun, dan pada umumnya masih bersifat parsial, antara satu lembaga PAUD dengan lembaga PAUD lainnya.

Oleh sebab itu pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, agar kemampuan anak dapat berkembang

sesuai dengan usianya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan

Page 6: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

6

Nasional menetapkan bahwa pembinaan pendidikan anak usia dini, baik yang

mencakup PAUD Formal (TK/RA), PAUD Nonformal ( TPA, KB dan SPS), dan PAUD Informal, pembinaannya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, yang secara teknis dilakukan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD, maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini memandang perlu untuk

mengembangkan program pelayanan PAUD secara terpadu dengan menyusun “Panduan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu”

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Perlindungan Anak.

tahun 2002 tentang

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Sistem Pendidikan Nasional

tahun 2003 tentang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan

Nasional 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

pendidikan

5. Peraturan Pemerintah dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional 8. Rencara Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun

2010-2014.

C. BATASAN PENGERTIAN 1. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

2. Taman Kanak - Kanak (TK) adalah salah satu bentuk pendidikan

anak usia dini jalur pendidikan formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4 – 6 tahun, untuk membantu pertumbuhan

dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.

3. Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) adalah salah satu

bentuk PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan program keagamaan Islam bagi anak usia

4-6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.

4. Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk pendidikan anak

usia dini jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 – 4 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.

Page 7: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

7

5. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah layanan pendidikan yang

dilaksanakan pemerintah dan masyarakat bagi anak usia lahir sampai dengan enam tahun sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja.

6. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk PAUD pada

jalur pendidikan nonformal (PAUD Nonformal) yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat (seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita,

Taman Pendidikan Al-Qur’an, Taman Pendidikan Anak Soleh, Bina Iman Anak (BIA), Bina Anak Muslim Berbasis Masjid (BAMBIM), Sekolah

Minggu, Pembinaan Anak Kristen (PAK), Pasraman, Vihara dan Sekolah Hindhu). Atau dengan kata lain Satuan PAUD Sejenis adalah salah satu bentuk layanan PAUD Nonformal selain dalam bentuk Taman Penitipan

Anak dan Kelompok Bermain yang memberikan layanan pendidikan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar

kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. 7. Program PAUD Terpadu adalah program layanan pendidikan bagi

anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD (TK, KB, TPA, SPS) yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan

pengelolaannya dilakukan secara terpadu atau terkoordinasi.

Page 8: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

8

D. TUJUAN PEDOMAN

1. Sebagai acuan/panduan bagi petugas atau pembina PAUD di tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten dan kota dalam melaksanakan program

PAUD Terpadu. 2. Sebagai acuan pengelolaan Lembaga PAUD dalam menyelenggarakan

program PAUD Terpadu. 3. Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan

program PAUD Terpadu.

E. TUJUAN PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU

1. Tujuan Umum

Memperluas dan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak usia dini ( 0 - 6 tahun), melalui berbagai program PAUD (TK, KB, TPA,

SPS) yang diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi.

2. Tujuan Khusus

a. Meningkatkan akses layanan PAUD bagi anak usia 0 - 6 tahun, melalui berbagai layanan PAUD di lembaga PAUD Terpadu.

b. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas lembaga PAUD dalam pengembangan, pembinaan dan penyelengaraan berbagai program

layanan PAUD secara terpadu dan terkoordinasi. c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan, pelaksanaan

dan pengelolaan layanan PAUD (peserta didik, pendidik dan tenaga

kependidikan, pembelajaran , sarana dan prasarana, pembiayaan dan pembinaan PAUD).

F. TARGET/SASARAN

Target/sasaran Program PAUD Terpadu adalah penyelenggara dan

organisasi yang telah menyelenggarakan salah satu program layanan PAUD (TK/KB/TPA/SPS), dan selanjutnya ingin mengembangkan program layanan

PAUD lainnya, misalnya TK Pembina/TK Swasta didirikan layanan KB,TPA dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), demikian juga sebaliknya.

Page 9: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

9

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Penyelenggaraan Program PAUD Terpadu diharapkan menghasilkan:

1. Meningkatnya jumlah anak usia dini (0 - 6 tahun) yang terlayani di lembaga

PAUD Terpadu.

2. Meningkatnya jumlah layanan program PAUD di lembaga PAUD Terpadu.

3. Meningkatnya tata kelola dan kapasitas lembaga PAUD dalam

pengembangan, pembinaan dan penyelenggaraan berbagai program

layanan PAUD di lembaga PAUD Terpadu.

4. Meningkatnya keterpaduan lembaga PAUD dalam melakukan pembinaan

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran , sarana

dan prasarana, pembiayaan dan pembinaan program layanan PAUD.

Page 10: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

10

BAB II

PRINSIP - PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU

A. PRINSIP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini didasarkan atas prinsip - prinsip sebagai

berikut :

1. PAUD merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Pelaksanaan PAUD bersifat menyeluruh dan terpadu yang mencakup aspek layanan kesehatan dasar, peningkatan gizi, pengasuhan, dan rangsangan

pendidikan. 3. PAUD dilaksanakan bagi semua anak Indonesia secara adil tanpa

memandang perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit, agama, dan status sosial anak.

4. Anak-anak dengan kelainan fisik dan/atau perkembangan mental berhak

memperoleh layanan PAUD, baik dalam bentuk pendidikan khusus maupun inklusif.

5. PAUD menempatkan anak sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan kemampuan diri untuk tumbuh dan berkembang melalui lingkungan yang disiapkan secara sadar dan terencana.

6. Pelaksanaan PAUD mengakar pada nilai-nilai moral serta budaya lokal dan nasional.

7. Pelaksanaan PAUD merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

B. PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU

Penyelenggaraan PAUD Terpadu harus didasarkan pada prinsip - prinsip

sebagai berikut :

1. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan

bagi anak.

2. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui bermain yang merangsang anak

untuk aktif, kreatif, dan eksploratif.

3. Proses pembelajaran berfokus pada anak secara individu sesuai dengan

minat, potensi, dan tahapan perkembangan yang dicapai.

4. Proses pembelajaran mendorong terjadinya interaksi di antara Anak dengan

anak, anak dengan orang dewasa, dan anak dengan lingkungannya dalam

suasana yang alami.

5. Proses pembelajaran membantu anak agar mandiri, berdisiplin, mampu

bersosialisasi, dan memiliki keterampilan dasar yang mendukung

perkembangan anak berikutnya.

6. Proses pembelajaran dilaksanakan secara bertahap, berulang, konsisten,

konkrit dan tuntas sehingga memiliki kebermaknaan bagi anak.

Page 11: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

11

7. Setiap Satuan PAUD wajib berupaya menampung anak-anak berkebutuhan

khusus sebatas kapasitas yang dimiliki dengan tetap menjamin hak-hak

anak yang bersangkutan untuk bergaul dengan sesama peserta didik secara

wajar serta terlindungi dari perlakuan diskriminatif, baik dari peserta didik

lain, pendidik, maupun orang dewasa lainnya.

8. Setiap satuan PAUD wajib memberikan layanan gizi dan kesehatan dasar

kepada anak dan/atau mengintegrasikan layanan PAUD dengan layanan

gizi dan kesehatan dasar yang diselenggarakan pihak lain.

9. Setiap satuan PAUD wajib menyelenggarakan penyuluhan bagi para orang

tua dan keluarga tentang gizi dan praktek kesehatan yang baik.

10. Secara bergotong royong penyelenggaran satuan PAUD bersama orang tua

dan masyarakat mengupayakan penyediaan makanan bergizi dan

kebutuhan suplemen vitamin yang dibutuhkan anak.

Page 12: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

12

BAB III

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian dan penyelenggaraan Program PAUD Terpadu adalah sebagai berikut :

A. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Memiliki izin operasional/pendirian lembaga PAUD

2. Memiliki struktur organisasi kepengurusan

3. Memiliki minimal 2 (dua) program PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

4. Memiliki peserta didik minimal 20 anak setiap jenis program.

5. Memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi

dan kompetensi dasar

6. Rencana Kerja dan Rencana Pembelajaran sesuai program

7. Memiliki alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan

8. Memiliki Rekening Bank atas nama Lembaga PAUD

9. Memiliki NPWP atas nama lembaga PAUD

10. Memiliki surat bukti kepemilikan gedung/lahan berupa akte/sertifikat atau

bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan

11. Izin Penyelenggaraan PAUD Terpadu cukup satu saja walaupun program

layanan lebih dari satu layanan.

B. PERSYARATAN LOKASI/LINGKUNGAN

1. Dekat pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini sesuai dengan kapasitas yang direncanakan

2. Jauh dari keramaian dan hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar serta terhindar dari sumber kebisingan, polusi , tegangan tinggi dan limbah industri yang dapat mengganggu serta membahayakan.

3. Lingkungan tempat penyelenggaraan PAUD Terpadu harus dapat menciptakan rasa aman kepada anak untuk belajar dan berkembang.

Lingkungan di dalam ruangan hendaknya disusun dan direncanakan sesuai dengan kegiatan dan jumlah anak. Fasilitas yang terdapat di luar ruangan harus dapat digunakan untuk kegiatan bermain dan

perkembangan motorik kasar anak-anak peserta didik.

Page 13: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

13

C. PERSYARATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Persyaratan Pengelola

a. Lulusan S1 dan atau sederajat

b. Memiliki keterampilan tentang dasar-dasar manajemen

c. Memiliki wawasan tentang pendidikan anak usia dini

d. Memiliki pengalaman dalam mengelola suatu lembaga

e. Diangkat secara sah oleh Pemerintah Daerah atau Pengurus Yayasan

f. Sehat jasmani dan rohani

2. Hak dan Kewajiban Pengelola

a. Hak

Pengelola Lembaga PAUD Terpadu berhak mendapat insentif baik

dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai

dengan kemampuan dan kondisi setempat.

b. Kewajiban

Pengelola berkewajiban mendukung kegiatan proses pembelajaran

dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di Lembaga PAUD

Terpadu dalam meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan,

lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan, serta memberikan

rasa aman agar anak mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut.

3. Pendidik PAUD

Pendidik PAUD minimal memiliki kualifikasi, hak dan kewajiban serta kompetensi sebagai berikut : a. Kualifikasi

1) Minimal pendidikan SLTA/sederajat.

2) Memiliki sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti pelatihan di bidang PAUD.

b. Hak dan Kewajiban

1). Hak Pendidik Pendidik pada Lembaga PAUD Terpadu berhak mendapat insentif

baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi lembaga.

2). Kewajiban Pendidik

Pendidik pada Lembaga PAUD Terpadu berkewajiban untuk membimbing anak, menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung

perkembangan semua potensi anak dan pembentukan sikap serta perilaku anak.

Page 14: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

14

c. Kompetensi

Pendidik PAUD memiliki kompetensi sbb;

1) Memahami dan menguasai dasar-dasar pengetahuan PAUD, tahap-

tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, perbedaan cara belajar anak, prinsip bermain sambil belajar, serta memiliki sikap dan keterampilan untuk menerapkannya dalam praktik sehari-hari

secara tepat dan layak. 2) Memahami tujuan penataan lingkungan main serta mampu

memanfaatkan lingkungan yang meliputi tempat, bahan-bahan, dan waktu yang tersedia sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan sejalan dengan program pembelajaran yang akan dilakukan.

3) Mampu memahami dan melaksanakan model pembelajaran yang efektif.

4) Mampu menggunakan beragam media dan sumber belajar. 5) Mampu membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan melakukan

pengukuran dan/atau penilaian terhadap kemajuan yang dicapai

masing-masing peserta didik. 6) Memiliki kemampuan untuk mengevaluasi tindakannya sendiri dan

melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. 7) Memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan secara berkelanjutan

untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang isu

keragaman dan cara menangani anak secara benar.

4. Pengasuh/Perawat

a. Persyaratan

1) Minimal Lulusan SLTA sederajad yang telah mendapat pelatihan

PAUD. 2) Memiliki keterampilan di bidang perawatan dan pengasuhan anak

(Pramubalita).

3) Sehat jasmani dan rohani. 4) Diangkat secara sah oleh Pengelola Lembaga PAUD Terpadu.

b. Hak dan Kewajiban

1). Hak

Pengasuh Lembaga PAUD Terpadu berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja

sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat. 2). Kewajiban

Pengasuh berkewajiban mendukung kegiatan proses

pembelajaran pada Lembaga PAUD Terpadu dalam meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan

menjaga kesehatan, serta memberikan rasa aman agar anak mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut.

D. PERSYARATAN SARANA & PRASARANA

1. Tempat Belajar

a. Gedung

Tempat penyelenggaran program PAUD Terpadu hendaknya didirikan

dengan bangunan/gedung permanen dan mudah dijangkau oleh

Page 15: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

15

orangtua calon peserta didik, cukup aman dan tenang. Memiliki surat-

surat yang sah dan izin dari instansi yang berwenang.

b. Ruang Pembelajaran

Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah peserta didik dengan rasio

1 anak : 2 meter, agar anak dapat leluasa. Ruangan harus dilengkapi

dengan penerangan dan ventilasi yang cukup. Memiliki ruang belajar

sesuai dengan kebutuhan anak, ruang untuk kantor/administrasi, ruang

untuk kantor/administrasi, dapur, kamar mandi/WC untuk anak didik,

kamar mandi/WC untuk orang dewasa (Pengelola Pendidik, dan

Pengasuh), ruang baca untuk anak, dan tempat menyimpan barang.

2. Sarana Pembelajaran

Untuk menunjang proses pembelajaran di lembaga PAUD Terpadu

hendaknya disediakan sarana belajar minimal berupa :

a. Buku-buku cerita

b. Alat-alat peraga pendidikan untuk pengetahuan alam (science),

matematika, memasak dll.

c. Alat elektronik (Tape Recorder dan atau VCD Player beserta kaset dan

atau VCD cerita/lagu), dan sarana pembelajaran yang menunjang

kegiatan proses pembelajaran.

d. Papan tulis (white atau black board) serta alat tulis

e. Papan Flanel dan perlengkapannya

3. Alat Permainan

Jenis Alat Permainan antara lain :

a. Alat permainan di luar ruangan seperti bak air, bak pasir, papan luncur,

papan titian, ayunan, panjatan, kuda-kudaan dll.

b. Papan geometris, puzzle, balok, mote untuk dironce.

c. Alat untuk bermain peran makro dan mikro.

d. Alat permainan edukatif sederhana.

e. Alat permainan untuk mendukung mengenal budaya lokal dan atau

tradisional/daerah

Page 16: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

16

E. PERSYARATAN PEMBIAYAAN

1. Sumber Dana

Sumber dana untuk pembiayaan penyelengggaraan program PAUD

terpadu dapat berasal dari :

a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Yayasan/Badan/Perorangan

penyelenggara Program PAUD Terpadu.

b. Masyarakat

c. Lembaga/perusahaan yang tidak mengikat

2. Penggunaan Dana

Dana yang dimiliki oleh lembaga PAUD Terpadu dapat dipergunakan

antara lain :

a. Insentif Pengelola, Pendidik, pengasuh dan tenaga lain yang

mendukung penyelenggaran program PAUD terpadu.

b. Biaya operasional untuk proses penyelenggaran.

c. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD.

d. Untuk peningkatan mutu tenaga kependidikan.

e. Untuk biaya manajemen, jasa, dan perkantoran.

Page 17: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

17

KEPALA

...........................

- Guru - Guru Pendamping - Pengasuh

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PAUD TERPADU

A. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi lembaga PAUD terpadu terdiri dari unsur :

1. Kepala pengelola PAUD Terpadu

2. Petugas Tata Usaha/Administrasi

3. Kepala Satuan PAUD

Misalnya : - Kepala Taman Kanak-Kanak

- Penanggung Jawab Program Kelompok Bermain

- Penanggung Jawab Program Taman Penitipan Anak

- Penanggung Jawab Program Pos PAUD

- dll

Jabatan Kepala TK, KB, TPA, Pos PAUD dapat dirangkap sesuai kebutuhan.

4. Tenaga Pendidik/Pengasuh

5. Tenaga kebersihan

Contoh struktur Organisasi Lembaga PAUD Terpadu seperti bagan di bawah ini:

PENGELOLA PAUD TERPADU

Petugas Tata

Usaha

KEPALA

...........................

KEPALA

...........................

- Guru - Guru Pendamping

- Pengasuh

- Guru - Guru Pendamping - Pengasuh

Page 18: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

18

B. HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PAUD TERPADU

1. Hak :

a. Mendapatkan bantuan atau dukungan pemerintah , masyarakat atau

lembaga lain.

b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan

program PAUD Terpadu.

2. Kewajiban :

a. Menyelenggarakan minimal 2 program PAUD (misalnya

menyelenggarakan TK dan KB).

b. Menjamin pelaksanaan Program PAUD yang berkesinambungan dan

melakukan diversifikasi program baru.

c. Membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan program.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Pengelola Lembaga PAUD Terpadu

a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan dengan melibatkan

bagian tatausaha dan pananggung jawab masing-masing program

layanan (misalnya TK, KB, TPA, SPS).

b. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program yang

dilaksanakan di lembaga PAUD Terpadu.

c. Melakukan pengawasan dan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang

diselenggarakan oleh lembaga PAUD Terpadu.

d. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, instansi, dan

masyarakat dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di

lembaga PAUD Terpadu.

2. Kepala Satuan PAUD (TK, KB, TPA, SPS, POS PAUD)

a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan yang menjadi tangung

jawabnya, dengan melibatkan pendidik PAUD.

b. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, guru pendamping,

pengasuh.

c. Melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang

diselenggarakan guru, guru pendamping, dan pengasuh

d. Melakukan kerjasama dengan penanggung jawab program lainnya dalam

rangka mutu layanan PAUD di lembaga PAUD Terpadu.

3. Tenaga Pendidik PAUD

a. Menyusun persiapan pembelajaran.

b. Melaksanakan program pembelajaran.

c. Melakukan penilaian pembelajaran.

Page 19: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

19

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. PROGRAM PEMBELAJARAN

1. Tujuan Pembelajaran

a. Tujuan Umum

Pembelajaran bertujuan mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk masa depannya dan dapat menyesuaikan

diri dengan lingkungannya.

b. Tujuan Khusus

1) Anak mampu mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,

melakukan ibadah, mengenal ciptaan Tuhan dan mencintai sesama.

2) Anak memiliki nilai moral, sikap dan budi pekerti yang

baik.

3) Anak mampu mengelola dan mengontrol keterampilan tubuh

termasuk gerakan halus dan gerakan kasar serta mampu menerima rangsangan sensorik (panca indera).

4) Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif

dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar.

5) Anak mampu berpikir kreatif, logis, kritis, memberi alasan,

memecahkan dan menemukan sebab akibat.

6) Anak memiliki keterampilan hidup (life skill) untuk membentuk kemandirian anak.

7) Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial,

masyarakat dan menghargai keragaman sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri, rasa memiliki dan sikap positif

terhadap belajar.

8) Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai

bunyi, bertepuk tangan serta menghargai hasil karya yang kreatif.

2. Perencanaan Program Pembelajaran

a. Perencanaan Tahunan dan Semester

Untuk memulai kegiatan awal tahun ajaran baru, antara lain penyusunan jadwal dan pengadaan fasilitas yang diperlukan demi kelancaran

pelaksanaan program kegiatan bermain anak didik. Kegiatan semester antara lain menyiapkan buku program kegiatan mingguan dan harian serta pembelajaran fasilitas-fasilitas keperluan

semester. b. Perencaaan Kegiatan Mingguan dan Harian

Kegiatan mingguan adalah kegiatan yang secara pasti bisa

diprogramkan setiap minggu. Misalnya, setiap hari Senin diprogram pemeriksaan kerapian anak didik, hari Sabtu diprogram kegiatan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bermain yang telah diselenggarakan . Kegiatan harian antara lain kegiatan bermain yang akan diberikan

kepada anak didik, termasuk memeriksa kebersihan dan ketertiban ruang

Page 20: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

20

bermain anak didik. Kegiatan bermain mingguan dan harian disusun

berdasarkan perencanaan tahunan dan semester.

Page 21: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

21

B. PROSES PEMBELAJARAN 1. Persiapan Pembelajaran

a. Perencanaan pembelajaran Program PAUD Terpadu dapat dilaksanakan berdasarkan atas tema-tema yang dekat dengan kehidupan anak. Dikembangkan dalam silabi atau satuan kegiatan (mingguan atau harian)

dengan menggunakan pendekatan menyeluruh dan terpadu. b. Satuan kegiatan mingguan dan harian disusun oleh pendidik yang

mengacu pada Acuan Menu Pembelajaran yang berdasarkan aspek- aspek perkembangan anak sesuai dengan usia dan kemampuan anak.

c. Pembelajaran Program PAUD Terpadu dapat menggunakan berbagai

metode pembelajaran, tetapi harus mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini.

d. Kegiatan Main 1) Kegiatan main untuk anak usia 2 - 3 tahun mencakup main

sensorimotor dan main peran.

2) Kegiatan main untuk anak usia 4 - 6 tahun mencakup main sensorimotor, main peran dan main pembangunan.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan Program PAUD Terpadu dapat mengacu pada Kalender

Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat.

Ada 5 (lima) hal yang ditetapkan dalam kegiatan bermain, yaitu :

1) Kegiatan bermain yang akan dimainkan anak didik.

2) Alat Permainan Edukatif (APE) yang akan dimainkan anak didik.

3) Waktu untuk menyelenggarakan kegiatan bermain.

4) Tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermain.

5) Tenaga pendidik yang bertugas mendampingi anak bermain.

3. Evaluasi Pembelajaran

a. Tujuan Evaluasi Pembelajaran

1) Untuk mengetahui status pertumbuhan dan tahap perkembangan

anak.

2) Untuk mengetahui efektivitas materi, metode, sumber belajar, dan

media untuk pencapaian proses dan hasil pembelajaran.

3) Untuk menyusun perencanaan pembelajaran lebih lanjut.

4) Untuk menyusun laporan pertumbuhan dan perkembangan anak.

5) Untuk memberikan informasi pada orang tua/wali tentang kemajuan

pertumbuhan dan perkembangan anak. b. Prinsip Evaluasi Pembelajaran

1) Menyeluruh

Evaluasi mencakup seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan dalam proses kegiatan pembelajaran anak.

` 2) Berkesinambungan

Evaluasi dilakukan secara terencana, bertahap dan terus - menerus untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari hasil pembelajaran.

3) Mendidik

Hasil evaluasi dan pelaporan digunakan untuk membina dan

Page 22: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

22

memberikan dorongan kepada pendidik atau orang tua untuk memberikan proses pembelajaran (interaksi, lingkungan dan alat)

Page 23: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

23

kepada anak agar dapat mencapai tahapan perkembangan secara lebih

optimal. 4) Kebermaknaan

Hasil evaluasi dan pelaporan harus bermakna bagi anak, pendidik dan orang tua serta pihak lain yang memerlukan Instrumen Evaluasi.

4. Pelayanan Bimbingan

Pelayanan bimbingan di lembaga PAUD Terpadu mencakup bimbingan

kepada anak dan kepada orang tua. a. Bimbingan kepada anak

Mencakup pelayanan bimbingan kepada anak didik , guna membantu

mengenal lingkungannya, memahami bakat dan minatnya, membantu mengenal kemampuan dirinya sendiri dan lain-lain.

b. Bimbingan kepada orang tua anak didik

1) Memberikan informasi yang diperlukan orang tua berkenaan dengan keadaan anaknya, memberikan bantuan cara mengatasi masalah

anak, membantu memahami keseluruhan kegiatan bermain di lembaga yang bersangkutan.

2) Memberikan informasi yang diperlukan orang tua tentang proses pembelajaran di PAUD Terpadu.

3) Pembinaan kepada orang tua anak didik mengenai tumbuh kembang

anak, gizi anak dan program pembelajaran di lembaga PAUD Terpadu.

Page 24: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

24

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Penyelenggaraan Program PAUD Terpadu memerlukan dukungan masyarakat

yang memadai terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Peran serta

masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama antara lembaga PAUD,

masyarakat dan pemerintah yang dibangun berdasarkan kebutuhan rill.

Pemberdayaan peran serta masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui :

A. Identifikasi Potensi Masyarakat

1. Penggalian sumber dana

2. Menjadi narasumber kependidikan

3. Membantu pengadaan fasititas dan sarana prasarana

4. Membantu penyebaran informasi kegiatan PAUD Terpadu

B. Pihak yang berperan dalam lembaga PAUD Terpadu

Agar bentuk peran serta masyarakat dapat terorganisir secara baik dan

berjalan efektif serta efisien, maka dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain

di bawah ini:

1. Gugus PAUD Terpadu

2. Komite Sekolah/PAUD

3. Orang tua

4. Organisasi mitra PAUD yaitu (Organisasi Kelembagaan, Organisasi

Profesi,Organisasi Wanita, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi lain

yang memiliki kepedulian dengan PAUD)

5. Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam rangka pendukungan dana

6. Akademisi dan Praktisi

Page 25: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

25

BAB VII

POLA PEMBINAAN PROGRAM PAUD TERPADU

Penyelenggaraan program PAUD Terpadu dapat berjalan dengan baik apabila semua pemangku kepentingan melakukan pembinaan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.

1. Tingkat pusat

Di tingkat pusat, dalam hal ini Direktorat Pembinaan PAUD mempunyai tugas; a. melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta

fasilitasi penerapan standar teknis di bidang Pendidikan Anak Usia Dini

b. melakukan bimbingan teknis dan advokasi dan c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program

PAUD Terpadu.

2. Tingkat Provinsi

Di tingkat Provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi khususnya Bidang/Sub Dinas PNFI/PAUD mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan

terhadap lembaga-lembaga PAUD Terpadu, antara lain dalam bentuk a. penyusunan bahan kebijakan pengembangan program PAUD Terpadu untuk

Wilayah kerjanya,

b. melakukan bimbingan teknis dan advokasi dan c. melakukan pendataan lembaga, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan, d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program PAUD

Terpadu

e. membuat laporan tentang penyelenggaraan program PAUD Terpadu yang ada di wilayah kerjanya

3. Tingkat Kab/Kota

Pada tingkat Kabupaten dan Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten dan

Kota khususnya Bidang/Sub Dinas PNFI/PAUD antara lain dalam bentuk a. Melakukan sosialiasi, promosi dan edukasi ke seluruh pengelola lembaga

PAUD dan stakeholder

b. Memfasilitasi lembaga-lembaga PAUD yang akan mengembangkan program PAUD Terpadu

c. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga PAUD di wilayahnya yang mengembangkan PAUD Terpadu

d. Membuat laporan tentang penyelenggaraan program PAUD Terpadu yang ada

diwilayah kerjanya.

4. Tingkat Kecamatan

Pada tingkat Kecamatan dalam hal ini pejabat yang membina Pendidikan atau UPT atau Penilik/Pengawas yang membidangi PAUD mempunyai tugas antara

lain : a. Melakukan need assesment terhadap potensi di daerahnya yang

memungkinkan dikembangkannya program PAUD Terpadu, b. Melakukan pendataan terhadap lembaga-lembaga PAUD di wilayahnya yang

dimungkinkan dapat diusulkan menjadi Lembaga PAUD Terpadu,

c. Membimbing lembaga-lembaga PAUD di wilayah kerjanya untuk

Page 26: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

26

--

-------

mengembangkan PAUD Terpadu,

d. Memfasilitasi lembaga-lembaga PAUD untuk mendapatkan bantuan, insentif atau dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan PAUD Terpadu, dan

e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga- lembaga PAUD Terpadu,

f. Membuat laporan tentang penyelenggaraan program PAUD Terpadu yang ada di wilayah kerjanya.

Adapun bentuk pola pembinaan terhadap lembaga-lembaga PAUD tersebut dapat digambarkan pada bagan di bawah ini :

PUSAT DIREKTORAT

PEMBINAAN PAUD

------- Lembaga/ Organisasi/Instansi Terkait

PROVINSI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/BIDANG/

SUBDIN PNFI/PAUD

-----

Lembaga/ Organisasi/Instansi Terkait

/P2PNFI/BP-PNFI

KAB/KOTA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DAN KOTA

BIDANG/SUBBIDANG

------- Lembaga/ Organisasi/Instansi Terkait

/P2PNFI/BP-PNFI/SKB

KECAMATAN UPTD (PENGAWAS

TK/PENILIK PAUD)

Lembaga

PAUD

Terpadu

Lembaga

PAUD Terpadu

Lembaga

PAUD Terpadu

Lembaga

PAUD Terpadu

Keterangan :

Penugasan

---------------- Koordinasi

Pelaporan

Page 27: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

27

BAB VIII

PENUTUP

Seiring dengan meningkatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk

memperoleh layanan pendidikan, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di

seluruh pelosok tanah air, maka kebijakan untuk pengembangan Program PAUD

Terpadu, sangatlah strategis dalam rangka meningkatkan angka partisipasi anak

usia dini yang memperoleh layanan PAUD. Oleh sebab itu berbagai upaya telah dan

sedang dilakukan untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan mutu

layanan PAUD Terpadu baik yang mencakup pengelolaan pembelajaran,

pengelolaan peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan, pengelolaan

pembiayaan, pengelolaan sarana prasarana serta membangun kerja sama

kemitraan.

Akhirnya melalui pengembangan Program PAUD Terpadu ini, diharapkan dapat

memberikan mendorong peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di Indonesia,

yang pada gilirannya mampu melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang

unggul, sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia di masa mendatang.

Page 28: Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu

MILIK NEGARA

TIDAK DIPERDAGANGKAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Jl. Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 7, Senayan Jakarta http://www.paud.kemdiknas.go.id/