Sistem Pemerintahan

1

SISTEM PEMERINTAHAN

1. Pengertian Sistem Pemerintahan

Makna sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah susunan kesatuan –

kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk

kesatuan secara keseluruhan. Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian ,yang

kait mengkait satu sama lain.

b. Unsur – unsur sistem

1) Seperangkat komponen , elemen, bagian.

2) Saling berkaitan/ tergantung

3) Kesatuan yang terintegrasi ( terkait dan menyatu )

4) Memiliki peranan dan tujuan tertentu.

Pemerintah dalam arti luas adalah keseluruhan lembaga negara yang ada (MPR,

Presiden, DPR, BPK, MA ) dan dalam arti sempit adalah Eksekutif saja/ pelaksana

pemerintahan (bisa Presiden, bisa Perdana Menteri ). Sistem pemerintahan merupakan

mekanisme dan cara kerja yang membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta

hubungan antar lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara dalam

rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Keseluruhan dari susunan/ tatanan yang

teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya, baik langsung

maupun tidak langsung menurut suatu rencana / pola untuk mencapai tujuan negara.

2. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

A. Bentuk Negara

a) Kesatuan/ Unitaris : Sistem Sentralisasi & Sistem Desentralisasi

b) Federasi/Serikat : Negara Serikat & Serikat Negara/ Konfederasi

Keterangan :

a. Negara Kesatuan : Negara yang bersusunan tunggal, kedaulatan kedalam

dan keluar ditangan pemerintah pusat . (hanya ada satu UUD, Kepala negara,dewan

menteri, dan Parlemen)

NOVI HENDRA, 2014

2

b. Sistem Sentralisasi : Kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah Negara

ditangan pemerintah pusat (daerah tidak diberi hak otonom)

c. Sistem Desentralisasi : Daerah diberi hak otonom (hak untuk mengurus rumah

tangganya sendiri )

d. Serikat / Federasi : Negara yang bersusunan jamak/didalam negara

terdapat negara bagian.

e. Negara Serikat : Gabungan dari beberapa negara bagian yang tidak

merdeka dan tidak berdaulat sedang yang berdaulat adalah gabungan dari negara

bagian itu.

f. Serikat Negara : Gabungan dari beberapa negara yang merdeka dan

berdaulat penuh baik kedalam maupun keluar.

A. Bentuk Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan Ajaran Modern : Republik & Monarki

Tokoh :

1. G Jellineck

Dasar Pembeda : Cara pembentukan kehendak Negara

1. Leon Duguit

Dasar Pembeda : Cara penunjukkan/pengangkatan Kepala Negara

NOVI HENDRA, 2014

Republik-Di Pilih Monarki-HakWaris/ Keturunan

Republik-Di tentukan rakyat banyak Monarki-Di tentukan satu orang

3

2. Otto Kuellreutter

Dasar Pembeda : Teori Persamaan dan ketidaksamaan

M

Macam – macam Bentuk Pemerintahan Republik :

a) Absolut : Kekuasaan Presiden tak terbatas / sewenang – wenang

b) Konstitusional : Kekuasaan Presiden dibatasi Undang- Undang/ Konstitusi

c) Parlementer : Kekuasaan Pemerintahan berada di tangan PM dan PM

bertanggungjawab pada Parlemen.

Macam – macam Bentuk Pemerintahan Monarki :

a) Absolut : Kekuasaan Raja tak terbatas/ sewenang – wengang.

b) Konstitusional : Kekuasaan Raja dibatasi UU/ konstitusi

c) Parlementer : Kekuasaan pemerintahan terletak ditangan PM yang bertanggungjawab

kepada Parlemen, sedang Raja berkedudukan sebagai kepala negara.

A. Sistem Pemerintahan

TIPE - TIPE KABINET :

a) Ministeriil : -Parlementer >> Kab. Partai, Kab. Koalisi, Kab. Nasional

- Extra Parlementer

b) Presidensiil

Dasar Pembeda :

1. Dilihat dari siapa yang bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan

2. Dilihat dari ada tidaknya campur tangan parlemen/ DPR dalam pembentukkan

kabinet.

3. Dilihat dari susunan personalia kabinet yang dihubungkan dengan kekuatan politik

yang ada di parlemen.

NOVI HENDRA, 2014

Republik- Rakyat punya hak yang sama Monarki-Rakyat tidak punya hak yang sama

4

Keterangan :

a. Kabinet Ministeriil adalah suatu kabinet dimana tanggung jawab jalannya

pemerintahan terletak di tangan perdana menteri / para menteri yang

bertanggungjawab pada parlemen/ DPR , sedang kedudukan presiden hanya selaku

kepala negara .

b. Kabinet Presidensiil adalah suatu kabinet dimana tanggung jawab jalannya

pemerintahan terletak ditangan presiden , sehingga kedudukan presiden selaku kepala

pemerintahan sekaligus kepala negara. Para menteri diangkat dan diperhentikan

presiden oleh karenanya menteri bertanggung jawab kepada presiden.

c. Kabinet Parlementer adalah suatu kabinet yang dalam pembentukannya da campur

tangan parlemen/DPR

d. Kabinet Exstra Parlementer adalah suatu kabinet yang pembentukannya tidak ada

campur tangan parlemen/DPR

e. Kabinet Partai adalah kabinet yang menteri-menterinya berasal dari satu partai

f. Kabinet Koalisi adalah kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai

yang menguasai kursi DPR

g. Kabinet Nasional adalah suatu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari seluruh

partai yang mempunyai kursi di Parlemen/ DPR

CIRI – CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL

a. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

b. Menteri – menteri pembantu presiden diangkat dan bertanggungjawab pada presiden.

c. Menteri-menteri tidak bertanggungjawab pada DPR/ Parlemen.

d. Presiden tidak dapat dijatuhkan Parlemen sebaliknya Parlemen tidak dapat di

bubarkan Presiden.

e. Masa jabatan pemerintahan dapat ditentukan jangka waktunya.

Ciri – ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

a. Kekuasaan pemerintahan terletak ditangan PM

b. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat

c. Para menteri/ PM bertanggungjawab pada Parlemen

d. Kabinet/ para menteri dapat dijatuhkan parlemen sebaliknya paelemen dapat

dibubarkan oleh Presiden/kepala negara

NOVI HENDRA, 2014

5

e. Jangka waktu pemerintahan tidak dapat ditentukan

f. Pembentukan kabinet didasarkan pada kekuatan yang menguasai kersi Parlemen

g. Para anggota kabinet baik seluruhnya maupun sebagian merupakan anggota parlemen.

Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial

Kelebihan

a) Selama masa jabatannya presiden tdk dpt dijthkan oleh DPR

b) Pemerintah punya waktu untuk melaksanakan progamnya tanpa terganggu krisis

kabinet

c) Penyusunan program kerja mudah disesuakan dengan lama masa jabatannya yang

dipegang esekutif

Kekurangan

a) karena presiden selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR maka

pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh

b) Pengaruh rakyat kepada politik negara kurang mendapat tempat yang seluas luasnya

c) Pada umumnya keputusan yang diambil hasil tawar menawar antara eksekutif dan

legislatif shg berdampak pada hasil keputusan yang kurang tegas

Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer

Kelebihan

a) mudah mencapai kesesuaian pendapat antara eksekutif dengan legislatif selama

pemerintahan bukan kabinet koalisi

b) Menteri2 akan berhati2 dalam menjalankan tugasnya karena setiap saat dapat

dijatuhkan oleh parlemen

Kekurangan

a) Kedudukan esekutif tidak stabil karena kabinet dapat diberhentikan setiap saat oleh

parlemen

b) sering terjadi pergantian kabinet bila kabinet dalam bentuk koalisi sehingga

kebijakan politik negara menjadi labil

NOVI HENDRA, 2014

6

C. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia

1. Dinamika Perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia

NONO JENIS JENIS

KONSTITUSKONSTITUS

II

PERIODEPERIODE BENTUKBENTUK

NEGARANEGARA

BENTUKBENTUK

PEMERINTAHANPEMERINTAHAN

SIST..PEMERINTAHANSIST..PEMERINTAHAN

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

UUD 1945UUD 1945

K.RIS 1949K.RIS 1949

UUDS 50UUDS 50

UUD 1945UUD 1945

a.Orde Lamaa.Orde Lama

b.Orde Baru b.Orde Baru

c. Reformasi c. Reformasi

18 agustus 194518 agustus 1945

s/ds/d

27 Desember27 Desember

19491949

27 Desember27 Desember

1949 s/d1949 s/d

17 Agustus 195017 Agustus 1950

17 Agustus 195017 Agustus 1950

s/ds/d

5 juli 19595 juli 1959

5 Juli 1959 s/d5 Juli 1959 s/d

SekarangSekarang

5 Juli 1959 s/d 115 Juli 1959 s/d 11

Maret 1966Maret 1966

11 Maret 196611 Maret 1966

s/d s/d

21 Mei 199821 Mei 1998

21 Mei 1998 s/d21 Mei 1998 s/d

SekarangSekarang

KesatuanKesatuan

SerikatSerikat

KesatuanKesatuan

KesatuanKesatuan

RepublikRepublik

RepublikRepublik

RepublikRepublik

RepublikRepublik

Presidensiil Presidensiil

Parlementer Parlementer

Parlementer Parlementer

Presidensiil Presidensiil

NOVI HENDRA, 2014

7

Penyimpangan – Penyimpngan yang terjadi kurun waktu berlakunya UUD 1945

Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

1. Dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945

Isinya : mengubah kedudukan KNIP yang semula pembantu Presiden menjadi Badan

legislatif dan ikut menetapkan GBHN.

2. Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Tanggal 14 Nopember 1945

Isinya Berubahnya sistem Pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer

ALAT-ALAT KELENGKAPAN NEGARA

NONO UUD 1945UUD 1945 K. RIS 49K. RIS 49 UUDS 50UUDS 50

11

22

33

44

55

66

MPRMPR

PRESIDENPRESIDEN

DPR DPR

BPKBPK

DPA DPA

MAMA

PRESIDENPRESIDEN

MENTERIMENTERI

DPRDPR

SENATSENAT

DPKDPK

MAMA

PRESIDEN +PRESIDEN +

WAPRESWAPRES

MENTERIMENTERI

DPRDPR

DPKDPK

MAMA

Kedaulatan Rakyat

NONO DASAR PEMBEDADASAR PEMBEDA DASAR HUKUMDASAR HUKUM BUNYIBUNYI PELAKSANAPELAKSANA

1.

2.

3.

UUD 1945UUD 1945

K. RIS 49K. RIS 49

UUDS 50UUDS 50

PASAL 1 AYAT 2PASAL 1 AYAT 2



DITANGAN RAKYATDITANGAN RAKYAT



MPRMPR

PEMERINTAH,PEMERINTAH,

DPR, SENATDPR, SENAT

PEMERINTAHPEMERINTAH

NOVI HENDRA, 2014

8

+DPR+DPR

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

A. Latar Belakang/ alasan dikeluarkannya Dekrit Presisen 5 juli 1959

a) Gagalnya badan konstituante dalam menjalankan tugasnya

b) Pernyataan sebagian besar anggota konstituante yang tidak mau menghadiri sidang.

c) Keadaan ini membahayakan persatuan dan keselamatan bangsa

d) Didukung sebagian besar rakyat dan keyakinan Presiden sendiri maka ditempuh satu-

satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi

e) Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.

A. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

a. Pembubaran badan konstituante

b. Berlakunya kembali UUD 1945

c. Tidak berlakunya UUDS 50

d. Dibentuk MPRS dan DPAS

B. Dasar Hukum Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Hukum Darurat Negara ( Staats Nood Recht)

a. Dalam arti Obyektif

Suatu keadaan dimana hukum memberikan wewenang kepada Kepala negara bila

dipandang perlu diperbolehkan mengambil tindakan – tindakan hukum meskipun melanggar

HAM,UU tetapi tidak boleh melanggar UUD.

b. Dalam arti Subyektif

NOVI HENDRA, 2014

9

Suatu keadaan dimana hukum memberikan wewenang kepada Kepala negara bila

dipandang perlu diperbolehkan mengambil tindakan – tindakan hukum meskipun melanggar

HAM,UU bahkan kalau perlu boleh melanggar UUD.

Penyimpangan – penyimpangan Orde Lama :

a. Pengangkatan Presiden seumur hidup ( Tap MPR No. III/ MPR/ 1963)

bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945

b. DPR hasil pemilu dibubarkan diganti DPRGR ( Penpres No. 4/ 1960)

c. Dilaksanakannya demokrasi terpimpin yang bergeser menjadi pemusatan kekuasaan

ditangan presiden

d. Ketua MPRS dan DPRS diangkat menjadi pembantu presiden

e. Pidato presiden yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” /Manivesto Politik

) dijadikan GBHN ( Tap. No. I/MPRS/ 1960 )

f. Penyelenggaraan pemerintahan tidak bertumpu lagi pada UUD 1945

g. Politik luar negeri bebas aktif diselewengkan menjadi politik poros Jakarta – Peking

yang berarti condong ke blok komunis

h. Indonesia konfrontasi dengan Malaysia

i. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB

j. Munculnya bentuk peraturan per- UU-an yang baru yang berbentuk Penpres.

k. Terjadi Pemberontakan G 30 S / PKI

Supersemar dan Pemerintahan Orde Baru

a. Surat Perintah Sebelas Maret

Sejak peristiwa G 30 S / PKI banyak rakyat menuntut agar pemerintah membubarkan

PKI, namun tuntutan rakyat tersebut tidak dihiraukan . Dengan dipelopori oleh Mahasiswa

maka rakyat mengadakan demonstrasi dan menyampaikan tuntutan yang dikenal “

TRITURA”

1. Bubarkan PKI

2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI

3. Turunkan Harga

Untuk mengatasi keadaan tersebut maka Presiden mengeluarka surat perintah 11

Maret 1966 yang dikenal “ SUPERSEMAR “

NOVI HENDRA, 2014

10

Tindakan Soeharto setelah memegang Supersemar ( 12 Maret 1966 )

1. Membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya ( BTI, GERWANI )

2. Mengamankan 15 orang menteri yang terlibat PKI

b. Pemerintahan Orde Baru ( 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998

Orba adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada

pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Tekat Orba :

a. Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945

b. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

TAP – TAP MPR Yang dikeluarkan tahun 1966

a. Tap MPRS No. IX / MPRS/1966 Tentang Supersemar

b. Tap MPRS No. XII/MPRS/1966 Tentang Penegasan kembali Politik Luar Negeri

Bebas Aktif.

c. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Urutan

peraturan Perundang-undangan RI

d. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI dan Ormas-ormasnya.

e. Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Presiden

Soekarno dan Pengangkatan Presiden Sementara Letjen Soeharto.

f. Tap MPRS No.XLIV/MPRS/1968 Tentang Pengangkatan Letjen Soeharto sebagai

Presiden RI.

PENYIMPANGAN – PENYIMPANGAN ORBA :

1. Banyak terjadi KKN.

2. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden

3. Terjadinya pelanggaran HAM

NOVI HENDRA, 2014

Supersemar kemudian ditetapkan dalam Tap MPRS No. IX/ MPRS/ 1966

11

4. Hak politik rakyat dibatasi

5. Adanya diskriminasi hukum

6. Pancasila tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen

NOVI HENDRA, 2014

Documents

Sistem Pemerintahan