Upload
raja-matridi-aeksalo
View
1.847
Download
21
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Leave your comment please... Thanks..
Citation preview
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
Prepared by :Raja Abumanshur Matridi
Unit of Public AdministrationEmail: [email protected]
STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
O U T L I N E ST H E S T U D Y
OUTLINESTHE STUDY
.TYPE OF TAX RATE SYSTEM
PAJAK NEGARA
PAJAK DAERAHIstilah Pajak DaerahJenis Pajak dan Objek PajakTarif Pajak
RETRIBUSIObjek Retribusi DaerahSubjek retribusi DaerahPrinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara
STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara
T Y P E O F TA XR AT E S Y S T E M
(Dennis-Escoffier & Fortin, 2012)
The Progressive Tax Rate System (ability to pay or the wherewithal to pay)
Average tax rate is determined by dividing the taxpayer’s tax liability by taxable income.The marginal tax rate is the most relevant rate
Proportional “Flat” Tax Rate (Only taxable income is subject to the flat-tax rate)
Regressive Taxes
Waluyo, 2013; Mardiasmo, 2013
Tarif Pajak Proporsional (sebanding) – PPN 10%
Tarif Pajak Progresif
Tarif Progresif ProgresifTarif Progresif TetapTarif Progresif Degresif
Tarif pajak Degresif
Tarif Pajak Tetap
STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara
T Y P E O F TA XR AT E S Y S T E M
EXAMPLE
The Progressive Tax Rate System (ability to pay or the wherewithal to pay)The progressive tax system is based on the fundamental belief that those taxpayers who enjoy a higher level of income should pay a greater proportion of the taxes necessary to support the government
Proportional “Flat” Tax Rate (Only taxable income is subject to the flat-tax rate)A true proportional tax system would require all income to be taxed at the same rate regardless of the amount or type of income that the taxpayer has. Thus, marginal and average tax rates would be identical over all ranges of income.
Regressive TaxesA regressive tax system is one in which taxpayers pay a decreasing proportion oftheir income as their incomes increase
PA J A K N E G A R A
STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara
1
PAJAK PENGHASILAN
Dasar Hukum1. UU No.7 Tahun 19842. Pengganti UU Pajak
Perseroan 1925 dan UU Pajak Pendapatan 1944 dan UU PBDR 1970
3. UU No. 36 Tahun 2008 (sekarang)
2
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PNN &
PPnBM)
Dasar Hukum1. Efektif mulai berlaku sejak 1 April 1985
(pengganti UU Pajak Penjualan 1951)2. UU No. 8 Tahun 19833. UU No 42 Tahun 2009 (sekarang)
BEA MATERAI
Dasar Hukum4. UU No. 13 Tahun 1985 (mulai berlaku 1
Januari 1986 sebagai pengganti Peraturan dan UU Bea Materai yang lama tahun 1921
3
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
Dasar Hukum1. UU No. 12 Tahun 19942. Pengganti UU No. 12 Tahun 1985
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Dasar Hukum3. UU No. 20 Tahun 20004. Pengganti UU No. 21 Tahun 1997
(DIBERLAKUKAN PADA TANGGAL 1 Januari 1998 sebagai pengganti Ordinansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291)
Waluyo, 2013
PA J A K D A E R A H
STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara
1
Dasar HukumUU No 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Istilah yang terkait dengan Pajak Daerah
1. Daerah Otonom2. Pajak Daerah3. Badan4. Subjek Pajak5. Wajib Pajak
2
JENIS PAJAK DAN OBJEK PAJAK
Pajak Provinsi1. Pajak Kendaraan bermotor2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor4. Pajak Air Permukaan5. Pajak Rokok
Pajak Kab/Kota6. Pajak Hotel7. Pajak Restoran8. Pajak Hiburan9. Pajak Reklame10. Pajak Penerangan Jalan11. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan12. Pajak Parkir13. Pajak Tanah14. Pajak Air Tanah15. Pajak Sarang Burung Walet16. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan17. Bea perolehaa Hak atas Tanah dan Bangunan
3
TARIF PAJAK Misalnya:1. Tarif pajak Rokok, Hotel, Restoran,
penerangan jalan, pajak air permukaan sebesar 10%
2. Pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, dll ditetapkan oleh Pemda (0,5%-1%)
3. Pajak Kendaraan Motor pribadi1. Kepemilikan Kendaraan
bermotor pertama (1% - 2%)2. Kepemilikan kendaraan
bermotor kedua dan seterusnya (2% - 10%)
4. Pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar (0,1% - 0,2%)
5. Pajak hiburan 35%6. Pajak Reklame 25%7. Pajak parkir 30%8. Dsb.. Waluyo, 2013
STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara
Beberapa penegertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah antara lain:
Retribusi DaerahPungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
JasaKegiatan pemeritah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
Jasa UmumJasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Jasa Usaha Jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta
Perizinan TertentuKegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
R E T R I B U S I D A E R A H
Wa
luy
o,
20
13
STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara
1. JASA UMUMPelayanan yang diberikan oleh Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan1. Retribusi pelayan kesehatan2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan3. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan4. Dsb
2. JASA JASA USAHAPelayanan yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial1. Retribusi dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah (Ex. Retribusi
Penginapan, Villa, tempat khusu parkir dll)2. Pelayanan oleh pemerinrah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai
oleh pihak swasta (ex. Retribuasi Pelayanan Kepelabuhan, Terminal dll)3. PERIZINAN TERTENTU
Pelayanan perizinan tertentu oleh pemda kepada orang pribadi atau badan1. Retribusi izin mendirikan bangunan2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol3. Retribusi Izin Gangguan, Trayek dan 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan
O B J E KR E T R I B U S I D A E R A H
Waluyo, 2013
STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara
JASA UMUMOrang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
JASA USAHAOrang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
PERIZINAN TERTENTUOrang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF PAJAKRetribusi Jasa Umum
Ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian dan pelayanan tersebut
Retribusi Jasa UsahaDidasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
Retribusi Perizinan TertentuDidasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan perizinan yang bersangkutan (ex. Penerbitan dokumen perizinan, pengawasan di lapangan dll)
S U B J E KR E T R I B U S I D A E R A H
Waluyo, 2013
~ Thank You ~
STISIPOL Raja Haji TanjungpinangProgram Studi Ilmu Administrasi Negara