UNDANG-UNDANG No 5/2014tentang APARATUR SIPIL NEGARA

Oleh:

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E. M. Eng. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB

OUTLINE

LATAR BELAKANG

POKOK-POKOK PIKIRAN

1

2

PENUTUP3

LATAR BELAKANG1

LATAR BELAKANG

PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008-2009) MENJADI #38 (TAHUN 2013-2014)

2008-2009

10.719.3

DARI 2008-2009 ke 2013-2014- KORUPSI MEMBURUK- KINERJA BIROKRASI MEMBAIK

EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIASALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI

PERC: Political and Economic Risk Consultancy

REFORMASI BIROKRASI.... untuk menjawab tantangan di masa depan

TRANSFORMASI BIROKRASI &

RULE BASED BUREAUCRACY

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

DYNAMIC GOVERNANCE

2013

2018

2025

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

MANAJEMEN SDM

PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN

CAPITAL

PENGELOLAAN SDM APARATUR

BIROKRASI BERSIH,

KOMPETEN DAN

MELAYANI

BIROKRASI EKSISTING

UU No. 39 Tahun 2008

Kementerian Negara

UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan

Publik

UU APARATUR SIPIL NEGARA

FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI

RUU Sistem Pengawasan

Intern Pemerintah

RUU Adminsitrasi

Pemerintahan

BIROKRASI BERSIH,

KOMPETEN DAN

MELAYANI

Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN

POKOK-POKOK PIKIRAN2

PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013

UU NO. 5 THN 2014 TTG ASNTGL 15 JANUARI 2014

TUJUAN UTAMA UU ASNa. Independensi dan Netralitas b. Kompetensic. Kinerja/ Produktivitas Kerjad. Integritas

setkab.go.id

e. Kesejahteraanf. Kualitas Pelayanan Publikg. Pengawasan dan

Akuntabilitas

PRINSIP DASAR UU ASN

• Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif

• Menerapkan prinsip fairness• Penggajian, reward and punishment berbasis

kinerja• Standar integritas dan perilaku untuk

kepentingan publik• Manajemen SDM secara efektif dan efisien• Melindungi pegawai dari intervensi politik

dan dari tindakan semena-mena.

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui:

UNDANG-UNDANGAPARATUR SIPIL NEGARA

STRUKTUR:• XV Bab• 141 Pasal

PEGAWAI:• Pegawai Negeri Sipil• Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja

UU ASN DAN UU POKOK KEPEGAWAIAN

UNDANG UNDANGPOKOK KEPEGAWAIAN

STRUKTUR:• VI Bab• 41 Pasal

PEGAWAI:• Pegawai Negeri Sipil• Tentara Nasional Indonesia• Kepolisian Negara RI

JABATAN:• Jabatan Administrasi• Jabatan Fungsional• Jabatan Pimpinan Tinggi

JABATAN:• Jabatan Struktural• Jabatan Fungsional

SISTEMATIKA UU ASNBAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE

PERILAKU DAN KODE ETIK

BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN ASN

BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN ASN

BAB V JABATAN ASN

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN

BAB VII KELEMBAGAAN

BAB VIII MANAGEMEN ASN

BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT

NEGARA

BAB XI ORGANISASI

BAB XII SISTEM INFORMASI ASN

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

PENUTUP3

BIROKRASI INDONESIA

Panjang, Berbelit dan Mahal

TERIMA KASIH

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA:PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

MANAJEMEN ASN :pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

KETENTUAN UMUM

a. nilai dasar;b. kode etik dan kode perilaku;c. komitmen, integritas moral, dan

tanggung jawab pada pelayanan publik;

d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

e. kualifikasi akademik;f. jaminan perlindungan hukum

dalam melaksanakan tugas; dang. profesionalitas jabatan

ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP:

http://sinyo19.blogspot.com

JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASNJENIS

PNSPasal 1 butir 3

& Pasal 7

PPPKPasal 1 butir 4

& Pasal 7

STATUS

1. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional;

2. Menduduki jabatan pemerintahan.

1. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU.

2. Melaksanakan tugas pemerintahan.

KEDUDUKAN

• Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara

• Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan

• Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

Fungsi:1. pelaksana kebijakan publik;2. pelayan publik; dan3. perekat dan pemersatu bangsa

FUNGSI DAN PERANPEGAWAI ASN

Peran Pegawai ASN: Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

HAK DAN KEWAJIBAN ASNJENIS

PNSPasal 1 butir 3

& Pasal 7

PPPKPasal 1 butir 4

& Pasal 7

HAK

1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;

2. cuti;3. jaminan pensiun dan

jaminan hari tua;4. perlindungan; dan5. pengembangan

kompetensi.

1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;

2. cuti;3. perlindungan; dan4. pengembangan

kompetensi.

• setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;

• menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

• melaksanakan kebijakan pemerintah;

• menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melaksanakan tugas kedinasan;

• menunjukkan integritas dan keteladanan;

• menyimpan rahasia jabatan• bersedia ditempatkan di

seluruh wilayah NKRI

KEWAJIBAN

Jabatan Administrasi

Jabatan Fungsional

Jabatan Pimpinan

Tinggi

Jabatan Administratormemimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.

Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula

Jabatan Pengawasmengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

Jabatan Pelaksanamelaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

• Jabatan pimpinan tinggi utama;• Jabatan pimpinan tinggi madya; dan• Jabatan pimpinan tinggi pratama

DIIS

I DAR

I PEG

AWAI

ASN

DIIS

I TN

I DA

N P

OLR

I

Jabatan ASN tertentu

JABATAN ASN

KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN

PRESIDEN

KEMENPAN-RB

LAN BKN NON-STRUKTURAL INDEPENDEN

KASN

Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: KemPAN merumuskan kebijakan LAN melaksanakan diklat dan kajian BKN mengelola pegawai ASN KASN menjamin perwujudan sistem merit

KEANGGOTAAN

WEW

ENANG

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah, yang terdiri: 1 orang Ketua merangkap

anggota. 1 orang Wakil Ketua

merangkap anggota 5 orang anggota

TUJUAN

Mewujudkan: Sistem Merit ASN yg profesional Pemerintahan yg efektif, efisien,

terbuka, & bebas KKN; ASN yg netral;

Profesi ASN yg dihormati; ASN dinamis &

berbudaya.

TUGAS

& FUNGSI Tugas: menjaga netralitas;

melakukan pengawasan atas pembinaan profesi; dan melaporkan hasilnya kepada Presiden

Fungsi: mengawasi norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit

Mengawasi proses pengisian JPT;

Penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku (mengawasi dan mengevaluasi serta meminta informasi, memeriksa dan klarifikasi laporan pelanggaran)

HASIL PENGAWASAN KASN

ADA PELANGGARAN

TIDAK ADA PELANGGARAN

Keputusan KASN:pelanggaran kode etik dan kode

perilaku Pegawai ASN

TIDAK DITINDAK

LANJUTI PPK dan PyB

DITINDAK LANJUTI PPK

dan PyB

KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan SANKSI TERHADAP PPK DAN PyB

yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan

SANKSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD BERUPA:a. peringatan; b. teguran;c. perbaikan, pencabutan,

pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;

d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN KASN

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

– Menteri di kementerian;– Pimpinan lembaga di LPNK;– sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS;– gubernur, di provinsi; dan – bupati/walikota, di kabupaten/kota.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

MANAJEMEN ASN

Pejabat yang Berwenang (PyB)Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Manajemen PNS meliputi:a. penyusunan dan penetapan

kebutuhan;b. pengadaan;c. pangkat dan jabatan;d. pengembangan karier;e. pola karier;f. promosi;g. mutasi;h. Penilaian kinerjai. penggajian dan tunjangan;j. penghargaan;k. disiplin;l. pemberhentian;m. pensiun dan tabungan hari tua;

dann. perlindungan.

MANAJEMEN ASNManajemen PPPK meliputi:a. penetapan kebutuhan;b. pengadaan;c. penilaian kinerja;d. penggajian dan tunjangan;e. pengembangan kompetensi;f. pemberian penghargaan;g. disiplin;h. pemutusan hubungan

perjanjian kerja; dani. perlindungan.

REKRUITMEN1

PENGEMBANGAN PEGAWAI2

PROMOSI3

KESEJAHTERAAN4

MANAJEMEN KINERJA5

DISIPLIN & ETIKA6

PENSIUN7

MANAJEMEN PNSBASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN

SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA

BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI)

BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA

POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/ PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA

RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI

SEMANGAT FULLY FUNDED

GEN-Y(R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERTAMINA, 2013)

CEPAT BELAJAR & PINTAR KRITIS BEKERJA MOBILE MELEK TEKNOLOGI MUDAH BERGAUL SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN BERORIENTASI PD TIM SUKA TANTANGAN BESAR TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/

SENIOR

ANTISIPASI REKRUITMEN GENERASI Y (GEN-Y)

HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013

SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013

PERTAMINAKEMENKEU

KEMENLUPEMDA

KEMKOMINFO

KEMDIKBUD

KEMENKEU

- Kompetitif, - Adil, - Objektif, - Transparan, - Bebas Unsur KKN,- Bebas Biaya

1. PROMOSI DAN RE-BRANDING

2. KEJELASAN POLA KARIER

3. SISTEM REKRUITMEN YG BAIK

STRATEGI REKRUITMEN GEN-Y

PROGRAM RETAINING YG KOMPREHENSIF

a. penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945; b. dihukum penjara/kurungan yang berkekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK; ataud. dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

TIDAK DENGAN HORMAT

PEMBERHENTIAN PNS

Batas usia pensiun PNS yaitu:– 58 (lima puluh delapan) tahun

bagi Pejabat Administrasi; – 60 (enam puluh) tahun bagi

Pejabat Pimpinan Tinggi; dan– sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

BATAS USIA PENSIUN

PEJABAT PIMPINAN

TINGGI

BUP 60 tahun

Telah diberhentikan

(TMT akhir Januari 2014)

BUP 60 tahun

BUP 58 tahun

Diberhentikan dgn hormat

Usia < 60 tahun

Tidak diberhentikan dari jabatannya

Telah diberhentikan dari jabatannya

Telah diberhentikan dari jabatannya,Usia > 58 tahun

PEJABAT PIMPINAN

TINGGI

KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI

1

2

Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama(sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II)

SE KEPALA BKN TGL 17 JANUARI 2014 PERIHAL BUP PNS

PEJABAT PIMPINAN

TINGGIMasa Bebas Tugas/ MPP

Ditugaskan kembali & tidak berhak

mengajukan MPP

Usia >58 saat berakhirnya MPP

Usia < 58 tahun saat berakhirnya MPP4

Diberhentikan dgn hormat

Surat pernyataan bermaterai kepada

PPK

tidak bersedia lagi melaksanakan

tugas

Diberhentikan dgn hormat

PEJABAT PIMPINAN

TINGGI

Telah diberhentikan

(TMT akhir Januari 2014)

dan SK pensiun telah ditetapkan

Usia < 60 tahun

SK pensiun Ditinjau Kembali

Surat pernyataan bermaterai kepada

PPK

tidak bersedia lagi melaksanakan

tugas

SK pensiun berlaku

3

KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI (2)

BUP 58 tahunPEJABAT ADMINISTRASI

1

KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI

PEJABAT ADMINISTRASI

Telah diberhentikan

(TMT akhir Januari 2014)

dan SK pensiun telah ditetapkan

Usia < 58 tahun

SK pensiun Ditinjau Kembali

Surat pernyataan bermaterai kepada

PPK

tidak bersedia lagi melaksanakan

tugas

SK pensiun berlaku

2

Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan fungsional umum)

Masa Bebas Tugas/ MPP

Ditugaskan kembali & tidak berhak

mengajukan MPP

Usia < 56 tahun saat berakhirnya MPP

3

Surat pernyataan bermaterai kepada

PPK

tidak bersedia lagi melaksanakan

tugas

Diberhentikan dgn hormat

PEJABAT ADMINISTRASI

KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI (2)

Akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Perundang-undangan

BUP pejabat fungsional yang tidak ada

perpanjangannya sesuai peraturan perundangan

saat ini

1

PNS yang diberhentikan sementara krn ditahan dan menjadi terdakwa tindak

pidanaBUP 58 tahun

PNS yang diberhentikan dari jabatan organik karena

diangkat sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa

BUP 58 tahun

BUP bagi PNS yang menduduki jabatan lain

yang ditentukan Undang-Undang

(Guru, Dosen, dan Jaksa, dll)

Tetap berlaku

Usia < 58 tahun

Usia < 58 tahun

2

3

4

KETENTUAN BUP LAINNYA

MANAJEMEN PPPK Tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran,

seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. Pengangkatan oleh Keputusan PPK. Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS

Pengadaan

Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi.

Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.

Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja.

Penilaian Kinerja

Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd APBN/APBD.

Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Dapat diberikan penghargaan. Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua,

kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) dan bantuan hukum

Hak

PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnyaDisiplin

Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota MK; BPK; KY; KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUS SEBAGAI PNS.

Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; DPD; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota WAJIB MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS sejak mendaftar sebagai calon.

PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Sifat: Kompetitif dan Terbuka Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan

diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN Proses

− Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL

− Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.

POLA KARIR JPT

PPK dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi,

Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

a. Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun.

b. Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya.

c. Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan.

d. Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

e. Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.

PIMP K/L /PPK

MEMBENTUK

PANSEL

MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA

MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT

Laporan PRESIDENKEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH

PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

MEMASTIKAN SISTEM MERIT

1

5

6

7

3

2

PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT

KASN

8

MENYAMPAIKAN 3 CALON

4

KOORDINASI

PPK

MEMBENTUK

PANSEL

MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA

MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT

Laporan PRESIDEN

MEMASTIKAN SISTEM MERIT

15

MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT

KASN

6

7

Pembatalan, Peringatan dan Teguran

PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

2

43

KOORDINASI PyB

MEMILIH & MENETAPKAN

8

GUBERNUR/ PPK

MEMBENTUK

PANSEL

MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA

MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT

Laporan PRESIDENKEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH

MEMASTIKAN SISTEM MERIT

1 5

6

8

3

MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH

KASN

9

MENYAMPAIKAN 3 CALON

MENDAGRI

PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

2

4

PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

7

KOORDINASI

GUBERNUR/PPK

MEMBENTUK

PANSEL

MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA

MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT

LAPORAN PRESIDEN

MEMASTIKAN SISTEM MERIT

15

8

3

MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH

7Pembatalan,

Peringatan dan Teguran

MENETAPKAN JPT

6

KASN

PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

2

4

PyBKOORINASI

KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya.

TUJUAN : a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan

profesi ASN; danb. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu

bangsa.

FUNGSI :a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN;b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap

dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas;

c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi;

d. Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudang-undangan

ORGANISASI ASN

SISTEM INFORMASI ASN1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi

Pengambilan Keputusan dalam manajemen ASN.

2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi.

3. Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala.

4. Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan terpercaya.

5. Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan update data maupun untuk pengambilan keputusan.

Sengketa Pegawai ASN

Administratif

Keberatan Banding administratif

diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum

diajukan kepada badan pertimbangan ASN

PENYELESAIAN SENGKETA

UNDANG-UNDANGAPARATUR SIPIL NEGARA

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama

UNDANG UNDANGPOKOK KEPEGAWAIAN

Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah

non kementerian

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan eselon Ia dan eselon Ib

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan eselon II

Jabatan Administrator Jabatan eselon III

Jabatan Pengawas Jabatan eselon IV

Jabatan Pelaksana Jabatan eselon V dan fungsional umum

KETENTUAN PERALIHANPENYETARAAN JABATAN

• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

• Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

• Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.

KETENTUAN PENUTUP

Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/ataub. Warganegara berkebutuhan khusus.

KETENTUAN PENUTUP