Download pdf - Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional

Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah:Implementasi dan Permasalahannya

terhadap Pembangunan Nasional

Drs. Dadang Solihin, MA

Kuliah UmumFISIP Universitas Pasundan

Kampus Lengkong Besar-Bandung, 20 Maret 2004

dadang-solihin.blogspot.com 2


Dadang holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His post is Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at GraduateSchool of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professorat University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe, includedDeveloping Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied PolicyDevelopment Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than fivebooks regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

Dadang Solihin


Materi

• Pendahuluan• Karakteristik Dasar Desentralisasi• Rationale Kebijakan Desentralisasi• Alasan Dianutnya Desentralisasi• Permasalahan Pokok dan

Rekomendasinya


Pendahuluan• Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999

merupakan momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi Pemda menuju Pemda yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

• Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara mulus karena akan banyak sekali menuntut perubahan pola pikir, pola bertindak dan kemauan dari pihak Pusat maupun Daerah.


Karakteristik Dasar Desentralisasi

1. Unit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom, mandiri, dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan bertingkat yang terpisah dari pusat. Pusat melakukan sedikit, atau tidak ada kontrol langsung oleh pusat terhadap unit-unit tersebut.

2. Pemerintah daerah mempunyai batas-batas geografis yang jelas dan diakui secara hukum di mana mereka menggunakan kekuasaan dan menjalankan fungsi-fungsi publik.


Karakteristik Dasar Desentralisasi . . .

3. Pemerintah daerah mempunyai status dan kekuasaan mengamankan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan fungsinya.

4. Implikasi desentralisasi adalah kebutuhan mengembangkan pemerintahan lokal sebagai institusi, yang dilihat warga setempat sebagai organisasi yang memberikan pelayanan, dan sebagai unit pemerintahan yang mempunyai pengaruh.

5. Dengan desentralisasi berarti ada hubungan timbal balik, saling menguntungkan, dan hubungan yang terkoordinasikan antar pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.


Rationale Kebijakan Desentralisasi1. Memungkinkan penyusunan rencana serta program

pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kelompok yang heterogen.

2. Mampu memotong red tape dan prosedur yang rumit sebagai karakteristik perencanaan dan manajemen terpusat dan over concentration kekuasaan serta sumber daya di pusat.

3. Kontak/hubungan yang lebih dekat antara pejabat pemerintahan dan masyarakat setempat memungkinkan terbinanya informasi yang lebih baik guna memformulasi perencanaan atau program yang lebih realistik dan efektif.


4. Dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber daya, desentralisasi memungkinkan terwakilinya bermacam-macam kelompok kepentingan, seperti politik, agama, dan etnis.

5. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pejabat setempat untuk mengembangkan kecakapan manajerial dan teknis. Dengan desentralisasi juga dapat meningkatkan kemampuan pejabat tersebut untuk menangani berbagai urusan yang biasanya tidak ditangani secara baik oleh instansi pusat (seperti pemeliharaan jalan dan infrasrtuktur yang jauh dari ibukota negara).

6. Efisiensi dari pemerintah pusat meningkat karena membebaskan pejabat pusat dari tugas-tugas rutin, di mana tugas-tugas tersebut bisa dilaksanakan secara lebih efektif oleh petugas lapangan atau pejabat lokal. Ini akan memungkinkan pejabat pusat untuk menyusun perencanaan dengan lebih hati-hati, serta mengawasi kebijakan pembangunan secara lebih efektif.

Rationale Kebijakan Desentralisasi . . .


7. Desentralisasi memungkinkan pemerintahan yang lebih fleksibel, inovatif dan kreatif. Daerah bisa menjadi semacam laboratorium untuk eksperimen kebijakan dan program baru dengan melokalisir pada tempat-tempat tertentu.

8. Desentralisasi dalam perencanaan pembangunan dan fungsi manajemen memungkinkan pemimpin lokal untuk memberikan pelayanan dan fasilitas lebih efektif, mengintegrasikan daerah terpencil dan terbelakang ke dalam ekonomi regional, memonitor, dan mengevaluasi proyek-proyek pembangunan secara lebih efektif dibandingkan instansi perencanaan dari pusat.

Rationale Kebijakan Desentralisasi


Alasan Dianutnya Desentralisasi1. Dilihat dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk

mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani;

2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi;

3. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.


Alasan Dianutnya Desentralisasi

4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya;

5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.


Permasalahan Pokok1. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi

daerah yang belum mantap 2. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum

memadai dan penyesuaian peraturan perundangan-undanganyang ada dengan UU 22/ 1999 masih sangat terbatas

3. Sosialisasi UU 22 /1999 dan pedoman yang tersedia belum mendalam dan meluas;

4. Manajemen penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat lemah;


Permasalahan Pokok

5. Pengaruh perkembangan dinamika politik dan aspirasi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah dikelola;

6. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah;

7. Belum jelas dalam kebijakan pelaksanaan perwujudan konsep otonomi yang proporsional ke dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka NKRI.


Permasalahan PokokPermasalahan pokok tersebut terefleksi dalam 7 elemen pokokyang membentuk pemerintah daerah yaitu; 1. Kewenangan, 2. Kelembagaan, 3. Kepegawaian,4. Keuangan, 5. Perwakilan, 6. Manajemen pelayanan publik, dan7. Pengawasan.


1. Kewenangan Daerah

Permasalahan:1. Friksi antara Pusat dengan Daerah 2. Friksi antara Daerah Provinsi dengan

Kabupaten/Kota 3. Friksi antar Kabupaten/Kota itu sendiri


Rekomendasi1. Penyesuaian terhadap pengaturan-pengaturan

yang tumpang tindih dan bertentangan tentang suatu kewenangan

2. Perlu adanya penataan ulang kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan aspek economies of scale, akuntabilitas dan externalitas


2. Kelembagaan

Permasalahan:Dengan adanya batas maksimum dalam penetapan jumlah dinas, akan terjadi pengurangan beberapa Pejabat Eselon II, III, dan IV yang akan berpotensi mengganggu iklim politik daerah.


Rekomendasi1. Untuk mengatasi kekecewaan ataupun konflik kepegawaian

dan organisasi yang diakibatkan oleh para pejabat yang dirasionalisasi, dapat dikembangkan Jabatan Fungsional bagi mereka yang masih memenuhi persyaratan.

2. Diperlukan adanya pengaturan secara tegas mengenai kemungkinan optimalisasi kelembagaan Pemda.

3. Memilih kelembagaan publik dalam pembentukan unit-unit organisasi otonom, atau menyerahkan urusan kepada pihak swasta (privatisasi), atau kemitraan antara pihak Pemda dengan swasta (public private partnership)

4. Perlu adanya standar kelembagaan baik besaran maupun nomenklatur


3. Kepegawaian DaerahPermasalahan:1. Pegawai Daerah cenderung dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan

politik yang ada di Daerah 2. Status kepegawaian Daerah menjadi sangat statis 3. Mencuatnya isu "Putera Daerah" karena penafsiran otonomi yang

sempit 4. Tidak adanya tour of area akan membahayakan keutuhan NKRI 5. Merangsang Daerah untuk mengangkat pegawai baru 6. Adanya kerancuan antara jabatan politis (political appointee) dan

jabatan karir (career appointee)


Rekomendasi

1. Pegawai pada tingkatan tertentu (misal Sekda) sebaiknya menjadi kewenangan Pusat

2. Penyesuaian antara UU 22/1999 dengan UU 43/1999 beserta PP pelaksanaannya.

3. Pemisahan yang tegas dan jelas antara Pejabat Karirdengan Pejabat Politik

4. Diperlukan adanya standar kompetensi yang jelas


4. Keuangan DaerahPermasalahan:1. Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan 2. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency). 3. Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan

hukum. 4. Overhead cost pemda yang tinggi. 5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan

APBD 6. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi

dan tugas pembantuan 7. Terbatasnya pemanfaatan DAK 8. Kurangnya manajemen aset 9. Mekanisme pinjaman dan kebijakan investasi yang belum jelas10. Pemisahan keuangan eksekutif dengan legislatif


Rekomendasi1. Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan pembiayaan

pelayanan yang dilakukan 2. Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah

dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah 3. Sistem subsidi didasarkan atas fiscal gap yang muncul atas

dasar perbandingan antara fiscal capacity dengan fiscal need4. Pembiayaan pelayanan khususnya untuk pelayanan kebutuhan

dasar disusun berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah

5. Diadakan pemisahan biaya gaji pegawai dari DAU 6. Untuk dapat meningkatkan dana DAU, maka perlu adanya

rasionalisasi dana Sektoral yang masih besar dalam alokasi APBN

7. Untuk mengoptimalkan kontrol dan fasilitasi Pusat dalam otonomi Daerah, maka perlu revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil Pusat di Daerah

8. Untuk membantu Daerah dalam memperbaiki prasarana Daerah yang rusak, maka perlu adanya alokasi DAK


5. Perwakilan Rakyat DaerahPermasalahan:1. Kemitraan yang tidak jelas 2. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD 3. Kerancuan LPJ 4. Kuatnya pengaruh parpol dalam proses pemilihan kepala

daerah 5. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD 6. Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat

karir7. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan

perundangan 8. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya

networking


Rekomendasi

1. Peningkatan hubungan DPRD dengan masyarakat

2. Peningkatan akuntabilitas DPRD dan kepala daerah

3. LPJ didasarkan atas pengukuran kinerja 4. Kepala daerah dipilih secara langsung


6. Manajemen Pelayanan Publik

Permasalahan:1. Semakin rendahnya kualitas pelayanan 2. Kaburnya pemahaman konsep-konsep perencanaan

daerah 3. Masih besarnya peranan pemda dalam penyediaan

pelayanan 4. Tidak jelasnya standard pelayanan 5. Rendahnya akuntabilitas pelayanan


Rekomendasi

1. Identifikasi dan standarisasi pelayanan Pemda 2. Penentuan standar pelayanan baik yang

bersifat kualitatif maupun kuantitatif 3. Peningkatan kinerja pelayanan oleh Pemda


7. Pengawasan

Permasalahan:1. Kurangnya pengawasan dari Gubernur kepada daerah 2. Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan 3. Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah


Rekomendasi

1. Perlunya unit dekonsentrasi sebagai perangkat Gubernur

2. Revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil pusat di daerah

3. Perlunya sosialisasi peraturan perundangan 4. Penegakan hukum yang tegas
