Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015

dadang-solihin.blogspot.com 2

33

Materi• Rancangan Tema RKP 2015• Pertimbangan Penyusunan Tema

RKP 2015• Upaya Peningkatan Kualitas APBN dan

APBD• Upaya Peningkatan Kualitas RKP• Landasan Hukum RKP 2015 • Arah Kebijakan Pembangunan• Prioritas Pembangunan• Isu Strategis

4dadang-solihin.blogspot.com

Rancangan Tema RKP 2015

MELANJUTKAN REFORMASI PEMBANGUNAN BAGI PENINGKATAN

DAYA SAING NASIONAL


Pertimbangan Penyusunan Tema RKP 2015

1. Reformasi pembangunan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

2. Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap).

3. RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek.


1. Penajaman sasaran dan indikator kinerja; 2. Optimalisasi belanja modal pada sektor-sektor strategis untuk

mendorong investasi sektor riil;3. Peningkatan sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan SKPD

(Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan Kementerian/Lembaga; 4. Peningkatan pemantauan untuk menghilangkan sumbatan-

sumbatan dalam implementasi program/kegiatan; serta 5. Peningkatan akuntabilitas belanja pemerintah daerah.

Upaya Peningkatan Kualitas APBN dan APBD


8

1. Kesepakatan-kesepakatan dalam Musrenbangnas merupakan sinergi antara prioritas nasional dan kebutuhan-kebutuhan provinsi dalam berbagai sektor.

2. Perencanaan yang baik akan ditentukan oleh kualitas perencana dan komunikasi yang baik antar perencana.

3. Perlu perkuatan kelembagaan perencanaan di tingkat daerah. 4. Basis data yang akurat dan terkini dijadikan dasar perencanaan

pembangunan khususnya data-data yang mencerminkan kondisi manusia Indonesia. Telah disusun Buku Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2035 yang akan menjadi informasi yang penting bagi perencanaan pembangunan ke depan; serta

5. Bappenas berkomitmen untuk terus menerus meningkatkan kualitas proses perencanaan dan produk RKP.

Upaya Peningkatan Kualitas RKP

dadang-solihin.blogspot.com

Landasan Hukum RKP 2015 • RKP Tahun 2014 adalah pelaksanaan tahun terakhir RPJMN 2010-

2014 yang merupakan penjabaran Visi Misi Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono.

• Sementara itu, RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai basis penyusunan RKP 2015 belum tersusun.

• Kondisi ini telah diantisipasi dalam UU no. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025.

• Dengan demikian, kevakuman hukum terhindari.


Landasan Hukum RKP 2015

Pasal 5Ayat (1): Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk

menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presidenyang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannyadiwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahunpertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

Ayat (2): RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagaipedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

Ayat (1): Yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025.

Ayat (2): Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertamapemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).

UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025

PENJELASAN


Landasan Hukum RKP 2015

• Sesuai UU 25/2004 tentang SPPN pasal 4, RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

• Sesuai dengan UU 17/2003 tentang KN pasal 12 ayat 2, RKP merupakan pedoman penyusunan RAPBN

• Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan berjalan (Pasal 7, PP 90/2010 tentang RKAKL)

(Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Bapak Presiden RI Nomor 0028/M.PPN/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk RKP 2015)


Koridor Tema RKP 2015

1. RPJMN 2015-2019 merupakan bagian dari RPJPN 2005-20252. RPJPN dibagi dalam 9 (sembilan) Bidang Pembangunan3. RKP 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN 3 dan

merupakan transisi dari RPJMN 2 khususnya RKP 2014. Dengan demikian isu strategis RKP 2014 ada yang masih perlu dilanjutkan pada RKP 2015.

4. Tema disusun berdasarkan:– Tantangan– Keberlanjutan– Mandat RPJP 2005-2025 dengan penekanan pada tahapan

pembangunan periode RPJMN 2015-20195. Tema dijabarkan dalam isu strategis 9 bidang pembangunan

RPJPN 2005-2025


Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025

RPJM 4(2020-2024)

RPJM 1(2005-2009)

Menata kembali NKRI, membangun

Indonesia yang amandan damai, yang adil

dan demokratis, dengan tingkat

kesejahteraan yang lebih baik.

RPJM 2(2010-2014)

Memantapkanpenataan kembali

NKRI, meningkatkankualitas SDM, membangun

kemampuan iptek, memperkuat daya

saing perekonomian

RPJM 3(2015-2019)

Memantapkan pemba-ngunan secara menye-

luruh denganmenekan-kanpembangunan

keunggulan kompetitifperekonomian yang ber-basis SDA yang tersedia, SDM yang

berkualitas, sertakemampuan iptek

Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang

mandiri, maju, adil danmakmur melalui

percepatanpembangunan di

segala bidang denganstruktur perekonomian

yang kokohberlandaskan

keunggulan kompetitif.

Substansi RKP 2015 disusundengan merujuk pada tema-pembangunan RPJMN 2015-

2019 (RPJMN 3)


Tantangan Pembangunan - Eksternal

• Pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang ditandai dengan pengurangan stimulus moneter (tapering off) serta perekonomian Eropa secara perlahan lepas dari krisis, akan mengakibatkan:– Arus modal asing berbalik ke negara maju;– Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi sehingga

mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan.• Melepaskan Indonesia dari jerat negara berpendapatan menengah

(Middle-income trap). • Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy

Community) akan mulai pada tahun 2015


Tantangan Pembangunan - Internal

• Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan rentan terhadap gejolak global. – struktur industri manufaktur masih dangkal– ketergantungan terhadap impor barang modal dan bahan

setengah jadi masih tinggi• Iklim usaha dan investasi, serta kepastian hukum masih belum

optimal dalam memberikan kemudahan dan kepastian investasi. • Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran. • Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi, demikian

juga, kesenjangan antar wilayah juga masih tinggi.


Arah Kebijakan PembangunanSecara garis besar arah pembangunan tahun 2015 adalah sebagai berikut:a) Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan

diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis SDA, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

b) Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap).

c) RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek.


Prioritas Pembangunan• Berdasarkan arah kebijakan RKP 2015 di atas, diidentifikasi isu-isu

strategis untuk masing-masing bidang pembangunan yang digariskan RPJPN 2005-2025, yaitu bidang pembangunan:1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama2. Ekonomi 3. Sarana dan Prasarana4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi6. Politik7. Pertahanan dan Keamanan8. Hukum dan Aparatur9. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

• Selanjutnya, Prioritas Pembangunan akan disusun untuk merespon isu-isu strategis yang teridentifikasi.


Isu StrategisNo. Bidang

Pembangunan Isu Strategis

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand dan Supply)b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayic. Pengendalian Jumlah Pendudukd. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinane. Optimalisasi Anggaran Pendidikan

2. Ekonomi a. Transformasi Struktur Industrib. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

3. Sarana dan Prasarana

a. Perkuatan Sistem Logistik Nasionalb. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasionalc. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasid. Penataan Perumahan / Permukimane. Pembangunan transportasi massal perkotaan.

4. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

a. Perkuatan Ketahanan Panganb. Peningkatan Ketahanan Energi

5. Ilmu Pengetahuandan Teknologi

Perkuatan kapasitas IPTEK

6. Politik Konsolidasi Demokrasi7. Pertahanan dan

KeamananPercepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan

8. Hukum dan Aparatur Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas9. Pembangunan

Wilayah dan Tata Ruang

Pembangunan Daerah Tertinggal



Education

Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015