i

KATA PENGANTAR

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003

ii

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN 2014

1. KODE JUKNIS : 26-PS-2014

2. NAMA PROGRAM : BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3. TUJUAN : a. Menumbuhkembangkan kepekaan SMK terhadap dinamika kehidupan masyarakat di daerah lingkungan sekolah;

b. Memberdayakan secara optimal sumber daya (SDM dan sarana prasarana) yang dimiliki SMK, untuk membantu peningkatan kompetensi anggota masyarakat yang termarjinalkan agar dapat menjadi lebih mandiri;

c. Memberi kesempatan siswa untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran secara nyata kepada masyarakat;

d. Meningkatkan pencitraan SMK melalui perbuatan nyata untuk masyarakat;

e. Meningkatkan kerjasama SMK dengan DU/DI relevan.

4. SASARAN : 50 (lima puluh) paket. 5. NILAI BANTUAN : Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta

rupiah) per paket.

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Penyusunan rencana kerja dan materi; b. Pelaksanaan program pemberdayaan; c. Tindak lanjut pelaksanaan program dan

pelaporan. 7. PRINSIP DASAR

PEMBERIAN BANTUAN

a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang

memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima

bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.

iii

8. PERSYARATAN

PENERIMA : a. Persyaratan SMK:

1) Memiliki sumberdaya manusia yang kompeten sesuai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan;

2) Memiliki sarana prasarana penunjang keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan;

3) Diprioritaskan SMK yang memiliki pengalaman mengelola unit usaha/ pelatihan dan kegiatan lainnya yang melibatkan peranserta masyarakat;

4) Diprioritaskan SMK yang telah melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat sesuai “bright spot” yang dimiliki sekolah;

5) Diprioritaskan SMK yang memiliki jumlah siswa pada tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak ≥96 orang pada Kompetensi Keahlian yang relevan dengan kegiatan pemberdayaan yang usulkan, kecuali bagi Program Keahlian Khusus (kelompok Seni dan Kerajinan).

6) Diprioritaskan bagi SMK yang melampirkan surat pernyataan kepala sekolah bahwa SMK telah mengunggah DAPODIKMEN melalui pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id

b. Persyaratan Administrasi 1) Menyampaikan Program Kerja

sesuai format (lampiran 1) dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;

2) Menyampaikan kelengkapan administrasi: a) Foto copy SK pengangkatan

Kepala SMK; b) Data potensi dan kebutuhan

iv

pemberdayaan masyarakat (bilamana ada);

c) Foto copy rekening Sekolah yang masih aktif (bukan atas nama pribadi/yayasan).

9. JADUAL KEGIATAN : No KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN

(2014) 1. Seleksi SMK Januari - Maret

2. Verifikasi Maret - April

3. Penerimaan dan Evaluasi Program Kerja

April

4. Penetapan April 5. Bimbingan

Teknis April

6. Penyaluran dana

April - Mei

7. Pelaksanaan program

Selama 150 hari kalender dihitung sejak dana diterima

8. Supervisi Juni - Juli 9. Laporan

pelaksanaan 1 bulan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (nomor 7)

Catatan: Jadual kegiatan dapat berubah sesuai dengan kondisi.

10. LAYANAN INFORMASI

: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725467, 5725477; Website : www.ditpsmk.net Email : subditprogram@ditpsmk.net

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM ...................................................................... ii DAFTAR ISI ....................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang .............................................................................. 1 B. Tujuan ........................................................................................... 2 C. Dasar Hukum dan Kebijakan ........................................................... 2 D. Sasaran ......................................................................................... 3 E. Hasil yang Diharapkan .................................................................... 3 F. Nilai Bantuan ................................................................................. 3 G. Karakteristik Program Bantuan ....................................................... 4 H. Jadual Kegiatan .............................................................................. 4

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ..................... 5

A. Organisasi ...................................................................................... 5 B. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................. 5

1. Direktorat Pembinaan SMK ......................................................... 5 2. Dinas Pendidikan Provinsi ........................................................... 5 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .............................................. 6 4. Sekolah ..................................................................................... 6 5. Komite Sekolah ......................................................................... 6 6. Tim Pelaksana .......................................................................... 6

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA............................... 8

A. Persyaratan Penerima Bantuan....................................................... 8 B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penetapan Penerima Bantuan ... 9 C. Bimbingan Teknis ........................................................................... 9 D. Mekanisme Penyaluran Dana ........................................................ 10

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA .............................................................................................. 12

A. Ketentuan Penggunaan Dana ........................................................ 12 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ........................................ 12

BAB V PELAPORAN .......................................................................... 13 BAB VI PENUTUP ............................................................................ 14 LAMPIRAN ..................................................................................... 15

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat selalu identik dengan upaya menjadikan masyarakat lebih mandiri, ikut berperan serta, dan terbangunnya jaringan kerja. Pemberdayaan masyarakat tidak dibatasi untuk pengembangan potensi ekonomi masyarakat semata, tetapi juga membangun harkat, martabat, dan harga diri sesuai tatanan nilai dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah setempat.

Upaya-upaya pemberdayaan yang dilaksanakan melalui pemberian bantuan fisik (bahan pangan, bangunan infrastruktur, uang, dll), hanya diperlukan pada kondisi darurat dan sifatnya hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Bentuk bantuan pemberdayaan seperti ini pada hakekatnya sangat rentan dan kurang mendidik sikap perilaku masyarakat. Karena itu, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan SMK harus diarahkan untuk dapat membekali masyarakat dengan kompetensi/kemampuan yang dapat menolong mereka mencapai keswadayaan menuju hidup yang lebih sejahtera.

Pada hakekatnya setiap wilayah memiliki potensi dan keunggulan sumber daya alam dan sosial budaya. Potensi tersebut perlu digali dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Upaya untuk menggali potensi tersebut ditempuh dengan mengedepankan peranserta anggota masyarakat, karena inilah yang merupakan prinsip utama pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pihak SMK harus dapat mengenali apa yang menjadi best practice dan bright spot serta expertice(kebisaan) yang dimiliki sekolah. Sejalan dengan hal tersebut, bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan yang diusulkan hendaknya tidak menyimpang dari hal tersebut, antara lain dapat berupa: • pelatihan produksi; • pelatihan jasa pelayanan; • pendampingan kegiatan usaha masyarakat untuk peningkatan kualitas

dan produktivitas; • pemberian peralatan hasil pembelajaran siswa dikombinasikan dengan

pelatihan pengelolaan pemanfaatannya • dan lain-lain. Program Direktorat Pembinaan SMK untuk Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014, digulirkan dalam rangka untuk mewujudkan tanggungjawab sosial (corporate social responsibility) untuk masyarakat di lingkungan

2

lokasi SMK. Banyak anggota masyarakat di sekitar kita yang diantaranya termarjinalkan dan tak berdaya, sehingga menyebabkan mereka sulit untuk membangun kehidupan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu kehadiran SMK ditengah-tengah masyarakat hendaknya dapat bermakna menghantarkan kelompok anggota masyarakat tersebut pada kehidupan yang lebih sejahtera.

B. Tujuan Program

1. Menumbuhkembangkan kepekaan SMK terhadap dinamika kehidupan masyarakat di daerah lingkungan sekolah;

2. Memberdayakan secara optimal sumber daya (SDM dan sarana prasarana) yang dimiliki SMK, untuk membantu peningkatan kompetensi anggota masyarakat yang termarjinalkan agar dapat menjadi lebih mandiri;

3. Memberi kesempatan siswa untuk mengimplementasikan kompetensi hasil pembelajaran secara nyata kepada masyarakat;

4. Meningkatkan pencitraan SMK melalui perbuatan nyata untuk masyarakat;

5. Meningkatkan kerjasama yang lebih erat antara SMK dengan DU/DI relevan.

C. Dasar Hukum dan Kebijakan

Dasar hukum pemberian program bantuan adalah : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

3

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun 2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban

belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;

13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014

14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna A Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014nggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014;

15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1. 666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.

D. Sasaran

Sasaran program tahun 2014 sebanyak 50 (lima puluh) paket.

E. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan pada program ini sebagai berikut: 1. Tersusunnya program kerja dan rencana aksi (action plan)

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh SMK; 2. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai usulan; 3. Meningkatnya kemampuan/keterampilan sejumlah anggota

masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan; 4. Terjalinnya hubungan kerjasama antara SMK dengan Du/Di terkait.

F. Nilai Bantuan Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) per paket.

4

G. Karakteristik Program Bantuan Dana 1. Pengelolaan dana dilaksanakan dengan mekanisme swakelola sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya);

2. Dana diberikan secara utuh dan tidak ada pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;

3. Jangka waktu penggunaan dana selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening SMK;

4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

H. Jadual Kegiatan

No KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN

(2014) 1. Seleksi SMK Januari - Maret

2. Verifikasi Maret - April

3. Penerimaan dan Evaluasi Program Kerja

April

4. Penetapan April 5. Bimbingan Teknis April

6. Penyaluran dana April - Mei

7. Pelaksanaan program

Selama 150 hari kalender dihitung sejak dana diterima

8. Supervisi Juni - Juli 9. Laporan pelaksanaan 1 bulan setelah selesai

pelaksanaan pekerjaan (nomor 7)

Catatan: Jadual kegiatan dapat berubah sesuai dengan kondisi.

5

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Bantuan SMK dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. SMK; 5. Komite Sekolah; 6. Tim Pelaksana

B. Tugas Dan Tanggungjawab

1. Direktorat Pembinaan SMK a. Menyiapkan petunjuk teknis dan dokumen lain yang berkaitan

dengan pemberian bantuan dana; b. Melaksanakan sosialisasi program kepada Dinas Pendidikan

Provinsi, Kabupaten, dan Kota; c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan dana; d. Menetapkan SMK penerima bantuan dana; e. Mengadakan bimbingan teknis persiapan pelaksanaan program; f. Memproses penyaluran bantuan dana; g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan program (sampling); h. Melakukan pembinaan kepada SMK penerima bantuan dana; i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

(sampling).

2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyebarluaskan informasi program kepada SMK dan institusi

terkait; b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari

Direktorat Pembinaan SMK; c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

kegiatan bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat kepada SMK penerima bantuan dana;

d. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dari SMK.

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sampling).

6

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menyetujui program kerja Pemberdayaan Masyarakat yang

diusulkan oleh SMK; b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap SMK

penerima bantuan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan; d. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan

Bantuan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dari SMK.

4. Sekolah a. Mengidentifikasi potensi dan kebutuhan pemberdayaan

masyarakat; b. Menyusun program kerja dan mengirimkan ke Direktorat

Pembinaan SMK setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

c. Membentuk Tim Pelaksana; d. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dana

antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK;

e. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya seluruh pengelolaan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan teknis;

f. Memungut pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke kantor kas negara;

g. Membuat laporan hasil pelaksanaan dan realisasi penggunaan dana bantuan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

5. Komite Sekolah

a. Membantu sekolah dalam mengidentifikasi potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat;

b. Melakukan pengawasan pelaksanaan program; c. Mengupayakan sumber pendanaan lainnya bilamana diperlukan.

6. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah melalui surat keputusan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Tim ini mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Susunan tim pelaksana tersebut antara lain sebagai berikut: a) Ketua Tim adalah Tenaga Pendidik/Kependidikan yang memiliki

pengalaman mengkoordinasikan penyelenggaraan suatu kegiatan;

7

b) Tim Teknis adalah kelompok tenaga pendidik/tenaga kependidikan dan peserta didik yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan pada pelaksanaan program.

Tugas dan tanggungjawab Ketua Tim adalah sebagai berikut : a) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/kontrol) dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat;

b) Mengkoordinasikan dan mengkomunikasi setiap tahapan kegiatan kepada Kepala Sekolah dan Pemangku Jabatan pemerintah desa/kelurahan asal kelompok anggota masyarakat sasaran;

c) Bersama Tim Teknis menyusun program kerja dan melaksanakan program tersebut;

d) Bertanggungjawab penuh keterlaksanaan program pemberdayaaan masyarakat di lapangan/lokasi sasaran;

e) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program bantuan dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan disertai bukti-bukti antara lain: kuitansi, faktur/nota, bukti setor pajak ke kas negara serta foto-foto hasil pengadaan dan pelaksanaan kegiatankepada Kepala Sekolah.

Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis adalah sebagai berikut: a) Melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan pemberdayaan

masyarakat; b) Menyusun program kerja berdasarkan rumusan hasil identifikasi; c) Menyusun rencana aksi (action plan) pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat; d) Menyiapkan materi dan sarana prasarana untuk kegiatan

pemberdayaan masyarakat; e) Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat; f) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan; g) Mendokumentasikan kegiatan teknis maupun keuangan; h) Membuat laporan pelaksanaan.

8

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN

TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA

A. Persyaratan Penerima Bantuan 1. Persyaratan Profil SMK

a. Memiliki sumberdaya manusia yang kompeten sesuai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan;

b. Memiliki sarana prasarana penunjang keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan;

c. Diprioritaskan SMK yang memiliki pengalaman mengelola unit usaha/ pelatihan dan kegiatan lainnya yang melibatkan peranserta masyarakat;

d. Diprioritaskan SMK yang telah melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat sesuai “bright spot” yang dimiliki sekolah;

e. Diprioritaskan SMK yang memiliki jumlah siswa pada tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak ≥96 orang pada Kompetensi Keahlian yang relevan dengan kegiatan pemberdayaan yang usulkan, kecuali bagi Program Keahlian Khusus (kelompok Seni dan Kerajinan).

f. Diprioritaskan bagi SMK yang melampirkan surat pernyataan kepala sekolah bahwa SMK telah mengunggah DAPODIKMEN melalui pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id

2. Menyampaikan Kelengkapan Administrasi a. Mengajukan program kerja sesuai format (lampiran 1) dan

disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; b. Menyertakan lampiran:

1) Foto copy SK pengangkatan Kepala SMK; 2) Berita Acara hasil identifikasi potensi dan kebutuhan

pemberdayaan masyarakat (bilamana ada); 3) Foto copy rekening Sekolah yang masih aktif (bukan atas

nama pribadi/yayasan).

9

B. Mekanisme Pengajuan Usulan Pengajuan usulan/program kerja secara umum dapat diatur dengan mekanisme sebagai berikut: 1. SMK diseleksi berdasarkan Dapodikmen dan atau sumber data lain

yang dapat dipercaya; 2. SMK terseleksi menyusun program kerja dan disahkan oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota; 3. SMK mengirimkan program kerja ke Direktorat PSMK dengan

alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p Kepala Subdit Program dan Evaluasi

Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E lantai 13,

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 4. SMK terseleksi diverfikasi oleh Direktorat Pembinaan SMK; 5. Direktorat Pembinaan SMK melakukan evaluasi terhadap program

kerja; 6. Hasil verifikasi lapangan dan hasil evaluasi program kerja digunakan

sebagai dasar usulan SMK untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan;

7. Direktorat Pembinaan SMK menerbitkan Surat Keputusan (SK) SMK penerima bantuan;

8. Direktorat Pembinaan SMK melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan penandatanganan Surat perjanjian Pemberian bantuan;

9. SMK penerima bantuan dana melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

10. SMK menyusun dan mengirim laporan yang diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan SMK.

C. Bimbingan Teknis

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan menerima bimbingan teknis oleh Tim Direktorat Pembinaan SMK. Materi pokok bimbingan teknis meliputi: 1. Kebijakan bantuan SMK dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat; 2. Strategi pelaksanaan program bantuan; 3. Pemanfaatan dana bantuan; 4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan.

10

D. Mekanisme Penyaluran Dana 1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah; 2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat

Pembinaan SMK dengan mekanisme: a) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan: 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang

diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;

2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan lembaga penyalur;

3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014. b) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM

Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

d) Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur;

e) Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

11

Ya

Tidak

Ya

FLOWCHART PENGAJUAN PROGRAM KERJA DAN PENYALURAN DANA BANTUAN

SMK Terseleksi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Direktorat Pembinaan SMK/Pusat

Penerbitan SK SMK Penerima Bantuan

Menerima tembusan SK Penerima

Bantuan

Penerimaan S K

Penetapan Penerima Bantuan

Penyusunan Program Kerja Persetujuan Program Kerja Penerimaan Program Kerja

Verifikasi Lokasi ?

Tidak

Arsip

Penilaian ? Arsip

Berita Acara Hasil Penilaian

Bimbingan Teknis

Bantuan diterima SMK

Pelaksanaan Kegiatan/Pembelanjaan Dana

Bantuan

Penerimaan Laporan Mengesahkan Penyusunan Laporan

Sebagai Pihak Penerima Bantuan Sebagai Saksi

Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan

Sebagai Pihak Pemberi Bantuan

Penyaluran Bantuan

Identifikasi Potensi dan Kebutuhan

(FGD, Survey, Observasi)

12

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Dana Bantuan Pemberdayaan Peranserta Masyarakat digunakan antara lain untuk: 1. Penyusunan rencana kerja dan materi; 2. Pelaksanaan program pemberdayaan; 3. Tindak lanjut pelaksanaan program dan pelaporan.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain: 1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat

dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;

2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/ pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi, keuangan dan teknis kepada Direktur PSMK, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

5. Bantuan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat tahun 2014 yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan sekuarang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) hari kalender dihitung sejak dana diterima di rekening sekolah;

6. SMK penerima bantuan dana harus mengelola secara transparan, efisien, dan efektif serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik, administrasi maupun keuangan.

13

BAB V PELAPORAN

Laporan pelaksanaan program memuat data dan informasi tentang tahapan setiap pelaksanaan sampai dengan selesai pekerjaan. Laporan Akhir Pelaksanaan Program terdiri : A. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

Laporan pelaksanaan pekerjaan merupakan laporan kegiatan setelah seluruh dana bantuan selesai dibelanjakan yang memuat: 1. Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan; 2. Susunan Tim Pemberdayaan Masyarakat; 3. RAB pelaksanaan kegiatan; 4. Realisasi penggunaan dana bantuan; 5. Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upaya

penyelesaiannya.

B. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat.

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat rangkap 4 dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, 1 (satu) asli untuk pertinggal sekolah, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) copy tembusan untuk Direktorat Pembinaan SMK. Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan disimpan di sekolah untuk bahan pertanggungjawaban dan pemeriksaan lebih lanjut. Laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK dikirimkan ke:

Direktur Pembinaan SMK u.p Kepala Subdit Program dan Evaluasi

Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 13

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

14

BAB VI PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan pihak-pihak terkait terutama para pemangku jabatan di wilayah yang warganya menjadi sasaran program Bantuan SMK Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014, sehingga para pihak tersebut akan memiliki interpretasi dan persepsi yang sama terhadap setiap tahapan penyelenggaraan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan. Program Bantuan SMK Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat ini akan memiliki nilai manfaat yang besar dan akan berjalan dengan baik, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program ini konsisten terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan taat azas menerapkan Juknis ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan informasi langsung melalui Bimbingan Teknis.

15

LAMPIRAN

1. Sistematika Penyusunanan Program Kerja 2. Contoh Lembar Pengesahan 3. Format Berita Acara hasil identiikasi potensi dan kebutuhan

masyarakat hasil FGD/survey/wawancara dan dilengkapi daftar hadir/daftar responden (bilamana ada)

16

Lampiran 1 SISTEMATIKA PROGRAM KERJA

PROGRAM BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2014

NO ISI PROPOSAL PENJELASAN

1 Halaman Judul (Cover) Memuat nama program bantuan dan judul kegiatan Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan, dan memuat identitas sekolah.

2 Lembar Persetujuan (contoh, lampiran 2) 3 I.PENDAHULUAN:

a. Latar Belakang Uraian singkat tentang bright spot dan best practice yang dimiliki sekolah saat ini dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat, permasalahan yang dihadapi dan perlunya kegiatan yang akan diusulkan.

b. Maksud dan Tujuan Uraikan secara singkat maksud dan tujuan yang kontekstual pada kegiatan yang diusulkan dan akan dilaksanakan.

c. Lokasi dan Calon Sasaran Dibuat dalam bentuk matriks lokasi, nama calon sasaran, permasalahan, dan usulan kegiatan pemberdayaan.

d. Tim Pelaksana Tulis nama-nama tenaga pendidik/kependidikan dan peserta didik yang menjadi anggota Tim Pelaksana lengkap dengan Curriculum Vitae (CV) nya. Diharapkan dapat melibatkan pihak Du/Di

17

4 II.PELAKSANAAN

PROGRAM

a. Mekanismen/strategi pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan menguraikan 5W + 1H (siapa berbuat apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana)

b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Matriks rencana jadwal pada masing-masing kegiatan.

c. Pendanaan Menguraikan secara global komponen kegiatan dan kebutuhan dana yang diperlukan per kegiatan. Bilamana ada sharing dana dari masyarakat dimasukan sebagai komponen sumber dana.

5 III. EVALUASI PELAKSANAAN

a. Pendekatan Evaluasi Teknik evaluasi/tindakan sekolah untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program pemberdayaan

b. Indikator Keberhasilan Indikator-indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program

6 III.PENUTUP: Penutup Berisi ikhtisar isi dan harapan

terwujudnya tujuan pelaksanaan pemberdayaan.

7 LAMPIRAN PROPOSAL

- Rincian Anggaran Biaya Dibuat dalam bentuk matrik yang memuat komponen: Kegiatan, Volume, Satuan, Harga satuan, Harga total. Setiap kegiatan diuraikan secara rinci kebutuhan dana pada masing-masing jabaran. Peng-SPJ-an merujuk uraian pada RAB.

18

- Berita Acara Isi kegiatan yang disepakati dalam Berita Acara hasil identiikasi potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat (bilamana ada) harus sesuai dg kegiatan yang diusulkan dalam Proposal

- Syarat Administrasi Syarat administrasi yang diminta dalam Petunjuk Teknis.

19

Lampiran 2 Halaman Pengesahan PROGRAM BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SMK ....................................

TAHUN2014 1.Judul Kegiatan : (Sesuai judul kegiatan di halaman cover) 2.Lokasi : Desa/Kel...........................Kec................... Kabupaten/Kota ........................ 4.WaktuPelaksanaan : ........... s.d Desember 2014 5.Anggaran : Rp. 85.000.000 (Delapan puluh lima juta

rupiah)

Menyetujui Kepala SMK ............. Kepala Dinas Pendidikan .... ............................... ............................... (Nama Terang&Stempel) (Nama Terang&Stempel)

20

Lampiran 3 Berita Acara

Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat (bilamana ada)

Pada hari ..... tanggal ........ tahun dua ribu tiga belas, telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD)/survey/wawancara yang bertempat di desa ....... Kecamatan ............. Kabupaten/Kota .............. Hadir dalam kegiatan: a. Tim Pelaksana :

1. 2. 3. dst

b. Pemangku desa 1. 2. 3. dst

c. Masyarakat 1. 2. 3. dst

Potensi dan kebutuhan yang direkomendasi dalam kegiatan Pemberdayaan Peranserta Masyarakat:

No Nama Sasaran (kelompok/perorangan)

Kondisi Potensi/ kebutuhan

Rekomendasi Kegitan Pemberdayaan

1. 2. 3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai kenyataan yang sebenarnya, dan akan digunakan sebagai dasar penyusunan proposal.

....., ........ 2014 Ketua Tim Pelaksana ............................. (nama terang)