MAKALAHEKONOMI

DI

S

U

S

U

N

OLEH

NAMA : ALAMSYAH

KELAS : 2 IPS II

MADRASAH ALIYAH NEGERI

1 KOTA BIMA

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga dalam

penyajian makalah ini saya mengangkat satu tema yang mengenai ”EKONOMI”.

Adapun penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata

pelajaran EKONOMI. Dan makalah ini dapat saya selesaikan.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Guru mata pelajaran yang

telah memberikan tugas ini, sehingga saya dapat mengetahui dan membuka

wawasan tentang kebutuhan dan motivasi, dan tidak lupa saya sampaikan ucapan

terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, baik moril

maupun pikran dalam penyusunan makalah ini.

Saya menyadari ada keterbatasan dan kemampuan, baik ilmu maupun

wawasan oleh sebab itu demi kesempurnaan makalah ini, saran dan kritik yang

bersifat membangun dari semua pihak sangat saya harapkan demi kesempurnaan

makalah yang akan datang.

Akhir kata, mudah-mudahan makalah in ada nilai tambah dan bermanfaat

bagi saya Amiiiiinnnn.............. !!!!!!

Wassalam

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I. TENAGA KERJAAN DAN PENGANGGURAN1. Angkatan kerja, Tenaga kerja, Kesemptan Kerja, dan Pengangguran2. Upaya Peningkatan Kualitas Kerja3. Sistem Upah yang Berlaku di Indonesia

BAB II. PEMBANGUNAN EKONOMI1. Perbedaan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 2. Faktor-faktor Penentu3. Pembangunan Ekonomi di Negara Maju4. Tujuan Pembangunan Ekonomi di Indonesia5. Permasalahan Pembanguanan Ekonomi di Indonesia

BAB III. KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Penyusunan APBN Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Struktur apbn Pembiayaan Asumsi APBN Asumsi APBN Prinsip Penyusunan APBN Azas Penyusunan APBN

2. Tujuan APBN3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB IV. PASAR KEUANGAN1. Pasar Uang2. Pasar Modal

BAB V. PERDAGANGAN INTERNASIONAL1. Pengertian Perdagangan Internasional

BAB VI. NERACA PEMBAYARAN1. Pengertian Neraca Pembayaran

Cara-cara Melakukan Pembayaran Internasional Alat-alat Pembayaran Internasional Jenis Devisa

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

TENAGA KERJA DAN PENGANGGURAN

1. ANGKATAN KERJA, TENAGA KERJA, KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN

Permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran setiap tahunnya

semakin meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, mulai

dari peningkatan lapangan pekerjaan sampai pada perlindungan tenaga

kerja.

Angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang terdapat dalam suatu

perekonomian pada suatu waktu tertentu yaitu semua orang yang mampu

dan bersedia bekerja.

Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan masyarakat bersaing untuk

dapat ambil bagian dalam bursa tenaga kerja. 

Klasifikasi Tenaga Kerja:

Tenaga kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2

disebutkan : Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kesempatan kerja adalah

jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat baik yang telah

ditempati maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong (permintaan

tenaga kerja).

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau

sedang mencari kerja.

2. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KERJA

Upaya peningkatan kualitas kerja dapat dilakukan melalui :

1. Pengembangan Kemampuan Tenaga Kerja, misalnya melalui latihan kerja

2. Pengelolaan Prestasi Tenaga Kerja, misalnya dengan meningkatkan

profesionalisme

3. Pengelolaan Fungsi Sumber Daya Manusia, misalnya peningkatan gizi,

kesehatan dan kulitas mental dan spiritual.

3. SISTEM UPAH YANG BERLAKU DI INDONESIA

Di Indonesia dikenal beberapa sistem pemberian upah, yaitu :

a. Upah menurut waktu, sistem upah dimana  besarnya upah didasarkan pada

lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per

minggu atau per bulan.

Misalnya pekerja bangunan dibayar per hari / minggu

b. Upah menurut satuan hasil Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan

pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung

per potong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat.

Misal upah pemetik daun teh dihitung per kilo

c. Upah borongan

Menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan

bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya upah untuk

memperbaiki mobil yang rusak, membangun rumah dll.

d. Sistem bonus

Sistem bonus adalah pembayaran tambahan diluar upah atau gaji yang

ditujukan untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat

menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggungjawab, dengan

harapan keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh

makin besar bonus yang diberikan pada pekerja.

e. Sistem mitra usaha

Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk

saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada

perorangan melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut.

Dengan demikian hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat

ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja.

Kebijakan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Kebutuhan Hidup

Minimum (KHM)

Di Indonesia pemerintah menetapkan upah minimum yang harus

dibayarkan oleh perusahaan. Upah minimum tiap-tiap daerah berbeda-

beda, karena memiliki keragaman sumberdaya, adat istiadat dan

kebudayaan serta struktur  ekonomi dan kinerjanya

BAB II

PEMBANGUNAN EKONOMI

1. PERBEDAAN PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI a. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita

yang terus-menerus dalam jangka panjang

b. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan

total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya

pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental

dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan

bagi penduduk suatu negara.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah

proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang

diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional [1] . Suatu

negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi

peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan

ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi

keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan

dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang

dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat

kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat

perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input

pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga,

pengetahuan, sosial dan teknik.

2. FAKTOR-FAKTOR PENENTU

1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor

tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi

dan faktor nonekonomi.

2. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam,

sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau

kewirausahaan.

3. Sumber daya alam , yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti

kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan

hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu

negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi.

Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk

mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki

nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

4. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan

pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk.

Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk

memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk

menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

5. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk

mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan

investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan.

Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting

bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena

barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

6. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di

masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang

berkembang dan berlaku.

3. PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA MAJU

PEMBANGUNAN sosial adalah strategi yang bertujuan

meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna.

Pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial

ketimbang pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang menjadi pusat

perhatian pendekatan ini mencakup pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Secara sempit, pembangunan sosial dapat didefinisikan sebagai

pembangunan kesejahteraan sosial. Ia berorientasi pada peningkatan

keberfungsian sosial (social functioning) kelompok-kelompok tidak

beruntung (disadvantage groups) atau Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (P2KS), yang meliputi fakir miskin, anak

terlantar, anak jalanan, pekerja anak, keluarga rentan, wanita rawan

sosial ekonomi, dan komunitas adat lokal. 

Pembangunan sosial dapat dilihat dari output indicators

(indikator keluaran), seperti tingkat kemiskinan, melek hurup, harapan

hidup, dan partisipasi sosial. Indikator standar hidup ini telah

dikembangkan sejak tahun 1970an. Misalnya, Social Accounting

Matrix (SAM) yang digagas oleh Pyatt dan Round (1977); Physical

Quality of Life Index (PQLI) oleh Morris (1977), dan Human

Development Index oleh tim UNDP (Mahbub Ul Haq, Amartya Sen,

Paul Streeten dkk.). 

Pembangunan sosial bisa pula diukur dari input indicators

(indikator masukan) yang umumnya dilihat dari pengeluaran

pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Dalam kaitannya dengan indikator masukan ini, masih berkembang

anggapan bahwa pembangunan sosial adalah “pengeluaran mahal”

yang tidak akan mampu dilakukan oleh negara-negara berkembang.

Hanya negara-negara kaya saja yang pantas melakukan investasi sosial

yang mewah ini. 

Potret Negara Berkembang

Tabel 1 dan 2 mengilustrasikan pembangunan sosial di

beberapa negara berkembang di Asia Tenggara di lihat dari output

indicators dan input indicators. Secara sederhana, data tersebut

menginformasikan bahwa:

1.   Pembangunan ekonomi yang berhasil umumnya diikuti oleh

membaiknya kualitas hidup. Ini menunjukkan bahwa pembangunan

ekonomi penting bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

2.  Tingginya pendapatan nasional senantiasa diikuti oleh tingginya

pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial. Artinya, semakin kaya

suatu negara semakin besar pemerintah tersebut mengeluarkan

anggaran sosial.

3.  Tingkat kualitas hidup ternyata ditunjang pula oleh tingkat pengeluaran

sosial. Dapat dikatakan bahwa kemajuan sosial tidak hanya ditentukan

oleh kemajuan ekonomi, melainkan pula oleh adanya proporsi

pengeluaran sosial yang memadai.

 

 

Negara Lemah versus Negara Sejahtera

Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa pembangunan

ekonomi tidak selalu berjalan linier dengan perbaikan standar hidup.

Alasannya sederhana. Pertumbuhan ekonomi baru berdampak pada

perkembangan hidup, jika disistribusikan secara proporsional untuk

pembangunan sosial (Ranis dan Stewart, 1999).  Menurut Haq (1995),

idealnya negara berkembang dan maju dapat mengeluarkan anggaran

untuk pembangunan sosial antara 15 – 20 persen dari pengeluaran

pemerintahnya. Penelitian UNDP (1990) membuktikan bahwa

“developing countries are not too poor to pay for human

development”. Karenanya, negara berkembang tidak perlu menunggu

perekonomiannya tumbuh terlebih dahulu, baru melakukan investasi

sosial. 

Studi di negara-negara Eropa, Amerika, Australia dan Selandia

Baru yang dilakukan penulis (Suharto, 2002) memperlihatkan bahwa

pembangunan ekonomi (GDP) tidak selalu diikuti dengan tingginya

pengeluaran sosial. Begitu pula pengeluaran sosial yang rendah di

suatu negara tidak selalu dikarenakan pembangunan ekonominya yang

rendah. 

Spektrum mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi (PE)

dan pengeluaran sosial (PS) tersebut dapat dikategorikan kedalam empat

model, yaitu: 

1.   Negara Lemah. Negara ini ditandai dengan PE yang rendah dan PS

yang rendah pula. Indonesia, Kamboja, Vietnam termasuk dalam

kategori ini. GDP negara-negara ini masih dibawah US$5.000 dan

mengeluarkan belanja sosial kurang dari 3 persen dari pengeluaran

pemerintahnya. 

2.   Negara Pelit. Meskipun negara ini memiliki PE yang tinggi, tetapi

PS-nya relatif rendah. Amerika Serikat, Australia dan Jepang

termasuk dalam kategori ini. Secara berturut-turut negara ini

memiliki pendapatan (GDP) sebesar US$21.449; US$17.215; dan

US$23.801. Namun, mereka hanya membelanjakan anggaran negara

untuk pembangunan sosial sebesar 14,6 persen, 13,0 persen dan 11,6

persen. 

3.   Negara Baik Hati. PE di negara ini relatif rendah. Kondisi ini tidak

menghalangi negara untuk memberi porsi besar terhadap PS. Yunani

dan Portugal memiliki GDP sebesar US$6.505 dan US$6.085.

Namun negara-negara ini mengeluarkan belanja sosial sebesar 20,9

persen dan 15,3 persen. 

4.   Negara Sejahtera. Negara sejahtera merupakan sosok negara ideal,

karena memiliki PE dan PS yang tinggi. Posisi negara sejahtera

diduduki terutama oleh negara-negara Skandinavia yang menerapkan

sistem welfare state murni, seperti Swedia (PE US$26.652 – PS

33,1%); Norwegia (PE US$24.924 – PS 28,7%); Denmark (PE

US$25.150 – PS 27,8%); dan Finlandia (PE US$27.527 – PS

27,1%). Negara-negara Eropa Barat juga termasuk kategori ini:

Belanda (PE US$18.676 – PS 28,8); Prancis (PE US$21.105 – PS

26,5%); Austria (PE US$20.391 – PS 24,5%); Jerman (PE

US$23.536 – PS 23,5%); dan Inggris (PE US$16.985 – PE 22,3%).

Dengan PE US$13.020 dan PS 19,0%, Selandia Baru termasuk

kategori negara sejahtera.

Mobil Mewah dan Baju Dinas

Saat ini, lebih dari 38 juta atau 23 persen dari penduduk Indonesia

hidup di bawah garis kemiskinan dan 12,7 juta diantaranya adalah fakir

miskin (Republika, 5 Mei 2003). Selain kemiskinan, Indonesia juga masih

dililit problema pengangguran yang mencapai 38,3 juta jiwa angkatan

kerja. Sebanyak 30,2 juta jiwa diantaranya adalah pengangguran terbuka

yang mencapai 78,85 persen (Republika, 21 Agustus 2003). 

Haryanto (12 tahun), seorang murid SD di Kabupaten Garut

menggantung diri karena malu tidak mampu membayar Rp.2.500 untuk

kegiatan ekstrakurikuler. Ayahnya adalah buruh pikul di pasar Garut yang

penghasilannya sehari Rp.20.000 (Media Indonesia, 3 September 2003).

Gambaran makro dan mikro di atas menunjukkan masih banyaknya

penduduk di Indonesia yang hidup serba kekurangan. Pendidikan, sebagai

salah satu kebutuhan dasar dan vital juga masih atau bahkan semakin sulit

dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Itu artinya, betapa

buramnya potret pembangunan sosial di Indonesia.

Memang benar, pembangunan sosial adalah tanggungjawab

bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, bila kita cermati

praktik di negara lain, baik negara maju maupun berkembang, pemerintah

mengemban amanat yang besar untuk mengalokasikan dananya bagi

sektor sosial secara lebih proporsional. 

Keterbatasan dana sudah tidak memadai lagi dijadikan alasan

ketertinggalan ini. Dengan komitmen dan pengaturan yang baik,

pemerintah di negara-negara berkembang sesungguhnya sudah mampu

untuk meningkatkan anggarannya lebih besar lagi bagi pembangunan

sosial. Persoalannya kerapkali terletak pada misalokasi dan mismanajemen

anggaran pembangunan.

Seperti banyak dilaporkan mass media, anggaran belanja

pemerintah pusat maupun daerah seringkali tidak mengedepankan

kepentingan masyarakat banyak (lihat Utomo, 2003a). Pada KTT ASEAN

di Bali 7-8 Oktober nanti, pemerintah berencana menyediakan mobil

BMW Seri 7 untuk para kepala negara dan Seri 5 untuk pejabat setingkat

menteri. Jumlah kepala negara yang akan diundang (berikut negara tamu

Cina, Jepang, Korea, dan India) adalah sebanyak 14 orang. Apabila setiap

negara membawa dua menteri, maka akan hadir 28 menteri. Harga BMW

Seri 7 yang termurah (735Li) adalah Rp. 1,88 miliar. Sedangkan harga

termurah BMW Seri 5 (tipe 530) adalah Rp. 815 juta. Dengan demikian,

dana yang diperlukan untuk kendaraan kepala negara adalah Rp. 26,32

miliar dan untuk para menteri sebesar Rp. 22,82 miliar. mewah dan

kamuflase kemiskinan gaya Orde Mega ini tampaknya diwariskan dari

orde sebelumnya: Orde Gus Dur maupun Orde Baru. Pada KTT G-15

(negara-negara yang terbilang miskin) pemerintahan Gus Dur

menyediakan 50 mobil mewah (dari rencana sebelumnya 400 unit).

Mercedes Benz Seri S-500, S-600, ML-320, Audi A-6, Nissan Patrol, dan

VW Caravelle adalah beberapa merk yang disediakan untuk para delegasi.

Untuk para kepala ekonomi negara-negara APEC pada pertemuan di Istana

Bogor tahun 1994, pemerintahan Soeharto mengimpor 200 mobil mewah,

seperti Mercedes Benz S-600 dan BMW 740. Sebelumnya, pada KTT ke-

10 Nonblok tahun 1992, pemerintah Soeharto juga mengimpor mobil luks

built up seperti Mercedes Benz 300 SEL (110 unit), Volvo 960 (210 unit),

Nissan Patrol (210 unit), dan VW Caravelle (210 unit) untuk para

delegasi. 

Conscious cruelty pemerintah daerah ternyata sami mawon. Dana

rakyat tidak jarang digunakan oleh eksekutif dan legislatif dengan semena-

mena untuk “hil-hil yang mustahal” yang bernama “kebutuhan dinas”

(rumah dinas, mobil dinas, baju dinas) atau paket-paket “kadeudeuh”

lainnya di luar kewajaran. Di DKI Jakarta, misalnya, anggaran baju dinas

untuk 85 anggota DPRD adalah sebesar Rp. 1,04 miliar dan untuk

gubernur sebesar Rp. 65 juta. Anggaran ini ternyata masih kurang, untuk

tahun anggaran berikutnya anggaran ini minta dinaikan lagi sebesar Rp.

434,7 juta. Ketidakwajaran anggaran ini tidak hanya di Jakarta. DPRD

Riau juga menganggarkan Rp. 850 juta untuk anggotanya yang berjumlah

55 orang (Utomo, 2003b). 

Refleksi

Praktik pembangunan di negara-negara berkembang di Asia

Tenggara menunjukkan bahwa tingkat kemajuan ekonomi berhubungan

secara positif dengan tingkat pengeluaran sosial. Namun demikian, melihat

masih kecilnya pengeluaran sosial di negara-negara ini (antara 2–6 persen)

dapat dinyatakan bahwa komitmen pemerintah terhadap pembangunan

sosial masih rendah. 

Anggapan bahwa pengeluaran sosial yang tinggi merupakan

“kemewahan” dan hanya mampu dilakukan oleh negara-negara kaya

ternyata tidak terbukti. Kenyataan di banyak negara menunjukkan bahwa

tingginya pengeluaran sosial tidak selalu ditentukan oleh tingginya GDP,

seperti diperlihatkan model negara lemah versus negara sejahtera. Sebagai

contoh, GDP AS, Australia dan Jepang lebih besar dari Yunani dan

Portugal, tetapi pengeluaran sosial ketiga negara tersebut jauh di bawah

Portugal dan Yunani. GDP Malaysia (US$ 7.730) juga lebih besar dari

GDP Yunani (US$ 6.505) dan Portugal (US$ 6.085), tetapi pengeluaran

sosial Malaysia (5,8%) jauh di bawah kedua negara tersebut (20,9% dan

15,3%). Pendapatan Thailand (US$ 6,490) hanya terpaut sedikit di bawah

Portugal dan Yunani, namun pengeluaran sosial Thailand (4,2) jauh

tertinggal oleh Portugal dan Yunani.

Laporan tahunan UNDP, Human Development Report, yang kini

menjadi acuan di berbagai negara di dunia, secara konsisten menunjukkan

bahwa pembangunan manusia mendorong pertumbuhan ekonomi dan

pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan manusia

tidak akan bertahan lama (sustainable). Ini sejalan dengan temuan pakar

ekonomi pemenang Nobel 1998, Amartya Sen. Ia dengan sempurna

membuktikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan

kemajuan sosial tidaklah otomatis. Agar berjalan positif dan berkelanjutan

harus ditunjang oleh kebijakan sosial (social policy) pemerintah yang pro

pembangunan sosial. 

4. TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Tujuan pembangunan ekonomi jangka pendek yang berhubungan

dengan tujuan pembanguinan nasional adalah untuk meningkatkan taraf

hidup,kecerdasan,kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata

serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya.

Tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang adalah mewujudkan suatu

masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual

berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang merdeka,bersatu berkedaulatan rakyat dalam suasana

perikehidupan bangsa yang aman,tenteram,tertib,dan dinamis dalam

lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,bersahabat,tertib,dan

damai.Pada tahap awal pembangunan dititikberatkan pada bidang ekonomi

dengan harapan akan berpengaruh pada bidang lain.

5. PERMASALAHAN PEMBANGUANAN EKONOMI DI INDONESIA

Pembangunan ekonomi telah lama dilakukan semenjak Orde

Lama.Namun pada era Orde Lama pembangunan masih tersendat - sendat

karena masalah politik atau kesadaran bernegara yang belum mantap.

Pembangunan pada masa Orde Baru banyak membawa hasil yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Tetapi walaupun berhasil,banyak

juga kelemahan yang terjadi.Kelemahan itu antara lain sebagai berikut:

1. Bahan - bahan dasar industri banyak yang harus di impor

2. Hasil - hasil pembangunan yang kurang merata

3. Sistem lembaga keungan seperti bank yang belum mantap

4. Ketergantungan pembiayaan dari pinjaman luar negeri

5. Menumpuknya pembayaran pokok dan bunga hutang pinjaman luar

negeri

BAB III

KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN

1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat

APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar

sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan

pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).

APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun

ditetapkan dengan Undang-Undang.

Tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

APBN.

PENYUSUNAN APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU

tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR

menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan[1]

sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

PELAKSANAAN APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan

APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun

anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan

revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk

mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat

akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR[2].

Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam),

Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden

menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan.

STRUKTUR APBN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini adalah:

Belanja Negara

Belanja terdiri atas dua jenis:

Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk

membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang

dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas

pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:

Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga

Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja

Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.

Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah

Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang

bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

d. Dana Otonomi Khusus.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan meliputi:

Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan,

Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.

Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:

Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program

dan Pinjaman Proyek

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh

Tempo dan Moratorium.

ASUMSI APBN

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator

perekonomian makro, yaitu:

a. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah

b. Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)

c. Inflasi (%)

d. Nilai tukar rupiah per USD

e. Suku bunga SBI 3 bulan (%)

f. Harga minyak indonesia (USD/barel)

g. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)

h. Teori mengenai APBN

i. ASUMSI APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan

pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan

pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan

menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,

alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak

dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun

anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara

dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran

berikutnya.

Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang

bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat

dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat

menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun

tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka

negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan

tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun

proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah

dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa

berjalan dengan lancar.

Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman

untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah

bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang

negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk

mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta

meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi

alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental

perekonomian.

PRINSIP PENYUSUNAN APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada

tiga, yaitu:

a. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan

penyetoran.

b. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.

c. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan

penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN

adalah:

a. Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.

b. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.

c. Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri

dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

d.

AZAS PENYUSUNAN APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

a. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

b. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.

c. Penajaman prioritas pembangunan

d. Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

2. TUJUAN DAN FUNGSI APBN

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar

atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran Negara

untuk suatu jangka waktu tertentu bisanya satu tahun.

Tujuan APBN adalah untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah

terjadinya anggaran yang deficit.

Fungsi APBN adalah :

a. Fungsi alokasi

Anggaran pendapatan Negara merupakan sumber anggaran biaya

yang harus dikeluarkan oleh Negara. Dengan masuknya sumber

pendapatan ke kas Negara maka Negara atau pemerintah dapat

menggunakan pendapatan ini untuk pembiayaan program pembangunan

dan mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan sasaran – sasaran yang

dituju.

b. Fungsi distribusi

Sumber endapatan Negara yang berasal dari rakyat harus

digunakan untuk kepentingan umum, namun dapat juga disalurkan

kembali kepada masyarakat. Misalnya subsidi pupuk, subsidi BBM dan

listrik.

c. Fungsi stabilitas

Anggaran pendapatan Negara dilaksanakan untk mengatur

perekenomian dan pemerintahan dengan baik. Pelaksanaan anggaran

sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan disiplin anggaran. Apabila semua

yang tercantum dalam anggaran itu tidak dilaksanakan maka penyusunan

APBN tidak ada artinya.

3. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai

dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

Anggaran pendapatan, terdiri atas

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan

penerimaan lain-lain

b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil,

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana

darurat.

Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan

penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar

untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa

dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk

dilaksanakan.

Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan.

Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah

menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

penyelenggaraan pemerintah daerah.

Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus

diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran,

dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas

perekonomian daerah.

Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan

dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan.

Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi

alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental

perekono-mian daerah.

4. KEBIJAKAN ANGGARAN

Perlu disadari bahwa terciptanya Otonomi Daerah memerlukan

suatu proses transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan di daerah. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan di Propinsi DKI Jakarta telah mengalami pergeseran

yang cukup berarti, dari pelaksanaan oleh pemerintah daerah kepada

pemberian peluang yang lebih besar bagi peran serta masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari

kebijakan anggaran, yang menjamin adanya semangat efisiensi dan

efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan

masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan

Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi,

transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan

pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menghindari timbulnya in-efisiensi pengguna anggaran,

dibangun struktur anggaran baru menurut bidang, fungsi, dan program

yang diharapkan dapat memberikan ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Dengan diberlakukannya Perda Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan pengelolaan keuangan

dan pelaksanaan anggaran akan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BAB IV

PASAR KEUANGAN

1. PASAR UANG

Pasar uang (bahasa Inggris: money market) merupakan pertemuan

demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing

diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor, hutang luar negeri.

Ciri-ciri Pasar Uang 1. Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.

2. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang

mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. 3. Tidak terikat

pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal.

Pelaku Pasar Uang

1. Bank

2. Yayasan

3. Dana Pensiun

4. Perusahaan Asuransi

5. Perusahaan-perusahaan besar

6. Lembaga Pemerintah

7. Lembaga Keuangan lain

8. Individu Masyarakat

2. PASAR MODAL

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang

berkaitan dengan efek.[1] Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif

bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti : menabung di

bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar

Modal bertindak sebagai penghubung. Pasar Modal bertindak sebagai

penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi

pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti

obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal (Bruce

Lliyd, 1976), adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana

jangka panjang dengan "kriteria pasarnya" secara efisien yang akan

menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan.[2]

Struktur Pasar Modal

Struktur Pasar Modal di Indonesia tertinggi berada pada menteri

Keuangan menunjuk Bapepam merupakan lembaga pemerintah yang

bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-

hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar

modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan

masyarakat pemodal.[3]

Peran Pasar Modal

a. Pasar Modal

Pasar Modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien.

Investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui

pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan

di Pasar Modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang

dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka panjang

melalui Pasar Modal tersebut. .

b. Pasar Modal sebagai alternatif investasi

Pasar Modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan

memberikan keuntungan dengan sejumlah resiko tertentu

c. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional

Dengan keberadaan Pasar Modal, perusahaan - perusahaan akan

lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian

nasional menjadi lebih maju, yang sekanjutnya akan menciptakan

kesempatan kerja yang luas, serta meningkatan pajak bagi pemerintah

Manfaat Pasar Modal

1. Pasar Modal bagi emiten yaitu : [4]

a. jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar

b. dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana

selesai

c. tidak ada "convenant" sehingga manajemen dapat lebih bebas

dalam pengelolaan dana/perusahaan

d.solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra

perusahaan

e. ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil

2. Pasar Modal bagi investor yaitu : [5]

a. nilai investasi perkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham

yang mencapai kapital gain

b. memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki/memegang

saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi

c. dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen

yang mengurangi resiko

Lembaga dan Struktur Pasar Modal Indonesia

a. Pasar Modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai

berikut:

b. Badan Pengawas Pasar Modal

c. Bursa efek, saat ini ada dua: Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek

Surabaya namun sejak akhir 2007 Bursa Efek Surabaya melebur ke

Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia

d. Perusahaan efek

e. Lembaga Kliring dan Penjaminan, saat ini dilakukan oleh PT. Kliring

Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI)

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saat ini dilakukan oleh PT.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI)

BAB V

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan

oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar

kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa

antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan

pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah

negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah

satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan

internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber

Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru

dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut

mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan

kehadiran perusahaan multinasional.

2. Teori Perdagangan Internasional

Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan

perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit

dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya

batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan,

misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor.

Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan

budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam

perdagangan.

Model Ricardian

Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan

mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori pedagangan

internasional. Dalam Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan

dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti

model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara

akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi

bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung

memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal

dalam negara.

Model Heckscher-Ohlin

Model Heckscgher-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model

Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan

kompleksitasnya yang jauh lebih rumit model ini tidak membuktikan

prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan

teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan

memakai mekanisme harga neoklasikal kedalam teori perdagangan

internasional.

Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional

ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini

memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang

membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan

mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka

secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai

Pradoks Leotief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief

yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk

mengekspor barang buruh intensif dibanding memiliki kecukupan modal.

Faktor Spesifik

Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain

sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu

masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor

spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara

mudah dipindahkan antar industri. Teori mensugestikan jika ada

peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi

spesifik ke barang tersebut akan untuk pada term sebenarnya. Sebagai

tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan (seperti buruh

dan modal) cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi

untuk pengednalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua

pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk

sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk

industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan

tetapi tidak untuk menentukan pola pedagangan.

Model Gravitasi

Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisa yang

lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis

diatas. Model gravitasi, pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan

berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran

ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga

memperhitungkan jarak dan ukuran fisik diantara dua benda. Model ini

telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisa ekonometri. Faktor

lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan

perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini.

Manfaat perdagangan internasional

Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional

adalah sebagai berikut.

Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di

setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim,

tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan

internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak

diproduksi sendiri.

Memperoleh keuntungan dari spesialisasi

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh

keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara

dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang

diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara

tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

Memperluas pasar dan menambah keuntungan

Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat

produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi

kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka.

Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan

mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut

keluar negeri.

Transfer teknologi modern

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari

teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih

modern.

Faktor pendorong

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan

perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :

a. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri

b. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan

negara

c. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi

d. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru

untuk menjual produk tersebut.

e. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga

kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya

perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.

f. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.

g. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari

negara lain.

h. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia

dapat hidup sendiri.

Peraturan/Regulasi Perdagangan Internasional

Umumnya perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilatera

antara dua negara. Selama berabad-abad dibawah kepercayaan dalam

Merkantilisme kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak

pembatasan dalam perdagangan internasional. pada abad ke 19, terutama

di Britania, ada kepercayaan akan perdagangan bebas menjadi yang

terpenting dan pandangan ini mendominasi pemikiran diantaranegara barat

untuk beberapa waktu sejak itu dimana hal tersebut membawa mereka ke

kemunduran besar Britania. Pada tahun-tahun sejak Perang Dunia II,

perjanjian multilateral kontroversial seperti GATT dab WTO memberikan

usaha untuk membuat regulasi lobal dalam perdagangan internasional.

Kesepakatan perdagangan tersebut terkadang berujung pada protes dan

ketidakpuasan dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil yang tidak

menguntungkan secara mutual.

Perdagangan bebas biasanya didukung dengan kuat oleh sebagian

besar negara yang berekonomi kuat, walaupun mereka terkadang

melakukan proteksi selektif untuk industri-industri yang penting secara

strategis seperti proteksi tarif untuk agrikultur oleh Amerika Serikat dan

Eropa. Belanda dan Inggris Raya keduanya mendukung penuh

perdagangan bebas dimana mereka secara ekonomis dominan, sekarang

Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jepang merupakan pendukung

terbesarnya. Bagaimanapun, banyak negara lain (seperti India, Rusia, dan

Tiongkok) menjadi pendukung perdagangan bebas karena telah menjadi

kuat secara ekonomi. Karena tingkat tarif turun ada juga keinginan untuk

menegosiasikan usaha non tarif, termasuk investasi luar negri langsung,

pembelian, dan fasilitasi perdagangan. Wujud lain dari biaya transaksi

dihubungkan dnegan perdagangan pertemuan dan prosedur cukai.

Umumnya kepentingan agrikultur biasanya dalam koridor dari

perdagangan bebas dan sektor manufaktur seringnya didukung oleh

proteksi. Ini telah berubah pada beberapa tahun terakhir, bagaimanapun.

Faktanya, lobi agrikultur, khususnya di Amerika Serikat, Eropa dan

Jepang, merupakan penanggung jawab utama untuk peraturan tertentu

pada perjanjian internasional besar yang memungkinkan proteksi lebih

dalam agrikultur dibandingkan kebanyakan barang dan jasa lainnya.

Selama reses ada seringkali tekanan domestik untuk meningkatkan

arif dalam rangka memproteksi industri dalam negri. Ini terjadi di seluruh

dunia selama Depresi Besar membuat kolapsnya perdagangan dunia yang

dipercaya memperdalam depresi tersebut.

Regulasi dari perdagangan internasional diselesaikan melalui

World Trade Organization pada level global, dan melalui beberapa

kesepakatan regional seperti MerCOSUR di Amerika Selatan, NAFTA

antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, dan Uni Eropa anatara 27

negara mandiri. Pertemuan Buenos Aires tahun 2005 membicarakan

pembuatan dari Free Trade Area of America (FTAA) gagal total karena

penolakan dari populasi negara-negara Amerika Latin. Kesepakatan serupa

seperti MAI (Multilateral Agreement on Invesment) juga gagal pada

tahun-tahun belakangan ini.

BAB VI

NERACA PEMBAYARAN

1. PENGERTIAN NERACA PEMBAYARAN

Pengertian Neraca PembayaranNeraca pembayaran adalah catatan

dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan,

keuangan dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk

luar negeri selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau

dikatakan sebagai laporan arus pembayaran (keluar dan masuk) untuk

suatu Negara.

Tujuan utamannya adalah untuk memberikaninformasi kepada pemerintah

tentang posisikeuangan dalam hubungan ekonomi dengan negaralain serta

membantu di dalam pengambilankebijaksanaan moneter,fiskal,p

erdagangan dan pembayaran internasional.

1. Current account (neraca berjalan), terdiri dari transaksi impor dan

ekspor barang dan jasa. Pada current account, ekspor dicatat sebagai

kredit karena menghasilkan devisa bagi negara. Sedangkan impor

dicatat sebagai debit karena “menghilangkan”/mengeluarkan devisa dari

negara. Selain ekspor dan impor, transaksi lain yang termasuk dalam

current account adalah pembayaran faktor (factor payment) dan

unilateral transfers.

2. Financial account (dulunya disebut capital account), yang mencatat

transaksi aset finansial, transfer pembayaran, piutang maupun utang

internasional. Ini mencakup pencatatan akan FDI (foreign direct

investment atau Penanaman Modal Asing/PMA), pembayaran dividen,

cicilan hutang, bunga atau utang, pembelian surat berharga, saham, dan

lain sebagainya. Financial account mengukur devisa masuk dan keluar

seperti pada current account, dimana transaksi yang menghasilkan

devisa dicatat sebagai kredit (capital inflow). Sebaliknya, transaksi yang

mengakibatkan devisa keluar dari suatu negara dicatat sebagai debit

(capital outflow).Contoh transaksi yang menghasilkan devisa (kredit)

pada financial account adalah : hutang luar negeri, FDI, pembelian

saham maupun obligasi dalam negeri oleh investor asing, dls. Semua

transaksi ini mendatangkan devisa bagi negara. Misalnya transaksi

berlangsung antara Indonesia-Amerika, maka cadangan dolar (devisa)

Indonesia akan bertambah akibatnya adanya transaksi-transaksi

diatas.Sedangkan contoh transaksi yang mengurangi devisa (debit) pada

financial account adalah : pembayaran cicilan hutang luar negeri,

pembayaran bunga dari hutang luar negeri, pembayaran dividen atas

saham dalam negeri yang dimiliki investor asing, pembayaran bunga

dan hutang obligasi yang jatuh tempo, pengiriman laba dari FDI atau

investasi asing yang ditanamkan di dalam negeri, dls. Semua transaksi

ini mengurangi devisa suatu Negara.

CARA - CARA MELAKUKAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL

Dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri, dapat

digunakan beberapa cara, antara lain:

1. Cash

Pembayaran dilakukan dengan menggunakan check/cheque atau bank

draft, pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. Cara

ini sangat baik bagi eksportir yang keadaan keuangannya lemah dan

belum kenal baik dengan importir.

2. Open Account

Merupakan kebalikan dari cara cash, yaitu pembayaran dilakukan

setelah beberapa waktu atau kebijaksanaan importir setelah barang

dikirim kepada importir tanpa surat perintah pembayaran serta

dokumen-dokumen.

3. Commercial Bill of Exchange

Merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft

atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi

perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada

waktu tertentu di masa datang, yang biasanya disebut trade drafts.

Jenis draft terdiri dari; clean draft dan documentary draft.

4. Letter of CreditL/C

adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli

barang (importir) dimana bank tersebut yang menyetujui dan

membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang (eksportir). Dengan

demikian L/C merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat

menjamin pembayaran bagi eksportir. Pihak yang terkait dalam L/C

adalah Opener (importir), Issuer (bank yang mengeluarkan L/C),

Beneficiary atau penjual (eksportir), dan dalam prakteknya ada satu

pihak lagi yaitu Confirming Bank, yaitu bank di negara eksportir.Jenis-

jenis :

L/CRevocable L/CAdalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan

atau diubah secara sepihak oleh opener atau oleh issuing bank tanpa

memerlukan persetujuan dari beneficiary.Irrevocable

L/CIrrevocable L/C adalah L/C yang tidak bisa dibatalkan selama

jangka berlaku (validity) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan

opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang

ditarik atas L/C tersebut. Pembatalan mungkin juga dilakukan, tetapi

harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan L/C

tersebut.

Irrevocable dan Confirmed L/CL/C ini diangggap paling sempurna dan

paling aman dari sudut penerima L/C (beneficiary) karena pembayaran

atau pelunasan wesel yang ditarik atas L/C ini dijamin sepenuhnya

oleh opening bank maupun oleh advising bank, bila segala syarat-

syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang

irrevocable.

Clean Letter of CreditDalam L/C ini tidak dicantumkan syarat-syarat

lain untuk penarikan suatu wese

Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan

pengambilan uang

dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan

kuitansi biasa.

Documentary Letter of Credit

Penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan

dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat

dari L/C.

Documentary L/C dengan Red ClauseJenis L/C

ini, penerima L/C (beneficiary) diberi hak untuk menarik sebagian

dari jumlah L/C yang tersedia dengan penyerahan kuitansi biasa

atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya,

sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal documentary

L/C. L/C ini merupakan kombinasi open L/C dengan documentary

L/C.

Revolving L/CL/C

ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa

mengadakan perubahan syarat khusus pada L/C tersebut. Misalnya,

untuk jangka waktu enam bulan, kredit tersedia setiap bulannya

US$ 1.200, berarti secara otomatis setiap bulan (selama enam

bulan) kredit tersedia sebesar US$ 1.200, tidak peduli apakah

jumlah itu dipakai atau tidak

Back to Back L/CDalam L/C

ini, penerima (beneficiary) biasanya bukan pemilik barang, tetapi

hanya perantara. Oleh karena itu, penerima L/C ini terpaksa

meminta bantuan banknya untuk membuka L/C untuk pemilik

barang-barang yang sebenarnya dengan menjaminkan L/C yang

diterimanya dari luar negeri.

5. Private CompensationAdalah penyelesaian pembayaran dengan

kompensasi utang piutang tanpa perpindahan mata uang ke negara

lain.DEVISAdevisa adalah semua benda yang bisa digunakan untuk

transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas

oleh dunia internasional.

ALAT-ALAT PEMBAYARAN INTERNASIONAL

Devisa terdiri atas valuta asing, yaitu mata uang yang dapat diterima oleh

hampir semua negara di dunia (seperti US Dollar ($), Yen Jepang, Euro,

Poundsterling Inggris), emas, surat berharga yang berlaku untuk

pembayaran internasional, dan lainnya.

FUNGSI DEVISA:

1. alat pembayaran hutang luar negeri

2. alat transaksi pembayaran barang dan jasa luar negeri

3. alat transaksi pembiayaan hubungan dengan luar negri seperti

membiayai kedutaan, misi budaya, hadiah, bantuan, dll

4. sebagai sumber pendapatan Negara.

SUMBER DEVISA BERSUMBER DARI

1. pinjaman / hutang luar negeri

2. hadiah, bantuan atau sumbangan luar negri

3. penerimaan deviden serta bunga dari luar negeri

4. hasil ekspor barang dan jasa

5. kiriman valuta asing dari luar negri

6. wisatawan yang belanja di dalam negeri

JENIS-JENIS DEVISA:

1. Devisa umum, yaitu devisa yang didapat dari kegiatan ekspor, penjualan

jasa serta bunga modal.

2. Devisa kredit, yakni adalah devisa yang diperoleh dari kredit pinjaman

luar negeri.