i

KATA PENGANTAR

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003

ii

DESKRIPSI PROGRAM KOORDINASI PROGRAM SMK TAHUN 2015

1. KODE PROGRAM : 32-DK-2014

2. NAMA PROGRAM : KOORDINASI PROGRAM SMK TAHUN 2015

3. TUJUAN : a. Menyusun rencana pemenuhan daya tampung pada tingkat pendidikan menengah, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

b. Menyusun rencana program yang disinergikan dengan Program APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kab/Kota;

c. Membekali peserta agar mampu menyusun rencana peningkatan dan pengembangan SMK di daerahnya;

d. Mendukung percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

e. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal berbasis data kondisi sekolah.

4. SASARAN : Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan SMK terpilih sesuai dengan alokasi dana Dekonsentrasi

5. ALOKASI DANA : Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014 pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.

6. PEMANFAATAN DANA

: Dana digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program SMK Tahun 2015: a. Pengadaan ATK; b. Pengadaan bahan untuk peserta; c. Honor Panitia dan Narasumber d. Uang saku peserta, narasumber dan

panitia; e. Biaya transport peserta, narasumber dan

panitia;

iii

f. Biaya penginapan peserta, narasumber dan panitia

7. PELAKSANAAN : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop dengan ketentuan: a. Unsur yang terlibat adalah:

• Direktorat Pembinaan SMK • Dinas Pendidikan Provinsi • Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota • SMK Terpilih

b. Peserta dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membawa bahan terkait yang akan dinformasikan lebih lanjut.

8. JADWAL

KEGIATAN : Kegiatan dilaksanakan paling lambat bulan

Agustus 2014

9. LAYANAN INFORMASI

: Dinas Pendidikan Provinsi setempat dan Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Gedung E Lt 13 Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467 Email : datapokok@ditpsmk.net Website : http://www.ditpsmk.net : http://datapokok.ditpsmk.net

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM .......................................................................... ii DAFTAR ISI .......................................................................................... iv BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang ....................................................................... 1 B. Tujuan ................................................................................... 2 C. Dasar Hukum ......................................................................... 2 D. Sasaran ................................................................................. 3 E. Hasil Yang Diharapkan ............................................................ 3

BAB II. ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ....................... 4

A. Organisasi ............................................................................... 4 B. Tugas dan Tanggungjawab ...................................................... 4

1. Direktorat Pembinaan SMK ............................................... 4 2. Dinas Pendidikan Provinsi ................................................ 4 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .................................... 4 4. Sekolah Menengah Kejuruan Terpilih ................................ 5 5. Panitia Penyelenggara................. ................................... 5

BAB III. PENYELENGGARA, MATERI DAN MEKANISME. ........................ 6

A. Penyelenggaraan ..................................................................... 6 B. Materi ..................................................................................... 6 C. Mekanisme Penyelenggaraan ................................................... 6

BAB IV. KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DANA ...................................................................................... 7 A. Ketentuan Penggunaan Dana ................................................... 7 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ................................... 7

BAB V. PELAPORAN............................................................................. 8 BAB VI. PENUTUP ................................................................................. 9

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Pembinaan SMK bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan serta kualitas/relevansi dan kesetaraan telah merencanakan dan melaksanakan berbagai jenis program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis pendidikan nasional tahun 2010–2014. Salah satu program yang menjadi prioritas pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah adalah rintisan untuk menuju pada Pendidikan Menengah Universal 12 tahun yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak yang telah menyelesaikan pendidikan dasar (SMP/MTs) untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Permberlakuan Pendidikan menengah Universal berimplikasi terhadap daya tampung penerimaan siswa baru di sekolah menengah (SM) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah lulusan SMP. Dengan demikian perlu diperhitungkan daya tampung SM saat ini, sebaran SM dikaitkan kesesuaian dengan sebaran SMP, potensi pengembangan dari SM yang ada dan kemungkinan kebutuhan untuk pendirian SM yang baru Jenis pendidikan pada jenjang menengah meliputi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah atas dan pendidikan madrasah aliyah, sedangkan pada jenjang pendidikan dasar yang merupakan input bagi pendidikan menengah jenis pendidikannya terdiri dari pendidikan menengah pertama (SMP) dan pendidikan madrasah Tsanawiyah. Capaian APK pendidikan menengah tertinggi pada suatu daerah akan mendekati atau sama dengan capaian APK pendidikan dasar di daerah tersebut. Sedangkan APK masing-masing SMK, SMA dan MA merupakan distribusi dari APK pada pendidikan menengah. Pendidikan menengah kejuruan merupakan salah satu jenjang pendidikan menengah yang mempunyai orientasi menyiapkan anak usia menengah setelah lulusan yang memiliki kompetensi untuk dapat bekerja mandiri, bekerja pada orang lain (perusahaan), menambah pendidikannya menjadi spesialis atau melanjutkan ke jenjang pendidikan vokasi (Diploma 1,2,3,4).

2

Agar program dan kegiatan pembinaan SMK dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan hasil yang diharapkan, diperlukan perencanaan yang mempertimbangkan situasi, kondisi dan lingkungan pada satu wilayah serta kemungkinan perkembangannya di masa depan. Ketersediaan data dan informasi pendukung akan sangat mempengaruhi kualitas perencanaan yang dihasilkan.

B. Tujuan

1. Menyusun rencana pemenuhan daya tampung pada tingkat pendidikan menengah, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

2. Menyusun rencana yang akan disinergikan Program APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kab/Kota;

3. Membekali peserta agar mampu menyusun rencana peningkatan dan pengembangan SMK di daerahnya;

4. Mendukung percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

5. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal berbasis data kondisi sekolah.

C. Dasar Hukum

Penyusunan perencanaan program pendidikan menengah kejuruan dilandasi ketentuan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 4. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJM); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Perbantuan; 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahunan; 7. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan;

3

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tentang Standar Sarana dan Prasaran SMK;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 103 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Kepada Gubernur dalam Penyelenggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014;

13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.

D. Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan SMK terpilih sesuai dengan alokasi dana Dekonsentrasi

E. Hasil yang diharapkan

1. Tersusunnya rencana pemenuhan daya tampung pada tingkat pendidikan menengah, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

2. Tersusunnya rencana yang disinergikan dengan Program APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kab/Kota;

3. Meningkatnya kemampuan peserta dalam menyusun rencana peningkatan dan pengembangan SMK di daerahnya;

4. Adanya program percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

5. Tersusunnya rencana pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal berbasis data kondisi sekolah.

4

BAB II ORGANISASI, TUGAS DN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Program Sekolah Menengah Kejuruan dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Program Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015 akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut : 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Sekolah Menengah Kejuruan yang terpilih.

B. Tugas dan tanggungjawab

1. Direktorat Pembinaan SMK a. Menyiapkan panduan pelaksanaan kegiatan Koordinasi

Penyusunan Program Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015; b. Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan Koordinasi

Penyusunan Program Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015; c. Menerima hasil pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan.

2. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Program Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015;

b. Mengumpulkan materi dan bahan kegiatan; c. Mengkoordinasikan/melaksanakan kegiatan Koordinasi

Penyusunan Program Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015 ; d. Mengumpulkan hasil kegiatan; e. Menggandakan hasil Koordinasi Penyusunan Program Sekolah

Menengah Kejuruan tahun 2015.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Bersama SMK menyusun rencana program pendidikan menengah

kejuruan tahun 2015 di daerahnya; b. Mengkoordinasikan kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan

Program Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015 seluruh SMK di daerahnya;

5

c. Membawa hasil penyusunan perencanaan program pendidikan menengah kejuruan tahun 2015 yang digunakan sebagai bahan dasar kegiatan koordinasi perencanaan tingkat Provinsi.

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpilih

SMK Terpilih adalah SMK yang memiliki kriteria, antara lain: a. SMK yang memiliki SDM yang memadai; b. Memiiki akses luas dengan SMK lain (MKKS atau SMK Pusat

layanan TIK); c. Memiliki beberapa kompetensi keahlian dan jumlah siswa yang

cukup banyak; Tugas SMK Terpilih adalah: a. Bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota menyusun rencana program

pendidikan menengah kejuruan di daerahnya pada saat workshop; b. Membantu Dinas Pendidikan Kab/Kota dalam penyusunan

perencanaan program pendidikan menengah kejuruan tahun 2015 seluruh SMK di daerahnya;

c. Menyusun rancangan kebutuhan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

d. Menyampaikan hasil penyusunan perencanaan program pendidikan menengah kejuruan tahun 2015.

5. Panitia Penyelenggaran

Panitia Penyelenggara kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program SMK Tahun 2015 dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: a. Menyusun panduan kegiatan bagi peserta; b. Menyiapkan administrasi kegiatan; c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota; d. Menyiapkan narasumber pusat dan provinsi; e. Membuat dan mengirimkan undangan untuk peserta; f. Menggandakan dan mengemas materi untuk peserta; g. Menyiapkan tempat sidang, penginapan, konsumsi dan ATK untuk

peserta; h. Mengatur kelancaran pelaksanaan kegiatan; i. Membuat notula dan daftar hadir peserta kegiatan; j. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan.

6

BAB III PENYELENGGARAAN, MATERI, DAN MEKANISME

A. Penyelenggaraan

Kegiatan Koordinasi penyusunan perencanaan program pendidikan menengah kejuruan tahun 2015 agar dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kegiatan ini dilaksanakan paling lambat bulan Agustus 2014; 2. Kegiatan diikuti oleh seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang

bersangkutan, melibatkan Pihak Direktorat Pembinaan SMK (pusat), Dinas Pendidikan Provinsi, dan SMK terpilih;

3. Kegiatan Koordinasi dilakukan dengan presentasi, diskusi, kerja mandiri, dan pleno hasil kerja mandiri.

B. Materi Materi koordinasi penyusunan perencanaan program pendidikan menengah kejuruan tahun 2015 yang disajikan antara lain: 1. Perencanaan SMK/SM dalam upaya untuk menuju Pendidikan

Menengah Universal; 2. Kondisi awal perancangan SMK; 3. Analisis antara jumlah SMP, MTs dengan daya tampung SM (kelas 1)

dan sebaran sekolahnya 4. Analisis kebutuhan ruang untuk mendukung pembelajaran pada SMK

yang ada (telah beroperasi) 5. Penetapan indikator minimal, Sektor (jenis kegiatan ekonomi) yang

akan dikembangkan oleh Kab/Kota

C. Mekanisme Penyelenggaraan Mekanisme penyelenggaraan penyusunan perencanaan program pendidikan menengah kejuruan tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Pengarahan kebijakan pengembangan dan peningkatan kualitas

pendidikan Provinsi disampaikan oleh Narasumber Provinsi; 2. Presentasi materi perencanaan dan diskusi disampaikan oleh

Narasumber Pusat; 3. Kerja Mandiri masing-masing kab/kota; 4. Pleno hasil kerja mandiri masing-masing kab/kota dan Provinsi; 5. Komitmen dan tindak lanjut.

7

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Dana penyusunan program pendidikan menengah kejuruan tahun 2015 dimanfaatkan untuk: 1. Pengadaan ATK; 2. Pengadaan bahan untuk peserta; 3. Honor Panitia dan Narasumber 4. Uang saku peserta, narasumber dan panitia; 5. Biaya transport peserta, narasumber dan panitia; 6. Biaya penginapan peserta, narasumber dan panitia

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana antara lain: 1. Setiap penggunaan dana penyelenggaraan kegiatan harus dapat

dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;

2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya pengadaan barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Pajak-pajak yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan ini harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi.

8

BAB V PELAPORAN

Laporan penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan program pendidikan menengah kejuruan tahun 2015 terdiri dari 2 jenis laporan yaitu:

1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Laporan penyelenggaraan kegiatan disusun oleh Panitia Penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Hal-hal yang dilaporkan antara lain: a. Rencana program per Kabupaten/Kota b. Notula/Kesepakatan hasil kegiatan; c. Alur dan mekanisme penyelenggaraan; d. Narasumber, peserta, dan panitia yang terlibat; e. Tempat dan tanggal pelaksanaan; f. ATK, materi, bahan, sarana prasarana yang digunakan untuk

kegiatan workshop penyusunan perencanaan program pendidikan menengah kejuruan tahun 2015.

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun dan disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Hal-hal yang perlu diadministrasikan dan didokumentasikan sebagai laporan antara lain: a. Surat Tugas setiap peserta; b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) setiap peserta; c. Bukti biaya perjalanan dinas setiap peserta, dan narasumber; d. Kuitansi dan Faktur penginapan, ATK, dan bahan.

Laporan tersebut harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai bahan untuk penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK ke Direktorat Pembinaan SMK.

9

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis (Juknis) penyusunan perencanaan program pendidikan menengah kejuruan tahun 2013 ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi dalam merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan tersebut di provinsi. Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam kegiatan penyelenggaraan penyusunan perencanaan program pendidikan menengah kejuruan tahun 2013 merupakan perkuatan sinergi dalam pembinaan SMK.