Makalah SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN “Kepemimpinan dalam Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi”

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pengenalan Teknologi Informasi

Dosen Pengampu Hari Agung B., M.Kom

Penyusun :

FARAH ADIBA 14.120.0012

PRODI KOMPUTER AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

WIDYA PRATAMA 2014

BAB I

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dipahami sebagai segala daya dan upaya bersama untuk

menggerakkan semua sumber dan alat (resources) yang tersedia dalam suatu organisasi.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sengat tergantung atas kemampuan pempinannya untuk menumbuhkan

iklim kerja sama agar dengan mudah dapat menggerakkan sumber daya tersebut, sehingga

dapat mendayagunakannya dan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sistem yang menyediakan informasi untuk

kebutuhan pimpinan tingkat menengah (manajer), baik pada unit-unit kerja maupun pada sub-

unit dalam lingkungan organisasi. SIM menggunakan data dari sistem pengolahan transaksi

bersama dengan data lainnya, untuk diolah menjadi laporan tertentu. Sistem Informasi

Manajemen (SIM) sering juga disebut sebagai Management Reporting System (MRS) atau

sistem pelaporan manajeman, karena sistem ini menghasilkan berbagai macam laporan untuk

kepentingan manajemen, terutama tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan,

pengontrolan, dan pengembangan organisasi.

 BAB II

PEMBAHASAN

A.           KONSEP DASAR KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan dipahami sebagai segala daya dan upaya bersama untuk

menggerakkan semua sumber dan alat (resources) yang tersedia dalam suatu organisasi.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sengat tergantung atas kemampuan pempinannya untuk menumbuhkan

iklim kerja sama agar dengan mudah dapat menggerakkan sumber daya tersebut, sehingga

dapat mendayagunakannya dan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Di dalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui dua bentuk, yaitu:

kepemimpinan formal (formal leadership) dan kepemimpinan informal (informal leadership).

Kepemimpinan formal terjadi apabila di lingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam

organisasi tersebut diisi oleh orang-orang yang ditunjuk atau dipilih melalui proses seleksi.

Sedangkan kepemimpinan informal terjadi, dimana kedudukan pemimpin dalam suatu

organisasi diisi oleh orang-orang yang muncul dan berpengaruh terhadap orang lain karena

kecakapan khusus atau berbagai sumber yang dimilikinya dirasakan mampu memecahkan

persoalan organisasi serta memenuhi kebutuhan dari anggota organisasi yang bersangkutan.

Kepemimpinan yang efektif dapat ditunjukkan dengan kemampuan seseorang dalam

membaca situasi dan kondisi yang berkaitan dengan iklim kerja dalam sebuah organisasi

yang ditunjukkan, misalnya dengan tinggi-rendahnya angka ketidakhadiran bawahan dalam

bekerja, banyak-sedikitnya pengawai yang minta berhenti, rendahnya kedisiplinan kerja

pegawai, tinggi-rendahnya produktivitas kerja pegawai dan banyak-sedikitnya keluhan

pengawai, baik yabg disampaikan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-

sembunyi. Seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan kepada anggota

kelompoknya untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab serta dapat bekerjasama

untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

 B.            SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sistem yang menyediakan informasi untuk

kebutuhan pimpinan tingkat menengah (manajer), baik pada unit-unit kerja maupun pada sub-

unit dalam lingkungan organisasi. SIM menggunakan data dari sistem pengolahan transaksi

bersama dengan data lainnya, untuk diolah menjadi laporan tertentu. Sistem Informasi

Manajemen (SIM) sering juga disebut sebagai Management Reporting System (MRS) atau

sistem pelaporan manajeman, karena sistem ini menghasilkan berbagai macam laporan untuk

kepentingan manajemen, terutama tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan,

pengontrolan, dan pengembangan organisasi.

Beberapa karakteristik utama dari SIM adalah:

Beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, dimana prosedur, pengambilan

keputusan, arus informasi, format laporan dsb, sudah terdefinisi.

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya.

Menyediakan laporan untuk keperluan pengambilan keputusan

Mempermudah akses informasi untuk keperluan manajemen

Pada organisasi yang telah mapan SIM biasa ditemukan dalam bentuk sistem informasi

fungsional seperti: Sistem Informasi Personalia, Sistem Informasi Persediaan, Sistem

Informasi Manufaktur, Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Pemasaran, dan

berbagai sistem informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap unit kerja dalam

lingkungan organisasi. Namun yang perlu ditekankan adalah sistem-sistem fungsional ini

jangan sampai menjadi sistem yang ter-isolasi, berdiri sendiri, tanpa ada koneksi dengan

sistem lainnya, karena sistem-sistem tersebut harus ber-sinergi dalam penyediaan informasi

untuk kebutuhan manajemen organisasi.

C.           PENERAPAN TIK DALAM KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH

Tuntutan tata kelola yang baik, benar dan transparan pada suatu pemerintahan semakin

meningkat. Sebenarnya keinginan untuk mengembangkan tatakelola suatu organisasi bukan

hal baru, tapi hal ini mencuat sejak awal tahun 2000.

Pemanfaatan IT pada pemerintahan bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan tata

kelola organisasi yang lebih baik, sehingga mampu menyediakan layanan informasi tepat

guna bagi stake holder. Layanan digitasi pemerintah dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan

internet. Misalnya layanan pengaduan masyarakat berbasis sms, absensi online (e-absensi),

laporan kinerja SKPD (e-laporan),  persuratan (e-office) yang kesemua layanan tersebut

terpublish pada web induk pemerintah daerah,  sekaligus bisa digunakan sebagai alat untuk

monitoring dan evaluasi kinerja dilingkup Pemerintah tingkat satuan kerja perangkat daerah

(SKPD).

Kondisi pemanfaatan IT pemerintahan pada saat ini masih terkesan semrawut dan

sporadis, padahal secara teoritis, terdapat banyak manfaat dan kemudahan yang dapat

dirasakan dengan pemanfaatan IT.  Bisa disimpulkan, pemanfaatan IT pemerintahan e-

goevrnment belum optimal?  Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala. Kendala

tersebut antara lain adalah kemampuan tingkat manajerial pemerintah yang sebagian besar

tidak memiliki basis pengetahuan tentang teknologi informasi termasuk Internet, tidak adanya

kesinambungan program saat ini dengan sebelumnya padalah dari sudut pandang efesiensi

masih bisa di lanjutkan dengan melakukan peremajaan, kustomisasi tanpa perlu membuat

program yang baru dimana substansi operasinya adalah sama dan perbedaannya sekedar

istilah saja.

Tidak adanya perencanaan yang matang dimana efek yang ditimbulkan adalah

pemborosan anggaran daerah, ada banyak kasus yang bisa dijadikan alasan bahwa masing-

masing SKPD apakah itu badan, Dinas, Bagian, unit kerja dll memiliki paradigma beragam

dalam menerapkan IT sehingga implementasi yang dilakukan terkesan berdiri sendiri, tidak

terintegrasi padahal selayaknya sebuah organisasi yang memiliki banyak struktur harusnya

berada dalam satu induk yang saling bersinergi, bagaimana mungkin keuangan tidak

membutuhkan data kepegawaian yang ada di BKD begitupun sebaliknya.

Pimpinan yang paham dengan pemanfaatan IT namun tidak didukung dengan sumber

daya manusia dan infrastruktur yang memadai juga menjadi masalah tersendiri dibuktikan

dibeberapa daerah yang pemimpin daerahnya sangat paham betapa pentingnya IT dimasa

kepemimpinannya menerapakan IT untuk pelayanan publik namun ketika masa

kepemimpinannya berakhir digantikan dengan pimpinan yang baru maka apa yang telah

dibangun sebelumnya tidak lagi digunakan atau bahkan di hentikan.

Budaya kerja di era informasi yang menuntut produktifitas dan kreatifitas dewasa ini,

masih banyak pegawai pemerintah yang tidak mau beradaptasi dengan teknologi  ICT,

mereka kebanyakan menggunakannya hanya sebagai trend  bahkan status sosial bukan

sebagai kebutuhan apalagi untuk sebagai problem solving dari rutinitas kerja sehari-hari.

Sering dijumpai baik kepala atau pimpinan jika terjadi masalah mereka mencari konsultan

atau vendor membuat suatu kegiatan dengan label proyek yang semata-mata berorientasi

pada keuntungan dan  bukan pemanfaatan.

Kendala lainnnya yaitu luasnya wilayah pemerintahan suatu daerah sehingga penerapan

IT belum merata karena tidak semua staff bisa menggunakan komputer khususnya bagi

kecamatan dan kelurahan yang ada di pelosok, perlu adanya tenaga khusus yang menjalankan

media teresebut. Minimnya infrastruktur pendukung ICT seperti jaringan telepon dan listrik

juga menjadi kendala, kondisi ini merupakan masalah yang perlu diatasi.

Kendala selanjutnya adalah persepsi yang salah terhadap internet. alasan yang sering

didengar, mengapa para pegawai negeri sipil (PNS) enggan memanfaatkan internet karena

pekerjaannya menjadi terganggu digunakan untuk hal lain seperti bermain game, sosial

network, dll. Kondisinya cukup memprihatinkan. Artinya persepsi terhadap media ini masih

keliru.

Setelah membahas sekian banyak kendala penerapan IT, saya menawarkan beberapa

solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Antara lain, perlu disadari dan dipahami betul

bahwa pemerintah punya peran yang sangat penting dalam peningkatan penggunaan

teknologi informasi dan komputer guna peningkatan kinerja yang tidak lain adalah untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dibutuhkan komitmen dan kesungguhan dari pemerintah untuk menerapakan IT untuk

layanan publik. Untuk itu pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi, harus lebih

dioptimalkan.

Kemudian pentingnya membuat perencanaan yang mantang pemerintah bisa

memulainya melalui sebuah research atau penelitian dengan melibatkan akademisi, praktisi

dan disiplin ilmu terkait  yang nantinya akan melahirkan masterplan ICT Pemerintah daerah

yang berlaku hingga beberapa tahun mendatang, ini merupakan tindakan nyata untuk

menggunting carut marutnya penerapan ICT yang berlangsung saat ini, bila tidak ingin

kondisinya akan semakin parah. Dengan masterplan IT tersebut dirumuskan standarisasi,

sinkronisasi, kolektifitas dan integrasi antara tiap unit, bagian, badan dinas dan lainnya lalu

dijadikan sebagai pedoman, rujukan bagi siapapun, dan langkah tersebut harus diproteksi

dalam sebuah kebijakan instruksional regional bila perlu dibuatkan lembaga khusus untuk itu

yang langsung berada dibawah struktur pimpinan daerah. Jadi siapa? yang mengerjakan apa?

terkait implementasi ICT harus berpedoman pada plan tersebut tak terkecuali vendor atau

pihak ketiga bahkan pimpinan daerah berikutnya.

Dewasa ini sistem layanan publik kepada masyarakat haruslah terintegrasi dapat

diakses secara realtime kapan saja dan dimana saja oleh siapapun, dukungan teknologi yang

memungkinkan untuk itu adalah sistem informasi manajemen berbasis web, diakses melalui

internet, bersifat multiplatform karena dijalankan oleh aplikasi browser dalam artian meski

berbeda sistem operasinya  namun tetap bisa diakses oleh pengguna, tentunya dengan

klasifikasi hak akses yang diberikan. Meski demikian persoalan keamanan perlu menjadi

perhatian untuk bisa melindungi sistem yang dijalankan pada dua modus konfigurasi yaitu

secara online dan offline.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi. Para pegawai hendaknya juga diberikan

pelatihan secara berkelanjutan agar dapat memproses tugasnya dengan memberdayakan

media ICT, dengan demikian tidak diperlukan lagi tenaga khusus untuk pemeliharaaan dan

biaya yang dikeluarkan pemerintah pun akan berkurang. Penting untuk pimpinan dan

karyawan menyadari manfaat dari penggunaan IT. Anggapan bahwa pemanfaatan internet

bagi pegawai terkesan mahal dan mengganggu harus dihilangkan. pegawaipun juga harus

dilatih dan terbiasa untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan bantuan media ICT, tugas harian

pegawai tersebut harusnya bisa diselesaikan secara konpreherensif dan cepat karena internet

bisa dijadikan alat untuk navigasi solusi efektif.

Masalah infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah, tentu sebagian besar

merupakan tanggung jawab pemerintah setempat. Namun untuk daerah-daerah yang sulit

terjangkau oleh teknologi informasi, perlu diterapkan penggunaan alat-alat teknologi

alternatif yang pada saat ini telah banyak ditemukan. Sehingga tidak perlu mengeluarkan

biaya yang besar, agar dapat merasakan manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh

teknologi informasi.

 BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Kondisi pemanfaatan IT pemerintahan pada saat ini masih terkesan semrawut dan

sporadis, padahal secara teoritis, terdapat banyak manfaat dan kemudahan yang dapat

dirasakan dengan pemanfaatan IT.  Bisa disimpulkan, pemanfaatan IT pemerintahan e-

goevrnment belum optimal?  Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala. Kendala

tersebut antara lain adalah kemampuan tingkat manajerial pemerintah yang sebagian besar

tidak memiliki basis pengetahuan tentang teknologi informasi termasuk Internet, tidak adanya

kesinambungan program saat ini dengan sebelumnya padalah dari sudut pandang efesiensi

masih bisa di lanjutkan dengan melakukan peremajaan, kustomisasi tanpa perlu membuat

program yang baru dimana substansi operasinya adalah sama dan perbedaannya sekedar

istilah saja.