BENTUK NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN

MOH. SALEHFAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA2012

MOH. SALEHFAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA2012

PENGERTIAN

Bentuk Negara (staats-vorm) berbicara mengenai organ negara atau organisasi negara sebagai keseluruhan

Bentuk Pemerintahan (regerings-vorm) berbicara mengenai bentuk penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan kekuasaan.

Ada juga istilah sistem pemerintahan yang berbicara mengenai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam arti cabang eksekutif saja.

BENTUK NEGARA KLASIK

PLATO (427 – 347 SM):

a. Aristokrasi

Pemerintahan bangsawan cendikiawan berkeadilan

b. Timokrasi

Penguasa menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri.

c. Oligarki : Pemerintahan oleh beberapa orang kaya.

A. Demokrasi : Pemerintahan oleh rakyat

B. Tyrani : Pemerintahan oleh satu orang yang keras dan kuat.

ARISTOTELES (384 – 322 SM)

Pemerintahan oleh satu orang :

A. Monarki

B. Tyranni

Pemerintahan oleh Banyak Orang :

A. Aristokrasi

B. Oligarki

Pemerintahan oleh Rakyat

A. Republik

B. Demokrasi

TEORI POLYBIOS – POLYBIUS CYCLES (200 – 118 SM)

MONARKI

TYRANNI

ARISTOKRASI

OLIGARKI

DEMOKRASI

OKHLOKRASI

Okhlokrasi : Pemerintahan yang liar dari rakyat gembel dan hina

BENTUK NEGARA MODERN

A. Leon Duguit :

1. Negara Kesatuan

2. Negara Serikat

3. Perserikatan Negara-negara

B. Sri Soematri :

1. Negara federal/Serikat (Federal

state, bondstaat)

2. Negara Kesatuan (Unitary State,

eenheidstaat)

NEGARA KESATUAN

Ciri Mutlak Negara Kesatuan Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat Pusat Tidak adanya badan-badan lain yang

berdaulat

Sistem Pemerintahan : Sentralisasi (central government, single

centralized government) Dekonsentalisasi (centralisasi met de

deconcentratie).

NEGARA KESATUAN

PEMERINTAH PUSAT

PEMDA A PEMDA B

Penduduk Penduduk

NEGARA FEDERAL

Terdiri beberapa negara bagian yang tidak berdaulat;

Kedaulatan berada pada Negara Federal; Negara bagian punya kekuasaan membuat

UUD, kepala negara sendiri, parlemen dan kabinet sendiri.

Kewenangan untuk angkatan perang, hubungan luar negeri, keuangan dan moneter berada pada Negara Federal.

NEGARA FEDERAL

NEGARA FEDERAL

NEGARA BAGIAN A

Penduduk Penduduk

NEGARA BAGIAN B

PERBEDAAN (R. Kreneuburg)

NEGARA FEDERASI: Negara bagain punyai pouvoir constituant. Wewenang membentuk UU Pusat oleh

Negara Federal terperinci dalam Konstitusi.

NEGERA KESATUAN : Organisasi pemerintahan daerah telah

ditetapkan dalam UU Pusat. Pembentukan UU Pusat ditentukan secara

umum oleh Konstitusi dan Pemda tergantung pada UU Pusat.

PERSERIKATAN NEGARA-NEGARA (CONFEDERATION STATE, STATENBOND)

Perserikatan atau Persekutuan antar beberapa negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat penuh.

Dibentuk karena ada kesamaan kepentingan atau karena dinamika sosial politik global.

Untuk kepentingan hubungan luar negeri. Perjanjian mengikat negara anggota, tapi

tidak pada warga negara anggota. Seperti : Uni Eropa, Liga Arab, dan Asean.

KONFEDERASI

NEGARA A

PERSERIKATAN NEGARA-NEGARA (CONFEDERATION STATE, STATENBOND)

NEGARA B NEGARA C

WARGANEGARA A

WARGANEGARA B

WARGANEGARA C

BENTUK PEMERINTAHAN MODERN

A. MONARKI Kehendak terjelma dari satu orang Kepala Negara berganti turun temurun.

B. REPUBLIK Kehendak terjelma dari rakyat. Kepala Negara berganti tidak turun temurun.

PERKEMBANGAN MONORKI

A. MONARKI ABDOLUT Raja berkuasa mutlak terhadap semua alat

kekuasaan negara. Biasanya dilandasi faham teokrasi.

B. MONARKI KONSTITUSIONAL Kekuasaan Raja dibatasi konstitusi. Sering juga disebut monarki modern, seperti

Inggris, Belanda, dan Jepang.

TEORI KEKUASAAN NEGARA

a. Teori Thomas Hobbes :

Manusia adalah homo homini lupus, bellum omnium comtra omnes, yang tak ubahnya binatang buas. Dalam keadaan inilah mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat yang menyerahkan hak-haknya kpd penguasa.

b. Teori John Locke :

Manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak lainnya tetap melakat pada masing2 indivudu.

PROSES PERJANJIAN MASYARAKAT MENURUT JOHN LOCKE

a. The First Treaty (Pactum Unionis)

Perjanjian individu dengan individu untuk terbentuknya masyarakat politik dan negara.

b. The Second Treaty (Pactum Subjectionis)

Perjanjian dalam Pactum Unionis terbentuk atas dasar suara mayoritas, sehingga setiap individu tetap memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan, yakni life, liberty, dan estate. Sehingga tugas negara melindungi kepada masing2 individu.

3 JENIS BENTUK PEMERINTAHAN

a. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif

b. Terdapat pemisahan tegas antara eksekutif dan legislatif serta yudikatif.

c. Terdapat pengaruh dan pengawasan yang langsung dari rakyat (Sistem pemerintahan yang representatif.)

SISTEM PEMERINTAHAN

a. Sistem Pemerintahan Parlementer

b. Sistem Pemerintahan Presidensiil

c. Sistem Pemerintahan Campuran

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

a. Sistem kepemimpinannya terbagi atas kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah

b. Sistem pemerintahan bertanggungjawab kepada parlemen

c. Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan parlemen

d. Parlemen dapat dibubarkan oleh kepala negara apabila tidak memberikan dukungan kepada pemerintah.

PERDATA MENTERI

SKEMA SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

PARPOL

PARLEMEN

KOALISI

KABINET

PEMILIH

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL

a. Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan

b. Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada parlemen, melainkan langsung kepada rakyat yang memilihnya

c. Presiden tidak berwenang membubarkan parlemen

d. Kabinet sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden

PERDATA MENTERI

SKEMA SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

PARPOL

PARLEMEN

KABINETPEMILIH

SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN

a. Terdapat ciri-ciri parlementer dan presidensiil

b. Jika lebih menunjol ciri parlemnter disebut quasi parlementer, seperti di Perancis dimana kepala negara dipilih langsung oleh rakyat dan perdana menteri yang didukung oleh parlemen.

c. Jika lebih menonjol ciri presidensiil disebut quasi presidensiil seperti di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 dimana Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

TANGGAL SISTEM PEMERINTAHAN

19-07-1945 s/d 14-11-1945 Presidensial

14-11-1945 s/d 29-01-1948 Parlementer

29-01-1948 s/d 04-07-1949 Presidensial

04-07-1949 s/d 28-04-1973 Parlementer

28-04-1973 s/d sekarang Presidensial

HUBUNGAN ANTARA DEMOGRAFI DAN BENTUK NEGARA SERTA SISTEM PEMERINTAHAN

C.KALIMANTAN

IRIAN JAYA

MALUKU

E.NUSA TENGGARAW.NUSA TENGGARA

BALI

E.JAVAC.JAVA

W.JAVA

DI YOGYAKARTA

SE.SULAWESI

C.SULAWESI

N.SULAWESI

JAMBI

RIAU

BENGKULU

W.SU

MATRA

DI ACEH

E.KALIMANTAN

W.KALIMANTAN

PAPUAS.KALIMANTAN

S.SULAWESIC.KALIM

ANTAN

W.JAVA

RIAU

LAMPUNG

S.SUMATRAJAMBI

N.SUMATRA