Artikel Masalah Pengangguran dan KemiskinanPengangguran dan
kemiskinan merupakan momok di banyak negara, termasuk negaramaju
seperti Amerika Serikat (AS) sekalipun. Ternyata tercatat 15 juta
tenaga kerja atausekitar 8 persen lebih menganggur. Apalagi, di
negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah sendiri
selama ini selalu memfokuskan program pembangunannya pada
penanganan kedua masalah ini. Hasilnya memang belum sepenuhnya
memuaskan berbagai pihak meski indikator-indikator sosial yang ada
telah menunjukkan perbaikan dalam pengurangan tingkat pengangguran
dan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah
penduduk Indonesia pada Juni2010 sebesar 234,2 juta jiwa dengan
laju pertumbuhan 1,33 persen per tahun. Dari jumlah itu, jumlah
angkatan kerja kini mencapai 116 juta orang. Sebanyak 107,41 juta
orang adalah penduduk yang bekerja. Sedangkan jumlah penganggur
sebanyak8,59 juta orang atau penganggur terbuka sebesar 7,41
persen. Memang itu mengalami penurunan apabila dibanding 2009 yang
sebesar 8,14 persen. Penduduk miskin tahun 2010 berjumlah 31,02
juta orang atau sebesar 13,33 persen, mengalami penurunan 1,51 juta
jiwa dibandingkan dengan tahun 2009 (sebanyak32,53 juta) atau 14,15
persen. Banyak kalangan menginginkan percepatan dan keseriusan
penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan ini. Sebab, pada
hakikatnya, hasil-hasil pembangunan diperuntukkan bagi manusia itu
sendiri, termasuk rakyat miskin dan para penganggur. Tidak ada
seorang pun menginginkan menjadi miskin atau menganggur. Logikanya,
apabila kemiskinan dan pengangguran akan dikurangi dengan drastis,
tentu anggaran untuk itu pun mesti ditambah-hubungan yang
berbanding terbalik. Oleh karena itu, jika perlu, pemerintah dapat
memplot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) khusus untuk
pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sebagaimana pemerintah
memplot 20 persen APBN-nya untuk sektor pendidikan. Disisi lain,
pemerintah dapat juga meningkatkan stimulus fiskalnya khusus untuk
mengurangi atau mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Memang,
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 20102014,tersurat
pemerintah akan terus melanjutkan tiga strategi pembangunan
ekonomi,yaitu pro growth, pro job dan pro poor. Termasuk di
dalamnya mewujudkan pertumbuhan disertai pemerataan (growth with
equity). Ketiga strategi itu diharapkan sebagai pendorong
percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan lebih
banyak kesempatan kerja. Dengan demikian, makin banyak keluarga
Indonesia dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan dapat keluar
dari
kemiskinan. Prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam
RPJM 2010-2014 terdapat 11butir, antara lain penanggulangan
kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang disebut
terakhir menuntut tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, namun
juga pertumbuhan ekonomi berkualitas (inklusif) dan berkeadilan.
Tantangan utama pembangunan ke depan tentu menciptakan pertumbuhan
ekonomi yang berkeadilan, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan
mengurangi kemiskinan. Bagaimanapun, pembangunan ekonomi yang pro
growth, pro job, dan pro poor perlu terus dilaksanakan. Cara yang
ditempuh adalah dengan memperluas cakupan program pembangunan
berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin
terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih,
dan jugalembaga keuangan. Komitmen ini hendaknya tidak sebatas
rencana dan wacana, namun benar-benar harus dapat direalisasikan
dan diimplementasikan. Sebenarnya, kondisi perekonomian dunia yang
terus membaik sebagai akibat krisis finansial global mempunyai
pengaruh terhadap kinerja perekonomian domestik. Initerindikasi
dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan
kebijakan pemerintah yang ekspansif, peningkatan laju pertumbuhan
ekonomi seharusnya dapat memperluas terciptanya lapangan kerja
baru. Sejak 2005, rata-rata setiap satu persen pertumbuhan ekonomi
dapat menyerap tenaga kerja baru sekitar 400.000 orang. Penyerapan
tenaga kerja ini diperkirakan makin meningkat sejalan dengan
program dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi
melalui perbaikan infrastruktur dan berbagai kebijakan lainnya.
Implementasi program-program ini terus dilakukan untuk memberikan
akses yanglebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan
rendah, agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
Dilanjutkannya berbagai langkah antara lain melalui pemberian
subsidi, bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH), PNPM
Mandiri, dan dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro,
kecil, menengah (UMKM) dan koperasi melalui program kredit usaha
rakyat (KUR). Program ini,apabila dilaksanakan dengan benar dan
tepat sasaran, dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
yang tidak atau belum mampu dipenuhi dari kemampuan mereka sendiri.
Jika target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3 persen tahun 2010,
diperkirakan pertumbuhan lapangan kerja baru akan tercapai lebih
dari 2 persen. Sementara itu, jumlah penduduk yang masuk angkatan
kerja setiap tahun diperkirakan juga meningkat rata-rata sebesar
1,76 persen. Tentu saja peningkatan lapangan kerja baru yang lebih
tinggi dibanding pertumbuhan angkatan kerja akan berdampak pada
makin menurunnya tingkat pengangguran.Selama ini tingkat
pengangguran menurun karena didukung makin tingginya angkatan kerja
yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja
Indonesia (TKI).Pada awal tahun 2010 tingkat pengangguran
terbuka diperkirakan berada padakisaran 7,41 persen. Demikian pula
tingkat kemiskinan tahun 2010, diharapkan terus mengalami
penurunan. Tercatat jumlah penduduk miskin awal 2010 sebesar 31,02
juta orangatau sebesar 13,33 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Di antaranya di daerah pedesaan, penduduk miskin berkurang 0,69
juta orang, dari 20,62 juta menjadi19,93 juta. Sedangkan di daerah
perkotaan berkurang 0,81 juta orang dari 11,91 juta menjadi 11,10
juta orang. Berbagai program dan upaya harus terus dilaksanakan
pemerintah, seperti perluasan kesempatan kerja, pemberian subsidi,
bantuan sosial dan lain-lain. Ini penting untuk menurunkan tingkat
kemiskinan tahun 2010 yang berada pada kisaran 12-13,5persen.
Begitu juga untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkualitas dan
berkeadilan, berbagai langkah perlu dilakukan untuk menciptakan
lapangan kerjadan mengurangi kemiskinan. Tentu untuk
merealisasikannya diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai
ketenagakerjaan, pelaksanaan negosiasitripartit, serta penyusunan
standar kompetensi, penempatan, perlindungan, dan pembiayaan tenaga
kerja ke luar negeri.
