Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah gBappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 J k t 10310Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202HP : 0812 932 2202Email : [email protected] :Website :

http://dadang-solihin.blogspot.com

3dadang-solihin.blogspot.com

MateriMateriMateriMateri• Mekanisme Perencanaan Pembangunan• Mekanisme Perencanaan Pembangunan• Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah

(SPDAD) ( )• Penajaman Visi-Misi: Perumusan

Positioning Differentiation Brand (PDB)• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan

Daerah• Kegagalan Perencanaan• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal• Penyusunan RPJPD, RPJMD, serta Renstra SKPD dalam Mencapai

S P b N i lSasaran Pembangunan Nasional


Mekanisme Mekanisme P P bP P bPerencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan

Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.p g) y p j

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah olehMenggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top down dan bottom up:Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.



Tujuan SPDAD Tujuan SPDAD jj

1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih g g j g yterarah dan sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak

2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat perekonomianwilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik

3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan k k i khkawasan ekonomi khusus


Agenda Agenda uuntuk Memperkuatntuk Memperkuat SPDADSPDADgg pp

Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam l h l i d i l kseluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi dalam:

1. Perencanaan kebijakan.1. Perencanaan kebijakan.2. Kerangka regulasi.3. Kerangka anggaran.3. Kerangka anggaran.4. Kerangka kelembagaan 5. Kerangka pengembangan wilayah5. Kerangka pengembangan wilayah


Strategi Strategi ddan Arah Kebijakan Umum an Arah Kebijakan Umum Pengembangan WilayahPengembangan Wilayah 20102010--20142014Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah 20102010 20142014

1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar g p y y pJawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali

2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik

3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah

domestik

sektor unggulan di tiap wilayah

4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana

5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautankelautan


LangkahLangkah--langkah yang Perlu langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah Daerah (1/2)Dilakukan Pemerintah Daerah (1/2)Dilakukan Pemerintah Daerah (1/2)Dilakukan Pemerintah Daerah (1/2)

1 Melakukan sinkronisasi RPJMD dengan prioritas1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, dengan langkah-langkah:

R i i RPJMD bil RPJMD ih b l Revisi RPJMD apabila RPJMD masih belum ditetapkan dan/ atau RPJMD masih berlaku sekurang-kurangnya 3 tahun.sekurang kurangnya 3 tahun.

Penajaman dalam penyusunan RKPD sesuai dengan prioritas nasional yang tercantum dalam g y gRPJMN 2010-2014.


LangkahLangkah--langkah yang Perlu langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah Daerah (Dilakukan Pemerintah Daerah (22/2)/2)Dilakukan Pemerintah Daerah (Dilakukan Pemerintah Daerah (22/2)/2)

2. Meningkatkan sinkronisasi penggunaan dana dekonsentrasi/ tugas pembantuan danadekonsentrasi/ tugas pembantuan, dana perimbangan, dan APBD dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010-2014, melalui sinkronisasi:

Renstra SKPD dengan Renstra K/L Renja SKPD dengan Renja K/L Terutama menyangkut tujuan, sasaran, program,

kegiatan, dana dan lokasi.



Positioning Differentiation Brand (PDB)Positioning Differentiation Brand (PDB)g ( )g ( )

POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

BRANDBRAND


PDB Triangle: Provinsi GorontaloPDB Triangle: Provinsi Gorontalogg

Brand IntegrityPOSITIONINGPOSITIONING

Agro Bisnis

DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity

Provinsi Jagung Agro Bisnis Jagung

BRANDBRAND

Visi Provinsi Gorontalo



PDB Triangle: Kabupaten LamonganPDB Triangle: Kabupaten Lamongang p gg p g

Brand Integrity

Kabupaten dengan

POSITIONINGPOSITIONING

Pelajaran Bahasa


p gpemerintahan

entrepreneurship

jMandarin di Sekolah

dan Pesantren

BRANDBRAND

Visi Kabupaten Lamongan



PDB Triangle: Kota SawahluntoPDB Triangle: Kota Sawahluntogg

Brand Integrity

Kota Pariwisata

POSITIONINGPOSITIONING

Lokasi Historis Kuno,


Budaya Pertambangan

,DaerahPertambangan

Batu Bara, Lahan Alami

BRANDBRAND

Visi Kota Sawahlunto




Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )NASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

UU (Ps 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Perda (Ps 13 Ayat 2)Jangka Panjang Nasional

(RPJP-Nasional)(Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah

(RPJP-Daerah)(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan J k M h

Per Pres Rencana Pembangunan J k M h D h

Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

(Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)(Ps. 19 Ayat 2) ) (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)

21

(Ps. 21 Ayat 1) ( Ps. 21 Ayat 3)

dadang-solihin.blogspot.com

Syarat Dokumen PerencanaanSyarat Dokumen PerencanaanyyS.M.A.R.TS.M.A.R.T

1.1. SpecificSpecific:: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi denganjelas;jelas;

2.2. MeasurableMeasurable:: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;

3.3. AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengankapasitas dan sumber daya yang ada;p y y g ;

4.4. RelevantRelevant:: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalamrangka mencapai target impact yang ditetapkan;

55 TiTi B dB d W kt / i d i ki j dit t k5.5. TimeTime BondBond:: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanH iliki t h i d hit kHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastianp• Minimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

pengawasan kualitas



Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah: proses perubahan ke

Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1 Peningkatan standar hidup (levels proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih baik

1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan sandang papan pelayanan

melalui upaya yang dilakukan secara t

pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana.

p g y gmemungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orangorang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000


Ho ?Ho ?How?How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).g y (p )

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerahg gg g

Sarana dan P

• Mengurangi ketimpanganPrasarana yang

memadai dan berkualitas

ketimpangan• Memberdayakan

masyarakat • Mengentaskan

kemiskinan.• Menambah lapangan

Pemanfaatan

Dunia usaha yg kondusif

kerja.• Menjaga kelestarian

SDAPemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

SDA

Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

Peningkatan kapasitas

28SDM

dadang-solihin.blogspot.com

PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Upaya untuk memberdayakan

masyarakat di seluruh daerahPemerintahan Daerah masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu S hi t i t tSehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:p y

M ik ti k lit k hid Memberikan pelayanan kepada masyarakat, M l l b d

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

, Peningkatan harkat, martabat,

dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance

Dilaksanakan Melalui:

Daerah Sumberdaya Good Governance

K i b P Ti PilKeseimbangan Peran Tiga Pilar

P i t h D i U h M k t

Menjalankan dan

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan

kondusif bagi unsur-unsur lain.

pendapatan. politik.


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government GovernanceM b ik h k k l if b i P l l blik Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya

dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

mengijinkannya.31dadang-solihin.blogspot.com

Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: ggParadigma GovernanceParadigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja

Dunia Usaha S t Pemerintah MasyarakatSwasta y

Nilai RedistibusiNilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan GoodGood.


Model Go ernanceModel Go ernanceModel GovernanceModel GovernanceSektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional

P h Ormas/LSMTingkatTingkatGOVERNANCE

PerusahaanNasional

Ormas/LSMNasional

TingkatTingkatNasionalNasional

PerusahaanLokal

PemerintahLokal

LSM LokalTingkat Tingkat SubnasionalSubnasional Lokal LokalSubnasionalSubnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholdersgg

i i d i t

STATE CITIZENSExecutiveJudiciary

Legislature

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizationsg

Public serviceMilitaryPolice

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Police Media

BUSINESSSmall / medium / large enterprises

Multinational CorporationsFi i l i tit tiFinancial institutions

Stock exchange


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat, Bangsa, dan

VISI

Negara MasyarakatMasyarakat

VISIPemerintahPemerintah

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders


Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders



Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 1/41/4Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang

lengkap, metodologinya belum

dikuasai, tid k perencanaannya tidak

realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa g pterlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikanpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


Kegagalan Perencanaan Kegagalan Perencanaan 2/42/4 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti

seharusnya Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti

seharusnya

g gg g

kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya

seharusnya.seharusnya.

dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga

tidak mendukungnya.



Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Misalnya, orientasi semata mata pada

e gatas asa a e dasa ega a be e ba ge gatas asa a e dasa ega a be e ba g

semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.

Dengan demikian, yang k li b k t tkeliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep difalsafah atau konsep di balik perencanaan itu.



Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa p g y pindividu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanyapemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat g p p(centrally planned system).


Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

• Dalam sistem ini perencanaan• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis gbesar.

• Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.


Perencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti

pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan danadanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p ppelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhankeutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system)adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


R.P.J.M.D

Renstra SKPD


Apa it RPJPDApa it RPJPD1/1/33

Apa itu RPJPDApa itu RPJPD• RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang

dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya P i t h D h DPRD d k t b ik h tiPemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala y g p , ,atas implementasinya.


Apa it RPJPDApa it RPJPD22//33

Apa itu RPJPDApa itu RPJPD• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi

acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD, Ol h k it k lit RPJPD d i i• Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi:– analisis kecenderungan dan perspektif masa depan,

h t i t t i ki dih d i di– pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan,

– kejelasan visi misi tujuan arah dan strategi kebijakan– kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan

• akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya.y


Apa it RPJPDApa it RPJPD33//33

Apa itu RPJPDApa itu RPJPDRPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang p g g y p y g

hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang; 2. bagaimana mencapainya dan; 3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.


Tata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPD

Rumusan Rancangan Saran, Rumusan hasil

kesepakatan & komitmen

Rancangan Visi & Misi

,tanggapan,

Rekomendasi stakeholders

Prediksi Kondisi Umum Daerah Rancangan RPJP

P t- Visi

Rancangan Akhir RPJPD

Sosialisasi,Konsultasi Publik, dan

jaring asmara

Musrenbang Jangka Panjang Daerah

- Geomorfologi & lingkungan

- Ekonomi & SDA

Merumuskangambaran awal- Visi - Misi - Arah Pembangunan

Penetapan Perda ttg RPJPD

Peraturan Daerah ttg

- Misi

- Arah

Pembangunan▪ Arahan asmara- Demografi

- Prasarana dansarana

- dll.

- Arah Pembangunan Daerah ttg RPJP DaerahUmum

▪ Fungsi & peran subwilayah/ kawasan

Rancangan Arah Pembangunan

Rencana tata ruang

www.dadangsolihin.com 50

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJPDRPJPD 1/21/2Bab I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan RPJPD Rencana Pembangunan 3. Landasan Hukum Perlunya Penyusunan

RPJPD UU No 25/2004 UU No 32/2004

Jangka Panjang Daerah

UU No 32/2004 SE Mendagri No 050/2020/SJ

4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJP Nasional RPJP Provinsi RTRW Nasional RTRW ProvinsiRTRW Provinsi

5. Sistematika PenulisanBab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI

KONDISI UMUM DAERAH 1 P fil Ki j C i P b D h1. Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah

Masa Kini Pelayanan umum Ketertiban dan keamanan Ekonomi Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas umum

Provinsi/Kabupaten/Kota


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJPDRPJPD 1/21/2 Kesehatan Pariwisata dan budaya Pendidikan

Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Pendidikan Perlindungan sosial

2. Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah G f

1. Visi 2. Misi 3. Arah dan Strategi Pembangunan Daerah

Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Demografi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sosial Budaya dan Politik

Jangka Panjang Arahan dan Strategi Pembangunan jangka

Panjang Peran Sub Wilayah Pembangunan DaerahSosial Budaya dan Politik

Prasarana dan Sarana Pemerintahan

3 I lik i d P l

Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah

Bab IV PENUTUP

L i3. Implikasi pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Masa Depan Pelayanan umum Ketertiban dan keamanan

Lampiran

Ekonomi Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas umum Kesehatan Kesehatan Pariwisata dan budaya Pendidikan Perlindungan sosial


Apa it RPJMDApa it RPJMD1/21/2

Apa itu RPJMDApa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk

mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:p g p1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas

implementasinya.


Apa it RPJMDApa it RPJMD2/22/2

Apa itu RPJMDApa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang p g g y p y g

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.


S bstansi RPJMDS bstansi RPJMDSubstansi RPJMDSubstansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara

arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur

keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 t h k dtahun kedepan.


Langkah Penyusunan RPJMDLangkah Penyusunan RPJMDg yg yVisi, Misi, Program

Kepala Daerah Terpilih(1)

Indikator

Bappeda menyusun Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD

(2)

(3)RPJMDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah

Program SKPD(3)

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

c) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(4)

Penetapan RPJMDBappeda menyusun (5)Penetapan RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah (6)

(7)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

b) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(6)


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 1/1/33Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum Rencana Pembangunan 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen

Perencanaan lainnya 1 5 Sistematika Penulisan

Jangka Menengah Daerah

1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-strategis dalam penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

2.1 Kondisi Geografis Daerah 2 2 P l U2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup g g p2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 22//332.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2 11 Perlindungan sosial

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi misi dan agenda Kepala2.11 Perlindungan sosial

2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan

Daerah

Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

3.1 RPJM Nasional

masing-masing strategi pembangunan daerah.

5.1 Tujuan 5.2 Strategi3.1 RPJM Nasional

3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi)

3.3 RPJM Provinsi 3 4 RTRW P i i d RTRW

5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi

pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan

K k P d3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)

Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

4.1 Visi 4 2 Misi

g g p g pdicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

6 1 Program Pembangunan4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)

6.1 Program Pembangunan6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 33//336.2 Program Pengembangan Kelembagaan

dan Legislasi Daerah Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:

Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan

kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,

Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerahuntuk dapat mengimplementasikan

RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,

RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

g p2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik

dan Musrenbang RPJMD 3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi

3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah

4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk

t d l i

glalu (Penerimaan dan Belanja)

5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengahmemantau dan mengevaluasi

implementasi RPJMD

6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah


1/21/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD

• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah di tk t k hk l SKPDyang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD

khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil p p p pKepala Daerah Terpilih.

• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan olehkemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,strategi kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalamstrategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


22/2/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD

• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) K l SKPD k di hk b1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya

dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; ) g p y ;3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.U t k d tk d k ti l b i i l t i• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk p (Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.


Sistematika Penulisan RenstraSistematika Penulisan Renstra SSKKPDPDBAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan

3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD

1.3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD

dalam Perencanaan Daerah1 5 Sistematika Penulisan

3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD2.1 Struktur Organisasi

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi SKPD 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain

yang perlu)

4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,

Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound)yang perlu)

BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut

b b i k l d i

Time Bound)4.4 Strategi 4.5 Kebijakan

BAB 5 PROGRAMberbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal)

3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal

BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 Program Lintas Kewilayahan g g

3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini

g y5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber

Pendanaan BAB 6 PENUTUP


Penyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPD

M k d

Pasal 27 ayat 3

Rancangan Renstra-SKPD oleh SKPD

Memuat visi misi tujuan

Masukan Rancangan

Mengacu kepada RPJMD dan bersifat

indikatif Memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas dan

Renstra SKPD

sesuai dengan tugas dan fungsinya Pasal 25 ayat 2 dan 4

Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD

Pasal 26Keputusan Kepala SKPD


Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDRenstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDVisi, Misi, Program

Kepala Daerah Terpilih(1)

Renstra SKPD

Bappeda menyusun Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD

(2)

(3)RPJMDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah

Program SKPD(3)

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

c) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(4)

Penetapan RPJMDBappeda menyusun (5)Penetapan RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah (6)

(7)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

b) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(6)



Education

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD