i

KATA PENGANTAR

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003

ii

DESKRIPSI PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM SMK

TAHUN 2014 1. KODE PROGRAM : 30-DK-2014

2. NAMA PROGRAM : PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM SMK 3. TUJUAN : a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

program/kegiatan Direktorat Pembinaan SMK;

b. Melakukan evaluasi terhadap capaian program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Direktorat Pembinaan SMK.

c. Melakukan evaluasi terhadap capaian Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014.

4. SASARAN : 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia 5. ALOKASI DANA : Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014

pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.

6. PEMANFAATAN DANA

: Dana digunakan untuk: a. Biaya perjalanan petugas (Provinsi dan

Kabupaten/Kota); b. Biaya penggandaan instrumen dan pengadaan

ATK. 7. PELAKSANAAN : a. Lokasi SMK yang yang dimonitor adalah SMK

yang menerima program bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;

b. Waktu pelaksanaan monitoring diprioritaskan berdasarkan tanggal penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan;

c. Penetapan lokasi dan jumlah SMK yang akan dimonitoring dilakukan secara sampling dan jumlahnya disesuaikan alokasi dana;

d. Petugas monev terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;

e. Instrumen monitoring dan evaluasi disiapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK.

iii

8. JADUAL KEGIATAN

: No KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

(2014) 1 Pemantauan Tahap I Juni 2 Pemantauan Tahap II Desember 3 Pelaporan dan Evaluasi

Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Desember

Jadual mempertimbangkan waktu pelaksanaan masing-masing program di SMK penerima bantuan.

9. LAYANAN INFORMASI

: Dinas Pendidikan Provinsi dan Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lt 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725467 Email : monev@ditpsmk.net Website : http://www.ditpsmk.net

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM ...................................................................... ii DAFTAR ISI ...................................................................................... iv BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................... 1

A. Latar Belakang .............................................................................. 1 B. Tujuan ........................................................................................... 2 C. Dasar Hukum ................................................................................. 2 D. Sasaran ......................................................................................... 3 E. Hasil Yang Diharapkan .................................................................... 4 F. Alokasi Dana .................................................................................. 4 G. Karakteristik Program/Kegiatan ....................................................... 4 H. Jadual Kegiatan .............................................................................. 4

BAB II. ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB .................... 6

A. Organisasi ...................................................................................... 6 B. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................. 6

1. Direktorat Pembinaan SMK ......................................................... 6 2. Dinas Pendidikan Provinsi ........................................................... 6 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .............................................. 7 4. SMK .......................................................................................... 7

BAB III. . KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ................................................................................................ 8

A. Ketentuan Penggunaan Dana .......................................................... 8 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .......................................... 8

BAB IV. PELAPORAN......................................................................... 9 BAB V. PENUTUP ........................................................................... 10

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemantuan dan Evaluasi SMK selalu dilakukan dari tahun ke tahun. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi ketercapaian dari pelaksanaan program pengembangan pendidikan SMK Negeri dan Swasta. Hasil monev digunakan sebagai bahan perencanaan pembinaan SMK untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK tahun 2010 – 2014. Sejalan dengan hal tersebut Direktorat Pembinaan SMK tahun 2014 menyiapkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi program bantuan SMK yang dialokasikan di Dinas Pendidikan Provinsi. Untuk memantau perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin terjadi, dan mengevaluasinya maka Direktorat Pembinaan SMK perlu melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai upaya pengendalian. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan pada peningkatan kinerja dan persiapan akuntabilitas pelaksanaan program. Karena itu kegiatan ini difokuskan pada keterlaksanaan program/kegiatan, perkembangan realisasi penyerapan dana anggaran, realisasi fisik pelaksanaan kegiatan, dan kendala-kendala yang mungkin terjadi sehingga akan diperoleh gambaran mengenai kecenderungan (trend) kemajuan pelaksanaan program. Untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan tujuan pemantauan dan evaluasi, maka komponen dan indikator penilaian untuk tiap aspek yang ditinjau maka telah disusun instrumen pemantauan dan evaluasi dengan mengacu pada standar dan aturan yang digunakan. Instrumen tersebut digunakan petugas pemantauan dan evaluasi untuk mengambil data. Pada tahun 2014 program pemantauan dan evaluasi program bantuan pembinaan SMK tingkat provinsi difokuskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program bantuan SMK agar lebih efisien, akurat, dan tepat sasaran. Pendekatan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi akan diinformasikan melalui sosialisasi rencana strategi pemantauan dan evaluasi serta koordinasi antara petugas di Dinas Pendidikan Provinsi dengan Direktorat Pembinaan SMK.

2

B. Tujuan 1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan

Direktorat Pembinaan SMK; 2. Melakukan evaluasi terhadap capaian program/kegiatan yang

tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Direktorat Pembinaan SMK;

3. Melakukan evaluasi terhadap capaian Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014.

C. Dasar Hukum Program Pemantauan dan Evaluasi Program PSMK Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan perundangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Peraturan

Pemerintah Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; 8. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja.

12. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

13. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3

14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 909/A.A3/KU/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun anggaran 2014;

22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang mekanisme pembayaran atas beban APBN dan perubahanya;

23. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;

24. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor 0531/023-12.1.01/00/2014 tanggal 5 Desember 2013 dan Revisinya.

D. Sasaran 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia

4

E. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan pada Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemantauan dan evaluasi Program PSMK Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut: 1. Terpantaunya pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pembinaan

SMK dalam peningkatan pendidikan menengah kejuruan; 2. Terevaluasinya pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam

Rencana Kerja (Renja) Tahunan Direktorat Pembinaan SMK; 3. Terevaluasinya capaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis

(Renstra) Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2010-2014.

F. Alokasi Dana Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014 pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.

G. Karakteristik Program/Kegiatan

1. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010;

2. Standar pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi kegiatan pemantaun dan evaluasi menggunakan PMK No. 190/PMK.05/2012;

3. Dinas Pendidikan Provinsi harus mengelola dana secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik, administrasi dan keuangan.

H. Jadual Kegiatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemantauan dan evaluasi Program PSMK Tingkat Provinsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dilaksanakan sesuai jadwal sebagai berikut :

No KEGIATAN WAKTU

PELAKSANAAN (2014)

1 Pemantauan Tahap I Juni 2 Pemantauan Tahap II Desember 3 Pelaporan dan Eevaluasi Hasil

Pemantauan dan Evaluasi Desember

1. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan setelah Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi mengikuti Rapat Koordinasi pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi tingkat Pusat.

5

2. Lokasi SMK yang dimonev adalah SMK yang menerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;

3. Waktu pelaksanaan monev diprioritaskan berdasarkan tanggal penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan;

4. Penetapan lokasi dan jumlah SMK yang akan dimonev dilakukan secara sampling dan jumlahnya disesuaikan alokasi dana;

5. Petugas monitoring terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;

6. Instrumen monev dan evaluasi disiapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK.

6

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pemantauan dan evaluasi Program PSMK Tingkat Provinsi dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi

Organisasi pelaksana kegiatan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. SMK penerima bantuan.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab 1. Direktorat Pembinaan SMK

a) Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program pemantauan dan evaluasi;

b) Menyusun instrumen Pemantauan dan Evaluasi; c) Menyiapkan materi TOT; d) Melakukan TOT narasumber pusat; e) Menyelenggarakan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi.

2. Dinas Pendidikan Provinsi

a) Menetapkan Penanggung jawab dan petugas pemantauan dan evaluasi tingkat provinsi;

b) Membentuk dan menugaskan petugas pemantauan dan evaluasi; c) Menyusun jadual dan rencana, serta panduan penyelenggaraan

kegiatan pemantauan dan evaluasi; d) Mengikuti rapat koordinasi tingkat pusat; e) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program

bantuan pengembangan SMK; f) Melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pemantauan dan

evalusi; g) Mengirimkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi tingkat

Provinsi tahun 2014 ke Direktorat Pembinaan SMK.

7

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a) Berkoordinasi dan mendampingi petugas pemantauan dan

evaluasi dari Dinas Pendidikan Provinsi selama pelaksanaan tugas (jika diperlukan);

b) Memberikan masukan terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tahun 2014 kepada petugas;

c) Membantu penyelesaian administrasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan.

4. SMK Penerima Bantuan

a) Menerima petugas pemantauan dan evaluasi; b) Berkoordinasi dengan petugas Pemantauan dan Evaluasi selama

pelaksanaan kegiatan; c) Memberikan informasi secara benar kepada petugas pemantauan

dan evaluasi pada saat pelaksanaan kegiatan atau pasca pelaksanaan kegiatan;

d) Mendatangani instrumen pemantauan dan evaluasi serta administrasi lainnya yang diperlukan.

8

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana Dana digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan evaluasi Program PSMK Tingkat Provinsi dengan rincian: 1. Pengadaan ATK; 2. Penggandaan bahan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; 3. Uang harian petugas; 4. Biaya transport petugas pemantauan dan evaluasi; 5. Biaya penginapan petugas pemantauan dan evaluasi.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hal-hal yang harus diperhatikan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana antara lain: 1. Setiap penggunaan dana penyelenggaraan kegiatan harus dapat

dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;

2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya pengadaan barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Pajak-pajak yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan ini harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi.

9

BAB IV PELAPORAN

Laporan penyelenggaraan kegiatan Pemantauan dan evaluasi Program PSMK Tingkat Provinsi terdiri dari 2 jenis laporan yaitu:

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi disusun oleh petugas yang ditunjuk sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Hal-hal yang dilaporkan antara lain: a. Administrasi pendukung kegiatan pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi; b. Rencana dan petugas yang terlibat; c. Alur dan mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; d. Tempat dan tanggal pelaksanaan; e. Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi PSMK tingkat provinsi.

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun dan disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Hal-hal yang perlu diadministrasikan dan didokumentasikan sebagai laporan antara lain: a. Surat Tugas setiap peserta; b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) setiap peserta; c. Bukti biaya perjalanan dinas setiap petugas; d. Kuitansi dan Faktur penginapan; dan e. Bukti lainnya yang diperlukan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai bahan untuk penyusunan laporan tengah dan laporan akhir tahunan kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK ke Direktorat Pembinaan SMK.

10

BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya petunjuk teknis (juknis) ini diharapkan Dinas Pendidikan dan Pendidikan Provinsi dapat menyelenggarakan Pemantauan dan evaluasi Program PSMK Tingkat Provinsi tahun 2014 sesuai ketentuan. Pemantauan dan Evaluasi diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dengan adanya kerjasama yang solid dan sinergis antara Direktorat Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota dan SMK. Selain itu perlu didukung oleh tim terkait yang kompeten dan memiliki integritas yang tinggi. Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam kegiatan Pemantauan dan evaluasi Program PSMK Tingkat Provinsi merupakan wujud kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan SMK di masa yang akan datang.