i

KATA PENGANTAR

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003

ii

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK

1. KODE JUKNIS : 08-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU

(USB) SMK 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses,

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;

b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK.

4. SASARAN : a. 19 (Sembilan belas) Unit Sekolah Baru (USB) SMK reguler;

b. 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMK Besar.

5. TOTAL NILAI BANTUAN

: Rp. 51.992.086.000,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh enam ribu rupiah).

6 PEMANFAATAN DANA

: a. Pembangunan Gedung Pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang Praktik beserta selasarnya);

b. Pembangunan Kamar Mandi/WC; c. Pengadaan Perabot Ruang Pembelajaran

(Ruang Teori dan Ruang Praktik); dan/ atau; d. Ruang Penunjang antara lain Ruang

Administrasi Perkantoran, Ruang Guru dan penunjang lainnya (bagi USB besar); dan/ atau;

e. Infrastruktur antara lain Instalasi Air Bersih, Penyambungan Daya Listrik dari PLN minimal 10.000 KVA dan Instalasinya (bagi USB besar);

f. Biaya perencanaan, pengawasan pembangunan dan pengelolaan administrasi.

7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN

: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah lokasi sekolah yang

memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan

sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.

iii

8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

: a. Adanya proposal yang diajukan oleh Bupati/ Walikota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi yang disetujui oleh Bupati/ Walikota untuk USB SMK Negeri dan diajukan oleh Yayasan dengan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk USB SMK swasta (yang diselenggarakan oleh masyarakat);

b. Diprioritaskan memiliki lahan seluas minimal 15.000 m2 (1,5 Ha) dalam satu kesatuan lokasi, dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kab./Kota /Yayasan dalam bentuk:

1) Sertifikat Tanah (bukan tanah kas Desa/ /bukan tanah milik pribadi/ perorangan); atau

2) Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); atau

3) Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat (Khusus Provinsi Papua/Papua Barat) oleh pihak yang berwenang/dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Yayasan;

4) Apabila sertifikat tanah untuk USB SMK masih menjadi satu dengan aset Pemda/Yayasan yang lain, maka harus dilampirkan Surat Pernyataan dari Kepala Bagian Aset Pemda/Yayasan tentang luasan lahan yang diperuntukkan bagi USB SMK;

5) Apabila sertifikat tanah masih dalam proses maka harus dilampiri Surat Keterangan/ Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

c. Adanya surat ukur tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);

d. Diprioritaskan yang sudah ada gambar kontur tanah, Kemiringan lahan tidak boleh melebihi

iv

15◦, tidak berada di daerah rawa dan banjir; e. Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang

dimanfaatkan untuk kepentingan lain). Jika lahan memerlukan pematangan tanah (Land clearing), cut and fill, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/kota/Yayasan;

f. Memiliki ijin operasional/ ijin penerimaa siswa baru (bagi USB Swasta) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;

g. Adanya Surat pernyataan Bupati/ Walikota/ Yayasan tentang pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta biaya operasional dari Pemerintah Daerah/Yayasan;

h. Melampirkan jumlah sekolah dan siswa SMP/ MTs sebagai sumber siswa, dan jumlah SMA/MA/SMK;

i. Belum pernah mendapat bantuan untuk pembangunan fisik (antara lain: RKB, RPS, Perpustakaan, Laboratorium) dari Pemerintah Pusat;

j. Bagi calon USB SMK yang sudah memiliki siswa dan masih menumpang, diprioritaskan bagi yang belum meluluskan;

k. Lokasi berada dekat dengan sumber listrik (bukan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)), sumber air dan mudah dijangkau dengan alat transportasi;

l. Diprioritaskan untuk lokasi Unit Sekolah Baru (USB) yang tidak berada dekat dengan SMK lain dengan radius minimal 5 km;

m. Adanya Foto lokasi calon Unit Sekolah Baru (USB) SMK;

n. Pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/ Yayasan untuk melakukan pencatatan aset hasil Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK (bermaterai Rp.6000);

o. Khusus untuk SMK swasta (yang dikelola oleh masyarakat), maka Ketua Tim/ Panitia Pendiri/ Kepala Sekolah bukan merupakan pengurus, pembina, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs;

v

p. Diprioritaskan bagi Yayasan pengusul yang telah memiliki satuan pendidikan setingkat lebih rendah (MTs/ SMP/ Sederajat).

9. JADUAL KEGIATAN

:

Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

NO KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan Usulan s.d. Mei

2. Evaluasi Usulan s.d. Mei

3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni

4. Penetapan SMK Penerima Bantuan

s.d. Juli

5. Bimbingan Teknis dan MoU

s.d. Juli

6. Penyaluran Dana s.d. Agustus

7. Laporan Awal

Paling lambat 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Tim Pendiri

8. Waktu Pelaksanaan

210 hari kalender (USB Reguler)/270 hari kalender (USB Besar) sejak dana diterima di rekening TIM Pendiri

9. Laporan 30 %

90 hari kalender setelah dana diterima di rekening TIM Pendiri

10. Supervisi Pelaksanaan s.d. Nopember

11. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai

10. LAYANAN INFORMASI

: Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net

vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM ...................................................................... ii DAFTAR ISI ....................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang .............................................................................. 1 B. Tujuan ........................................................................................... 1 C. Dasar Hukum dan Kebijakan ........................................................... 1 D. Sasaran ......................................................................................... 2 E. Hasil yang Diharapkan .................................................................... 3 F. Nilai Bantuan ................................................................................. 3 G. Karakteristik Program Bantuan ....................................................... 3 H. Jadual Kegiatan .............................................................................. 4

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ..................... 5 A. Organisasi ...................................................................................... 5 B. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................. 5

1. Direktorat Pembinaan SMK ......................................................... 5 2. Dinas Pendidikan Provinsi ........................................................... 5 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .............................................. 6 4. Tim Pendiri ................................................................................ 6 5. Tim Perencana dan Pengawas .................................................... 9

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA............................. 12

A. Persyaratan Penerima Bantuan..................................................... 12 B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penetapan Penerima Bantuan . 13 C. Bimbingan Teknis ......................................................................... 14 D. Supervisi ...................................................................................... 14 E. Mekanisme Penyaluran Dana ........................................................ 15

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA .............................................................................................. 16

A. Ketentuan Penggunaan Dana ........................................................ 16 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ........................................ 16

BAB V PELAPORAN .......................................................................... 17 A. Pelaksanaan dengan Swakelola .................................................... 17 B. Pelaksanaan dengan Penyedia Jasa. .............................................. 18

BAB VI PENUTUP ............................................................................ 20 LAMPIRAN ..................................................................................... 21

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bertujuan untuk mencapai angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97 % pada tahun 2020, dan untuk mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk mendorong pertumbuhan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2014 melalui melalui Direktorat Pembinaan SMK telah dialokasikan dana bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 23 (dua puluh tiga ) unit.

Bantuan ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat perundangan yang berlaku, membangun SMK yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan. Secara spesifik, pembangunan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usulan sekolah baru dari lokasi/wilayah yang masih kekurangan SMK atau yang masih belum ada SMK sama sekali. Pembangunan USB SMK dimaksudkan untuk memudahkan akses masyarakat masuk SMK dan menampung meningkatnya animo tamatan SLTP yang berminat melanjutkan ke SMK. Dengan terwujudnya dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, diharapkan rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK akan dapat direalisasikan dan masyarakat khususnya peserta didik akan mendapatkan manfaat.

B. Tujuan

1. Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;

2. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian Bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK, dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun 2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;

13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;

14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014;

15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1. 666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.

3

D. Sasaran 1. 19 (Sembilan belas) Unit Sekolah Baru (USB) SMK reguler; 2. 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMK Besar.

E. Hasil Yang Diharapkan Terbangunnya 19 (Sembilan belas) Unit Sekolah Baru (USB) SMK reguler dan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMK Besar.

F. Nilai Bantuan Total nilai bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun anggaran 2014 adalah Rp. 51.992.086.000,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh enam ribu rupiah).

G. Karakteristik Program Bantuan 1. Bantuan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;

2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;

3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK untuk SMK dan 270 (dua ratus tujuh puluh) untuk SMK Besar;

4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan;

5. Pemenuhan kebutuhan penyelesaian dan pengembangan sarana dan prasarana USB SMK selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

4

H. Jadual Kegiatan

Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

NO KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN (2014)

1. Penerimaan Usulan s.d. Mei 2. Evaluasi Usulan s.d. Mei 3. Verifikasi Lokasi s.d. Juni 4. Penetapan SMK Penerima

Bantuan s.d. Juli

5. Bimbingan Teknis dan MoU s.d. Juli 6. Penyaluran Dana s.d. Agustus 7. Laporan Awal Paling lambat 14 hari kalender sejak

dana diterima di rekening Tim Pendiri 8. Waktu Pelaksanaan 210 hari kalender (USB Reguler)/270

hari kalender (USB Besar) sejak dana diterima di rekening TIM Pendiri

9. Laporan 30 % 90 hari kalender setelah dana diterima di rekening TIM Pendiri

10. Supervisi Pelaksanaan s.d. Nopember 11. Laporan Akhir Paling lambat 30 hari kalender setelah

pekerjaan selesai

5

BAB II ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas, dan tanggung jawab pelaksanaan program bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dapat diuraikan sebagai berikut: A. ORGANISASI

Organisasi pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Tim Pendiri; 5. Tim Perencana dan Pengawas; 6. Komite Sekolah.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Direktorat Pembinaan SMK a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan program bantuan

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK ; b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan; c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan; d. Menetapkan penerima dana bantuan; e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani

surat perjanjian pemberian bantuan; f. Mengatur tata cara penyaluran dana; g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah

Baru (USB) SMK (apabila dipandang perlu); h. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

(sampling); i. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (sampling).

2. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Menerima tembusan surat/rekap usulan bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota dan/atau mengusulkan bantuan pembangunan USB;

b. Menetapkan Tim Pendiri, Tim Perencana dan Tim Pengawas Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang diusulkan Dinas Pendidikan Provinsi atau Gubernur;

c. Menerima tembusan Surat Keputusan (SK) penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;

6

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK sesuai dengan ketentuan;

e. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan bagi USB SMK yang diusulkan Dinas Pendidikan Provinsi atau Gubernur;

f. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari sekolah;

g. Melakukan serah terima dan pencatatan aset Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK sesuai dengan peraturan perundangan bagi USB SMK yang diusulkan Dinas Pendidikan Provinsi atau Gubernur;

h. Menjadi saksi dalam surat perjanjian pemberian bantuan antara Tim Pendiri/Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen bagi USB SMK yang diusulkan Dinas Pendidikan Provinsi atau Gubernur;

i. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sampling).

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

a. Menyampaikan proposal Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang diajukan oleh Bupati/Walikota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Bupati/Walikota;

b. Menetapkan Tim Pendiri, Tim Perencana dan Tim Pengawas Unit Sekolah Baru (USB) SMK.

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK sesuai dengan ketentuan;

d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan; e. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari sekolah; f. Melakukan serah terima dan pencatatan aset Bantuan

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK sesuai dengan peraturan perundangan;

g. Menjadi saksi dalam surat perjanjian pemberian bantuan antara Tim Pendiri/Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

4. Tim Pendiri SMK

a. Ketua Tim Pendiri menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana;

b. Bertanggung jawab terhadap persiapan (termasuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan), perencanaan kegiatan dan pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK

7

(Administrasi, Fisik dan Keuangan) sesuai dengan peraturan perundangan;

c. Menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK untuk melaksanakan pekerjaan;

d. Melaksanakan pekerjaan pembangunan USB SMK sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;

e. Ketua Tim Pendiri menandatangani Pakta Integritas; f. Ketua Tim Pendiri menandatangani Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Mutlak; g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pembangunan Unit

Sekolah Baru (USB) SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Yayasan sebagai berikut: 1) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana apabila dilaksanakan

dengan swakelola: a) Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat

dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan;

b) Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK secara fisik, administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Yayasan dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan;

c) Dana Bantuan Unit Sekolah (USB) SMK yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak dana diterima di rekening Tim Pendiri USB SMK/Sekolah (bagi USB Reguler)/ 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender (bagi USB Besar);

d) Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

8

2) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana apabila menggunakan Penyedia Jasa: a) Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil

kegiatan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak.

b) Dana Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak dana diterima di rekening Tim Pendiri (bagi USB Reguler)/270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender (bagi USB Besar);

c) Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tim Pendiri USB SMK dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

h. Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Daerah/Yayasan sesuai dengan peraturan perundangan.

Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK terdiri dari: a. Ketua (yang diproyeksikan sebagai calon Kepala USB SMK) b. Bendahara c. Sekretaris d. Unit Pendidikan, bertanggungjawab terhadap:

1) Kelembagaan; 2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3) Peserta Didik; 4) Kurikulum dan Hubungan Industri.

e. Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan, bertanggungjawab terhadap: 1) Sarana (Peralatan, Perabot, dan Buku)

Penanggungjawab Peralatan, Perabot, dan Buku berasal dari SMK dan atau unsur lain yang mempunyai pengalaman, keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan perencanaan kebutuhan peralatan, perabot, dan buku (meliputi jenis/judul, jumlah, dan spesifikasi) untuk paket keahlian yang dibuka, pengadaan dan pengawasan pemasangan/instalasi dan ujicoba penggunaan alat.

2) Prasarana (Bangunan) Penanggungjawab Bangunan berasal dari SMK dan atau unsur lain yang mempunyai pengalaman, keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan perencanaan kebutuhan

9

bangunan (meliputi jenis, jumlah, dan persyaratan teknis) untuk paket keahlian yang dibuka, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatannya akan mendapatkan bantuan teknis dari Tim Perencana dan Tim Pengawas serta bekerja sama dengan masyarakat/instansi lainnya.

5. Tim Perencana dan Pengawas Tim Perencana dan Pengawas menggunakan tenaga/guru dari Sekolah Menengah Kejuruan yang membuka Paket Keahlian Teknik Bangunan, jika tidak ada maka dapat menggunakan unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Perencanaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis dalam kegiatan pembangunan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat/Yayasan. Unsur-unsur keanggotaan Tim Perencana dan Tim Pengawas:

Tim Perencana

No Jabatan dalam Tim Bidang Keahlian 1 Ketua Teknik Arsitektur 2 Anggota Teknik Sipil 3 Anggota Teknik Mekanikal & Elektrikal 4 Anggota Perencanaan Biaya (Estimator) 5 Anggota Drafter

Tim Pengawas

No Jabatan dalam Tim Bidang Keahlian 1 Ketua Teknik Arsitektur/Sipil* 2 Anggota Teknik Arsitektur/Sipil* 3 Anggota Teknik Mekanikal & Elektrikal

Catatan: • * Coret yang tidak perlu; • Tambahan keanggotaan dalam tim disesuaikan dengan jenis kompetensi

keahlian yang direncanakan akan dibuka pada USB SMK.

Tim Perencana bertugas sebagai berikut: a. Melakukan pendataan kondisi lokasi (antara lain: peta kontur,

peta lokasi, daya dukung tanah, sarana jalan masuk dan keluar);

b. Membuat gambar rencana bangunan harus sesuai dengan konstruksi tahan gempa yang terdiri dari : 1) Tata letak bangunan (site plan); 2) Denah, Tampak, Potongan;

10

3) Instalasi listrik penerangan dan daya; 4) Instalasi air bersih; 5) Instalasi air kotor; 6) Instalasi mekanikal dan elektrikal; 7) Gambar detail meliputi: pondasi, sloof, kolom, balok,

pembesian/penulangan, kusen pintu dan jendela, pintu dan jendela, kuda-kuda, dan atap.

c. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan (kebutuhan bahan dan upah kerja);

d. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB); e. Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (administrasi dan

teknis); f. Membuat jadual pelaksanaan pekerjaan/kurva S.

Tim Pengawas bertugas sebagai berikut: a. Membantu Tim Pendiri mengarahkan dan membimbing setiap

hari kepada pelaksana selama pekerjaan berlangsung; b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang

diterima di lokasi; c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan

pembangunan; d. Membantu Tim Pendiri USB SMK membuat laporan kemajuan

pekerjaan yang terdiri: 1) laporan berkala (laporan mingguan); 2) laporan awal yang menyatakan bahwa dana bantuan sudah

diterima; 3) Laporan 30%, dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan 30% dan foto dokumentasi; 4) laporan akhir (100%) dilengkapi dengan Berita Acara

Kemajuan Pekerjaan 100% dari Tim Perencana dan Pengawas kepada Tim Pendiri dan foto dokumentasi.

6. Komite Sekolah Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk keterlaksanaan program/kegiatan.

11

DIAGRAM ORGANISASI TIM PENDIRI USB SMK

Pemda/ Dinas Pendidikan Kabupaten/

Kota/Yayasan

Ketua Tim Pendiri/

Kepala SMK

Sekretaris Bendahara

Unit Pendidikan Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pen

angg

un

g Ja

wab

P

endi

dik

& T

enag

a K

epen

didi

kan

Pen

angg

un

g ja

wab

P

eser

ta D

idik

Pen

angg

un

g ja

wab

K

uri

kulu

m &

Hu

b In

dust

ri

Pen

angg

un

g ja

wab

K

elem

baga

an

Pen

angg

un

g ja

wab

Sa

ran

a (P

eral

atan

&

Bu

ku)

Masyarakat Dunia Usaha – Dunia Industri

Pen

angg

un

g ja

wab

P

rasa

ran

a (B

angu

nan

dan

P

erab

ot)

Tim/Konsultan Perencana

Tim/Konsultan Pengawas

12

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN

TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA

A. Persyaratan Penerima Bantuan Persyaratan penerima dana bantuan pembangunan USB SMK adalah sebagai berikut: 1. Adanya proposal yang diajukan oleh Bupati/ Walikota atau Dinas

Pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi yang disetujui oleh Bupati/ Walikota/Gubernur untuk USB SMK Negeri dan diajukan oleh Yayasan dengan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk USB SMK swasta (yang diselenggarakan oleh masyarakat);

2. Diprioritaskan memiliki lahan seluas minimal 15.000 m2 (1,5 Ha) dalam satu kesatuan lokasi, dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Yayasan dalam bentuk: a) Sertifikat Tanah (bukan tanah kas Desa/ /bukan tanah milik

pribadi/ perorangan); atau b) Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT); atau c) Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat (Khusus

Provinsi Papua/Papua Barat) oleh pihak yang berwenang/dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Yayasan;

d) Apabila sertifikat tanah untuk USB SMK masih menjadi satu dengan aset Pemda/Yayasan yang lain, maka harus dilampirkan Surat Pernyataan dari Kepala Bagian Aset Pemda/Yayasan tentang luasan lahan yang diperuntukkan bagi USB SMK;

e) Apabila sertifikat tanah masih dalam proses maka harus dilampiri Surat Keterangan/ Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

f) Adanya surat ukur tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN); g) Diprioritaskan yang sudah ada gambar kontur tanah, Kemiringan

lahan tidak boleh melebihi 15◦, tidak berada di daerah rawa dan banjir;

h) Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang dimanfaatkan untuk kepentingan lain). Jika lahan memerlukan pematangan tanah (Land clearing), cut and fill, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/kota/Yayasan;

i) Memiliki ijin operasional/ ijin penerimaan siswa baru dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi

13

j) Adanya Surat pernyataan Bupati/ Walikota/ Yayasan tentang pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta biaya operasional dari Pemerintah Daerah/Yayasan;

k) Melampirkan jumlah sekolah dan siswa SMP/ MTs sebagai sumber siswa, dan jumlah SMA/MA/SMK;

l) Belum pernah mendapat bantuan untuk pembangunan fisik (antara lain: RKB, RPS, Perpustakaan, Laboratorium) dari Pemerintah Pusat;

m) Bagi calon USB SMK yang sudah memiliki siswa dan masih menumpang, diprioritaskan bagi yang belum meluluskan;

n) Lokasi berada dekat dengan sumber listrik (bukan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)), sumber air dan mudah dijangkau dengan alat transportasi;

o) Diprioritaskan untuk lokasi Unit Sekolah Baru (USB) yang tidak berada dekat dengan SMK lain dengan radius minimal 5 km;

p) Adanya Foto lokasi calon Unit Sekolah Baru (USB) SMK; q) Pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/

Kota/ Yayasan untuk melakukan pencatatan aset hasil Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK (bermaterai Rp.6000);

r) Khusus untuk SMK swasta (yang dikelola oleh masyarakat), maka Ketua Tim/ Panitia Pendiri/ Kepala Sekolah bukan merupakan pengurus, pembina, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs;

s) Diprioritaskan bagi Yayasan pengusul yang telah memiliki satuan pendidikan setingkat lebih rendah (MTs/ SMP/ Sederajat).

B. Mekanisme Pengajuan Usulan adalah sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota/Gubernur atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi mengajukan usulan bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang telah disetujui oleh Bupati/ Walikota/Gubernur ke alamat dibawah ini:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta Pusat 10270

2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit

Sarana dan Prasarana menerima proposal bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang diajukan oleh Bupati/Walikota/Gubernur atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;

14

3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi proposal dan verifikasi data dan/atau verifikasi lokasi;

4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK;

5. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis kepada Tim Pendiri/ Kepala Sekolah lokasi calon penerima bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK ke Dinas pendidikan Kabupaten/Kota/propinsi;

6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi meneruskan Undangan Bimbingan Teknis kepada Tim Pendiri/ Kepala Sekolah lokasi calon penerima bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK;

7. Bagi lokasi/sekolah yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan dalam bentuk proposal yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Propinsi telah dan disetujui oleh Bupati/Walikota/Gubernur;

8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan lokasi/sekolah penerima bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;

9. Tim Pendiri/Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.

C. Bimbingan Teknis

Calon penerima bantuan akan menerima bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Kegiatan bimbingan teknis meliputi: 1. Penyampaian materi pokok:

a) Strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ;

b) Pedoman Perancangan dan Konsep Tata Letak Bangunan/ Ruang (site plan);

c) Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD); d) Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan; e) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi dan teknis; 3. Pembuatan Site Plan; 4. Pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD); 5. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ; 6. Penandatanganan Pakta Integritas; 7. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

15

D. Supervisi 1. Supervisi akan dilakukan secara terkoordinasi oleh Direktorat

Pembinaan SMK dengan melibatkan unsur yang terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan USB SMK;

2. Semua dokumen kegiatan pembangunan harus diarsipkan dengan baik oleh Tim Pendiri USB SMK.

E. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah; 2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat

Pembinaan SMK dengan mekanisme: a) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan: 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang

diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;

2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan lembaga penyalur;

3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014. b) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM

Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

d) Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur;

e) Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

16

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana

1. Dana bantuan digunakan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK tahun 2013;

2. Bantuan dana ini hanya diperuntukkan: a. Pembangunan Gedung Pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang

Praktik beserta selasarnya); b. Pembangunan Kamar Mandi/WC; c. Pengadaan Perabot Ruang Pembelajaran (Ruang Teori dan

Ruang Praktik); dan/ atau; d. Ruang Penunjang antara lain Ruang Administrasi Perkantoran,

Ruang Guru dan penunjang lainnya (bagi USB besar); dan/ atau; e. Infrastruktur antara lain Instalasi Air Bersih, Penyambungan Daya

Listrik dari PLN minimal 10.000 KVA dan Instalasinya (bagi USB besar);

f. Biaya perencanaan, pengawasan pembangunan dan pengelolaan administrasi.

3. Apabila terjadi perubahan pekerjaan , Tim Pendiri sebelum proses pekerjaan dilaksanakan harus mengajukan usulan perubahan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi;

4. Besaran nilai bantuan mengacu kepada Harga Satuan Bangunan (HSB) per-m2 yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum/harga satuan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

1. Tim Pendiri/ Kepala Sekolah melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian dan Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan USB SMK;

2. Dana Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan slambat-lambatnya 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender (bagi USB Reguler)/ 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender (bagi USB Besar) terhitung sejak dana diterima di rekening Tim Pendiri USB SMK/Sekolah ;

3. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tim Pendiri USB SMK/ Kepala Sekolah Penerima Bantuan dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

17

BAB V PELAPORAN

Laporan pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Laporan hasil pelaksanaan program bantuan: A. Pelaksanaan dengan Swakelola

Laporan pelaksanaan pembangunan USB SMK yang dilakukan dengan cara Swakelola memuat: 1. Tanggal penerimaan dana masuk ke Rekening Tim Pendiri USB

SMK/ Sekolah dengan dilampiri Rekening koran; 2. Uraian hasil pelaksanaan pembangunan USB SMK ; 3. SK Tim Pendiri USB SMK, SK Tim Perencana, SK Tim Pengawas, dan

SK Pelaksana Pembangunan; 4. Rencana Penggunaan Dana (RPD), Rencana Anggaran Biaya (RAB)

dan realisasi penggunaan dana; 5. Jadual pelaksanaan pekerjaan atau Kurva S; 6. Site plan yang ditandatangani oleh Tim Pendiri, Tim Perencana, dan

Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 7. Gambar Denah kerja serta perubahan-perubahannya yang

ditandatangani oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala Sekolah, Tim Perencana, Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Yayasan dan Instansi Teknis;

8. Laporan kemajuan pekerjaan per mingguan 0 % s.d 100 % yang ditandatangani oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala Sekolah, Tim Perencana, dan Tim Pengawas;

9. Foto-foto dokumentasi (berwarna) hasil pekerjaan fisik bangunan dari 0 % s.d. 100 %;

10. Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala Sekolah, Tim Perencana, dan Pengawas dengan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;

11. Pelaporan ke Direktorat Pembinaan SMK sesuai tahapan 30% dan 100%;

12. Berita Acara Serah Terima Aset dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota/Propinsi.

18

Seluruh dokumen pengadaan disimpan secara baik oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala Sekolah SMK untuk keperluan pemeriksaan.

B. Pelaksanaan dengan Penyedia Jasa Jika pelaksanaan pembangunan USB SMK dilakukan dengan menggunakan Penyedia Jasa, maka laporan tersebut memuat: 1. Tanggal penerimaan dana masuk ke Rekening Tim Pendiri USB

SMK/ Sekolah dengan dilampiri Rekening koran; 2. Uraian Hasil Pelaksanaan Persiapan Pembangunan USB SMK ; 3. Jadual pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, jasa konsultan

perencana, dan jasa konsultan pengawas; 4. Kontrak pengadaan jasa konstruksi, jasa konsultan perencana, dan

jasa konsultan pengawas; 5. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan realisasi penggunaan dana; 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat

(RKS); 7. Jadual pelaksanaan pekerjaan atau Kurva S; 8. Site plan yang ditandatangani oleh Tim Pendiri, Konsultan

Perencana, Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi; 9. Gambar kerja serta perubahan-perubahannya yang ditandatangani

oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala Sekolah, Konsultan Perencana, Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan, dan Instansi Teknis;

10. Laporan kemajuan pekerjaan per mingguan 0 % s.d 100 % yang ditandatangani oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala Sekolah, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan kontraktor;

11. Foto dokumentasi (berwarna) hasil pekerjaan fisik bangunan dari 0 s.d 100%;

12. Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor, Konsultan Perencana, dan Konsultan Pengawas diketahui oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan;

13. Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari Kontraktor Kepada Tim Pendiri USB SMK /Kepala Sekolah dengan diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan;

14. Pelaporan ke Direktorat sesuai tahapan 30% dan 100%; 15. Berita acara serah terima aset sesuai peraturan perundangan.

Seluruh dokumen pengadaan disimpan secara baik oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala Sekolah SMK untuk keperluan pemeriksaan.

19

Laporan disusun oleh Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK /Kepala Sekolah didasarkan dari hasil laporan yang dibuat oleh Tim/Konsultan Perencana dan Tim/Konsultan Pengawas, disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan, disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana.

Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian: 1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah; 2. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 3. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Propinsi; dan 4. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan

dengan alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana

Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12 Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270

Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net

20

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program pembangunan USB SMK. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan USB SMK. Program Bantuan USB SMK akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Juknis ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan USB SMK yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.

21

LAMPIRAN

22

PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL

PROPOSAL PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2014

23

SISTEMATIKA, ISI PROPOSAL DAN CONTOH LAMPIRAN

Sebagai referensi dalam penulisan proposal untuk mempermudah dalam evaluasi maka proposal minimal dapat disusun dengan sistematika seperti berikut ini :

a. Sistematika Bagian Depan, meliputi :

• Halaman sampul (Cover), • Halaman Identitas calon Sekolah, • Halaman Pengesahan/Persetujuan, • Halaman Kata Pengantar, • Halaman Daftar Isi,

Bagian Isi, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Visi dan Misi C. Tujuan dan Sasaran

BAB II POTENSI DAN PROGRAM YANG AKAN DIKEMBANGKAN A. Potensi Kabupaten/Kota/Propinsi B. Paket Keahlian yang akan dikembangkan

BAB III PERSIAPAN PENGEMBANGAN SMK

A. Lokasi (Pematangan Lahan) B. Kesiapan Infrastruktur (Jalan ke lokasi, jaringan listrik,

sumber air) C. Kegiatan Pembelajaran (Persiapan sumber siswa,

Tenaga pendidik dan kependidikan, Kurikulum, dll) D. Dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat/

Instansi lainnya

BAB IV KEBUTUHAN BANGUNAN DAN PERABOT. A. Pembangunan Gedung Pembelajaran (Ruang Teori

dan Ruang Praktik beserta selasarnya); B. Pembangunan Kamar Mandi/WC; C. Pengadaan Perabot Ruang Pembelajaran (Ruang Teori

dan Ruang Praktik); dan/ atau;

24

D. Ruang Penunjang antara lain Ruang Administrasi Perkantoran, Ruang Guru dan penunjang lainnya (bagi USB besar); dan/ atau;

E. Infrastruktur antara lain Instalasi Air Bersih, Penyambungan Daya Listrik dari PLN minimal 10.000 KVA dan Instalasinya (bagi USB besar);

F. Biaya perencanaan, pengawasan pembangunan dan pengelolaan administrasi.

BAB V KEBUTUHAN TENAGA A. Pendidik B. Tenaga Kependidikan

BAB VI RENCANA PENGUNAAN DANA BANTUAN

A. Pembiayaan yang dibebankan pada Pemerintah Pusat B. Pembiayaan yang dibebankan pada Pemerintah

Daerah/Yayasan

BAB VII PENUTUP LAMPIRAN 1. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan; 2. Pengesahan Proposal oleh Kepala Dinas tenaga Pendidikan dan

Bupati/ Walikota/Gubernur; 3. Surat pernyataan kesanggupan pengadaan Biaya Operasional,

Sarana Prasarana, pendidik dan Kependidikan dari Bupati/Walikota/Gubernur;

4. Surat Keputusan Tim Pendiri USB SMK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan;

5. SK Tim Perencana & Pengawas; 6. Surat bukti KepemilikanTanah: Sertifikat tanah/Akta Hibah/ Akta

Jual Beli atas nama Pemerintah Daerah/ Yayasan/ Surat Ukur Tanah;

7. Gambar peta kontur tanah lokasi USB SMK (peta pengembangan wilayah);

8. Gambar situasi lokasi/daerah lokasi USB SMK ; 9. Gambar Site Plan; 10. Harga standar bangunan m2 daerah setempat dari Pemerintah

Kabupaten/Kota; 11. Data satuan Pendidikan (SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ SMK/ MA/

MAK)terdekat; 12. Fotocopy DIPDA (apabila ada).

25

Contoh Lampiran

Berikut ini merupakan contoh lampiran yang terdapat pada proposal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) .

PROPOSAL PENGEMBANGAN SMK

PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK

SMK . . . . . . . . . . . . . . . . .

TAHUN 2014

PAKET KEAHLIAN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . ...........................

CONTOH COVER

26

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DINAS PENDIDIKAN. . . . . . . . . . . . PROPINSI/YAYASAN . . . . . . . . . . . . . .

JALAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . TELEPON (. . . . .) . . . . . . . . . . .

Nomor : Lampiran : Perihal : Kepada Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Di Jakarta Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk memperoleh kesempatan belajar pada jenjang SLTA khususnya Sekolah Menengah Kejuruan guna menambah daya tampung lulusan SLTP yang ada di Kabupaten . . . . . . . . , bersama ini kami mengajukan permohonan adanya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan . . . . . . . . . . . . . . Kabupaten/Kota/Propinsi . . . . . . . . . . . . . . Sebagai pertimbangan Bapak kami lampirkan Proposal Pembangunan USB SMK dimaksud. Berdirinya SMK tersebut diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia guna pengembangan potensi daerah, sehubungan dengan itu kami sampaikan pula bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan . . . . . . . . . . telah menyiapkan dana pembangunan yang dialokasikan pada DIPDA/Yayasan tahun 2014 (apabila ada). Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .

Bupati/Walikota/Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tembusan Yth : 1. Dirjen Dikmen di Jakarta, 2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota . . . . . . . .

LAMPIRAN 1

27

KABUPATEN/KOTA/YAYASAN ……………………….

SURAT PERNYATAAN Nomor : Lampiran : Perihal : Kepada Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Di Jakarta Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan program pemerataan dan perluasan Pendidikan Menengah Kejuruan, khususnya tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK , dengan ini kami sampaikan bahwa Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . berminat untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang berlokasi di . . . . . . . . . . . . Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan . . . . . . . . . . di Kabupaten/Kota . . . . . . . . dimaksud untuk menampung lulusan SLTP yang setiap tahunnya semakin meningkat dan kondisi SLTA yang ada belum cukup untuk menampung lulusan tersebut. Untuk terlaksananya Pembangunan SMK tersebut Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan . . . . . . . . . . sanggup menyediakan : 1) Biaya Operasional 2) Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana 3) Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan

LAMPIRAN 2

28

melalui anggaran APBD/Yayasan setiap tahunnya guna kelangsungan kegiatan pembelajaran bagi siswa sekolah tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . Bupati/Walikota/Gubernur/Yayasan . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tembusan Yth : 1. Dirjen Dikmen di Jakarta, 2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota . . . . . . . .

29

DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PROPINSI (YAYASAN) . . . . . . . . . Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .

Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN/KOTA/PROPINSI/YAYASAN . . . . . . . . . . . Nomor : . . . . . . . . . . .

T E N T A NG

PENUNJUKAN TIM PENDIRI USB SMK

SMK. . . . . . . . KABUPATEN/KOTA/PROPINSI/YAYASAN. . . . . . . . .

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA . . . . . . . . (YAYASAN) Menimbang : a. bahwa dengan akan didirikannya Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) . . . . . . . sesuai Pada Kabupaten/Kota/Yayasan. . . . . . . Tahun Ajaran ........ ;

b. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) . . . . . . . . dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan. . . . . . . .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

LAMPIRAN 3

30

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

/Kota/Propinsi/Yayasan . . . . . . . . tentang Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) . . . . . . . ;

KEDUA : Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMK mempunyai tugas: 1. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan

fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung, dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB SMK;

2. Menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana;

3. Melaksanakan Proses Pelelangan Pembangunan USB SMK (apabila dipihak ketigakan);

4. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada: a. Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan; b. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah

Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/yayasan;

5. Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Daerah/Yayasan sesuai dengan Peraturan Perundangan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum

kedua akan di bebankan pada APBD Kabupaten/Kota/Propinsi/anggaran Yayasan...........

31

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP. . . . . . . . . . . . . Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Bupati/Walikota/Gubernur . . . . . . . . 2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta 3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota/Propinsi . . . . . . . 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota . . . . . . .

32

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan/Yayasan Nomor : . . . . . . . . . . Tanggal : . . . . . . . . . .

Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK SMK . . . . . . .

NO NAMA UNSUR JABATAN DALAM

TIM USB SMK 1. 2. 3. 4. 5.

Guru Guru/Sekolah Guru/Sekolah Guru/Sekolah Guru/Sekolah

Ketua Tim Bendahara Sekretaris Ketua Unit Pendidikan Ketua Unit Sarana dan Prsarana Pendidikan

Ditetapkan di : . . . . . . . . . . . Tanggal : . . . . . . . . . . . Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/(Yayasan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP. . . . . . . . . . . .

33

DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA . . . . . . . . .(YAYASAN) Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .

Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN/KOTA/PROPINSI. . . . . . . . . .(YAYASAN) . Nomor : . . . . . . . . . . .

T E N T A NG

PENGANGKATAN TIM PERENCANA DAN PENGAWAS

PEMBANGUNAN USB SMK ............. TAHUN......

Menimbang : 1. bahwa dengan akan di bangun Unit

Sekolah Baru (USB) SMK .............. di Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan .................;

2. bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembangunan sekolah perlu dibentuk Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan USB SMK...........

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun

2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;

3. Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala SMK..... Nomor.....Tanggal......tentang Bantuan......

LAMPIRAN 3

34

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Pembentukan Tim Perencana dan Pengawas

pembangunan USB SMK...., seperti nama-nama terlampir KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Perencana dan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan a. Melakukan pendataan untuk kebutuhan

bangunan baru; b. Membuat gambar site/master plan; c. Membuat gambar pra-rencana, rencana dan

detail; d. Membuat program kerja pelaksanaan, yang

berisi: • Jadual dan urutan pekerjaan dan kurva S • Survey harga bahan • Jadual pengadaan bahan dan penggunaan

peralatan dengan memperhatikan kualitas yang sesuai

e. Menyiapkan perhitungan konstruksi bangunan yang diperlukan;

f. Membuat gambar kerja rencana pembangunan terdiri dari : • Tata letak bangunan (site plan) • Denah, Tampak, Potongan • Instalasi listrik dan penerangan • Instalasi air bersih dan sanitasi • Gambar detail meliputi antara lain: pondasi,

kolom, pasangan dinding, atap, kusen, plafon, kuda-kuda sesuai dengan kaidah kontruksi tahan gempa

g. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan (daftar harga bahan dan upah kerja);

h. Membuat RAB pekerjaan Pembangunan; i. Membuat Laporan Mingguan Kemajuan

Pekerjaan;

35

2. Tahap Pengawasan a. Membantu Tim Pembangunan mengarahkan dan

membimbing (setiap hari) kepada pelaksana selama pekerjaan berlangsung;

b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima dilokasi;

c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan;

d. Membuat laporan kemajuan pekerjaan yang terdiri : • Laporan awal; • laporan kemajuan pekerjaan minimal 30%

dilengkapi dengan foto dokumentasi yang menunjukkan kondisi awal 0% dan 30%;

• laporan akhir (100%) dilengkapi dengan foto dokumentasi yang menunjukkan kondisi awal 30%, dan 100%.

e. Membantu Tim Pembangunan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang disampaikan kepada kepala sekolah;

KETIGA : Tim Perencana dan Pengawas bertanggung jawab

kepada kepala SMK....................... KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

36

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya tugas tersebut di atas.

Ditetapkan di : . . . . . . . . . . . Tanggal : . . . . . . . . . . . Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi . . . . .(Yayasan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP. . . . . . . . . . . . Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Bupati/Walikota . . . . . . . . 2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta 3. Kepala Dinas Prop. . . . . . . . . . . . . 4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota . . . . . . . 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota . . . . . . .

37

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan SMK : ............................ Nomor : ............................. . Tanggal : ............................

Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

SMK .....................

NO NAMA UNSUR/INSTANSI JABATAN DALAM TIM

1. 2. 3. 4. 5.

Tenaga ArsitekTenaga Sipil Tenaga ElektrikalPerencana BiayaDrafter/Juru Gambar

Ketua Tim Anggota Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di : . . . . . . . . . . . Tanggal : . . . . . . . . . . . Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP. . . . . . . . . . . .

38

KOP SURAT

DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :……………………………… NIP :……………………………… Jabatan :……………………………… Alamat :……………………………… Kab/Kota.………………… Provinsi…………………… Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan…………………………………Nomor: ……………….Tanggal……………. sebesar Rp……………………(………………………….), saya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi, maupun keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami. Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta,………………………………….. Kepala SMK……………………………. Materai 6000 ……………………………………………. NIP………………………………………..

39

KOP SURAT SEKOLAH

PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :……………………………… NIP :……………………………… Jabatan :……………………………… Alamat :………………………………

Kab/Kota.………………… Provinsi…………………...

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Pembangunan...............................sesuai Surat Perjanjian Kerjasama;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta,.....................

Pembuat Pernyataan,

Materai 6000

…………………………………

NIP. …………………………