KEPUTUSAN KEPALA PANTI SOSIALBINA KARYA HARAPAN JAYA

NOMOR : 3 / 2011

PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAANPANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA

DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi waktu pelaksanaan kegiatan tahun 2011 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu dilakukan melalui proses Penerima Hasil Pekerjaan agar pekerjaan – pekerjaan dimaksud dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

b. bahwa dalam rangka menghadapi Tahun Anggaran 2011 untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa, maka perlu dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Tahun Anggaran 2011 Dengan Keputusan Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Administrasi Bendahara Daerah.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 174 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta;

13. Peraturan Daerah provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukata Jakarta Nomor 104 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

15. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Teknis di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 77/2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2011 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dimaksud mempunyai tugas :

1. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

2. Menerima hasil Pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan

3. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.

KETIGA : Melaporkan Penerimaan Hasil Pekerjaan kepada Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

KELIMA : Apabila, ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerangpada tanggal 4 Januari 2011

KEPALA PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA

SYAIMAN, AKS. M.SiNIP 19620605 198302 1 002

Tembusan :1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Panti Sosial Bina KaryaHarapan Jaya Nomor : 3 Tahun 2011Tanggal : 4 Januari 2011

SUSUNAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN TAHUN 2011PENGADAAN BARANG / JASA PANTI SOSIAL

BINA KARYA HARAPAN JAYA

I. KETUAMerangkap anggota : Luay Abram Nurrahim, BA

II. SEKRETARISMerangkap anggota : Sarnubi Said

III. ANGGOTA : Nasripulloh

KEPALA PANTI SOSIALBINA KARYA HARAPAN JAYA

SYAIMAN, AKS. M.SiNIP 19620605 198302 1 002

KEPUTUSAN KEPALA PANTI SOSIALBINA KARYA HARAPAN JAYA

NOMOR : 2 / 2011

TENTANG

PENUNJUKANKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DI PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA

DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi waktu pelaksanaan kegiatan tahun 2011 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu dilakukan melalui proses Pengadaan Barang / Jasa agar pekerjaan – pekerjaan dimaksud dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

b. bahwa maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya tentang penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 77/2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980 Tentang Petunjuk / Pedoman Administrasi Bendahara Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.;

10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor : 01/Se/KA/2009 Tentang perubahan keempat atas Keppres Nomor 80 tahun 2003

11. Peraturan Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 174 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perlaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukata Jakarta Nomor 104 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

15. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Teknis di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKANMenetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dimaksud mempunyai tugas :

1. Melakukan Proses Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa yang bernilai antara Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) sampai dengan Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) dengan melakukan negoisasi dan pengadaan barang / jasa yang bersifat mendesak / khusus

2. Dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan Pengadaan langsung Pejabat Pengadaan diperkenankan untuk menugaskan beberapa orang yang sudah berpengalaman dalam bidang pengadaan Barang / Jasa diketahui oleh kepala Dinas.

3. Menyusun, meneliti dan menetapkan :a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat ( RKS ) pengadaan barang / jasa

termasuk syarat- syarat peserta pemilihan langsung dan menyiapkan dokumen kualifikasi yang bahannya diperoleh dari dan telah disyahkan oleh Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Perkiraan harga dikualifikasikan secara keahlian ( Profesional ) yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dan disyahkan oleh Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa mengundang calon penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk mengajukan penawaran secara tertulis.

5. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa melakukan evaluasi, klarifikasi,dan negoisasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan calon penyedia barang / jasa berdasarkan dokumen pengadaan.

6. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa membuat berita acara hasil evaluasi, klarifikasi, dan negoisasi.

7. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa mengusulkan kepada Pejabat berwenang untuk menertibkan persetujuan harga hasil negoisasi.

KETIGA : Biaya Pengadaan Langsung yang dipergunakan untuk kelancaran kegiatan yang dimaksud dibebankan kepada APBD Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

KELIMA : Apabila, ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TangerangPada tanggal 4 Januari 2011

KEPALA PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA

SYAIMAN, AKS. M.SiNIP 19620605 198302 1 002

Tembusan :1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Panti Sosial Bina KaryaHarapan Jaya Nomor : 2 Tahun 2011

Tanggal : 4 Januari 2011

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASADILINGKUNGAN PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYADINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2010

I. KETUAMerangkap anggota : ERI SIMARMATA, AKS. MSi

KEPALA PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA

SYAIMAN, AKS. M.SiNIP 19620605 198302 1 002