The Blue RingsPage *
Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai
semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya
bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Intisari
Pancasila (Eka Sila) menurut Bung Karno adalah gotongroyong atau
kekeluargaan, sedangkan dari segi politik Trisila yang diperas dari
Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme)
sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.
Page *
Landasan Sistem Ekonomi Indonesia
Bung Hatta (3 Febuari 1946 di Yogyakarta) menyatakan bahwa dasar
ekonomi Indonesia terpancang dalam UUD 1945 Bab Kesejahteraan
Sosial Pasal 33 dan Pasal 34.
Pengamat Ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya
di Washington DC – Amerika Serikat pada tanggal 22 Febuari 1949
menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi campuran.
‘ bagian-bagian vital (penting) akan dinasionalisasikan oleh
Pemerintah, sedangkan lainnya bebas dijalankan oleh swasta’
Pengimplementasikan sistem ekonomi campuran ini pada kenyataannya
sistem ekonomi Indonesia mengarah kepada suatu bentuk baru, disebut
dengan sistem ekonomi Pancasila
Page *
Asas yang mendasari Sistem Ekonomi Indonesia -Prof. Dr. Sri Edi
Swasono, Penasihat Menteri PPN & Guru Besar Fakultas Ekonomi
UI
Sistem ekonomi Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila
sangat berbeda dengan sistem demokrasi ekonomi yang dianut oleh
paham barat.
Demokrasi Ekonomi Pancasila dasarnya adalah paham usaha bersama dan
asas kekeluargaan (mutualism and brotherhood), sedangkan dalam
ekonomi barat berdasarkan pada paham liberalisme dan
individualisme.
Page *
Bung Hatta sendiri menyebutnya sebagai “jalan lurus”, yaitu “jalan
Pancasila”.
Di sinilah dalam konsepsi ekonomi Bung Hatta, pembangunan adalah
proses humanisasi, memanusiakan manusia, bahwa yang dibangun adalah
rakyat, bahwa pembangunan ekonomi adalah pendukung pembangunan
rakyat. Di dalam kehidupan ekonomi yang berlaku adalah
“daulat-rakyat” bukan “daulat-pasar”.
Bung Hatta menegaskan pula bahwa di dalam membangun perekonomian
nasional berlaku “doktrin demokrasi ekonomi”, bahwa kemakmuran
masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang,
kemakmuran adalah bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua,
untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota
masyarakat.
Page *
Pemikiran Bung Hatta
pemikiran Bung Hatta mengenai disain ekonomi nasional Indonesia,
berkaitan dengan Pasal 33 (ayat 1) UUD 1945 yang berbunyi
“Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar asas kekeluargaan, sebagai
berikut:
“…Perekonomian tentu meliputi seluruh wadah ekonomi, tidak
saja badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi BUMN dan juga badan
usaha swasta.
Disusun artinya adalah bahwa perekonomian, tidak dibiarkan tersusun
sendiri melalui mekanisme dan kekuatan pasar, secara imperatif
tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak dan
selera pasar.
Peran Negara tidak hanya sekedar mengintervensi, tetapi menata,
mendesain dan merestruktur, untuk mewujudkan kebersamaan dan asas
kekeluargaan serta terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Page *
Hal ini berbeda dengan demokratisasi dalam demokrasi ekonomi barat,
yaitu demokratisasi berarti privatisasi, liberalisasi dan
deregulasi.
Sehingga dapat dikatakan bahwa paham ekonomi Indonesia adalah
humanisme yang berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan, yang
merupakan ruh dari Pancasila dan UUD 1945, (sebagaimana dimuat di
Pasal 33 Ayat I,2,3 ).
Selain ini Pasal 33 Ayat 1 mengamanatkan bahwa perekonomian
Indonesia “disusun” sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan. Dalam artian perekonomian Indonesia “tidak dibiarkan
tersusun sendiri secara bebas oleh kehendak/kekuatan pasar semata”,
tetapi negara perlu menyusun, menata dan merencana. Hal ini
mengamanatkan pentingnya peran Bappenas sebagai perencana
pembangunan nasional kita.
Page *
Pancasila, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kegotong-royongan
nasional.
Ciri-ciri dari Sistem Ekonomi Pancasila:
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan.
Badan-badan vital dan dianggap penting dikuasai oleh Negara.
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran
rakyat.
Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara diawasi sepenuhnya oleh
Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat dan diatur dalam
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
Peran pemerintah sangat dibutuhkan tetapi tidak dominan, begitu
juga terhadap pihak swasta yang tidak boleh mendominasi. Keduanya
haruslah saling kooperatif dan saling mendukung.
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang
dikehendaki,dan hak mengenai kehidupan yang layak.
Pemerintah mengakui adanya hak milik perorangan dan pemanfaatannya
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
Potensi, inisiatif, dan kreativitas setiap Warga Negara didukung
sepenuhnya oleh Negara, namun dalam batas-batas yang tidak
merugikan kepentingan umum.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
Page *
Dalam bidang perekonomian Indonesia, peran rakyat adalah
sentral-substansial dan bukan marginal residual. Sedangkan paham
ekonomi barat kehidupan ekonominya berdasarkan kompetisisme yang
berlandaskan paham liberalism, neoliberalisme, kapitalisme,
neokapitalisme, dan fundamentalisme pasar.
Dalam sistem ekonomi Indonesia, kepentingan masyarakat adalah hal
yang utama bukan orang-perseorangan
Dalam demokrasi Pancasila berlaku “daulat rakyat”.
Asas kekeluargaan adalah brotherhood sebagai
pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan
bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya
makna brotherhood yang mengutamakan kerukunan dan
solidaritas.
Page *
Ekonomi Indonesia yang “sosialistik” sampai 1966 berubah menjadi
“kapitalistik” bersamaan dengan berakhirnya Orde Lama
(1959-1966).
Selama Orde Baru (1966-1998) sistem ekonomi dinyatakan didasarkan
pada Pancasila dan kekeluargaan yang mengacu pasal 33 UUD 1945,
tetapi dalam praktek meninggalkan ajaran moral, tidak demokratis,
dan tidak adil.
Ketidakadilan ekonomi dan sosial sebagai akibat dari
penyimpangan/penyelewengan Pancasila dan asas kekeluargaan telah
mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang tajam
yang selanjutnya menjadi salah satu sumber utama krisis moneter
tahun 1997.
Page *
Aturan main sistem ekonomi Pancasila yang lebih ditekankan pada
sila ke-4 Kerakyatan (yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan) menjadi slogan baru yang diperjuangkan
sejak reformasi.
Melalui gerakan reformasi banyak kalangan berharap hukum dan
moral dapat dijadikan landasan pikir dan landasan
kerja.
Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memihak pada
dan melindungi kepentingan ekonomi rakyat melalui upaya-upaya dan
program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Sistem ekonomi
kerakyatan adalah sub-sistem dari sistem ekonomi
Pancasila, yang diharapkan mampu meredam ekses
kehidupan ekonomi yang liberal.
Page *
TUGAS!!!!!!
Tema :Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia pasca reformasi (saat
ini)
Kumpulkan minggu depan
