Diisi oleh masing-masing Kepala SKPD TeknisPENYEMPURNAAN LAMPIRAN I. 2 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2009ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD) UNTUK PEMERINTAH PROVINSI BIDANG ADMINISTRASI UMUM PROVINSI : SULAWESI SELATAN SKPD Penanggung jawab : INSPEKTORAT PROVINSI (URUSAN WAJIB / OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM)ASPEK 1 1 2 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN FOKUS 3 Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD NO 4 1 IKK 5 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Rumus 6 Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% 2 / 3 x 100 % 1. Jenis Data 7Daftar Program RKP dan RKPD:Capaian Kinerja 2009 8Sumber data 9 1.Langkah Pengisian 10 Dapatkan daftar program Nasional urusan Pengawasan dari RKP 2009 Dapatkan jumlah program Nasional urusan Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh Inspektorat dari dokumen DIPA Kolom 8 isikan hasil dari kolom 62.3.Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah Program peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah Program peningkatan kapasitas keuangan daerah2. 66,67 % Ins pe kto rat (du lu Ba wa sd a) do ku me n DI PA DP A3.--1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2009 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2010 dalam koridor PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah1Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND2Keberadaan Standart Operational Procedure (SOP)Ada atau tidak adaDPA SKPD Badan Kepegawaiaan Derah APBD Tahun Anggaran 20091. Ada Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2.3.Dapatkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kemeneg PAN Dapatkan dokumen prosedur tetap, tata laksana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Kepala SKPD Kolom 8 isikan ada/tidak Dapatkan PERDA yang terkait dengan urusan pengawasan sebagai penjabaran Keputusan/ Peraturan Menteri Dalam Negeri Dapatkan jumlah PERDA pada butir 1 yang dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kolom 8 isikan hasil dari kolom 62KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANGUNDANGANJumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)3Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN 7 / 7 x 100 %Jumlah PERDA pelaksanaan Permen yang ada dibagi jumlah Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100%Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD1. 2. Perda No. 1 Tahun 2009 ttg APBD Tahun 2009 Perda No. 6 Tahun 2009 ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Perda No. 7 Tahun 2009 ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 Perda No. 8 Tahun 2009 ttg Perubahan APBD Prov. Sulsel TA. 2009 Perda No. 10 Tahun 2009 ttg Perubahan Perda Prov. Sulsel Nomor 9 Tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya Prov. Sulsel Perda No. 13 Tahun 2009 ttg Penanaman Modal Daerah Perda No. 14 Tahun 2009 ttg APBD TA. 20101. 100 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2.3.4. 5.3.6. 7.3PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAHKesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/20074Struktur jabatan dan eselonering yang terisiJumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100% 21 / 21 x 100%Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD 100 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)1.2. 3.Dapatkan Jumlah jabatan yang harus ada pada Inspektorat (sesuai PP 41/ 2007) Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 65Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPDAda atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD1. 1. Auditor Ada Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)2.Dapatkan informasi dari tupoksi Inspektorat apakah terdapat jabatan fungsional. Kolom 8 isikan ada/tidak 1. Dapatkan Jumlah jabatan yang tersedia pada Inspektorat Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi disertai nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Inspektorat Dapatkan Nama pejabat beserta pendidikan formal yang dimiliki. Teliti berapa pejabat4PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAHTingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait6Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutanJumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100% 7 / 21 x 100 %Daftar pejabat 1. DR. Azikin Solthan, M.Si. 2. Syafruddin Kitta, ST, M.Si. 3. Dra. Nurbaha 4. Drs. Jalaluddin 5. Drs. Eddy Pappang 6. Drs. Ambo Anta 7. Abidin Sabang, SE33,33 %Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2.3.7Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnyaJumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 7 / 7 x 100 %Daftar pejabat 1. DR. Azikin Solthan, M.Si. 2. Syafruddin Kitta, ST, M.Si. 3. Dra. Nurbaha 4. Drs. Jalaluddin 5. Drs. Eddy Pappang 6. Drs. Ambo Anta 7. Abidin Sabang, SE1.2. 100 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 3.Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2009 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2010 dalam koridor PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah34.yang memenuhi persyaratan pendidikan formal. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 68Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinanJumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 4 / 7 x 100%Daftar pejabat 1. DR. Azikin Solthan, M.Si. 2. Dra. Nurbaha 3. Drs. Jalaluddin 4. Abidin Sabang, SE 57,14 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)1. 2.3.Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Inspektorat Dapatkan Nama pejabat beserta tingkat pendidikan jabatan yang dimiliki. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 69Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatanJumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 6 / 7 x 100 %Daftar pejabat 1. DR. Azikin Solthan, M.Si. 2. Syafruddin Kitta, ST, M.Si. 3. Dra. Nurbaha 4. Drs. Jalaluddin 5. Drs. Eddy Pappang 6. Abidin Sabang, SE1. 2.85,71 %Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)3.4. Upaya peningkatan kapasitas SDM 10 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai Alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100%9.255.163.417 x 100 % 15.996.993.417Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Inspektorat Dapatkan Nama pejabat beserta pangkat yang dimiliki. Teliti berapa pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan nilai APBD untuk Inspektorat Teliti, apakah ada alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM, Kolom 8 isikan hasil dari kolom 61. 57,86 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2.3.5PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD11Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD12Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPDAda atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya1. RENSTRA 20032008 RENJA 2007 RKA 2008 Ada Ada Ada 2. Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)Dapatkan informasi apakah Inspektorat telah memiliki Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan RKA-SKPD Kolom 8 sebutkan dokumen yang ada Dapatkan dokumen RKPD tahun 2009 dan dokumen RenjaSKPD Inspektorat Teliti apakah terdapat program dalam RKPD untuk urusan otonomi daerah dan PUM yang tidak diakomodir dalam Renja-SKPD Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% 0 x 100 % 0% Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)1.2.3.Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD13Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPDJumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% 0 x 100 % 0% Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)1.2.3. Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 14 Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% 0 x 100 % 0% Inspektorat Prov. Sulsel (dulu 1.Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2009 dan dokumen Renja-SKPD Inspektorat Teliti apakah terdapat program dalam Renja-SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA-SKPD Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2009 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2009 untuk Inspektorat Teliti apakah terdapat program dalam RKA-2.Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2009 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2010 dalam koridor PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah5Bawasda) 3. 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 15 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%15.996.933.417 x 100 % 2.455.558.026.755,11SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA-SKPD Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan nilai APBD tahun 2009 Dapatkan jumlah alokasi APBD untuk Inspektorat Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Inspektorat Dapatkan jumlah Belanja Modal Inspektorat Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Inspektorat Dapatkan total belanja tahun 2009 untuk Inspektorat Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Inspektorat Dapatkan total belanja tahun 2009 untuk Inspektorat Dapatkan jumlah Belanja pemeliharaan Inspektorat dari Laporan Keuangan Kolom 8 isikan hasil dari kolom 61. Laporan Keuangan 2. 0,65 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 3. 1. Laporan Keuangan 1,33 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2. 3. 1. Laporan Keuangan 0,86 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2. 3.Besaran belanja modal16Belanja modal terhadap total belanja SKPDBelanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%212.500.000 x 100 % 15.996.933.417Besaran belanja pemeliharaan17Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasatotal belanja pemeliharaan dr total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%56.300.000 x 100 % 6.529.270.00018Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPDtotal belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%56.300.000 x 100 % 15.996.933.4171. Laporan Keuangan 2. 0,35 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 3.4.Laporan keuangan SKPD19Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)1. Ada Laporan Keuangan Ada Ada Ada Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 2.3.Dapatkan Laporan Keuangan tahun 2009 untuk Inspektorat Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) Sebutkan komponen yang ada dan isikan pada kolom 8 Dapatkan daftar asset tahun 2009 (hasil inventarisasi) pada Inspektorat Isikan ada/tidak ada pada kolom 8 Dapatkan daftar asset tahun 2009 pada Inspektorat Dapatkan jumlah tanah yang dikuasai Inspektorat Dapatkan jumlah tanah milik Inspektorat yang telah bersertifikat. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 67PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAHManajemen aset SKPD20Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPDAda atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD1. Ada Ada Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)2.Penggunaan bidang tanah oleh SKPD21Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPDJumlah bidang tanah yang digunakan SKPD dibagi total bidang tanah yang dikuasai SKPD x 100% 0 x 100 % 01. Tanah masih atas nama Dinas Perhubungan 2. 100 % Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda) 3.4.8PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKATBentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat22Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass MediaJumlah fasilitas / prasarana partisipasiAda Ada Ada Tidak ada Tidak adaInspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)1. 2. 3.Bagian Perencanaan Inspektorat Keuangan Inspektorat Tata Usaha InspektoratPetunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2009 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2010 dalam koridor PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah7Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat23Keberadaan survey kepuasan masyarakatAda atau tidak adanya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik1. Tidak ada Inspektorat Prov. Sulsel (dulu Bawasda)2.Dapatk an informa si apakah Inspekt orat telah melaks anakan survey kepuas an masyar akat Isikan ada/tid ak ada pada kolom 8