BIROKRASI DAN PARTAI POLITIK

Di bab sebelumnya telah di singgung bahwa kehadiran partai politik dalam

sistem pemerintahan yang demokrasi tidak bisa dihindari, kehadiran partai dalam sistem

pemerintahan yang demokratis.

Tradisi tua ini oleh studi Politik disebut sebagai filsafat politik. Idiologi menjadi

acuan pokok dari studi klasik tentang politik. Sebagai contoh suatu ideologi yang amat

berpengaruh di bidang ekonomi adalah : kepercayaan bisa berupa asumsi atau overvasi.

Menurut pendapat dari ROYC. MACRIDIS ( 1989 )

Bahwa ada 4 kriteria untuk membedakan antara ide dan idiologi. Empat

kriteria itu antara lain bagaimana kedudukan manusia ini dalam kosmos, hubungan

manusia dengan Tuhan - Nya. Tujuan utama yang ingin di capai oleh masyarakat,

manusia atau pemerintahan. Ide - ide itu sedikit banyak secara logis konsistan satu

sama lain.

Pervasiveness, yakni suatu rangkaian ide - ide yang secara khusus tidak hanva di

kenal sebagai suatu idologi selama ini, akan tetapi juga telah membentuk keyakinan dan

sikap politik banyak orang. Misalnya orang - orang di dalam masvarakat telah banyak

membicarakan tentang demokrasi. Oligarki dan otokrasi dengan demikian ini di bidang

politik suatu idealogi itu harus memenuhi kriteria. Pervasiveness ini, merembes

memasuki ke relung - relung masyarakat.

EXTENSIVENESS, kriteria ini menekankan bahwa suatu ideologi menurut

paham politik itu merupakan suatu rangkaian ide - ide yang diikuti oleh orang banvak.

Dengan demkian suatu rangkaian ide - ide bisa dikatakan ideologi dalam paham politik,

jika ide - ide tersebut secara extensif di ikuti oleh banyak orang dan memainkan yang

besar dalam percaturan politik di antara lain.

EXTENSIVENESS, kriteria ini menekan bahwa suatu idiologi menurut

perspektif politik adalah suatu rangkaian ide - ide yang bisa memberikan suatu

komitmen yang kuat bagi penggikut setianya dan memberikan penggaruh yang

signifikan terhadap keyakinan dan tindak politiknya.

Disimpulkan bahwa empat kriteria tersebut tidak bisa di golongkan suatu

idiologi.

KOMPONEN IDIOLOGI DARI PERSPEKTIF INTELEKTUAL

Suatu idiologi, tersebut paling sedikit dilihat dari pemikiran intelektual,

mempunyai 4 dasar komponen berikut ini :

1. Suatu idiologi itu mempunyai nilai ( value ). Setiap idiologi berakar pada suatu

pendirian bahwa nilai itu dianggap mempunyai kedudukan lebih penting ke

timbang yang lain.

2. Suatu idiologi visi tentang politik yang ideal.

Contoh : Marxisme menggambarkan tentang wujud masyarakat komunis yang

di dalarnnya tidak ada kepemilikan pribadi, contoh lain paham

Fundamentalis islam syiah yang diajarkan oleh Ayahtullah

Khomeini mengambarkan bahwa dunia yang diperintah dan

dikuasai oleh orang - orang muslim syiah secara singkat suatu

ideologi harus marnpu rnemberikan gambaran realistas, kehidupan di

masa - masa yang akan datang.

3. Suatu idiologi itu harus mengandung suatu konsaep tentang sifat manusia

( human nature ) ini. Marximes percaya bahwa di dalam masyarakat kapasitas

upaya mengeksploitasi kaum pekerja itu bukan karena kejahatan orang kapitalis

saja. Oleh karena itu enurut Karl Marx, salah satu cara agar kapitalis

memperlakukan baik kaum pekerja ialah dengan menghilangkan institusi

kepemilikan pribadi. Paham liberalisme klasik berpegang pada suatu Pendirian

bahwa setiap warga negara berkeinginan memberikan pilihan pribadi kepada

calon pemimpin yang terbaik, sifat manusia yang hak untuk rnemperoleh

kebebasan melekat pada setiap idiologi politik.

4. Suatu idiologi mempunyai Strategy four oction.

5. Suatu idiologi harus bisa di operasionalisasikan. Dalam terminologi militer

strategi merupakan perencanaan dasar untuk memenangkan suatu pertempuran,

oleh karena itu sebagai contoh paham Marxis beusaha untuk mengangkat suatu

keb.ijakan yang ada tentang nasib pekerja yang di exploitasi oleh kapitalisme

dengan mengubah keadaan para pekerja untuk membuang kapilatisme tersebut

dan diganti denggan sosialisme.

6. Suatu idieologi mernpunyai taktik ( politisicelltactics ) sebagai kelanjutan

strategi yang di jelaskan di atas, maka suatu idiologi dalam politik harus

mempunyai politicall ini.

Demikianlah pandangan dalam bidang politik suatu idiologi harus memilih

model tertentu guna mewujudkan strategi yang telah di ambilnya. Demikianlah

pandanggan intelektual mengenai beberapa komponen yang harus ada dalam suatu

ideologi politik. Komponen intelektual itu bermula dari suatu konsep yang berisi

tentang valve, visi dan sifat - sifat dasar manusia yang membangun suatu kelompok,

kemudian di wujudkan melalui suatu strategi dan taktik untuk operasionalisasi konsep

apstak tadi.

IDEOLOGI DALAM PEMERINTAHAN

Salah satu perwujutan idioiogi politik dalam pemerintahan adalah upaya untuk

membatasi kekuasaan yang ada di dalam pemerintahan akan tetapi dalam sistim

demokrasi kekuasaan dalam pemerintahan cenderung untuk di batasi.

Dengan demikian kostitusi adalah : Suatu sarana demokrasi untuk membatasi

kekuasaan yang di jalankan dalarn pemerintahan. Konstitusionalisme, seperti yang d i

uraikan di atas bahwa suatu istilah yang berakhiran isme merupakan karateristik dari

suatu ideologi. Pemerintah yang konstitusional adalah : suatu bentuk pemerintahan

yang kostitusi nya marnpu melindungi hak-hak azazi dari pelanggaran - pelanggaran

yang di lakukan baik oleh pejabat-pejabat poblik maupun kelompok - kelompok

masyarakat.

Suatu pemerintahan di sebut konstitusional atau free apabila subtansi dari

kebijakan - kebijakan berpengaruh terhadap hak - hak azazi manusia tersebut.

Sementara itu pernerintahan yang kontitusional di tentukan bagaimana isi dari kebijakan

kebijakan itu berpengaruh terhadap penegak hak - hak azazi manusia di mungkinkan

menurut teori bahwa suatu kelompok monarki yang di pimpin seorang raja yang

mempunyai kekuasaan absolute tetapi berbuat baik ( A. Benevolent Despot ) raja

monarki tersebut memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berbicara, kebebasan

pers, kebebasan memeluk agama, dan menjamin hak - hak azazi mereka. Raja tersebut

dapat pula membuat kostitusi yang memuat batasan - batasan pemerintahannya dan

yang juga melindunggi kekuasaannya dari rekanan - rekanan dari kekuatan politik

lainnya.

Sebaiknva suatu pernerintahan demokratis itu bisa pula tidak mempunyai

kostitusi terlukis dan tidak pula punya formal ( formal quah rn tss ) atas hak - hak sipil

akan tetapi tetap demokratis contoh negara Inggris.

PAHAM KOSTlTUSI LIBERAL KLASIK

Banyak di antara para ahli yang mempergunakan terminologi classical

liberalism dan n ine teenth century liberalism yang sedikit banyak rnenyamakan arti

dengan constitusi onalism. Istilah itu pertama kali di pergunakan pada akhir abad ke

18 dan sampai pertenggahan tahun 1930 an. Semenjak 1930 an semua orang

khususnya orang - orang amerika mengartikan istilah dengan menekan suatu idiologi

yang mendukung tidak hanya pada kebebasan maksimum individu akan tetapi juga

membatasi usaha - usaha pemerintahan dan adanya jaminan dari pemerintah terhadap

standar minimum orang - orang yang percaya terhadap idiologi konstitusional pada

umumnya mnggunakan hak azazi hak manusia yang dicantumkan dalam deklarasi

kemerdekaan, sebenarnya para pejuang klasik hak azazi manusia pada abad ke 18 dan

ke 19 tidak mempunyai komitmen mempunyai hak azazi ini sebagai suatu tujuan.

Barang kali baru ketika pemikir vilosouf politik Inggris yang terkenal John Locke

mempenggaruhi cara berfikir mereka kemudian meletakkan hak azazi manusia ini

sebagai tujuan dalam melaksanakan pmerintahan.

Didalam tulisan itu Locke mengangkat permasalahan dasar tentang pilosovi

politik, jika orang berpatisipasi dan terlihat dalam proses pembuatan kebijakan dan

penyelenggaran pemerintahan tidak ada lain ialah : untuk rnenjamin agar hak untuk

hidup, hak kemerdekaan dan melindunggi hak miliknya yang secara natural merupakan

hak azazinya di lindunggi karena mereka itu adalah manusia, suatu pemerintahan ini

adalah kesadaran untuk mewujudkan hak - hak rakyat tersebut.

Konsep pemikiran John Locke yang banyak pula mempengaruhi revolusi

Amerika di abad ke 18 yang kemudian melahirkan deklerasi kemerdekaan maka

sebagai deklerasi universal tentang hak - hak azazi manusia adalah artikek satu dan

dua dari dokumen deklarasi adapun paham bahwa hak azazi manusia bahwa sebagai

alat untuk mencapai tujuan yang lebih rnulia dan yang modern salah satu tujuan yang

mulia itu harus di capai dengan hak azazi. Dalam agama islam di sebutkan

khususnya di sebutkan tujuan hidup manusia untuk mencapai kehidupan bahagia di

dunia dan hidup mulia di akhirat nanti, sedangkan hidup rnulia di akhirat tentu

berdasarkan amal masing- masing.

SISTIM KEPARTAIAN POLlTlK

Partai politik mulai di kenai dalam bentuk yang modern di eropa dan Amerika

Serikat abad ke 19 bersamaan mulai di kenai sistim pemilihan perlementaria. Sepanjang

perkembangan dan kemajuan sistim pemilihan dan parlermen ini maka berkernbang

pula sistim kepartaian politik. Pada zaman dahulu revolusi masih jaya kekuasaan aris

tokratis dan monarki protes politik terbatas berputar disekitar munculnya klik dan faksi

mulai terbentuknva sistim pemerintahan yang parlemen mulai muncul kehidupan partai

politik secara pelan - pelan suatu rezim peguasa yang di dukung oleh kekuatan klik para

bangsawan di perjuangkan untuk di ganti untuk rezim penguasa yang di dukung oleh

kekuatan klik lainnya. Partai politik yang mulai di dukung oleh kelompok masyarakat

mulai mempengaruhi pemerintah di eropa. Hal seperti itu terjadi pada awal abad ke 19,

semenjak itu di negara - negara Eropa dan Amerika mulai tumbuh dan berkembang

kehidupan partai politik yang di dukung oleh masyarakat.

Pada abad ke 20 mulai lah kehidupan partai menyebar ke seluruh kepelosok

dunia. Di Asia partai politik banvak di bentuk berdasarkan pertimbangan berbasis

agama dan acara ritual yang turnbuh di suatu lingkunggan masyarakat tertentu. Banyak

di negara yang baru politik berkembang bercorak politik dan beraroma militer. Di

Eropa bermunculan partai politik yang berpaham sosialis dan komunis perkernbangan

selanjut nya dengan berpijak pada kerangka demokrasi liberal yang berkernbang pada

abad ke 19 maka abad ke 20 partai di gunakan suatu rezim deklaratos tujuan pernerintah

tidak demokratis partai politik merupakan organisasi yang berhubungan kekuasaan

secara pemeliharaan demokratis oleh karena itu, partai politik bekerja melalui

mekanisme perwakilan dalam pemerintahan.

Di dalam pemerintahan demokratis dapat di artikan pemerintahan dari rakyat

oleh rakyat untuk rakvat sebenarmva rakyat itu siapa???? Organisasi politik yang di

sebut partai politik sebagai elemen pemerintahan. Elemen berikutnya ialah suatu

pemerintahan yang menjamin padanya politicall equity bagi semua warga negara

dewasa sehat jasmani tidak cacat hukum pidana. Kesempatan yang sama dalam negara

dan pemerintah demokratis melalui partai politik itulah sebabnya di dalam pemerintahan

yang demokratis itu berlaku semboyan one person one fote.

PARTAI POLITIK DAN KEKUASAAN

Dalam pemerintahan yang konservatif ataupun yang revolusioner, suatu

pemerintahan yang mengikuti sistim pluralis demokrasi atau diktator monolisis maka

suatu partai politik itu di bentuk tidak ada lain kecuali untuk berfungsi menjalankan

kekuasaan politik. Partai yang memenangkan suara rakyat terbanyak berarti partai

tersebut memperoleh jalan menuju kekuasan, kekuasan ada di 2 tempat yakni di

perwakilan ( dewan ) dan di pemerintahan ( eksekutif ).

Kekuasan ada di dewan, di eksekutif yang memimpin pemerintahan presiden

dari partai monoritas, sedangkan mayoritas suara berada di kongres atau dewan.

Sistim ini menjamin adanya stabilitas pemerintahan eksekutif asalkan presidennya

tidak melanggar ketentuan hukum.

Dari sekian perlu presiden Amerika Serikat yang pernah memimpin Amerika

hanya beberapa saja, berbeda dengan Inggris. Pemerintahannya jalan terus sesuai

dengan suara mayoritas di parlemen. Dari uraian ini dapat di ketahui bahwa partai

politik dengan kekuasaaan tidak bisa dipisahkan.

PRINSIP DAN MODEL DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN

Hampir semua negara menyatakan dirinya demokratis, semua pihak yang

mengendalikan pemerintahan juga menyatakan pihaknya tidak demokratis walaupun

akhirnya berpisah denggan wakil presiden Moh. Hatta gara - gara demokrasi yang di

jalankan tidak sesuai dengan pemikiran demokrasi pak Hatta tulisan Bung Hatta yang

dilarang oleh Bung Karno yang menyatakan bahwa demokrasi kita telah mati oleh

karena semua pihak menyebutkan demokrasi padahal praktiknya kadangkadang dan

sering kali menangapi dan menyebloskan orang - orang yang berbeda pendapat dengan

nyata dalam sel - sel penjara. Barang kali suatu cara yang baik untuk mengenal dan

memahami demokrasi dengan mencoba mengidenfikasi dari pengertian tersebut.

Walaupun telah di coba memberikan rumusan dan batasan.

Demokrasi nampaknya tidak bisa di pisahkan dari pembahasan hal - hal yang

b'erkaitan dengan tata kepemerintahan dan kegiatan politik, semua proses politik dan

lembaga pemerintahan yang berjalan seiring jalanya demokrasi.

KEDAULATAN RAKYAT ( POPULAR SOVEREL GNITY )

Segala keputusan terletak di tangan seluruh rakvat bukannva berada atau salah

satu orang tertentu. Sistim pemerintahan yang demokratis adalah : Sistim yang

meletakan dan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. .Di dalam demokrasi kekuasaan

tertingi harus diletakan pada tangan seluruh rakyat, bukan pada salah satu atau elit atau

kelompok tertentu dalam negara tersebut. Demokrasi yang berdasarkan pada prinsip

kedaulatan rakyat ini bukan berarti bahwa perizinan yang di keluarkan oleh instansi

pemerintahan baru di katakan syah jika seluruh rakyat ikut beramai membuat keputusan,

lain halnya dengan sistim kediktatoran yang menyatakan bahwa suatu izin yang di

keluarkan oleh instansi pemerintahan di bawahnya harus di syahkan oleh tanda

tangannya.

KESAMAAN POLITlK ( POLITlCAL EQUALITY )

Prinsip dasar ke 2 dari demokratis ialah adanya kesalahan politik. Setiap

warga dewasa mempunyai kesempatan yang sama prinsip ini seringkali di wujudkan

oleh sernboyan on vote mereka tidak mempunyai kebebasan reall untuk memilih.

Prinsip kesamaan politik merupakan konsepkuensi logis dari kedaulatan rakyat. Dalam

sistim pemerintahan yang demokratis menjamin hak untuk tidak memberikan suara

atau absstain.

KONSULTASI RAKYAT ( POPULAR CONSULTATION )

Prinsip konsultasi rakyat ini merupakan syarat ke 3 dari sistim pemerintahan

yang demokratis :

1. Negara harus mempunyai yang melembaga yang di gunakan pejabat.

2. Negara harus mampu mengetahui secara jelas preferensi 2 rakyat.

Dua ketentuan ini merupakan konsekwensi logis dari kedaulatan rakyat

demokrasi. Dengan demikian prinsip ini berarti bahwa proses pembuatan kebijakan

politik dalam pemerintahan demokratis

KEKUASAAN MAYORITAS ( MAYORITY ROLE )

Mana kala rakyat dalam pemerintahan yang demokratis menyetujui dengan

suara bulat namun demikian dia hampir setiap warga demokrasi suara bulat seperti itu

jarang di wujudkan.

.P.e..r.soalan ini kemudian membawa suatu prinsip adanya suara mayoritas.

Jika suara rakyat yang tidak setuju pada suatu itu kebijakan lebih banyak ketimbang

yang setuju. Perlu di catat di sini bahwa prisip ini bukanlah berarti bahwa setiap

pemerintah harus konsultasikan kepada rakyat. Adapun prosedur yang biasa

dipergunakan di setiap negara pemilihan umum yang dimenangkan suara mayoritas

tunggal, prinsip mayoitas dalam bingkai demokrasi itu ternyata ada batasnya. Seseorang

yang mempunyai kompentensi dan keahlian sesuai dengan di butuhkan oleh suatu

jabatan bias di angkat untuk menduduki jabatan terebut. Dalam yang sama jabatan

politik gubernur atau bupati juga tidakl bias lepas dari karier ini