PDSPK GMKI'2006

Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader GMKI 2006

POLA DASAR SISTEM PENDIDIKAN KADER GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA TAHUN 2006

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader GMKI 2006 adalah rumusan garis-garis besar sistem Pendidikan kader yang akan dilaksanakan oleh GMKI. Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader merupakan strategi Pendidikan kader GMKI yang disusun secara sistematis, terencana, dan integralistik agar Pendidikan Kader GMKI dapat berjalan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam menghasilkan pemimpin yang memiliki profil tertentu. Dengan demikian, Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader ini akan memberi arah bagi pencapaian Tujuan Pendidikan Kader GMKI.

Dalam pelaksanaannya, pola dasar ini memiliki fleksibilitas untuk melakukan adaptasi sesuai dengan keunikan organisasi, peta perkembangan kebutuhan kader, dan laju perkembangan medan pelayanan. Perumusan Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader GMKI ini mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam kehidupan organisasi yang meliputi:

1. Visi dan Misi GMKI.

2. Permasalahan dan Dinamika Internal Organisasi.

3. Kecenderungan Kondisi Eksternal.

4. Nilai-nilai dan Prinsip GMKI.

5. Aspek Teologis sebagai Dasar Panggilan dan Pelayanan GMKI.

1.1.1. Evaluasi PDSPK 1992-2002

Selesainya masa kurikulum PDSPK GMKI 1992-2002, GMKI dihadapkan dengan pertanyaan, akan bagaimanakah kelanjutan Pendidikan kader di GMKI? Pertanyaan

ini setidaknya menegaskan beberapa hal, Pertama: GMKI harus melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan Pendidikan kader yang dilaksanakan selama ini, Kedua:

evaluasi yang dilakukan harus mencakup seluruh aspek PDSPK 1992-2002, dan Ketiga:

harus dirumuskan Pendidikan kader yang dapat di akses oleh seluruh kader GMKI,

dimana konteks dan konten Pendidikan kader ini harus relevan dengan pergumulan organisasi di masa depan.

Secara historis penyusunan PDSPK 1992-2002 bermula dari penelitian profil

kepemimpinan kader GMKI yang diadakan pada tahun 1990 oleh Yayasan Bina Darma

Salatiga. Penelitian ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, yang kemudian

ditindaklanjuti oleh Pengurus Pusat GMKI masa bakti 1990-1992 dengan membentuk

tim penyusun draft PDSPK. Dimana draft tersebut mulai dibahas pada Kongres GMKI 1992 di Tomohon dan ditetapkan pada Kongres GMKI 1994 di Pekanbaru. Rangkaian

penyelesaian PDSPK 1992-2002 yang memerlukan waktu hampir sepuluh tahun, sejak

Tahun 1992 sampai Tahun 2000, berbagai studi yang dilakukan oleh Kongres dan

Pengurus Pusat, penulisan modul-modul pelatihan dan uji coba kurikulum sebanyak 7

kali, paling tidak telah menggambarkan sebuah proses yang panjang dan sangat

melelahkan. Sejak dipersembahkannya kurikulum, modul, petunjuk pelaksanaan dan

sistem evaluasi pada Kongres GMKI 2000 di Bali sampai selesainya masa kurikulum

pada Tahun 2002, cabang-cabang GMKI memiliki masalah serius dengan

implementasi secara terencana dan sistematis PDSPK 1992-2002. Artinya apapun

alasan yang dikemukakan, waktu 2 tahun menjelang selesainya masa kurikulum

PDSPK 1992-2002, tidak memberikan kemungkinan cabang-cabang

mengimplementasi PDSPK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan kader GMKI mengalami kerancuan berkaitan dengan konsistensi dan ketepatan


implementasi pendidikan kader. Sejak Kongres GMKI 2002 di Tondano, evaluasi

terhadap sistem pendidikan kader GMKI dan berbagai masalah seputar pembinaan

anggota mulai dilakukan oleh cabang-cabang GMKI. Beragam fakta empirik berkaitan

dengan evaluasi PDSPK GMKI 1992-2002 ini seakan membuka kembali perdebatan di

awal Tahun 90-an sehubungan dengan berbagai perubahan yang terjadi di medan

pelayanan yang harus direspons oleh sistem pendidikan kader GMKI.

Rangkaian evaluasi PDSPK 1992-2002 secara serius mulai dilakukan oleh Pengurus Pusat GMKI Masa Bakti 2002-2004 pada Konsultasi Nasional GMKI 2004 di Tana Toraja. Konsultasi Nasional ini, merekomendasikan Pengurus Pusat GMKI Masa Bakti 2002-2004 untuk melakukan studi dan evaluasi lebih lanjut terhadap PDSPK 1992-2002. Selanjutnya oleh Pengurus Pusat GMKI Masa Bakti 2002-2004 dilaksanakan Seminar dan Lokakarya PDSPK 1992-2002 di Salatiga yang bertujuan melakukan studi intensif dan mendalam, berkaitan dengan permasalahan utama PDSPK 1992-2002. Studi selanjutnya dilakukan oleh Kongres GMKI 2004 di Pematang Siantar, yang merekomendasikan Pengurus Pusat GMKI Masa Bakti 2004-2006 membuat Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader GMKI yang baru.

Beberapa catatan evaluasi terhadap PDSPK GMKI 1992-2002 adalah sebagai berikut:

1. Dari sejumlah studi dan evaluasi sejak Konsultasi Nasional GMKI 2004 di Tana

Toraja sampai Seminar dan Lokakarya Salatiga, dapat disimpulkan bahwa penyebab

utama tidak dapat diimplementasikan PDSPK 1992-2002 adalah keterlambatan

penyelesaian perangkat operasional, berkaitan dengan modul, juklak, dan sistem

evaluasi yang baru diberikan pada Kongres GMKI 2000 di Bali. 2. Selain kendala utamanya adalah keterlambatan penyelesaian perangkat

operasionalnya, beberapa kendala lain penyebab tidak dapat

diimplementasikan PDSPK 1992-2002, antara lain: 1) keterbatasan dana; 2)

terbatasnya tenaga fasilitator; 3) terbatasnya sarana fasilitas pendukung; 4)

kurangnya pemahaman pengurus terhadap konsep PDSPK; 5) sulitnya

menerjemahkan PDSPK ke dalam pola pengembangan kader sesuai konteks

pergumulan cabang.

3. Beberapa diskusi dan studi pengayaan serta evaluasi cabang-cabang yang

mengimplementasi PDSPK 1992-2002, memberikan beberapa catatan, antara

lain: 1) sistem belajar dengan SKS memberatkan mahasiswa yang sementara

aktif kuliah; 2) tidak relevannya beberapa materi dengan konteks pergumulan

cabang; 3) sistem belajar modul memberatkan mahasiswa yang sementara

aktif kuliah; 4) padatnya materi PDSPK menyebabkan sulitnya peserta didik

membagi waktu dengan kesibukan kuliah; 5) perubahan konteks pergumulan

organisasi di tengah-tengah kecenderungan perubahan ideologi yang sarat

dengan isu-isu kontemporer; 6) perubahan peta pelayanan organisasi

kepemudaan dan mahasiswa harus tetap diimbangi oleh GMKI; dan 7)

menguatnya isu-isu aktual yang harus direspons lewat pendidikan kader.

1.1.2. Tinjauan Konstitusi

Tinjauan aspek Konstitusi (AD/ART) GMKI dimaksudkan bahwa sebagai pelembagaan

nilai-nilai dasar organisasi, konstitusi (AD/ART) memiliki tugas untuk mengatur,

menertibkan dan sekaligus memberi arah kepada aktivitas organisasi pada semua aras,

termasuk di dalamnya mengatur tercapainya kegiatan Pendidikan Kader. Secara khusus

hendak di tegaskan bahwa prinsip pelaksanaan pendidikan kader adalah untuk

menghasilkan kader-kader GMKI yang akan mengerjakan tugas dan pelayanan

organisasi untuk pencapaian Visi Misi GMKI. Dengan demikian Visi Misi GMKI menjadi

sumber dan memberi arah bagi pelaksanaan pendidikan kader di GMKI.

1.1.2.1. Visi


Visi organisasi ini adalah terwujudnya perdamaian, kesejahteraan, keadilan,

kebenaran, keutuhan ciptaan, dan demokrasi di Indonesia berdasarkan kasih.

1.1.2.2. Misi

Misi organisasi ini adalah:

1. Mengajak mahasiswa dan warga perguruan tinggi lainnya kepada pengenalan

akan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Penebus dan memperdalam iman dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari;

2. Membina kesadaran selaku warga gereja yang esa di tengah-tengah

mahasiswa dan perguruan tinggi dalam kesaksian memperbaharui

masyarakat, manusia dan gereja;

3. Mempersiapkan pemimpin dan penggerak yang ahli dan bertanggung jawab

dengan menjalankan panggilan di tengah-tengah masyarakat, negara, gereja, perguruan tinggi dan mahasiswa, dan menjadi sarana bagi terwujudnya

kesejahteraan, perdamaian, keadilan, kebenaran, dan cinta kasih di tengah-

tengah manusia dan alam semesta.

1.1.2.3. Nilai-nilai dan Prinsip GMKI

Nilai dan prinsip dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan kader GMKI

ada sejumlah nilai dan prinsip yang harus terintegrasi dan menjadi pemahaman

mendasar bagi kader GMKI. Nilai-nilai dan prinsip ini akan secara aktif (inherent)

berperan dalam proses pendidikan kader GMKI.

1. Nilai-nilai GMKI adalah apa yang menjadi pedoman/tingkah laku kader yang

senantiasa harus nampak dalam aktivitas GMKI. Nilai-nilai tersebut meliputi

Panca Kegiatan yaitu berdoa/beribadah, belajar, bersaksi, bersosial, berkreasi,

dan Tri Panji yakni tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian.

2. Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.

Prinsip tersebut adalah gerakan Nasionalisme, gerakan Ekumenisme, gerakan

pemikiran, gerakan pembaharuan, gerakan ekperimentasi, dan konsep amatir

yang menggambarkan pola dan langgam kerja mahasiswa yang senantiasa

loyal, gotong-royong/bermapalus/bermasohi.

1.1.3. Pola Pikir Penyusunan PDSPK GMKI 2006

1.1.3.1. Deduksi

Penyusunan pola dasar pendidikan kader GMKI dengan pendekatan deduksi

dimaksudkan adalah dengan berpedoman pada hal-hal umum dalam pergumulan

organisasi, maka pola pendidikan kader GMKI disusun. Dengan demikian uraian bab I

dan II merupakan landasan umum bagi penyusunan bab - bab selanjutnya.

1.1.3.2. Induksi

Penyusunan pola pendidikan kader dengan pendekatan induksi dimaksudkan

adalah dengan berpedoman kepada hal-hal khusus dalam pergumulan organisasi,

maka pola pendidikan kader GMKI disusun.

1.1.3.3. Asumsi Keberlangsungan PDSPK

Prinsip pelaksanaan pendidikan kader GMKI adalah pencapaian visi misi GMKI. Dengan

demikian pendidikan kader GMKI akan terus dilaksanakan dengan tetap fleksibel terhadap upaya-upaya adaptasi berkaitan dengan perubahan kondisi medan pelayanan

organisasi.

1.2. Latar Belakang Sejarah

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia sejak berdirinya pada 9 February 1950 di


Kaliurang Jogjakarta, telah melakukan berbagai aktivitas organisasi yang salah satunya adalah apa yang kemudian dikenal sebagai pendidikan kader GMKI. Bahkan tercatat dalam berbagai dokumen organisasi, bahwa jauh sebelum itu, tepatnya ketika masa CSV op Java pada masa-masa perjuangan kemerdekaan, aktivitas pendidikan kader dalam bentuk yang paling sederhana (swakelola), misalnya kelompok diskusi, penelaan Alkitab dan sebagainya telah dilakukan oleh pendiri gerakan ini. Dan pada masa sesudah itu, ketika masa orde lama dan orde baru sampai saat ini apa yang dilakukan oleh pendiri gerakan ini menjadi spirit untuk melakukan tugas pelayanan di medan layanan organisasi, dengan melakukan dan mengembangkan pendidikan kader ke dalam bentuk-bentuk yang baru sesuai dengan kebutuhan tugas dan pelayanan organisasi tanpa meninggalkan tradisi kehadiran pendidikan kader itu sendiri, yakni mereflesikan dan merespons perkembangan dan perubahan medan pelayanannya. Perkembangan peran dan posisi pendidikan kader GMKI harus senantiasa kontekstual dengan perkembangan jaman, ini dimaksudkan agar berbagai pemikiran maupun kritik alternatif yang dihasilkan GMKI senantiasa memberi manfaat bagi kebutuhan gereja, masyarakat dan perguruan tinggi. Yang hendak disampaikan dari konteks sejarah GMKI adalah pendidikan kader GMKI telah turut menyumbang dan mewarnai berbagai pemikiran demi perkembangan medan pelayanannya. Dengan demikian tampak bahwa pendidikan kader memiliki posisi dan nilai strategis dalam kelanjutan pelayanan GMKI untuk pencapaian visi dan misi organisasi.

1.3. Latar Belakang Teologis

Latar belakang sejarah GMKI telah menjelaskan strategisnya posisi pendidikan kader dalam mewarnai tugas-tugas di gereja, masyarakat, dan perguruan tinggi. Selain aspek kesejarahan GMKI, maka pelaksanaan tugas GMKI sebagai gereja incognito perlu mendapat perhatian serius dalam pendidikan kader GMKI.

Panggilan teologis GMKI adalah untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani sebagai penampakan tugas gereja incognito dalam mewujudkan ekumenisme di medan pelayanannya. Sebagai gereja incognito yang secara fungsional melaksanakan tri tugas gereja, GMKI menyadari bahwa panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani dalam konteks Indonesia yang majemuk tidak mungkin dilakukan sendiri oleh gereja sebagai institusi, apalagi dalam pergumulan dunia perguruan tinggi. Dalam dinamika medan pelayanan yang majemuk dan semakin kompleks ini, orientasi pelayanan harus diarahkan agar tumbuh penghargaan terhadap keberadaan kemajemukan, di samping harus dibangun landasan teologis bagi semua model pelayanan GMKI di medan pelayanannya. Dalam pencapaian visi misinya, GMKI senantiasa menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat dari segala pekerjaan pelayanannya bagi dunia di mana ia berada (cristo centris), karena hanya melalui Yesus Kristus sajalah manusia dapat mengenal Allah yang benar.

Dalam tanggung jawab mewujudkan ekumenisme, maka seluruh tugas dan pekerjaan pelayanan GMKI harus menjadikan semua gereja termasuk masyarakat luas sebagai satu komunitas yang nampak kemajemukannya, dengan demikian gereja terbuka dalam pelayanan umat dan masyarakat dan sebaliknya ada tanggung jawab umat dan masyarakat bagi kelangsungan hidup gereja di tengah-tengah kemajemukan. Sebagai gereja incognito, tugas dan pelayanan GMKI ke depan dalam memandang persoalan medan pelayanan dan kebangsaan harus dilakukan dalam konsep ekumenisme yang lebih transformatif, emansipatif, dan memiliki visi pemberdayaan masyarakat, sehingga Doa Agung Tuhan Yesus dalam Yohanes 17:21 memiliki makna bagi pelayanan GMKI digereja, masyarakat, dan perguruan tinggi.


BAB II PERMASALAHAN

Secara umum, permasalahan yang dihadapi GMKI dikelompokkan dalam dua bagian, pertama: internal organisasi, yakni dinamika yang sementara terjadi dan memerlukan perhatian serius. Kedua: eksternal organisasi, adalah realitas kontekstual GMKI, dimana laju perubahan gereja, masyarakat dan perguruan tinggi menjadi sulit diramalkan.

2.1 Internal Dalam perkembangan organisasi saat ini terdapat beberapa permasalahan yang harus ditangani secara serius. Apabila ditelaah secara serius, maka masalah utama GMKI saat ini adalah makin melemahnya posisi dan peran organisasi. Kondisi ini paling tidak menggambarkan dua hal penting, yakni: pertama: secara internal kondisi ini akan berdampak pada mandeknya aktivitas organisasi, dan kedua: secara eksternal akan menyebabkan lemahnya tanggung jawab sosial dan pelayanan GMKI di medan pelayanannya. Beberapa permasalahan dimaksud antara lain: pertama: kesenjangan dan mandeknya komunikasi antar-struktur dan dengan anggota telah menyebabkan tidak efesien dan efektif manajemen organisasi; kedua: kultur feodalistik yang menyimpan potensi konflik, baik laten maupun manifest dalam organisasi; ketiga: menurunnya tingkat partisipasi anggota baik karena konflik ataupun tingkat kesibukan kampus; dan keempat: makin menurunnya upaya anggota dan pengurus untuk memahami secara baik dan benar nilai-nilai kedirian organisasi. Keempat hal ini paling tidak merupakan permasalahan yang dominan dan sangat mempengaruhi aktivitas organisasi saat ini.

Selain itu, permasalahan lain ialah bentuk organisasi yang berpengaruh pada sistem manajemen organisasi yang telah menyebabkan kemandegan pada keputusan/kebijakan strategis organisasi (melemahnya posisi dan peran organisasi), terlebih pada aktivitas cabang-cabang GMKI. Selain masalah manajemen, sumber daya manusia organisasi yang berkaitan dengan ketrampilan kepemimpinan dan kemampuan akademik dalam mengelola organisasi dan memecahkan masalah medan pelayanan GMKI adalah masalah yang harus ditangani secara serius, karena dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi faktor kepemimpinan dan kemampuan akademik akan digunakan sebagai standar untuk mengukur kehadiran dan partisipasi organisasi di gereja, masyarakat dan perguruan tinggi. Pemetaan terhadap seluruh kondisi ini menggambarkan dinamika organisasi yang tidak seimbang dalam manajemen organisasi, dengan demikian diperlukan keseriusan organisasi ini untuk melakukan langkah-langkah affirmative untuk penyelesaian yang efektif dan efisien.

2.2 Eksternal Perkembangan globalisasi yang mendorong laju percepatan pembangunan secara sadar telah menciptakan perubahan yang besar dalam perkembangan gereja, masyarakat, dan perguruan tinggi. Perkembangan globalisasi yang melahirkan lebih besar peran neo-liberalisme telah mempengaruhi perkembangan berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan gereja, masayarakat, dan perguruan tinggi. Konsekwensi logisnya adalah GMKI akan menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks dan menuntut pola penyelesaian yang relevan.

2.2.1. Gereja

2.2.1.1. Kondisi gereja-gereja Indonesia saat ini menunjukkan dinamika pelayanan yang semakin variatif, artinya untuk menjaga kelangsungan pelayanan, gereja kemudian mengembangkan model-model pelayanan yang baru. Realitas ini dapat memberikan dampak yang positif sekaligus negatif. Dampak positifnya ialah mendorong gereja untuk semakin memahami konteks pelayanan, di mana ada kebutuhan umat dan masyarakat luas yang harus dilayani. Dampak negatifnya ialah dalam pandangan publik, model-model pelayanan baru terkadang di nilai bermakna rangkap sehingga memunculkan sikap-sikap defensif dalam pergaulan dan perjumpaan gereja dengan


komunitas di mana gereja ada dan melakukan tugas bersekutu, bersaksi dan melayani. Apalagi fakta empirik saat ini menunjukkan bahwa masih banyak gereja yang hidup untuk kehidupan di masa depan, sebuah fakta eskatologis yang menjadi sindrom gereja-gereja di Indonesia, di mana sikap ini akan semakin mengisolasi gereja dalam pergaulan dengan publik. Untuk masa-masa mendatang, gereja dan seluruh hakekat pergumulannya harus di dorong untuk mampu memetakan realitas kekiniannya dan merubah paradigma pelayanannya untuk tidak hanya pemberdayaan umat tetapi harus bergeser kepada pemberdayaan masyarakat.

2.2.1.2. Perbedaan pendapat soal peran gereja dalam bidang politik adalah persoalan lain dalam pelayanan gereja. Hingga saat ini beragam pemahaman muncul tentang bagaimana bentuk partisipasi gereja dalam bidang politik. Transisi politik saat ini harus diwaspadai sangat serius oleh gereja, artinya dalam peran profetisnya gereja tidak mungkin hanya diam dalam perubahan tata kelola politik saat ini. Memposisikan diri sebagai independen atau kekuatan penyeimbang atau apapun namanya, gereja harus mampu mendefinisikan dengan baik peran tersebut, maksudnya agar gereja tidak terjebak dan menjadi eksklusif tetapi mampu memposisikan diri dengan baik dan mengarahkan umat serta masyarakat dalam menyikapi perubahan tata kelola politik nasional.

2.2.1.3. Saat ini fundamentalisme muncul sebagai respons dan kritik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dampak globalisasi dan pada sisi lain menjadi musuh pluralisme. Sebagai kritik terhadap globalisais, fundamentalisme adalah perang secara ideologi dan kritik terhadap kehidupan modernitas dan menolak suatu konstruksi sosial yang sekuler. Kebangkitan fundamentalisme agama yang menekankan wahyu sebagai sumber tertinggi dan meninggalkan rasionalitas adalah tantangan dan ancaman bagi gereja-gereja Indonesia. Selain kebangkitan fundamentalisme agama, dunia dan terkhusus gereja saat ini akan berhadapan dengan kebangkitan fundamentalisme pasar yang dikonstruksi secara sistematis dalam pasar bebas yang memegang dogma materialistik sebagai ajaran utama. Dalam konteks pasar bebas ini, gereja akan secara institusi berkompetisi untuk sebuah model pelayanan yang tidak karikatif lagi mengingat materialistik adalah daya tarik yang luar biasa bagi kehidupan umat dan masyarakat luas. Tantangan baru gereja adalah menjadi media untuk filterisasi nilai-nilai baru tersebut dan membangun keadaban umat dan masyarakat untuk mampu berada dalam goncangan neo-liberalisme atau gereja kemudian terjebak dan tidak mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat.

2.2.1.4. Ekumenisme adalah fakta dan tantangan gereja dan kekristenan secara umum untuk masa kini dan mendatang di Indonesia. Tugas gereja-gereja dan kekristenan di Indonesia adalah mencari dimensi yang tepat untuk implementasi tugas dan panggilan gereja dalam semakin kompleksnya tantangan dan hubungan antaragama, gereja dengan negara bahkan hubungan antara gereja dengan lingkungan pelayanannya. Tuntutan mencari dimensi yang tepat atau format baru bagi kehidupan dan pelayanan kekristenan/gereja di Indonesia adalah lebih pada mencari bentuk hubungan gereja dengan sesama rekan sepelayanan dan gereja dengan dunia pelayanannya. Transformasi pemahaman tentang ekumenisme saat ini masih menjadi diskusrus di kalangan elit gereja dan belum menemukan aspek programatik yang lebih bermanfaat dan kontekstual bagi perkembangan pelayanan dan ekumenisme yang lebih emansipatif, transformatif, dan berorientasi pemberdayaan masyarakat luas dan umat.

2.2.2. Masyarakat

Dalam medan pelayanan masyarakat, berbagai permasalahan yang terjadi telah menyebabkan pergeseran pada bidang sosial, budaya, politik, dan juga kesenjangan ekonomi dan lemahnya keteladanan hukum dalam masyarakat. Akar semua permasalahan ini bersumber dari tidak seimbangnya sistem pengelolaan


pemerintahan yang lebih berorientasi kekuasaan dibanding strategi pemberdayaan masyarakat. Secara empirik permasalahan pada medan pelayanan masyarakat, sebagai berikut:

2.2.2.1. Transisi menuju demokrasi adalah diskursus politik pada beberapa tahun terakhir dalam masyarakat Indonesia. Pergantian pemerintahan hingga saat ini paling tidak telah membuka kran demokrasi bagi partisipasi publik yang lebih baik, artinya reformasi telah memberikan angin demokrasi bagi sebuah kehidupan politik kearah yang lebih baik. Dalam beberapa dimensi kehidupan, perubahan tata kelola politik ini paling tidak memperlihatkan bahwa pada dimensi pembangunan sebuah pemandangan ketimpangan yang luas dan sarat dengan masalah sosial dalam bidang ekonomi dan sosial, baik antarindividu, kelompok maupun antarwilayah. Konsep pembangunan yang seharusnya mengintegrasikan seluruh kepentingan, saat ini hanya mengejar peningkatan pendapatan perkapita tanpa mempertimbangkan aspek lain dalam pembangunan. Bahwa peningkatan pendapatan perkapita dapat menyelesaikan kemiskinan adalah satu dari sekian fakta saat ini, karena pada dimensi lain kemiskinan dan ketimpangan tidak hanya masalah ekonomi tetapi sebuah realitas dan masalah sosial. Konsep ini justeru dalam realitasnya menimbulkan masalah-masalah serius dalam pembangunan, antara lain: rendahnya kualitas sumber daya manusia; meningkatnya angka kemiskinan; pengangguran semakin tidak terkontrol; tidak meratanya distribusi pendapatan dan buruknya sistem jaminan sosial kepada masyarakat.

2.2.2.2. Untuk beberapa tahun mendatang perkembangan dan pengaruh globalisasi adalah masalah serius bagi masyarakat Indonesia. Sebagai masyarakat dunia ketiga, maka neo-liberalisme akan sangat mempengaruhi pengelolaan tata pemerintahan dengan berbagai turunannya, termasuk manajemen kebijakan pembangunan Indonesia. Berbagai dampak perkembangan global ini antaralain: masyarakat ekonomi lemah akan tertinggal dan menjadi sangat miskin tanpa pemberdayan dan subsidi; akumulasi modal dan distribusi pendapatan dikelola oleh para pemilik modal; penguasaan pasar modal oleh kekuatan kapital asing; penguasaan arus keuangan dan sumber daya strategis; dan penguasaan alur produksi dan distribusi barang dan jasa. Dampak lainnya adalah kerusakan ekosistem lingkungan hidup; penyakit; meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas pada pusat-pusat perekonomian.

2.2.2.3. Otonomi daerah secara normatif konsepsional diharapkan menjadi salah satu alat yang tepat untuk mewujudkan keadilan daerah secara merata baik dalam dimensi ekonomi, sosial, partisipasi politik maupun penegakan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, evaluasi terhadap otonomi daerah justru menyebabkan munculnya persoalan-persoalan serius di daerah-daerah dan mengganggu efektivitas pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Pada tingkatan masyarakat, terjadi konflik kepentingan karena pengelolaan sumber daya strategis, sementara pada tingkatan elit politik dan birokrasi terjadi konflik kepentingan karena perebutan lahan dan orientasi kekuasaan semata. Beberapa penyebab mendasar persoalan ini antara lain: ketidaksiapan institusi pemerintah daerah untuk merespons dan mengelola berbagai perubahan yang dramatikal di daerah; berbagai regulasi yang tidak akomodatif dan tidak tepat sasaran; belum meratanya penyebaran sumber daya manusia; dan semakin merajalelanya KKN dalam pengelolaan dana otonomi daerah. Hal lain yang perlu dikelola secara baik dalam perkembangan otonomi daerah adalah menguatnya etno-nasionalisme yang telah menghidupkan kearifan dan keunggulan lokal sekaligus menguatkan semangat primordial yang dapat memicu berbagai konflik horisontal dalam masyarakat.

2.2.2.4. Saat ini kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan menjadi sangat tidak efektif. Sebagai pemegang kedaulatan, terlihat bahwa partisipasi masyarakat


dalam mengontrol kebijakan publik baik yang dikelola pemerintah maupun swasta belum dimaksimalkan dan bahkan cenderung diabaikan. Pada bagian lain, penegakan hukum sebagai salah satu syarat mewujudkan demokrasi masih terjebak dalam pusaran kekuasaan dan penguasa. Wibawa hukum dan fungsi hukum justru disalahgunakan oleh para penegak hukum. Reformasi bidang hukum mendapat arus balik, dimana perangkat dan aturan hukum justru diatur oleh kekuasaan, dan hukum menjadi tidak independen terhadap asas yang dianutnya. Munculnya berbagai kasus korupsi dan pelanggaran HAM dalam berbagai konflik berlatarbelakang SARA yang belum terselesaikan telah turut memandulkan penyelenggaran tertib hukum di Indonesia.

2.2.2.5. Disparitas sosial ekonomi antar daerah saat ini telah menyebabkan munculnya berbagai kerawanan sosial yang mungkin berujung pada perjuangan menuntut keadilan. Situasi dan konteks geopolitik Indonesia di masa mendatang akan penuh dengan berbagai konflik kepentingan atas nama kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan semakin luasnya ketimpangan sosial ekonomi dengan meningkatnya angka kemiskinan, menguatnya etno-nasionalisme, dan kebangkitan politik lokal serta munculnya kekuatan-kekuatan pro demokrasi. Keseluruhan persoalan ini pada titik tertentu dapat menyulut persoalan disintegrasi bangsa.

2.2.3. Perguruan Tinggi

2.2.3.1. Perkembangan globalisasi yang dikemas dalam perspektif dinamisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) telah mengarahkan keseriusan perguruan tinggi untuk semakin dekat pusat-pusat penelitian dari kepentingan industri global dan menjadi perpanjangan tangan dari promosi kepentingan iptek bagi kehidupan umat manusia. Implikasi serius kondisi ini adalah perguruan tinggi dapat meninggalkan kenetralannya sebagai lembaga ilmiah yang hidup dengan etika ilmu dan etika profesi. Pergeseran ini akan menyebabkan peran dan posisi perguruan tinggi yang berkaitan dengan tugasnya dalam masyarakat untuk pengembangan intelektual dan membangun masyarakat menjadi berorientasi kepada bisnis iptek industri global. Di masa mendatang kondisi ini semakin mempertegas bahwa pergururan tinggi dan masyarakat akan berada pada kepentingannya masing-masing.

2.2.3.2. Saat ini dan untuk masa mendatang perguruan tinggi akan berada dalam perkembangan demokrasi yang semakin terbuka dengan perkembangan masyarakat sipil yang semakin baik sebagai syarat tumbuhnya demokratisasi. Pada kondisi ini, pertanggungjawaban sosial politik perguruan tinggi untuk menjaga keberlangsungan demokrasi harus dirumuskan secara baik. Perguruan tinggi harus menjadi kekuatan penyeimbang dalam menjaga suasana transisi demokrasi Indonesia saat ini, disamping harus independen sebagai dengan moral dan intelektual force-nya.

2.2.3.3. Kenaikan biaya pendidikan yang sangat tinggi telah menyebabkan pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan tinggi. Dengan semakin besar angka kemiskinan masyarakat Indonesia saat ini, dapat dipastikan telah menutup kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi. Pada masa mendatang dapat dipastikan bahwa hanya sebagian kecil saja masyarakat Indonesia yang memiliki akses untuk belajar di perguruan tinggi. Pada sisi lain sebagai komunitas ilmiah yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka perguruan tinggi harus mampu memperlihatkan akuntabilitas mutu pendidikan terhadap perkembangan masyarakat, artinya kenaikan biaya penyelenggaraan pendidikan harus di imbangi dengan akuntabilitas pertanggungjawaban mutu pendidikan tinggi itu sendiri.

2.2.3.4. Semakin banyaknya regulasi dalam bidang pendidikan saat ini belum mencerminkan keinginan yang kuat untuk pengembangan mutu pendidikan tinggi


di Indonesia, justru ditemukan bahwa ada regulasi yang tidak memiliki filosofis pengembangan pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan pendidikan tinggi mengalami politisasi karena campur tangan birokrasi. Di samping itu, peningkatan anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20% dalam undang-undang belum sepenuhnya dijalankan oleh pihak pemerintah.


BAB III

PROFIL KADER

Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam visi misi organisasi dan kondisi organisasi baik internal maupun eksternal, maka Profil Kader yang diharapkan dibentuk oleh pendidikan kader GMKI adalah kader yang memiliki spiritualitas tinggi; kader yang memiliki integritas tinggi; dan kader yang memiliki profesionalitas tinggi.

BAB IV PRINSIP DAN TUJUAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh Pendidikan Kader GMKI

di masa depan, maka disusunlah prinsip dan tujuan pendidikan kader sebagai berikut:

4.1. Prinsip

Prinsip-prinsip pendidikan kader adalah pokok-pokok yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan kader dan dituangkan secara eksplisit dan implisit dalam materi, metode, dan teknis implementasi program.

4.1.1. Kreativitas

Pendidikan Kader GMKI harus menjadikan kader kreatif untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian kurikulum harus bersifat dinamis dan fleksibel untuk tanggap dan dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan situasi sekitar. Sementara metode belajar harus andragogi-partisipatif dengan membangun iklim dialog yang partisipatif.

4.1.2. Retrainabilitas

Pendidikan Kader GMKI adalah complementary study yang menambahkan perihal tertentu pada pendidikan sekolah. Dengan demikian, prinsip retrainabilitas dalam pendidikan kader dimaksudkan sebagai proses untuk senantiasa melakukan pengayaan dengan melatih ulang, menambah, dan menyempurnakan apa yang telah didapatkan dalam pendidikan kader GMKI.

4.1.3. Kritis

Pendidikan Kader GMKI harus membentuk kader untuk memiliki sikap kritis.

4.1.4. Positif

Pendidikan kader GMKI harus mampu mengembangkan sikap-sikap positif kader. Sikap positif penting untuk membangun obyektivitas kader dalam melihat berbagai perkembangan pemikiran dan pandangan di lingkungan sekitarnya.

4.1.5. Realistis

Sikap realistis merupakan sikap yang penuh pertimbangan untuk melihat kekurangan dan kelebihan dalam sebuah pandangan atau sikap. Dengan demikian, diharapkan kader dapat mengetahui pemikiran alternatif untuk mencapai sesuatu yang ideal.

4.1.6. Perilaku Etis

Pendidikan Kader GMKI harus menumbuhkan dan mengembangkan kemampun menumbuhkan perilaku etis. Sikap-sikap etis yang hendak dikembangkan mencakup kebenaran, ketulusan, kejujuran, dan belas kasihan. Dengan perilaku


etis, diharapkan kader mampu mewujudkan nilai-nilai kedamaian, kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan dengan sesama.

4.2. Tujuan

Tujuan Pendidikan Kader GMKI harus diturunkan dan merupakan penjabaran operasional dari Visi, Misi, dan Usaha GMKI. Tujuan Pendidikan Kader GMKI diarahkan untuk mencapai profil kader yang ditetapkan, dengan demikian tujuan Pendidikan Kader adalah membentuk kader yang: a) mampu melaksanakan nilai-nilai Kristen (Spiritualitas); b) mampu menerapkan kehidupan yang bertanggung jawab (Integritas); dan c) mampu menguasai serta mengembangkan ilmu dan ketrampilan (Profesionalitas).


BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPERASIONAL

5.1 Strategi

Pendidikan kader GMKI adalah complementary study yang akan berperan sebagai pelengkap dinamis kepada pendidikan tinggi. Dengan demikian, strategi pendidikan kader adalah sebagai berikut:

5.1.1. Strategi yang menyangkut teknis pelaksanaan dengan melihat keunggulan komparatif

dan keunikan wilayah. Mengenai strategi ini, pendidikan kader harus fleksibel untuk

mengakomodasi dan mengadaptasi berbagai keunikan wilayah atau kearifan lokal

sebagai keunggulan komparatif dalam muatan pendidikan kader.

5.1.2. Strategi yang menyangkut muatan, yaitu strategi yang memberi tekanan pada

pengembangan spiritualitas, penguatan ketrampilan organisasi, manajemen dan

kemampuan akademik serta potensi dinamik. Dengan strategi ini, kader GMKI

diharapkan memiliki kompetensi spiritualitas dan memiliki ketrampilan untuk

mengelola organisasi serta memiliki kemampuan akademik. Pengembangan potensi

akademik dimaksudkan agar kader-kader GMKI bertanggung jawab mengantisipasi dan

memecahkan berbagai persoalan di seputar medan pelayanan.

5.1.3. Strategi yang menyangkut pendekatan, yakni pendekatan andragogi-partisipatif dan

integralistik. Berkaitan dengan strategi ini, pelaksanaan pendidikan kader GMKI akan

dikelola sebagai proses belajar orang dewasa yang memberikan kesempatan yang sama

bagi anggota GMKI untuk ikut dalam proses pendidikan kader dan strategi ini akan

menempatkan kader sebagai subyek belajar. Pada sisi lain, pendekatan integralistik

dimaksudkan bahwa segala aspek pendidikan dan jenjang pendidikan disusun sedemikian rupa, dengan tidak mengutamakan pokok yang satu dengan yang lain

tetapi menampakkan saling keterkaitan dan terintegrasi sebagai satu kesatuan utuh

proses pendidikan kader GMKI.

5.2 Kebijakan Operasional

5.2.1 Kurikulum

Kurikulum merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam aktivitas Pendidikan Kader GMKI, kurikulum pendidikan kader mengandung tiga aspek (dimensi): kognitif (pengetahuan), psikomotorik (ketrampilan), dan afektif (sikap). Dimensi kognitif dalam pendidikan kader ini adalah pemberian pengetahuan untuk mengenali organisasi yang dimasukinya dan pemberian kemampuan untuk peningkatan prestasi studi. Dimensi psikomotorik dalam pendidikan kader adalah pemberian pengetahuan dan ketrampilan untuk membangun relasi secara internal dan eksternal dan bagaimana mengelola organisasi. Dimensi afektif mengacu pada pemberian pengetahuan dan keteladanan untuk mampu mengembangkan sikap dan perilaku etis dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan bernegara.

Struktur pelaksanaan kurikulum diimplementasikan secara berjenjang pada tiga

level dengan standar kompetensi masing-masing. 1. Standar kompetensi Level I adalah kader yang mampu berpikir metodologis,

belajar efektif, dan menerapkan kehidupan yang melayani, disiplin, dan rajin. 2. Standar kompetensi Level II adalah kader yang mampu memimpin, bersikap

jujur, dan menerapkan kehidupan yang bersaksi.

3. Standar kompetensi Level III adalah kader yang memiliki keterampilan

manajerial dan pemecahan masalah, setia dan berkomitmen tinggi serta aktif

membangun persekutuan.

Secara sederhana, hubungan antara strategi, kurikulum, dan profil kader yang harus


dihasilkan oleh Pendidikan Kader GMKI, dapat digambarkan sebagai berikut:

5.2.2 Pengorganisasian

Kebijakan pengorganisasian kegiatan pendidikan kader berkaitan secara langsung dengan implementasi pendidikan kader GMKI. Pelaksanaan pendidikan kader dilakukan dengan memperhitungkan keunggulan komparatif atau keunikan wilayah. Dengan demikian, diharapkan Pendidikan Kader GMKI dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan organisasi dan kader serta mendorong upaya implementasi pendidikan kader lebih efektif.

Ini akan membuka ruang fleksibitas bagi BPC-BPC GMKI untuk lebih kreatif memikirkan materi/program dan pola pelaksanaan pendidikan kader, artinya perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi akan ditangani oleh BPC-BPC GMKI, sementara tugas pengkoordinasi akan dilakukan oleh PP GMKI. Tetapi, agar tujuan pendidikan kader tercapai, maka materi-materi dasar yang akan disampaikan di cabang-cabang harus sama. Dalam jangka panjang diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong terbentuknya kearifan lokal cabang-cabang GMKI dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Seperti telah disampaikan bahwa untuk mendukung kebijakan pengorganisasian ini, maka pola-pola pembinaan yang digunakan dalam pendidikan kader ini harus dapat mempertimbangkan kondisi organisasi. Bisa digunakan kelompok diskursus yang berbasis disiplin keilmuan atau interdisipliner dalam fokus grup diskusi. Selain itu untuk memaksimalkan proses Pendidikan Kader GMKI, pentingnya kiranya GMKI memikirkan membangun jaringan kerjasama dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga pendidikan kristen untuk menunjang dan menopang pendidikan kader GMKI secara keseluruhan.

1. Kemampuan

kognitif

2. Kemampuan

psikomotorik

3. Kemampuan afektif

Kurikulum

1. Kader GMKI yang

memiliki Spiritualitas tinggi

2. Kader GMKI yang

Memiliki Integritas tinggi

3. Kader GMKI yang

memiliki Profesionalitas

tinggi

Profil Kader

S t r a t e g i

Pembinaan anggota GMKI

dalam kelompok diskursus

kecil berbasis disiplin

keilmuan dan dalam fokus

grup diskusi interdisipliner

yang berbasis di cabang-

cabang


BAB VI

KURIKULUM PDSPK Level I: Standar Kompetensi: Kader yang mampu berpikir metodologis, belajar efektif, dan menerapkan kehidupan yang melayani, disiplin, dan rajin.

No KOMPETENSI DASAR PENGALAMAN BELAJAR POKOK BAHASAN WAKTU Alokasi

T P L

1 Mampu berpikir metodologis

Memahami materi berpikir metodologis Latihan, studi kasus

1. Identifikasi masalah 2. Perumusan masalah 3. Hipotesis 4. Metodologis 5. Penarikan Kesimpulan dan generalisasi

2 Mampu belajar efektif Latihan mencatat, membaca, mendengar, berbicara, menulis

1. Teknik mencatat 2. Teknik membaca 3. Teknik mendengar 4. Teknik berbicara 5. Teknik menulis

3 Memahami dan Mendemonstrasikan kehidupan yang melayani berdasarkan iman Kristen

Simulasi, eksposure masalah sosial, studi kasus, aksi sosial.

1. Identifikasi masalah sosial 2. Alternatif pemecahan masalah sosial 3. Disain rencana aksi 4. Aksi sosial 5. Refleksi

4 Mampu mempraktekkan kehidupan yang disiplin dan rajin

Latihan menyusun visi dan misi pribadi, membuat perencanaan aktivitas pribadi, menetapkan prioritas.

1. Teknik merumuskan visi dan misi pribadi 2. Teknik merencanakan aktivitas pribadi dalam

batasan waktu 3. Teknik menetapkan prioritas


Level II: Standar Kompetensi: Kader yang mampu memimpin, bersikap jujur, dan menerapkan kehidupan yang bersaksi


T P L

1. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar Kepemimpinan

Memahami dan berlatih melalui studi kasus untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan.

1. Konsep-konsep kepemimpinan a. Pengertian b. Jenis-jenis c. Sumber-sumber d. Nilai-nilai

2. Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan 3. Gaya-gaya/tipe kepemimpinan 4. Teknik pengambilan keputusan

2 Memahami dan Mendemonstrasikan kehidupan yang bersaksi berdasarkan iman Kristen

Studi kasus, latihan mengkontekstualisasikan iman Kristen.

1. Konsep kesaksian 2. Metode bersaksi 3. Pemahaman konteks 4. Metode kontekstualisasi nilai 5. Teknik mengklarifikasi nilai 6. Refleksi

3 Mampu menerapkan kehidupan yang jujur

Studi kasus dan simulasi 1. Etika organisasi 2. Konsep integritas


Level III: Standar Kompetensi: Kader yang memiliki ketrampilan manajerial dan pemecahan masalah, setia dan berkomitmen tinggi serta aktif membangun persekutuan.


T P L

1 Memahami dan menerapkan ketrampilan manajerial

Mengkaji, Simulasi, studi kasus. 1. Teori organisasi 2. Konsep dasar manajemen 3. Fungsi-fungsi manajemen 4. Strategi managemen 5. Managemen konflik

2 Memahami dan Mendemonstrasikan kehidupan persekutuan Kristen dalam konteks Indonesia dan global

Mengkaji dan mempraktekkan kehidupan persekutuan

1. Kebangsaan Indonesia sebagai suatu persekutuan

2. Persekutuan dalam perspektif kemanusiaan, perdamaian dan keutuhan ciptaan

3. Model-model persekutuan (termasuk ekumenisme kristen dan umat manusia)

4. Metode bersekutu

3 Mampu menerapkan kehidupan yang berkomitmen tinggi

Mengkaji, studi kasus 1. Konsep komitmen dalam organisasi GMKI 2. Konsep komitmen bergereja 3. Konsep komitmen dalam kehidupan

berbangsa 4. Ancaman terhadap kehidupan berkomitmen


Catatan kurikulum:

1. Pokok bahasan yang dirumuskan dalam kurikulum dimaksudkan sebagai contoh. Berdasarkan kebutuhan cabang dan kebutuhan anggota dalam proses pendidikan kader dicabang maka pokok bahasan dapat dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap bertujuan mencapai kompetensi dasar yang telah dirumuskan;

2. Untuk mendekatkan metode deduktif dengan realitas organisasi yang lebih induktif, maka kurikulum pendidikan kader GMKI 2006 memberikan ruang untuk membicarakan berbagai kebutuhan yang aktual kontekstual. Berkaitan dengan berbagai kebutuhan aktual kontekstual dimaksud, maka dapat dibicarakan dalam kompetensi dasar mampu berpikir metodologis pada kurikulum pendidikan kader level I. Kebutuhan aktual kontekstual dimaksud antara lain: 1. Hak asasi manusia. 2. Otonomi daerah. 3. Pilkada. 4. Studi lingkungan hidup. 5. Studi demokrasi dan civil society. 6. Studi perbatasan wilayah. 7. Studi neoliberalisme/globalisasi. 8. Konflik sosial kemasyarakatan. 9. Sistem pendidikan. 10. dsbnya.

3. Waktu belajar disusun sesuai dengan indikator, pokok bahasan, metode, dan media;

4. Waktu belajar diatur dan disusun oleh pelaksana dan fasilitator pendidikan kader;

5. Waktu belajar untuk satu topik materi dapat diatur dalam beberapa kali pertemuan yang disesuaikan materi dan kebutuhan organisasi;

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Pendidikan kader, bagi organisasi seperti GMKI, merupakan hal pokok dan urat nadi untuk menopang keberadaannya. Dengan melakukan aktivitas pendidikan kader, diharapkan GMKI mampu mengemban Misi dalam upaya pencapaian Visi GMKI di ketiga medan pelayanannya, yang senantiasa bergerak secara dinamis.


Skema Penyusunan PDSPK GMKI 2006

V i s i Permasalahan Organisasi

M i s i

1. Nilai Spiritualitas

2. Nilai Integritas 3. Nilai Profesionalitas

Profil Kader

Spiritualitas Integritas Profesionalitas

Bersaksi

Bersekutu

Melayani

Jujur

Setia/komitmen

Disiplin Rajin

Kepemimpinan

Manajerial

Berpikir metodologis

Belajar efektif

Nilai-nilai ini dikelompokkan dan dirumuskan menjadi

Standar Kompetensi yang harus dimiliki oleh Kader

GMKI pada masing-masing level

Pada Standar Kompetensi pada

Level I:

Mampu berpikir metodologis

Belajar efektif

Menerapkan kehidupan yang melayani

Disiplin dan rajin

Pada Standar Kompetensi

pada Level II:

Mampu memimpin

Bersikap jujur

Menerapkan kehidupan yang bersaksi

Pada Standar

Kompetensi pada Level III:

Memiliki ketrampilan manajerial

Setia dan berkomitmen tinggi

Aktif membangun persekutuan


PETUNJUK PELAKSANAAN

POLA DASAR SISTEM PENDIDIKAN KADER GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA 2006

1. UMUM

Petunjuk pelaksanaan (juklak) kurikulum PDSPK GMKI 2006 adalah pedoman umum yang diperuntukkan bagi penanggungjawab dan pelaksana pendidikan kader GMKI.

A. Latar Belakang PDSPK GMKI

1. Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader GMKI merupakan strategi pendidikan kader GMKI yang disusun secara sistematis, terencana, dan integralistik agar pendidikan kader GMKI dapat berjalan secara utuh, menyeluruh dan terpadu dalam kepentingan kaderisasi dan memberi jawaban terhadap dinamika dan persoalan medan pelayanan yang semakin kompleks;

2. Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader GMKI disusun untuk menghasilkan pemimpin dan pelayanan dengan profil kader yang memiliki spiritualitas, integritas, dan profesionalitas;

3. Perumusan Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader GMKI ini mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam kehidupan organisasi yang meliputi: a. Visi misi GMKI b. Permasalahan dan dinamika internal organisasi c. Kecenderungan kondisi eksternal d. Nilai-nilai GMKI e. Aspek teologi sebagai dasar panggilan dan pelayanan GMKI

4. Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader GMKI adalah produk ketiga dalam sistem pendidikan kader GMKI, yang merupakan kelanjutan pola pendidikan kader sebelumnya, yakni pola pendidikan kader 1981-1991 dan PDSPK GMKI 1992-2002

5. Berkaitan dengan limit waktu implementasi PDSPK, maka kurikulum PDSPK GMKI mengandung prinsip fleksibilitas dan adaptif terhadap perubahan medan pelayanan, dengan demikian kurikulum PDSPK tetap terbuka untuk terus melakukan adaptasi.

6. Strategi yang dikembangkan dalam kurikulum PDSPK GMKI ini antaralain: a. Strategi yang menyangkut teknis pelaksanaan dengan melihat keunggulan

komparatif dan keunggulan wilayah; b. Strategi yang menyangkut muatan, yaitu strategi yang memberi tekannan pada

pengembangan spiritualitas, penguatan ketrampilan organisasi, manajemen dan kemampuan akademik serta potensi dinamik;

c. Strategi yang menyangkut pendekatan, yaitu pendekatan andragogi partisipatif dan integralistik.

B. Struktur PDSPK GMKI

1. Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader GMKI 2006 disusun dalam satu kesatuan yang terintegrasi dan berjenjang yaitu: level I, level II, dan level III;

2. Sebagai satu kesatuan yang terintegrasi artinya ketiga level ini tidak dapat dilepaspisahkan dan merupakan satu kesinambungan proses;

3. Berjenjang dimaksudkan adalah sebuah proses yang sistematis dan terencana untuk pencapaian output yang baik;

4. Pada level I standar kompetensi yang ingin dibentuk adalah kader yang mampu

berpikir metodologis, belajar efektif, menerapkan kehidupan yang melayani, dan


disiplin dan rajin. Maka kompetensi dasar yang diberikan adalah: berpikir metodologis; belajar efektif; kehidupan yang melayani; dan kehidupan yang disiplin dan rajin;

5. Pada level II standar kompetensi yang ingin dibentuk adalah kader yang mampu memimpin, bersikap jujur, dan menerapkan kehidupan yang bersaksi. Maka kompetensi dasar yang diberikan adalah: prinsip-prinsip dasar kepemimpinan; kehidupan yang bersaksi berdasarkan iman kristen; dan kahidupan yang jujur;

6. Pada level III standar kompetensi yang ingin dibentuk adalah kader yang memiliki ketrampilan manajerial dan pemecahan masalah, setia dan berkomitmen tinggi serta aktif membangun persekutuan. Maka kompetensi dasar yang diberikan adalah: ketrampilan manajerial; kehidupan dan persekutuan kristen dalam konteks Indonesia dan global; dan kehidupan yang berkomitmen tinggi;

2. INDIKATOR KOMPETENSI

A. Untuk dapat mengukur keberhasilan proses belajar dalam pendidikan kader maka fasilitator harus dapat merumuskan dan mengembangkan indikator kompetensi;

B. Indikator kompetensi yang dirumuskan harus mengandung tiga ketentuan, yakni: 1) harus dapat diukur; 2) harus dapat diobservasi; dan 3) harus kontekstual.

3. METODE

A. Untuk memaksimalkan proses pendidikan kader GMKI, maka metode yang dikembangkan harus disesuaikan dengan indikator dan pengalaman belajar.

B. Untuk menjawab kebutuhan belajar, maka metode diatur dan dikembangkan oleh fasilitator.

4. MEDIA

A. Untuk memaksimalkan proses pendidikan kader GMKI, maka media yang dikembangkan harus sesuai dengan indikator, metode, dan pengalaman belajar.

B. Pemilihan dan pengembangan media belajar dilakukan oleh fasilitator.

5. WAKTU

A. Waktu belajar disusun sesuai dengan indikator, pokok bahasan, metode, dan media. B. Waktu belajar untuk satu topik materi diatur dan disusun oleh pelaksana dan fasilitator

pendidikan kader GMKI. C. Waktu belajar untuk satu topik materi dapat diatur dalam beberapa kali pertemuan yang

disesuaikan dengan muatan materi dan kebutuhan organisasi.

6. EVALUASI

A. Penyusunan perangkat evaluasi harus sesuai dengan indikator dan mencakup semua kompetensi dasar untuk pencapaian standar kompetensi.

B. Apabila semua standar kompetensi tercapai berarti tujuan tercapai. C. Minimum 90% peserta mencapai hasil evaluasi minimal 70% dari skala 0-100% (kondisi ini

bisa disesuaikan dengan tingkat dinamika cabang) D. Untuk upaya perbaikan hasil evaluasi belajar pendidikan kader, maka dapat dilakukan

pengayaan dan remidiasi.

7. PENGORGANISASIAN A. Penanggungjawab dan Pelaksana Pendidikan Kader GMKI

1. Penanggungjawab pendidikan kader GMKI adalah Pengurus Pusat GMKI.


2. Pelaksana pendidikan kader GMKI level I, level II, dan level III adalah Badan Pengurus Cabang GMKI.

3. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kader dapat bekerjasama dengan Yayasan Bina Darma Salatiga.

4. Selain itu dalam kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan pendidikan kader GMKI, maka BPC GMKI dapat membangun kerjasama dengan Gereja dan Lembaga-lembaga pelayanan Gerejawi yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia.

B. Syarat Rekruitmen/Ketentuan Peserta Pendidikan Kader GMKI

1. Anggota GMKI sesuai dengan ketentuan AD/ART GMKI. 2. Bersedia mengikuti seluruh proses pendidikan kader GMKI pada setiap level. 3. Sebagai pelaksana pendidikan kader GMKI, maka BPC GMKI harus menetapkan syarat-

syarat rekruitmen peserta yang disesuaikan dengan kondisi cabang dan kebutuhan pendidikan kader GMKI itu sendiri. Terutama berkaitan dengan syarat-syarat khusus.

C. Kewenangan Sertifikasi

1. Peserta pendidikan kader GMKI yang telah mengikuti pendidikan kader GMKI level I, level II, dan level III berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidikan kader GMKI.

2. Sebagai penanggungjawab pendidikan kader GMKI, maka Pengurus Pusat GMKI memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikat pendidikan kader kepada kader yang telah mengikuti pendidikan kader pada setiap level.

3. Sertifikat pendidikan kader GMKI berlaku secara nasional, maksudnya adalah: Apabila ada kader lulusan pendidikan kader GMKI level I dan atau level II yang meninggalkan cabang asal dengan alasan yang jelas dan memiliki keterangan organisasi maka yang bersangkutan dapat mengikuti pendidikan kader GMKI level II dan atau level III dimana kader tersebut berdomisili dengan menunjukkan sertifikat pendidikan kader GMKI.

D. Kualifikasi Fasilitator

Mengingat aspek fleksibilitas dan strategi yang dikembangkan dalam PDSPK GMKI 2006, maka fasilitator yang dibutuhkan adalah: 1. Diutamakan adalah senior members/friends GMKI dengan kualifikasi yang ditetapkan

oleh pelaksana pendidikan kader GMKI. 2. Memahami dan mampu menerapkan kurikulum pendidikan kader GMKI pada masing-

masing level. 3. Menguasai materi yang dimaksudkan dalam kurikulum pendidikan kader pada masing-

masing level. 4. Menguasai materi aktual yang dikembangkan sesuai dengan keunggulan dan

kebutuhan cabang. 5. Mampu mengembangkan media dan metode yang relevan dengan materi dan

tuntutan kurikulum maupun materi yang dikembangkan sesuai dengan keunggulan dan kebutuhan cabang.

6. Memiliki sertifikat fasilitator dari Pengurus Pusat GMKI. 7. Memiliki komitmen terhadap pengembangan GMKI.

E. Pengembangan Sistem Data Base Kader, Fasilitator, dan Materi (Management Pooling

Of Resources) 1. Pengembangan sistem data base dimaksudkan adalah pengelolaan semua hal yang

berkaitan dengan kader, fasilitator, dan materi pendidikan kader GMKI.


2. Pengembangan sistem data base kader dimaksudkan adalah identifikasi, verifikasi, dan pengelolaan data/output pendidikan kader GMKI pada masing-masing level.

3. Identifikasi, verifikasi, dan pengelolaan data base kader dimaksudkan untuk mengetahui jumlah kader yang telah mengikuti dan lulus sesuai standar evaluasi kelulusan pada masing-masing level di seluruh cabang GMKI.

4. Pengembangan sistem data base fasilitator dimaksudkan adalah identifikasi, verifikasi, dan pengelolaan data fasilitator pada masing-masing level pendidikan kader GMKI.

5. Identifikasi, verifikasi dan pengelolaan data base fasilitator adalah untuk mengetahui jumlah fasilitator pada masing-masing di masing-masing cabang GMKI.

6. Pengembangan sistem data base materi adalah identifikasi, verifikasi dan pengelolaan data materi pendidikan kader GMKI yang diberikan pada masing-masing level pendidikan kader GMKI.

8. Posisi Masa Perkenalan terhadap PDSPK GMKI

A. Sebagai organisasi kader, maka perekrutan/penerimaan anggota yang saat ini dilakukan lewat masa perkenalan anggota tetap diperlukan oleh GMKI.

B. Dalam Pola Pengkaderan 1981-1991, masa perkenalan anggota adalah jenjang pengkaderan yang utuh terintegrasi dalam pola pengkaderan GMKI, dengan demikian maka secara otomatis seorang mahasiswa ketika menjadi anggota GMKI langsung mengikuti proses pendidikan kader GMKI.

C. Dalam PDSPK GMKI 1992-2002, masa perkenalan anggota merupakan media penerimaan an sich dan terpisah dari kurikulum PDSPK GMKI.

D. Dalam PDSPK GMKI 2006, masa perkenalan anggota adalah media pengenalan organisasi dan penerimaan anggota an sich dan terpisah dari kurikulum PDSPK GMKI. Hal ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, antaralain: 1. Peserta pendidikan kader GMKI adalah anggota GMKI sesuai ketentuan AD/ART GMKI. 2. Pendidikan kader GMKI adalah proses panjang yang strategis untuk membentuk profil

kader. Dengan demikian sebelum memasuki ‘ranah kaderisasi’, anggota harus memperoleh pengetahuan dasar dan memahami seperti apa organisasi yang dimasukinya dengan segala dinamikanya.

3. Berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang organisasi dan segala dinamikanya, maka materi-materi yang harus diberikan dalam masa perkenalan anggota, antaralain: Pemahaman sejarah GMKI; Pemahaman AD/ART GMKI; Pemahaman Visi misi GMKI; Pemahaman Tema sub tema; Pemahamana Tri Panji; Pemahaman motto dan panca kegiatan GMKI.

4. Untuk menjaga kesatuan pemahaman terhadap organisasi dengan segala dinamikanya, maka seluruh materi masa perkenalan anggota akan disiapkan oleh Pengurus Pusat GMKI.


PEDOMAN DAN CONTOH PENURUNAN INDIKATOR

PADA KURIKULUM PDSPK GMKI

1. Rasional PP GMKI telah melakukan serangkaian kegiatan yang salah satunya menghasilkan Kurikulum

PDSPK 2006. Kurikulum PDSPK 2006 menggunakan kompetensi sebagai dasar dalam pendekatannya. Kurikulum seperti ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi, pengaturan tentang hasil yang harus dicapai peserta pelatihan, penilaian, dan kegiatan pelatihan yang harus dilakukan. Yang dimaksud dengan kompetensi dalam kurikulum ini adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dari peserta pelatihan sebagai akibat dari adanya kegiatan belajar.

Kurikulum ini bermaksud mencapai tujuan berupa peserta yang mampu melaksanakan nilai-nilai Kristen (spiritualitas); mampu menerapkan kehidupan yang bertanggung jawab (integritas); dan mampu menguasai serta mengembangkan ilmu dan keterampilan (profesionalisme). Visi dan misi GMKI serta hasil dari analisis terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi GMKI, merupakan rujukan utama untuk menentukan tujuan ini. Secara khusus, tujuan ini dijabarkan menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada pada masing-masing level (level I. level II, dan level III).

Melaui kurikulum PDSPK 2006, peserta pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep, pengembangan pola pikir, dan sejumlah keterampilan proses, serta memberi petunjuk kepada pelatih dalam menyiapkan pembelajaran dan menentukan standar tingkat keberhasilan peserta pelatihan.

Rancangan kurikulum seperti ini menghendaki agar pelatih dapat menyajikan pelatihan berdasarkan pengalaman belajar yang sejalan dengan visi dan misi PP GMKI dan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing cabang GMKI maupun tantangan-tantangan secara nasional bahkan tantangan global. Konsekuensi dari hal ini adalah pelatih mengerti apa yang harus dilatih, apa yang harus dilakukan peserta sebagai hasil belajar dalam pelatihan.

Kurikulum PDSPK 2006 memberikan kebebasan pada pelaksana untuk menentukan indikator keberhasilan dari masing-masing pelatihan. Oleh karena itu pelaksana bebas pula mengembangkan materi pelatihan sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan masing-masing cabang dengan berpedoman pada kompetensi yang ada pada kurikulum. Masalahnya di sini adalah “bagaimanakah cara mengembangkan indikator pelatihan dan bagaimana pula cara mengembangkan materi pelatihan” yang akan disajikan kepada peserta pelatihan? Untuk menjawab hal ini perlu diketahui lebih dahulu apa yang dimaksud dengan indikator pelatihan.

2. Indikator Pelatihan Indikator pelatihan dikembangkan dari kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum

PDSPK 2006. Indikator adalah karakteristik, ciri-ciri perbuatan, atau respons dari peserta pelatihan. Dengan kata lain indikator pelatihan adalah pernyataan tentang perbuatan tertentu yang dapat dilakukan atau sesuatu yang dihasilkan peserta pelatihan (pelajar) setelah menyelesaikan satu pelatihan/tugas belajar tertentu. Dengan begitu indikator harus dinyatakan dalam hasil belajar peserta pelatihan bukan proses belajar.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah pelatih mengetahui bahwa peserta pelatihan telah menguasai kompetensi dasar yang dituntut oleh kurikulum? Untuk mengetahui hal ini pelatih dapat mengoperasionalkan kompetensi yang ada dalam Kompetensi Dasar yang masih berupa kata kerja abstrak menjadi kata kerja yang lebih operasional. Atau dengan kata lain indikator pelatihan dirumuskan menggunakan kata kerja yang operasional, yang hasilnya dapat diamati dan dapat diukur. Kata kerja yang digunakan pada indikator misalnya: menghitung, mengidentifikasi, menafsirkan, membandingkan, membedakan, menerapkan, menganalisis, merangkum, menyimpulkan, merancang, dan sebagainya.


Selain itu indikator menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan (pelajar) bukan pelatih, atau program pelatihan sehingga dinamakan performance objectives (behavioural objectives). Juga tidak memakai kata kerja yang konseptual seperti pada Kompetensi Dasar dan Standar Kompetensi. Dasar penentuan indikator adalah satuan tugas belajar/pelatihan yang harus diselesaikan (modul, pokok bahasan, paket dan sebagainya) dan bukan atas dasar waktu yang diperlukan. 3. Manfaat Indikator Pelatihan Berdasarkan pada pengertian indikator di atas maka dapat dikatakan bahwa manfaat dari penentuan indikator dalam menjalankan kurikulum ini adalah menjelaskan tentang “hasil” yang diinginkan dari peserta pelatihan. Dengan diketahuinya hasil yang akan dikuasai peserta, pelatih mempunyai pedoman untuk memilih “materi” pembelajaran, urutan penyajian, dan waktu yang diperlukan untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Indikator dapat pula mengarahkan pelatih dalam memilih “metode” atau “strategi” penyampaian yang lebih sesuai. Manfaat lain dalam penentuan indikator pelatihan adalah membantu pelatih untuk mengetahui kriteria dalam menilai hasil belajar melalui penyusunan alat evaluasi. Dengan demikian indikator dapat menjadi dasar untuk menilai mutu dan efisiensi pelatihan yang diberikan kepada peserta.

4. Komponen Indikator dalam Pelatihan Dalam sebuah indikator terdapat tiga komponen utama yang harus ada. Ketiga komponen

tersebut mencakup perbuatan yang menunjukkan kompetensi yang akan dan telah dikuasai oleh peserta pelatihan, kondisi yang menyebabkan peserta dapat melakukan perbuatannya, dan kriteria untuk mengetahui taraf kecermatan dalam melaksanakan perbuatan peserta.

Yang dimaksud dengan perbuatan adalah hal atau hal-hal yang dilakukan peserta atau apa yang dihasilkan peserta sebagai akibat dari keikut-sertaannya dalam proses pelatihan. Kondisi yaitu alat apa yang dapat digunakan, materi yang disediakan oleh pelatih, dalam situasi ini “perbuatan” dari peserta dapat dilakukan atau persyaratan lain yang harus dipenuhi. Kriteria adalah taraf kecermatan yang dituntut, seperti berapa jumlah kesalahan yang diperbolehkan dan waktu minimal yang diperlukan untuk melaksanakan “perbuatan” tersebut.

5. Contoh Perumusan Indikator Berikut ini dikemukakan beberapa contoh merumuskan indikator dalam pelatihan. a. Peserta pelatihan dapat merumuskan masalah organisasi yang dihadapi oleh Cabang

GMKI, bila diberi deskripsi tentang keadaan organisasi Cabang GMKI. b. Peserta dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan organisasi

cabang GMKI di daerah. c. Peserta dapat menyebutkan kelima sila Pancasila dengan urutan yang tepat. d. Peserta dapat menganalisis sebab-sebab jatuhnya Suharto e. Peserta dapat membuat langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi oleh cabang

dalam pembinaan anggota baru. f. Peserta dapat mengorganisasikan para anggota baru GMKI untuk mengikuti Program

Pengenalan Anggota Baru.

g. Peserta pelatihan dapat mengadakan penelitian lapangan dan membuat laporan penelitian dalam waktu empat bulan.

h. Peserta dapat merumuskan hipotesis kerja dalam penelitian X. i. Peserta dapat merubah hipotesis kerja menjadi hipotesis statistik. j. Dengan data yang telah terkumpul peserta dapat melakukan perhitungan pengujian

hipotesis dan menarik kesimpulannya.


k. Peserta dapat membuat catatan perkuliahan dengan menggunakan metode Cornell. l. Peserta dapat mencatat inti sari perkuliahan dengan menggunakan peta konsep.

Kegiatan peserta materi

Contoh indikator nomor a, terdapat kata kerja operasional merumuskan, dengan kondisi yang

ditentukan berupa kasus organisasi Cabang GMKI tertentu yang hendak dianalisis. Taraf kecermatannya berupa ketepatan merumuskannya. Taraf kecermatan ini tidak harus dinyatakan tetapi harus selalu diketahui oleh pelatih agar dapat mengevaluasi peserta.

Contoh yang ke-l, kegiatan mencatat merupakan kompetensi yang dikehendaki oleh pelatih dari peserta pelatihan setelah mengikuti proses pelatihan. Kegiatan mencatat ini hendaknya koheren dengan Kompetensi Dasar yang ada dalam kurikulum. Sedangkan materi yang disampaikan oleh pelatih dalam pelatihan adalah “inti sari perkuliahan dengan menggunakan peta konsep”.

Mudah-mudahan dengan contoh-contoh ini dapat memperjelas cara penurunan indikator dalam pelatihan yang akan dilakukan oleh peyelenggara Kurikulum PDSPK GMKI 2006. Ut Omnes Unum Sint!

Education

PDSPK GMKI'2006