Kondisi Politik Indonesia setelah Reformasi dan Dampak Reformasi bagi Kehidupan Masyarakat Indonesia

Kondisi Politik Indonesia setelah Reformasi

Ketika Orde Baru tumbang, setiap kalangan menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun dikerangkeng oleh negara.

Pada orde reformasi ini terjadi ledakan partisipasi politik. Ledakan ini terjadi dalam bentuk yang beragam.

Pada tataran akar rumput (grass root), ledakan partisipasi politik banyak mengambil bentuk huru-hara, kekerasan massa, amuk massa, atau praktek penjarahan kolektif. Sementara ledakan partisipasi politik di kalangan elit politik ditandai dengan maraknya pendirian partai politik.

Sebagai perwujudan dari ledakan partisipasi politik itu, para elit politik berlomba-lomba mendirikan kembali partai politik, sehingga jumlah partai politik banyak.

Klimaks dari pendirian partai politik adalah diselenggarakannya pemilu di tahun 1999, pemilu pertama pasca Orde Baru dan pemilu kedua setelah pemilu 1955.

Perkembangan Politik Pasca 21 Mei 1998

Masa pemerintahan B. J. Habibie

Masa pemerintahan Gus Dur

Masa pemerintahan Megawati

Masa pemerintahan SBY- JK

Indonesia pada Masa Pemerintahan B.J. Habibie

Kebijakan-kebijakan pada masa Habibie:

1. Kebebasan menyampaikan pendapat.Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal tetap berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

2. Mengatasi masalah dwifungsi ABRISecara bertahap ABRI akan mundur dari area politik dan akan memusatkan perhatian pada pertahanan negara. Pengurangan kursi parlemen untuk militer dari 75 menjadi 38 kursi dan ABRI di jadikan 3 Angkatan (AU, AL, AD).

3. Sidang Istimewa MPR (13 November 1998)

Mengadakan pemilu tahun 1999

Dilaksanakan pada 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 Partai Politik. Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu yang sangat penting setelah reformasi terjadi. Setelah diadakan pemilihan

umum, maka muncul lima partai besar pemenang pemilu yaitu : PDI, Partai Golkar, PPP, PKB, dan PAN.

Membentuk Kabinet Reformasi PembangunanDibentuk tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16 orang.a

Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999

Pada masa pemerintahan B.J Habibie terjadi jajak pendapat Timor-Timur.

Indonesia pada Masa Pemerintahan Gus Dur Hasil pemilu 1999, menunjukkan tidak adanya partai peserta pemilu yang menang

secara dominan sehingga diadakan koalisi antar partai. Hasil koalisi menetapkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati sebagai

Wakil Presiden. Beberapa kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Gus Dur

-Nilai tukar rupiah menjadi 7000 rupiah

-Pers mendapat kebebasan untuk menyiarkan segala sesuatu tanpa intervensi pemerintah (Dep. Penerangan dihapus)

-Presiden berusaha mencabut Tap. MPRS XXV/1966 tentang pelarangan PKI, pelarangan pembelajaran, serta penyebaran Marxisme dan Komunisme (rekonsiliasi)

- Nama Irian Jaya dirubah kembali menjadi Papua Barat

- Aceh dirubah menjadi Nangroe Aceh Darussalam

- Menetapkan imlek sebagai hari libur nasional

- Meneruskan kehidupan yang demokratis (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya Tionghoa).

Beberapa langkah-langkah kontroversial yang diambil oleh pemerintahan Gus Dur

- Pembubaran Legeslatif hasil pemilu 1999 melalui Dekrit Presiden secara sepihak dan hasilnya è melanggar Tap MPR RI No. III/MPR RI/2001è Sehingga Gus Dur diturunkan dan Megawati menggantikan jabatan Gus Dur sebagai Presiden

Ekonomi belum mengalami perubahan secara signfikan.

Indonesia pada Masa Pemerintahan Megawati Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Megawati :

-Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia.

-Pemekaran propinsi Papua menjadi 3 propinsi.

-Pemilu 2004 menggunakan mekanisme baru (pemilu secara langsung)

-LPU diganti oleh KPU

-Pembelian Alutsista dari Rusia berupa Pesawat tempur SU-27 dan SU-30 serta helikopter tempur MI 35 (embargo dari Amerika)

-Privatisasi BUMN sebagai salah satu cara mendapatkan dana bagi pemerintah.

-Dalam pemilu langsung 2004 (24 Partai) Megawati mengalami kekalahan dalam pemilu 2004,dan SBY-JK menjadi pemenang pemilu.

Indonesia pada Masa Pemerintahan SBY JK

Program 100 hari è memperbaiki sistem ekonomi, dan memperbaiki kinerja pemerintahan

Pada awal pemerintahan SBY-JK banyak terjadi beberapa bencana alam (Tsunami Aceh, Gempa Yogya dll) è membuat ekonomi semakin sulit

Tidak pastinya harga minyak dunia

Kebijakan Pemerintah

Tidak pastinya harga minyak dunia mendorong pemerintah menaikkan harga minyak dari Rp. 2.400 menjadi Rp. 4.500

Menegakkan supermasi hukum berkaitan dengan beberapa kasus korupsi yang menimpa anggota Dewan.

Dampak Reformasi bagi Kehidupan Masyarakat Indonesia

Pemerintahan orde baru jatuh dan muncul era reformasi. Namun reformasi dan keterbukaan tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh masalah-masalah sosial, ekonomi dan agama.

Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus).

Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan.

Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik (misalnya: munculnya parpol-parpol baru), ekonomi (misalnya: munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah).

Terima Kasih

ada pertanyaan??