Fajar Hidayat (41614010065)

Ardio Sanjaya (41614010071)

Gusti Irvanda (41614010074)

Negara berasal dari kata State (inggris), staat

(Belanda), dan Etat (Prancis). State,Staat,dan Etatberasal dari bahasa latin Status atau Statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatuyang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap.

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumiyang kekuasaannya diatur oleh pemerintah, baikpolitik, sosial, budaya, maupun militer.

Pengertian dan DefinisiNegara

Definisi negara menurut beberapa ahli adalahsebagai berikut :

1. Negara menurut John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778) dalambuku Ilmu Negara (1993) adalah suatu badan atau organisasi hasil daripada perjanjian masyarakat 3.

2. Negara menurut Max Weber dalam buku Demokrasi, HAM,danMasyarakat Madani (2000) adalah suatu masyarakat yang mempunyaimonopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatuwilayah.

3. Negara menurut Roger F. Soltau dalam buku Demokrasi, HAM,danMasyarakat Madani (2000) adalah alat (agency) atau wewenang (authority)yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atasnama masyarakat.

4. Negara menurut Mac Iver dalam buku Demokrasi,Ham,dan MasyarakatMadani (2000) adalah suatu negara harus memenuhi tiga unsurpokok,yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu.

Unsur-unsur Suatu Negara

Terbentuknya suatu negara dapat terjadi karenaadanya beberapa unsur. Unsur-unsur pembentuknegara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penduduk

2. Wilayah

3. Pemerintah

Sifat organisasi negara berbeda dengan organisasi lainnya, yakni:1. Sifat MemaksaSetiap negara dapat memaksa kehendak dan kekuasaanya, baik memalui jalurhukum maupun jalur kekuasaan atau kekerasan.2. Sifat MonopoliSetiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tanpa adasaingan.3. Sifat TotalitasSemua hal tanpa kecuali mencakup kewenangan negara, misalnya semuaorang harus membayar pajak, semua orang wajib membela negara, semuaorang sama di hadapan hukum /bedasarkan hukum, dan sebagainya.

Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapatmengembangkan bakat dan potensi. Negara dapat memungkinkan rakyatnyamaju berkembang serta dalam menyelenggarakan daya cipta atau kreatifitasdengan bebas, bahkan negara melakukan pembinaan.

Fungsi Negara

Secara umum setiap negara memiliki empat fungsi utama bagi bangsanya, yaitu:1. Fungsi pertahanan dan keamanan2. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban3. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran4. Fungsi Keadilan Menurut Hak dan Kewajiban

Elemen-Eleman Kekuatan Negara

Tak dapat dipungkiri, bahwa negara tidak dapat terbentu tanpa adanyaelemen-elemen yang terkandung di dalam suatu negara tersebut. Apa sajakahfaktor-faktor elemen kekuatan negara, antara lain:1. Sumber Daya Manusia2. Teritorial Negara3. Sumber Daya Alam4. Kapasitas Pertanian dan Industri5. Kekuatan Militer dan Mobilitas6. Elemen Kekuatan yang Tidak Berwujud

Sistem Pemerintahan Negara

Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai bentuk hubungan antara suatulembaga negara dalam menyele nggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untukkepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraanrakyatnya.Menurut Moh. Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerjadan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (Moh. Mahfud MD. 2001:74). Dengan demikian dapatdisimpulkan sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerjaantar lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara.

Macam-Macam Jenis Sistem Pemerintahan

Pada umumnya sistem pemerintahan yang diterapkan di negara-negara adadua yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahanpresidensial. Nama “parlementer” menunjukkan bahwa dalam sistem itu paraMenteri harus mempertanggung jawabkan kinerja eksekutifnya pada pihakpresiden.Negara inggris adalah negara pertama yang menjalankan sistem parlementer.Inggris disebut sebagai “Mother of Parlementer”. Sedangkan Amerikamerupakan pelopor dari sistem presidensial. Kedua jenis sistem pemerintahanitu umum berlaku di negara demokrasi.

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem atau keseluruhan prinsippenataan hubungan kerja antar lembaga negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalammenjalankan pemerintahan negara. Presiden hanya menjadi simbol kepadanegara saja. Contoh, kedudukan satu di inggris, raja di muangthai, danpresiden di india.

Seperti halnya di inggris, dimana seorang raja tak dapat diganggu gugat, maka jika terjadi perselisihan antara raja dengan rakyat, menterilah yang yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja.

KELEBIHAN PARLEMENTER

1. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakanpublik jelas.

2. Pembuatan Kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudahterjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.

3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadapat kabinetsehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankanpemerintahan

KELEMAHAN PARLEMENTER

1. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.

2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukanberakhir sesua masa jabatannya.

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Sistem presidensial adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataanhubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasaannegara. Dimana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaankekuasaan eksekutif.

Dalam sistem ini, kedudukan eksekutif, seorang presiden menunjukpembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya danmereka itu bertanggung jawab kepada presiden. Pelaksanaan kekuasaankehakiman menjadi tanggung jawab MA dan kekuasaan legislatif beradaditangan DPR. Contohnya adalah Amerika Serikat dengan check danbalance. Sedangkan Indonesia adalah pembagian kekuasaan (distribution of power).

KELEBIHAN PRESIDENSIAL

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya.

2. Masa jabatan badan eksekutif lebih dengan jangka tertentu.

3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka

waktu masa jabatannya.

KELEMAHAN PRESIDENSIAL

1. Sistem pertanggunng jawabannya kurang jelas.

2. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga

dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

Srijanti, H.I Rahman A, S.K Purwanto. (2009). Pendidikan

Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, Yogyakarta: Graha

Ilmu

Cintakasihbunda.blogspot.com