10
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH Prepared by : Raja Abumanshur Matridi Unit of Public Administration Email: [email protected] STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Leave your comment please... Thanks..

Citation preview

Page 1: Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)

PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

Prepared by :Raja Abumanshur Matridi

Unit of Public AdministrationEmail: [email protected]

STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Page 2: Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)

O U T L I N E ST H E S T U D Y

OUTLINESTHE STUDY

.TYPE OF TAX RATE SYSTEM

PAJAK NEGARA

PAJAK DAERAHIstilah Pajak DaerahJenis Pajak dan Objek PajakTarif Pajak

RETRIBUSIObjek Retribusi DaerahSubjek retribusi DaerahPrinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara

Page 3: Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)

STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara

T Y P E O F TA XR AT E S Y S T E M

(Dennis-Escoffier & Fortin, 2012)

The Progressive Tax Rate System (ability to pay or the wherewithal to pay)

Average tax rate is determined by dividing the taxpayer’s tax liability by taxable income.The marginal tax rate is the most relevant rate

Proportional “Flat” Tax Rate (Only taxable income is subject to the flat-tax rate)

Regressive Taxes

Waluyo, 2013; Mardiasmo, 2013

Tarif Pajak Proporsional (sebanding) – PPN 10%

Tarif Pajak Progresif

Tarif Progresif ProgresifTarif Progresif TetapTarif Progresif Degresif

Tarif pajak Degresif

Tarif Pajak Tetap

Page 4: Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)

STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara

T Y P E O F TA XR AT E S Y S T E M

EXAMPLE

The Progressive Tax Rate System (ability to pay or the wherewithal to pay)The progressive tax system is based on the fundamental belief that those taxpayers who enjoy a higher level of income should pay a greater proportion of the taxes necessary to support the government

Proportional “Flat” Tax Rate (Only taxable income is subject to the flat-tax rate)A true proportional tax system would require all income to be taxed at the same rate regardless of the amount or type of income that the taxpayer has. Thus, marginal and average tax rates would be identical over all ranges of income.

Regressive TaxesA regressive tax system is one in which taxpayers pay a decreasing proportion oftheir income as their incomes increase

Page 5: Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)

PA J A K N E G A R A

STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara

1

PAJAK PENGHASILAN

Dasar Hukum1. UU No.7 Tahun 19842. Pengganti UU Pajak

Perseroan 1925 dan UU Pajak Pendapatan 1944 dan UU PBDR 1970

3. UU No. 36 Tahun 2008 (sekarang)

2

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PNN &

PPnBM)

Dasar Hukum1. Efektif mulai berlaku sejak 1 April 1985

(pengganti UU Pajak Penjualan 1951)2. UU No. 8 Tahun 19833. UU No 42 Tahun 2009 (sekarang)

BEA MATERAI

Dasar Hukum4. UU No. 13 Tahun 1985 (mulai berlaku 1

Januari 1986 sebagai pengganti Peraturan dan UU Bea Materai yang lama tahun 1921

3

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Dasar Hukum1. UU No. 12 Tahun 19942. Pengganti UU No. 12 Tahun 1985

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Dasar Hukum3. UU No. 20 Tahun 20004. Pengganti UU No. 21 Tahun 1997

(DIBERLAKUKAN PADA TANGGAL 1 Januari 1998 sebagai pengganti Ordinansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291)

Waluyo, 2013

Page 6: Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)

PA J A K D A E R A H

STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara

1

Dasar HukumUU No 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Istilah yang terkait dengan Pajak Daerah

1. Daerah Otonom2. Pajak Daerah3. Badan4. Subjek Pajak5. Wajib Pajak

2

JENIS PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Pajak Provinsi1. Pajak Kendaraan bermotor2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor4. Pajak Air Permukaan5. Pajak Rokok

Pajak Kab/Kota6. Pajak Hotel7. Pajak Restoran8. Pajak Hiburan9. Pajak Reklame10. Pajak Penerangan Jalan11. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan12. Pajak Parkir13. Pajak Tanah14. Pajak Air Tanah15. Pajak Sarang Burung Walet16. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan17. Bea perolehaa Hak atas Tanah dan Bangunan

3

TARIF PAJAK Misalnya:1. Tarif pajak Rokok, Hotel, Restoran,

penerangan jalan, pajak air permukaan sebesar 10%

2. Pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, dll ditetapkan oleh Pemda (0,5%-1%)

3. Pajak Kendaraan Motor pribadi1. Kepemilikan Kendaraan

bermotor pertama (1% - 2%)2. Kepemilikan kendaraan

bermotor kedua dan seterusnya (2% - 10%)

4. Pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar (0,1% - 0,2%)

5. Pajak hiburan 35%6. Pajak Reklame 25%7. Pajak parkir 30%8. Dsb.. Waluyo, 2013

Page 7: Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)

STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara

Beberapa penegertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah antara lain:

Retribusi DaerahPungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

JasaKegiatan pemeritah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

Jasa UmumJasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa Usaha Jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta

Perizinan TertentuKegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan

R E T R I B U S I D A E R A H

Wa

luy

o,

20

13

Page 8: Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)

STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara

1. JASA UMUMPelayanan yang diberikan oleh Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan1. Retribusi pelayan kesehatan2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan3. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan4. Dsb

2. JASA JASA USAHAPelayanan yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial1. Retribusi dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah (Ex. Retribusi

Penginapan, Villa, tempat khusu parkir dll)2. Pelayanan oleh pemerinrah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai

oleh pihak swasta (ex. Retribuasi Pelayanan Kepelabuhan, Terminal dll)3. PERIZINAN TERTENTU

Pelayanan perizinan tertentu oleh pemda kepada orang pribadi atau badan1. Retribusi izin mendirikan bangunan2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol3. Retribusi Izin Gangguan, Trayek dan 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan

O B J E KR E T R I B U S I D A E R A H

Waluyo, 2013

Page 9: Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)

STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara

JASA UMUMOrang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan

JASA USAHAOrang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan

PERIZINAN TERTENTUOrang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF PAJAKRetribusi Jasa Umum

Ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian dan pelayanan tersebut

Retribusi Jasa UsahaDidasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

Retribusi Perizinan TertentuDidasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan perizinan yang bersangkutan (ex. Penerbitan dokumen perizinan, pengawasan di lapangan dll)

S U B J E KR E T R I B U S I D A E R A H

Waluyo, 2013

Page 10: Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)

~ Thank You ~

STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara