Transcript
Page 1: K. sarwono sutikno   makalah singkat kpk 2015

Makalah singkat oleh Sarwono Sutikno tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi v05 18Juli2015

Keamanan- Informasi sebagai darah nadi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi & Pencucian Uang (PPK&PU)

Informasi sebagai darah nadi organisasi (perusahaan maupun unit pemerintahan) belum sepenuhnya

ditata-kelola dengan baik seperti uang. Risiko pencapaian tujuan unit (K/L) pemerintah belum dikelola

dengan baik, demikian pula benefit realisation plan, optimasi risiko serta optimisasi sumber daya.

Peraturan perundangan belum dipahami sebagai control (kendali) terhadap risiko pencapaian tujuan

organisasi ataupun risiko pencapaian tujuan negara Indonesia. PP60/2008 Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah belum berjalan selayaknya konsep kerangka pengendalian internal COSO. Konsep three lines

of defence juga belum diterapkan sebagai praktek COSO yang baik.

Visi:

Penerapan best practice kerangka pengendalian internal COSO dan COBIT untuk mendapatkan manfaat

maksimum informasi dan optimasi risiko serta optimasi sumber daya (resource) untuk pencapaian

tujuan negara Indonesia dan termasuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Misi:

Mendorong pemanfaatan Big Data Analytic di instansi dalam koordinasi yang berwenang

melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Mendorong penerapan Tata Kelola Informasi pada instansi dalam supervisi yang berwenang

melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Mendorong pemanfaatan Big Data dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap

Tindak Pidana Korupsi serta Pencucian Uang

Secara aktif mendorong prasyarat pemanfaatan Big Data Analytic dalam pencegahan Tindak

Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Mendorong penerapan three lines of defence terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

termasuk mendorong rencana manfaat (benefit realisation plan)

Mendorong “crowdsourcing” untuk ide, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan

PPK&PU

Garis besar gagasan:

Pertama, informasi tentang transaksi uang harus ditingkatkan kualitasnya, kendali terkait risiko tidak

terlacaknya transaksi harus dibuat lebih efektif (keberjalanan kendali) dan tegas. Misalnya perkuatan

peraturan perundangan dengan transaksi tunai maksimum, pembuatan peraturan perundangan tentang

Page 2: K. sarwono sutikno   makalah singkat kpk 2015

transaksi keuangan di kantor pengacara dan notaris. Kualitas data pertanahan dan real-estate harus

ditingkatkan melalui peraturan perundangan yang jelas sasaran kendalinya (control objective) agar

dapat diukur efektifitas kendalinya.

Kedua, Big Data misalnya rekaman camera CCTV dan data pergerakan smart phone dimanfaatkan untuk

penyelidikan dan analisa gaya hidup aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

Ketiga, Tata Kelola Informasi yang baik pada lembaga di bawah supervisi KPK dapat menghasilkan

kualitas data yang baik dan memudahkan mengukur proses proses utama untuk pencapaian tujuan

organisasi.

Keempat, sebelum Big Data dapat dimanfaat tentunya konsep three lines of defence harus diterapkan

sebagai dasar membuat informasi sebagai darah nadi pencapaian tujuan organisasi. Lini pertama harus

memahami risiko dan menjalankan kontrol yang dipilih. Lini kedua harus menyebarkan kemampuan

manajemen risiko pada seluruh organisasi dan mendorong tata kelola risiko yang baik. Lini ketiga

dijalankan audit internal sebagai assurance dan internal consulting. Misalnya audit internal harus

sanggup juga melakukan assurance dalam konteks informasi sebagai darah nadi organisasi.

Kelima, mendorong peraturan perundangan yang mendorong kewajiban forensik ready pada seluruh

penyelenggara transaksi elektronik sehingga Big Data dapat syah sebagai alat bukti hukum.

Keenam, mendorong semua lembaga pendidikan aparat penegak hukum dan pembinaan karier penegak

hukum lebih jujur dan transparan dengan menerapkan tata kelola informasi yang baik dan menjalankan

three lines of defence secara berkesinambungan.

Ketujuh, perbaikan pembinaan karier pns dan sistem reward-punishment yang baik, termasuk

kemudahan proses pemberhentian pns atau penyelenggara negara yang tidak berkinerja baik.

Kedelapan, mendorong BPK menjadi Supreme Audit sesuai best practice dunia.

Kesembilan, mendiskusikan peraturan perundangan sebagai kendali terhadap risiko tercapainya tujuan

negara Indonesia. Pengukuran keberjalanan kendali harus dicantumkan dalam tiap peraruran

perundangan.

Kesepuluh, penciptaan “musuh” bersama bangsa Indonesia.

Kesebelas, penggunaan “crowdsourcing” untuk ide, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi & Pencucian Uang (PPK&PU) untuk mencapai Indonesia yang

lebih sejahtera dan berdaulat sesuai UUD’45.

Demikian sebagian gagasan untuk Indonesia yang lebih berdaulat, termasuk PPK&PU.


Recommended