MASA PEMERINTAHANB.J. HABIBIE

(21 MEI 1998 –20 OKTOBER 1999) DISUSUN OLEH:•Ray Mondo T•Sigit Setianto W

SMA PGII 1 BANDUNG

BIOGRAFI

Nama : Bacharuddin Jusuf Habibie TTL : Pare-pare, Sulawesi 25 Juni

1936Orang tua :

◦Ayah : Alwi Abdul Jalil Habibie ◦Ibu : RA. Tuti Marini Puspowardojo

Anak ke- : 4 dari 8 bersaudara

BIOGRAFI

Riwayat Pendidikan :◦ SMA di Gouvernments Middlebare School◦ Kuliah di Universitas Indonesia (sekarang ITB) tahun

1954◦ Gelar Diploma dari Technische Hochschule, Jerman tahun

1960◦ Gelar Doktor dari Technische Hochschule, Jerman tahun

1965◦ Menjadi Profesor kehormatan (Guru Besar) di Institut

Teknologi Bandung tahun 1967.

Karir : • 1976 - 1998 Direktur Utama PT. Industri Pesawat Terbang

Nusantara/ IPTN. • 1978 - 1998 Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik

Indonesia.• Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi / BPPT• 1978 - 1998 Direktur Utama PT. PAL Indonesia (Persero).• 1978 - 1998 Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau

Batam/ Opdip Batam.• 1980 - 1998 Ketua Tim Pengembangan Industri Pertahanan

Keamanan (Keppres No. 40, 1980)• 1983 - 1998 Direktur Utama, PT Pindad (Persero).• 1988 - 1998 Wakil Ketua Dewan Pembina Industri Strategis.• 1989 - 1998 Ketua Badan Pengelola Industri Strategis/ BPIS.• 1990 - 1998 Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-lndonesia/lCMI.• 1993 Koordinator Presidium Harian, Dewan Pembina Golkar.• 10 Maret - 20 Mei 1998 Wakil Presiden Republik Indonesia• 21 Mei 1998 - Oktober 1999 Presiden Republik Indonesia

PROSES PENGALIHAN KEPALA PEMERINTAH SOEHARTO KE B.J. HABIBIE

Berawal dari krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda kawasan Asia

Krisis kepercayaan → demo mahasiswa (1998)KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)

KABINET REFORMASI PEMBANGUNGAN

Dibentuk pada: 22 Mei 1998Terdiri dari 36 menteri

◦ 4 Menteri Koordinator◦ 20 Menteri Negara yang memimpin Departemen◦ 12 Menteri yang mengurusi bidang lain

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN MASA PEMERINTAHAN B.J. HABIBIE

Bidang politik:◦Pembebasan tahanan politik◦Meningkatkan kebebasan PERS◦Pembentukan parpol & mempercepat Pemilu

dari tahun 2003 ke 1999◦Penyelesaian masalah Timor-Timur◦Pengusutan harta kekayaan Soeharto dan

kroni-kroninya◦Pemberian gelar Pahlawan Reformasi kepada 4

korban tragedi Trisakti

Bidang Ekonomi:◦Menekan laju inflasi & gejolak moneter.◦Membekukan operasional Bank Umum

Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia.

◦Melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil-alih pemerintah dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi.

Bidang Manajemen Internal ABRI◦Pemisahan POLRI dari ABRI.◦Perubahan Staf Sosial Politik menjadi Staf

Teritorial.◦Likuidasi Staf Karyawan.◦Pengurangan Fraksi ABRI di DPR & DPRD I/II◦Pemutusan hubungan organisatoris dengan

partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan parpol yang ada.dll,

12 KETETAPAN MPR MELALUI SIDANG ISTIMEWA

Tap MPR No. X/MPR/1998, tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelematan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara

Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia

Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Otonomi daerah

Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi

Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

12 KETETAPAN MPR MELALUI SIDANG ISTIMEWA

Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR

Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas

dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila

Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

4 KETETAPAN MPR SEBAGAI CERMINAN REFORMASI

Tap MPR No. VIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentangReferendum

Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila sebagai azas tunggal

Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan Kebijakan di luar batas perundang-undangan

Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode.

AKHIR MASA KEPEMIMPINAN

Pemerintah Habibie dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan MPR mengenai masalah Timor-Timur.

Ditolaknya pertanggung jawaban pada sidang Umum MPR tahun 1999.