17
MAKALAH ADMINISTRASI USAHA KARYA TULIS INI DI SUSUN UNTUK MAPEL “KEWIRAUSAHAAN” GURU PEMBIMBING: BU LILIK MUSLIMAH NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK 2: DWI NURWIYANTI EKO TRI NURWANTO HENDUN BUDIYANI MUSLIH RUSYANTO SANSAN AGUSTA DWI NUGROHO WAHYU NUGROHO ARWIN PURNOMO

Makalah Administrasi Usaha

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maaf kepada para pembaca! File-nya masih acak-acakan... Harap maklum :)

Citation preview

Page 1: Makalah Administrasi Usaha

MAKALAH ADMINISTRASI USAHA

KARYA TULIS INI DI SUSUN UNTUK MAPEL

“KEWIRAUSAHAAN”

GURU PEMBIMBING: BU LILIK MUSLIMAH

NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK 2:

DWI NURWIYANTI EKO TRI NURWANTO HENDUN BUDIYANI MUSLIH RUSYANTO SANSAN AGUSTA DWI NUGROHO WAHYU NUGROHO ARWIN PURNOMO

SEKOLAH MENENGAH KEJURUANPURWOREJO

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Page 2: Makalah Administrasi Usaha

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Judul

Sebagai salah satu syarat penilaian tugas kelompok dalam membuat suatu makalah

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul “Administrasi Usaha” untuk mengetahui

Tujuan Penulisan Makalah

1. Melaksanakan tugas sekolah.

2. Menambah pengetahuan dan wawasan.

3. Latihan menyusun makalah.

C. Metode dan Teknik

Dalam pembuatan makalah ini penulis mnggunakan metode pengamatan langsung.

Teknik yang digunakan yaitu dengan cara menelusuri buku cetak kewirausahaan kelas XI SMK

dan internet

Page 3: Makalah Administrasi Usaha

BAB II

ISI.

Administrasi Usaha

Pengertian administrasi tidak berbeda jauh dengan pengertian organisasi yaitu proses kerja sama

yang di lakukan oleh sekel;ompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun secara sempit

administrasi dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan usaha yang dapat diartikan sebagai kegiatan

ketatausahaan yang meliputi menghimpun informasi, mengolah informasi, memperbanyak dan

menggandakan data, mendistribusikan data, menyimpan/mengarsipkan data yang penting dan

memusnahkannya. Lingkup administrasi yang terkait dunia usaha yaitu proses dan

pengurusan/administrasi perizinan usaha, surat-menyurat, pencatatan transaksi, pembuatan laporan,

pengurusan pajak, penyusunan proposal usaha, perjanjian kerjasama, penggajian dan administrasi

personalia, administrasi produksi, pengajuan kredit dan pembiayaan, dsb.

1. Perizinan Usaha

Perizinan usaha/perusahaan adalah suatau bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang

berwenang atas penyelenggarakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan.

Maksud dikeluarkannya izin usaha oleh pemerintah adalah untuk memberikan pembinaan,

pengarahan dan pengawasan dalam kegiatan usaha dan menjaga ketertiban dalam usaha serta

menciptakan pemerataan kesempatan berusaha

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/KP/XII/1984, pada tanggal 19

Desember 1984 tentang Perizinan Usaha yang dijelaskan menjadi enam macam:

a. Izin prinsip, yaitu persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat untuk

perusahaan industry.

b. Izin penggunaan tanah, yaitu izin yang dikeluarkan oleh kantor agrarian Pemda setempat

berkenaan dengan masalah pembebasan tanah.

c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu izin yang dikeluarkan oleh Pemda, dalam hal ini oleh

Dinas Pengawasan Pembangunan. Bangunan yang akan didirikan harus sesuai dengan gambar

yang direncanakan.

d. Izin gangguan/Surat Izin Tempat Usaha(SITU), yaitu izin yang dikeluarkan oleh bagian

Undang-Undang Gangguan Pemda setempat. Untuk mendapatkan SITU pengusaha terlebih

dahulu harus mendapat izin dari para tetangga di lingkungan tempat usaha, RT, RW, dan

kelurahan setempat.

e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu surat izin yang dikeluarkan oleh Departemen

Perdagangan dan Koperasi.

Page 4: Makalah Administrasi Usaha

f. Wajib Daftar Perusahaan, yaitu surat yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan, dalam

hal ini adalah Kantor Wilayah Perdagangan dan Koperasi, Perindustrian, Pertanian, Pariwisata,

dan sebagainya.

Terdapat beberapa Aplikasi Perizinan Usaha yang dibutuhkan agar pengelolaan usaha dapat

dilaksanakan dengan tertib, persainagan sehat(fair), aman dan terawasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Usaha. Berisi profil perusahaan yang dibuat pendiri usaha dengan notaris

dan disertai saksi-saksi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat.

2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Untuk menyelenggarakan usaha diperlukan tempat usaha

yang memadai dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Gangguan, maka

diperlukan SITU, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. SITU harus dimiliki

oleh perusahaan,baik yang berbentuk perseorangan, firma, CV, maupun perseroan terbatas.

Pemerintah mengeluarkan Surat Izin Tempat Usaha untuk menjaga ketertiban, member

kesempatan yang sama untuk peluang menciptakan lapangan pekerjaan dan demi

terwujudnya keindahan tata kota.

3. Tanda Daftar Usaha Perdagangan. Merupakan surat tanda daftar untuk dapat

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang diberikan kepada perusahaan yang

keseluruhan investasinya, di luar tanah dan bangunan bernilai sampai dengan Rp

200.000.000,-(golongan usaha kecil). Sedangkan untuk perusahaan golongan usaha

menengah ke atas atau yang investasi keseluruhannya di luar tanah dan bangunan bernilai di

atas Rp 200.000.000,-, untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus memiliki

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah suatua sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

Setiap usaha (perusahaan) wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak.

Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP adalah:

1) fotokopi akta pendirian usaha,

2) fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU),

3) fotokopi KTP atau SIM atau paspor salah seorang pengurus,

4) surat kuasa (bagi yang diwakilkan).

5. Izin Usaha lainnya. Perizinan usaha lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan adalah

sebagai berikut.

o NRP (Nomor Register Perusahaan)

Syarat-syarat pengajuan NRP:

Page 5: Makalah Administrasi Usaha

- fotokopi KTP

- fotokopi Akta Pendirian Usaha

- fotokopi Surat Izin Usaha

o NRB (Nomor Rekening Bank)

Syarat-syarat pengajuan NRB:

- fotokopi KTP

- fontoh tanda tangan pemimpin dan bendahara

- fanda bukti setoran

- fembar pembentukan setoran

o AMDAL (Analaisis Mengenai Dampak Lingkungan)

AMDAL diperlukan untuk menjaga agar lingkungan tempat usaha bebas dari

pencemaran limbah.

Syarat-syarat pengajuan AMDAL:

- fotokopi penanggung jawab perusahaan

- fotokopi akta pendirian perusahaan

- fotokopi Surat Izin Tempat Usaha

- fotokopi NPWP

- fotokopi NRP

- fotokopi denah lokasi yang menimbulkan dampak lingkungan

Nomor register perusahaan disebut juga Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

2. Surat-menyurat

Pengertian Surat

Surat adalah alat untuk menyampaikan informasi secara tertulis kepada pihak lain, baik atas nama

pribadi maupun jabatannya dalam organisasi dengan maksud tertentu. Kegiatan surat-menyurat

merupakan kegiatan yang banyak dilakukan dalam perusahaan atau kantor. Kegiatan ini dilakukan

untuk intern maupun ekstern.

Penggolongan Surat

Surat digolongkan dalam beberapa golongan berikut ini.

a. Surat menurut isinya:

1) Surat pribadi

Surat yang isinya bersifat kekeluargaan, persahabatan dan perkenalan.

2) Surat dinas

Surat yang isinya menyangkut masalah kedinasan yang dibuat oleh instansi pemerintah.

3) Surat niaga

Page 6: Makalah Administrasi Usaha

Surat yang isinya menyangkut masalah perniagaan yang dibuat oleh perusahaan atau

pengelola usaha.

b. Surat menurut keamanan isinya:

1) Surat sangat rahasia

Surat yang isinya berhubungan dengan keamanan Negara.

2) Surat rahasia

Surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain.

3) Surat konfidensial

Surat yang isinya cukup diketahui oleh pejabat yang bersangkutan saja.

4) Surat biasa

Surat yang tidak akan menimbulkan akibat buruk /merugikan oganisasi/pejabat yang

bersangkutan.

c. Surat menurut urgensinya:

1) Surat kilat

Harus sampai selekas mungkin. Surat ini merupakan surat yang harus didahulukan.

2) Surat segera

Surat yang harus segera ditanggapi, tetapi tidak perlu kilat.

3) Surat biasa

Surat yang isinya tidak memerlukan tanggapan si penerima.

Surat-menyurat dalam kegiatan usaha (bisnis)

Surat niaga merupakan produk yang dominan dan penting dalam kegiatan usaha (bisnis). Adanya

surat niaga ini dapat memacu munculnya penawaran dan permintaan terhadap produk, baik yang

berupa barang maupun jasa.

Adapun surat niaga yang sering dibuat oleh dunia usaha adalah antara lain sebagai berikut.

a. Surat penawaran

Surat ini berisi penawaran produk kepada pihak lain. Surat penawaran bertujuan untuk

memperkenalkan produk baru atau untuk mencari pelanggan baru.

b. Surat pesanan

Surat pesanan adalah respons atau tanggapan positif atau surat penawaran yang telah

diterima. Surat pesanan ditulis/dibuat karena adanya minat setelah membaca surat penawaran.

c. Surat pengiriman barang

Merupakan surat yang dikirimkan bersama barang yang dipesan. Dalam surat ini ditegaskan

kembali tentang macam dan jumlah barang yang dipesan beserta perincian harga.

3. Pencatatan Transaksi Barang/Jasa

Page 7: Makalah Administrasi Usaha

o Penggolongan transaksi perusahaan

Untuk memudahkan dalam membuat ringkasan dan penyusunan laporan keuangan , transaksi-

transaksi yang sejenis atau transaksi yang mengakibatkan perubahan pada pos kas, baik itu

penambahan maupun pengurangan uang kas dicatat pada perkiraan kas. Begitu pula transaksi

yang mengakibatkan perubahan utang, dicatat pada perkiraan utang. Denagan demikian, akan

terdapat perkiraan kas, piutang, utang, perlengkapan perlatan, dan sebagainya.

o Transaksi perusahaan dan bukti transaksi

Secara garis besar, kegiatan transaksi yang terjadi dapat meliputi:

- Pembelian,

- Pembelian Utang Usaha,

- pengeluaran uang,

- penjualan,

- penerimaan uang.

o Bukti transaksi

Transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus didukung oleh bukti-bukti transaksi

yang kemudian akan dijadikan dokumen pencatatan. Selain itu, bukti transaksi juga menerangkan

mengenai sifat transaksi, apakah secara tunai atau kredit.

Berikut ini beberapa contoh bukti transaksi.

- Kuitansi

Bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu.

- Cek

Surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayarkan sejumlah uang

yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek.

- Bilyet Giro

Surat perintah pemindahbukuan dari nasabah suatu bank kepada yang bersangkutan untuk

memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut

dalam giro bilyet.

- Faktur

Bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit.

- Nota Kontan

Bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secra kontan.

- Nota Kredit/Debet

Page 8: Makalah Administrasi Usaha

Bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak

penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang, karena sebagian rusak atau

tidak sesuai pesanan.

- Bukti Memo

Bukti transaksi interen, berupa memo dari pejabat tertentu kepada bagian akuntansi untuk

melakukan pecatatan, misalnya bukti memo untuk mencatat terjadinya utang gaji, penarikan cek,

dan sebagainya.

4. Pencatatan Transaksi Keuangan

Transaksi keuangan adalah kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan

perusahaan dan oleh karena itu harus dicatat. Transaksi dalam perusahaan harus diukur. Alat

pengukur transaksi yang digunakan adalah satuan uang.

Jumlah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan akan selalu sama dengan sumber

pembelanjaan. Kekayaan disebut juga aktiva atau harta asset, sehingga dapat digambarkan seperti

berikut.

Sumber pembelanjaan dapat dibagi menjadi dua, yakni dari kredator dan dari pemilik.

Bagi perusahaan, diterimanya pembelanjaan dari kreditor mengakibatkan timbulnya kewajiban

untuk mengembalikan. Oleh karena itu, sumber pembelanjaan dan kreditor disebut dengan

kewajiban atau utang. Dari keterangan tersebut dapat digambarkan perluasan persamaannya, yaitu

sebagai berikut.

5. Pajak Pribadi dan Pajak Usaha

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran dari rakyat untuk Negara yang wajib dibayarkan, dapat dipaksakan karena

berdasarkan undang-undang dan pemerintah tidak memberikan balas jasa secara langsung.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pajak terdapat ciri-ciri tertentu,

diantaranya adalah:

- pajak dipungut berdasarkan undang-undang,

- pajak dipungut oleh pemerintah,

- pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah,

- pemungutan pajak dapat dipaksakan,

Aktiva = Sumber Pembelanjaan

Aktiva = Kewajiban + Modal

Page 9: Makalah Administrasi Usaha

- jasa timal (kontra prestasi) tidak dapat ditunjukan secara langsung.

b. Pajak Penghasilan

Tanggal 31 Desember 1983 dikeluarkan undang-undang baru yang mengatur pajak penghasilan,

yaitu UU No. 7 Tahun 1983. UU ini berlaku tahun 1984. Pada tahun 1991, UU tersebut diubah dengan

UU No. 7 Tahun 1991. Kemudian, tahun 1994 diubah kembali dengan UU No. 10 Tahun 1994.

Dalam penjelasan UU Pajak Penghasilan disebutkan, bahwa subjek pajak meliputi berikut ini.

1) Orang pribadi (di dalam negeri atau di luar negeri).

Warisan yang belum terbagisebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Badan, yang terdiri dari PT, CV, BUMN, BUMD, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga dana

pension, dan badan usaha lainnya.

3) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat yinggal di Indonesia atau

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak

didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

- tempat kedudukan manajemen,

- cabang perusahaan,

- kantor perwakilan,

- gedung kantor,

- pabrik,

- bengkel,

- pertambangan dan penggalian sumber alam,

- perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan,

- konstruksi, instalasi, dan perakitan,

- agen asuransi.

c. Pajak Penghasilan Menurut Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dikenakan bagi wajib pajak yang bekerja pada instansi

Pemerintah dan swasta di dalam negeri. Pengahasilan kena pajak dapat dihitung dengan cara penghasilan

neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan untuk menghitung penghasilan neto

adalah penghasilan bruto dikurangi abiaya jabatan, iuran hari tua.

Page 10: Makalah Administrasi Usaha

Berikut ini adalah tarif pajak yang berlaku.

1) Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri,

2) Untuk wajib pajak Badan dalam negeri dan bentuk badan usaha tetap.

6. Membuat Pembukuan Sederhana

Pembukuan sederhana adalah suatu cara pencatatan transaksi yang tidak memerlukan analisis

lebih dahulu. Dalam pembukuan yang sederhana, suatu transaksi terlebih dahulu dicatat secara tunggal,

dalam arti tidak dicatat debet pada suatu perkiraan dan kredit pada kredit lainnya. Dengan demikian,

catatan transaksi hanya merupakan informasi tentang tanggal kejadian, keterangan dan jumlah satuan

uang.

Kegiatan pembukuan sederhana terbatas pada kegiatan:

a. pencatatan transaksi,

b. penyusunan neraca,

c. penyusunan rugi laba.

Adapun lebih lanjut adalah sebagi berikut.

a. Pencatatan Transaksi

Dalam pembukuan yang sederhana, transaksi yang terjadi dalam suatu periode dicatat dalam

buku-buku, antara lain seperti berikut:

1) Buku kas

Buku ini berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi yang dilakukan secara tunai.

2) Buku harian umum

Berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat dalam

buku kas, misalnya transaksi pembelian kredit, penjualan kredit,retur pembelian,dan retur

penjualan.

3) Buku pembantu (buku tambahan)

Terdiri dari buku piutang untuk mencatat perubahan piutang kepada setiap debitur dan

buku utang untuk mencatat perubahan utang kepada setiap kreditor.

Untuk memudahkan pencarian data dari buku kas selama satu bulan, maka sebaiknya setiap bulan dibuat

buku ikhtisar kas.

b. Penyusunan neraca

Penyusunan neraca dilakukan untuk atats dasar data yang terdapat dalam neraca awal periode,

ikhtisar buku kas, data inventaris (hasil perhitungan dan pemeriksaan akhir periode), dan buku

pembantu. Unsur-unsur neraca terdiri dari berikut ini.

- Harta yang berupa:

Page 11: Makalah Administrasi Usaha

Kas

Piutang

Persediaan perlengkapan

Peralatan

- Utang yang terdiri dari:

Utang per 31 Januari tahun berjalan

Utang listrik

Utang gaji

- Modal

Selisih antara total harta dengan total utang

c. Penyusunan laporan laba rugi

Laba rugi dihitung dengan cara mengumpulkan data dari buku harian, dikaitkan dengan data

neraca awal periode dan dat inventarisasi pada akhir periode.

Untuk mengecek ketelitian perhitungan dan pencatatan laba-rugi, sebaiknya dihitung

dengan dua cara berikut.

1) Membandingkan antara modal awal (per neraca awal) dengan jumlah modal

akhir (dalam neraca akhir).

2) Dengan menghitung laba atau rugi secara terperinci.

Hasil perhitungan ini harus sama dengan laba-rugi menurut perbandingan

modal.

Harta = kewajiban + modal

Harta = kewajiban + modal + pendapatan – biaya

Harta + biaya = kewajiban + modal + pendapatan

Page 12: Makalah Administrasi Usaha

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Pengertian administrasi tidak berbeda jauh dengan pengertian organisasi yaitu proses kerja

sama yang di lakukan oleh sekel;ompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun secara

sempit administrasi dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan usaha yang dapat diartikan sebagai

kegiatan ketatausahaan yang meliputi menghimpun informasi, mengolah informasi, memperbanyak dan

menggandakan data, mendistribusikan data, menyimpan/mengarsipkan data yang penting dan

memusnahkannya.

Saran

Penulis menyadari dalam merangkum makalah ini tidak sepenuhnya sempurna, maka dari itu

penulis menerima masukan dan kritik yang membangun kepada para pembaca.