Standar Operasional Prosedur Eksekusi1. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan kepada Ketua PengadilanAgama setempat;

2. Ketua Pengadilan Agama mempelajari secara seksama tentangpermohonan eksekusi tersebut;

3. Ketua

Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah pemanggilan kepada Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning (teguran); penetapan Ketua Pengadilan menerbitkan surat penugasan panitera pengganti; Agama, Panitera

4. Berdasarkan

5. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama, Jurusita/JurusitaPengganti memanggil termohon eksekusi untuk menghadiri sidang aanmaning;

6. Dalam sidang aanmaning Ketua Pengadilan Agama memberikan waktudelapan hari kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela;

7. Jika termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan yang isinya agar panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti dengan didampingi oleh dua orang saksi melaksanakan eksekusi; keamanan pelaksanaan eksekusi;

8. Panitera melakukan koordinasi dengan Kepolisian tentang kesiapan 9. Panitera melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasionaltentang kesiapan petugas ukur terhadap obyek eksekusi;

10. Panitera menentukan hari dan tanggal serta jam pelaksanaaneksekusi;

11. Jurusita/Jurusita

Pengganti menyampaikan relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, Kepala Desa/Kelurahan dimana obyek itu berada, Kepolisian dan BPN;

Catatan : Agar putusan dapat dilaksanakan, maka putusan tersebut harus merupakan Putusan condemnatoir yaitu : putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Dalam perkara ini hanya merupakan Putusan declaratoir, karena putusannya

hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja yaitu mengenai hak asuh anak yang ditetapkan diberikan pada ibunya.Karenanya pihak yang memenangkan perkara harus mengajukan gugatan baru dimana petitum gugatan harus meminta kepada pengadilan agar menghukum Pak Didit untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada pihak lawan. Karena dalam perkara ini tidak ada petitum yang menghukum Pak Didit untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada pihak lawan, maka apabila setelah nanti putusan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 6 Maret 2012, dan pihak lawan hendak mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada pengadilan, maka permohonan tersebut tidak dapat dilaksanakan (nanti tidak perlu dihadiri panggilannya, karena saya akan membalas secara resmi melalui surat, yang intinya menyampaikan bahwa permohonan pelaksanaan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, apalagi kita hendak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali).

HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UU NO. 23 TAHUN 2002)

Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 330 KUHP (1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 83 UU Perlindungan Anak Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Bagi pihak manapun (termasuk pihak sekolah) yang ikut membantu terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat dikategorikan membantu melakukan atau membantu untuk melakukan (medeplichtig) tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas.