21

Click here to load reader

Makalah PPh pasal 22

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Makalah PPh pasal 22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya dan sumber daya

alamnya. Pada saat ini, Indonesia mengalami perkembangan yang mendorong

pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sector demi meningkatkan

pendapatan atau kas Negara guna membiayai pembangunan dan biaya – biaya

Negara.dalam rangka menyelenggarakan perubahan tersebut, pastilah

memerlukan dana yang tidak sedikit, dana tersebut berasal dari APBN dan

APBD, dimana sebagian besar bersumber pada penerimaan pajak. Dalam hal

ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam

kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak

merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang ada untuk membiayai

pengeluaran termasuk pengeluan untuk meningkatkan pembangunan.

Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan yag sangat kuat oleh

sebab itu sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam

membangun pertumbuhan ekonomi untuk menunjang segala kebutuhan dalam

negeri. Namun pada kenyataannya Indonesia pada saat ini hanya mampu

menjadi penonton ditengah persaingan global yang begitu selektif. Kebijakan

kontrofersial yang dambil oleh pemerintah Indonesia yang tergabung dalam

pembebasan PPh pasal 22 dengan Negara Cina, pada konteks tersebut

kebijakan yang diambil sangat menggiurkan karena penduduk cina yang

begitu banyak dibandingkan jumlah penduduk Indonesia dan dapat menjadi

sasaran empuk bagi para produsen dalam negeri. Akan tetapi para produsen

dalam negeri belum mampu bersaing dengan produk – produk yang

dihasilkan oleh negeri tirai bamboo tersebut. Dalam hal ini kedewasaan

sangatlah diperlukan dalam melakukan suatu kebijakan karena besar atau

kecilnya pendapatan dari PPh pasal 22 bergantung pada kebijakan yang

diambil oleh peraturan pemerintah.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan

pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau

1

Page 2: Makalah PPh pasal 22

lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga Negara lainnya berkenaan

dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan – badan tertentu yang

berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Dasar hokum PPh pasal 22 adalah UU pajak penghasilan nomor 36 tahun

2008, pasal 22. Untuk lebih memahami secara mendalam dan kompherensif

mengenai pajak penghasilan (PPh) pasal 22, maka yang akan dibahas dalam

makalah ini adalah paparan mengenai PPh pasal 22.

B. Tujuan

Makalah ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Perpajakan

- Untuk lebih memahami secara mendalam mengenai PPh pasal 22

2

Page 3: Makalah PPh pasal 22

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan atas pembelian

barang, impor barang dan pembelian / penjualan barang di bidang usaha

tertentu. Oleh karena itu yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22 adalah

pemasok barang kepada pemerintah, importer, dan pemasok / pembeli barang

dari badan – badan tertentu.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah

dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas

penyerahan barang;

2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan

dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong

sangat mewah.

B. Objek dan Pemungut PPh Pasal 22

Berikut merupakan objek dan pemungut PPH Pasal 22, antara lain :

No

.

Objek Pemungut

1

Pembelian Barang oleh

Bendaharawan Pemerintah dan

DJA ( Direktorat Jenderal

Anggaran )

Pihak yang membayar / membeli:

- Bendaharawan Pemerintah

- DJA

2

Pembelian barang oleh

BUMN/BUMD yang bersumber

dari dana APBN dan atau APBD

BUMN/D

3

Pembelian barang oleh badan

tertentu yang bersumber dari dana

APBN maupun non APBN

Badan tertentu

4 Impor Barang : - Direktorat Jenderal Bea dan

3

Page 4: Makalah PPh pasal 22

- Dilakukan oleh importer

yang memiliki API

- Dilakukan oleh importer

yang tidak memiliki API

- Yang tidak dikuasai ( lelang)

Cukai ( DJBC )

- Bank Devisa

5

Pembelian bahan untuk industri

tertentu atau eksportir dari

pedagang pengumpul

Industri tertentu yang bergerak di

bidang pertanian, perkebunan dan

perikanan

6Penjualan bahan bakar minyak,

gas, dan pelumas

Produsen atau importer bahan

bakar minyak, gas, dan pelumas

7Penjualan barang yang tergolong

mewah

Wajib Pajak Badan yang

melakukan penjualan tersebut

8

Penjualan hasil industry tertentu :

- Kertas

- Baja

- Otomotif

- Semen

- Rokok

Industry tertentu yang menjual

C. Tarif PPh Pasal 22

Berikut merupakan tariff PPH Pasal 22, antara lain :

No. Objek Tarif

1Pembelian barang yang dilakukan oleh DPJB, Bendahara

Pemerintah, BUMN/D, dan badan tertentu1,5%

2

Impor Barang:

- Yang menggunakan API

- Yang tidak menggunakan API

- Yang tidak dikuasai ( Lelang )

2,5%

7,5%

7,5%

3Pembelian bahan – bahan untuk keperluan industry / ekspor

dari pedagang pengumpul 2,5%

4 Penjualan oleh pertamina :

- Premium, Solar, Premix, Super TT 0,25%

4

Page 5: Makalah PPh pasal 22

- Minyak Tanah, LPG, Pelumas 0,3%

5

Penjualan oleh Selain Pertamina:

- Premium, Solar, Premix, Super TT

- Minyak tanah, LPG, Pelumas

0,3%

0,3%

6

Penjualan hasil industry tertentu :

- Kertas

- Baja

- Otomotif

- Semen

- Rokok

0,1%

0,3%

0,45%

0,25%

0,15%

Selain tarif di atas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

253/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juga mengatur tentang wajib

pajak badan tertentu sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan barang

yang tergolong sangat mewah yaitu wajib pajak badan yang melakukan

penjualan barang yang tergolong sangat mewah, diantaranya :

a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00

(Dua Puluh Miliar Rupiah)

b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari

Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)

c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya

lebih dari Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dan luas

bangunan lebih dari 500 m2

d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau

pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)

dan/atau bangunan lebih dari 400 m2

e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10

orang berupa sedan. Jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose

vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari

Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan dengan kapasitas silinder

lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan

PPnBM.

5

Page 6: Makalah PPh pasal 22

6

Page 7: Makalah PPh pasal 22

Selain tarif pajak yang tercantum di atas, terdapat tariff sebagai berikut :

- Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importer yang

menggunakan API sebesar 0,5%

- Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka pajak dipungut

100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22.

D. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

Berikut merupakan bukan objek PPh pasal 21, antara lain:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan

Surat Keterangan Bebas (SKB).

2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak

Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.

3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk

diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.

4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya

yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak

merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air

minum/PDAM, benda-benda pos.

6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan

dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.

7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara.

8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang

yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian

yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.

9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

E. Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22

1. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat

pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau

7

Page 8: Makalah PPh pasal 22

dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat

penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

2. Atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir

2,3, dan 4 ) terutang dan dipungut pada saat pembayaran;

3. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

butir 5) terutang dan dipungut pada saat penjualan;

4. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

butir 6) dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang

(Delivery Order);

5. Atas pembelian bahan-bahan (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

butir 7) terutang dan dipungut pada saat pembelian.

F. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

1. PPh Pasal 22 atas impor barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran

Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang

dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau

bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu)

hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

2. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran

Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal

22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan

pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa

pajak berakhir.

3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh

Pasal 22 butir 2) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak

rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan

pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan

bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :

a. lembar pertama untuk pembeli;

b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor

Pelayanan Pajak;

8

Page 9: Makalah PPh pasal 22

c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan

dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah

masa pajak berakhir.

4. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh

Pasal 22 butir 3) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak

penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 sepuluh)

bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling

lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

5. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh

Pasal 22 butir 4 ) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib

Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP

dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari

setelah masa pajak berakhir.

6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek

PPh Pasal 22 butir 5, dan 7 ) dan hasil penjualan barang sangat mewah

(Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 8) disetor oleh pemungut

atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat

tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan

formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat

20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

7. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek

PPh Pasal 22 butir 6) disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor

Pos paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak

berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22

rangkap 3 yaitu:

a. lembar pertama untuk pembeli;

b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor

Pelayanan Pajak;

c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP

setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

9

Page 10: Makalah PPh pasal 22

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22

bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,

penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

G. Cara Menghitung PPh Pasal 22

1. Cara menghitung PPh pasal 22 atas kegiatan Impor Barang

Besarnya PPh pasal 22 atas impor:

Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif

pemungutannya sebesar 2,5% dari nilai impor.

PPh Pasal 22 = 2,5% x Nilai Importir

Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Imortir (API), tarif

pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor

        PPh Pasal 22 = 7,5% x Nilai Importir

Yang tidak dikuasai,tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual

lelang.

        PPh Pasal 22 = 7,5% x Harga Jual Lelang

Catatan :

Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang

digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung

sebesar Cost Insurance Freight (CIF) +Bea Masuk+ Pungutan pabean

lainnya.

Contoh 1:

PT ANGGARA, memiliki nomor API, melakukan impor komputer dari

Amerika Serikat dengan perincian sbb:

Harga Komputer (Cost)……………………US$ 20,000.00

Asuransi (Insurance) ………………………US$   1,000.00

Biaya angkut (Freight) …………………….US$   4,000.00

Harga Pabean ……………………………..US$ 25,000.00

Pungutan :

10

Page 11: Makalah PPh pasal 22

- Bea Masuk 20% …………………………US$   5,000.00

- Bea Masuk Tambahan 10% ……………US$   2,500.00

NILAI IMPOR ………………………………US$ 32,500.00

Apabila pada tanggal impor (sesuai dokumen impor:pemberitahuan

impor barang) nilai kurs US $ 1.00= Rp 10.000,00 maka:

— Dasar pengenaan PPh Pasal 22: US$ 32,500.00 x Rp 10.000,00= Rp

325.000.000,-

— PPh Pasal 22 yang harus dipungut :Rp 325.000.000,00 x 2,5% = Rp

8.125.000,00

Contoh 2:

Seperti soal nomor diatas, tetapi PT ANGGARA tidak memiliki API,

maka perhitungan PPh Pasal 22 adalah :

Dasar pengenaan PPh Pasal 22: US$ 32,500.00 x Rp 10.000,00= Rp

325.000.000,-

PPh Pasal 22 yang harus dipungut :Rp 325.000.000,00 x 7,5% = Rp

24.375.000,-

2. Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang

Dibiayai dengan APBN/ APBD

PPh Pasal 22 = 1,5% x Harga Perolehan

Atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara atau belanja

daerah dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga

pembelian.

Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang

dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp 1.000.000,00.

Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak,listrik,gas,air

minum/PDAM, dan benda-benda pos.

Pembayaran/ pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara.

Contoh 3 :

PT Jayadi Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada Departemen

Dalam Negri senilai Rp 220 juta. Pembayaran dilakukan oleh

11

Page 12: Makalah PPh pasal 22

Bendaharawan Depdagri. Dalam kontrak penjualan dengan pemerintah

yang didanai dari APBN/APBD, biasanya harga jual sudah termasuk

Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Diminta : Hitunglah PPh Pasal 22 PT Jayadi Maju

Jawab :

- Dasar Pengenaan PPh Pasal 22: (100/110 x Rp 220 juta)=

Rp200.000.000,00.

- PPh Pasal 22 yang dipungut Bendaharawan Pemerintah dari

transaksi pembayaran: Rp 200.000.000,00 x 1,5%= Rp 3.000.000,00

3. Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi

Industri Otomotif di Dalam Negeri.

Besarnya PPh Pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor

beroda dua atau lebih di dalam negeri adalah 0,45% dari dasar pengenaan

pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

PPh Pasal 22 = 0,45% x DPP PPN

Penjualan kendaraan bermotor yg dikecualikan dari pemungutan PPh

Pasal 22 atas industry otomotif ini adalah penjualan kendaraan bermotor

kepada:

- Instansi pemerintah

- Korps diplomatic

- Bukan subjek pajak

4. Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi

industri Rokok di dalam negeri

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok pada saat

penjualan rokok di dalam negeri adalah 0,15% dari harga bandrol (pita

cukai), dan bersifat final.

PPh Pasal 22 (Final)= 0,15% x Harga Bandrol

5. Cara Menghitun PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi

Industri Kertas di Dalam Negeri

12

Page 13: Makalah PPh pasal 22

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri kertas pada saat

penjualan kertas di dalam negeri adalah 0,1% dari Dasar Pengenaan

Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

PPh Pasal 22 = 0,1% x DPP PPN

6. Cara Menhitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi

Industri Semen di Dalam Negeri

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri semen pada

saat penjualan semen di dalam negeri adalah 0,25% dari Dasar

Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

PPh Pasal 22= 0,25% x DPP PPN

 Yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah penjualan

semen dalam negeri oleh PT Indocemen, PT Semen Cibinong dan PT

Semen Nusantara kepada Distributor utama / tunggalnya.

7. Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi

Industri Baja di Dalam Negeri.

 Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industry baja pada saat

penjualan hasil produksinya di dalam negeri adalah 0.3% dari Dasar

Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai

PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN

8. Cara Menghitung PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan

Badan Usaha Selain Pertamina

 Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan badan

usaha lainnya yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix,

super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya adalah sbb:

1. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU

swastanisasi adalah 0,3% dari penjualan

PPh Pasal 22 = 0,3% x Penjualan

 2. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU

Pertamina adalah 0,25% dari penjualan

13

Page 14: Makalah PPh pasal 22

PPh Pasal 22 = 0,25% x Penjualan

 3. Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3% dari

penjualan.

PPh Pasal 22 = 0,3% x Penjualan

14

Page 15: Makalah PPh pasal 22

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

PPh pasal 22 merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang

dipungut oleh:

a. Bendaharawan pemerintah baik pusat atau daerah, instansi atau lembaga

pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan

pembayaran atas penyerahan barang.

b. Badan-badan tertentu, baik badan pemrintah maupun swasta berkenaan

dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.

c. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong

sangat mewah

B. Saran

Setelah penulis memaparkan hal – hal yang berkaitan dengan PPh pasal 22,

penulis menyarankan kepada pembaca untuk lebih taat melakukan

pembayaran pajak guna membantu meningkatkan APBN dan APBD

khususnya pada PPh pasal 22.

15

Page 16: Makalah PPh pasal 22

DAFTAR PUSTAKA

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13585

http://armuhammad.wordpress.com/2012/06/19/pph-pasal-22-barang-mewah/

http://septikomariyah.blogspot.com/2012/11/makalah-perpajakan-tarif-

pajak.html

http:// populerkan .blogspot.com/2010/11/makalah-pajak-penghasilan.html

http:// indahjewel .blogspot.com/2012/05/makalah-pph-pasal-22.html

http://www. pajak .go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22

http:// dedijayadiborneo .wordpress.com/2013/01/14/pajak-penghasilan-pasal-

22/

16