Rangkuman Pendidikan Kewarganegaraan for mid

1. Sturktur Perjanjian Internasional (dari atas ke bawah)

a. Preambul:

i. Nama para pihak/ kepala negara/ pemerintah

ii. Tujuan diadakan perjanjian

iii. Dasar alasan

iv. Nama Penunjukkan para pihak

b. Klausul Substantif : Materi peraturan yang berisi pasal-pasal.

c. Klausul Format/ Final : Hal-hal teknis, formal, dan penetapan

berlakunya perjanjian.

d. Pembuktian formal.

e. Tanda Tangan Delegasi.

2. Pelaku hubungan Internasional terdiri dari:

a. Aktor Negara : dilakukan oleh negara.

b. Aktor Non Negara : bukan dilakukan oleh negara, tetapi dilakukan

oleh perusahaan-perusahaan internasional. Contoh: Exxon,

Freeport, Nestle, Axon, dll.

3. Perjanjian Internasional ada beberapa jenis, berdasarkan:

a. Pihak-pihak yang terlibat: Bilateral (Dua negara), Multilateral

(Banyak Negara).

b. Sifat mengikat: Treaty contract tertutup dan hanya 2 pihak/

negara. Law Making Treaty terbuka dan beberapa negara.

4. Tahap-tahap Perjanjian Internasional:

a. Tahap Perundingan

b. Tahap Penanda tanganan: adoption of the text (diakhiri dengan

penerimaan naskah) dan authentication of the text (pengesahan

naskah perjanjian).

c. Tahap Ratifikasi.

5. Talk adalah proses perundingan perjanjian internasional antara 2 negara.

6. Diplomatic Conference adalah proses perundingan perjanjian

internasional yang bersifat multilateral.

7. Misi Khusus: misi sementara mewakili negaranya untuk dikirim ke

negara lain.

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

8. Politik Luar Negeri Indonesia:

a. “Bebas Aktif” dicanangkan di sidang BP-KNIP tanggal 2 September

1948.

b. Menganduk makna dan sifat: Anti kolonialisme dan anti

imperialisme.

9. Pokok pelaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif adalah Alinea 1 dan

4 Pembukaan UUD 1945.

10. Landasan PLN RI:

a. Landasaan Ideologi : Pancasila sila ke-2

b. Landasan Operasional : Permenlu

c. Landasan Implementasi : Deplu

11. Dasar Hukum Ratifikasi dan Hubungan Diplomatik:

a. Ratifikasi perjanjian Internasional : Pasal 11 UUD 1945

b. Ratifikasi pejanjian internasional sesuai dengan peraturan PBB :

Pasal 43 Sub 3 Piagam PBB

c. Hubungan diplomatic dan konsulat : Pasal 13 UUD 1945

12. Jumlah anggota perwakilan diplomatic adalah berdasarkan kebutuhan,

kuasa usaha diakreditasi oleh Menlu.

13. Hal-hal yang melatar belakangi perumusan politik luar negeri

a. Letak geografis

b. Kekayaan alam

c. Jumlah penduduk

d. Sejarah perjuangan

e. Militer

f. Situasi Nasional

g. Kualitas diplomasi

h. Kondisi pemerintahan

14. Faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan Politik Luar Negeri RI: …

15. Negara RI mempunyai hubungan kerja sama di bidang ekonomi, social,

dan perdagangan (ICO, ITO, WTO, GATT, APEC, OPEC, AFTA, NAASP),

kecuali kerja sama di bidang militer.

16. OPEC didirikan tanggal 14 September 1960 di Baghdad, RI masuk OPEC

tahun 1962.

17. Tujuan AFTA : Globalisasi dan Liberalisasi perdagangan dunia.

18. NAASP merupakan salah satu hasil dari KTT Asia Afrika Tahun 2005.

19. Pengertian Perjanjian Internasional:

a. Opheimer Cauterpacht / Pacta sun Sevarda yaitu suatu

persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di

antara pihak-pihak yang mengadakannya.

b. G. Schwarzenberger Low Making Treaty yaitu suatu

persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang

menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dan hubungan

internasional.

c. Prof. Mochtar Kusumaatmaja Perjanjian yang diadakan antar

bangsa dengan tujuan untuk menghasilkan persetujuan-

persetujuan tertentu.

20. Perjanjian Internasional menurut Perjanjian Wina, UU, dan Konvensi

Jenewa:

a. Konvensi Wina Tahun 1969 : Perjanjian oleh dua negara atau

lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum

tertentu.

b. Konvensi Wina Tahun 1986 : Persetujuan internasional yang

diatur menurut hukum internasional dan ditanda tangani dalam

bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau

lebih organisasi internasional, antar organisasi internasional.

c. UU No. 37 Tahun 1999 (Hubungan Luar Negeri): perjanjian dalam

bentuk dan sebutan apapun dan dibuat secara tertulis oleh

pemerintah RI dengan pihak luar negara, atau orgaanisasi

internasional yang bersifat hukum publik.

d. Konvensi Jenewa 1949 : Perlindungan korban perang.

UNITED NATIONS (PBB)

21. Deklarasi PBB tanggal 1 Januari 1942.

22. Resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan anggota awal 51

negara. Indonesia masuk pada tanggal 26 September 1960

23. Tujuan PBB dalam Pasal 1 Piagam PBB asas PBB dan pasal-pasal piagam

PBB: Menyelamatkan keturunan di masa yang akan datang dari bencana

perang.

24. Keanggotaan PBB : BAB II Pasal 3-6 Piagam PBB

a. Anggota asli: Pasal 3 Piagam PBB

b. Anggota yang dipilih: Pasal 4 Piagam PBB

c. Terbuka untuk semua negara damai dan mengatur kewajiban-

kewajiban dalam piagam PBB.

25. Asas Kelengkapan PBB ada di Pasal 7 Piagam PBB.

26. Asas tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain: Pasal 2 Ayat 7

Piagam PBB.

27. Hak bela diri negara PBB: Pasal 57 Piagam PBB.

GERAKAN NON BLOK (GNB)

28. Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 menghasilkan dasa sila Bandung

1955 sebagai dasar berdirinya GNB.

29. Tokoh Pendiri GNB:

a. Ir. Soekarno

b. Jawarhlal Nehru (India)

c. J.B. Tito (Yugoslavia)

d. Gamal Abd Nasser (Messir)

e. Nkwana Nkwane (Ghana)

30. Tujuan awal GNB adalah mengumbangi 2 kekuatan blok, mengurangi

ketegangan perang dingin dan melawan kolonialisme.

31. Tujuan GNB sekarang adalah meningkatkan kerja sama ekonomi dan

perdagangan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sera

mengawasi hasil pembangunan negara.

32. KTT GNB :

a. KTT I di Beograd 1961

b. KTT III di Luasaka 1970

c. KTT X di Jakarta 1952

33. Tujuan diadakannya KTT GNB : mengevaluasi dan meningkatkan kerja

sama serta peran serta negara Asia Afrika dalam melaksanakan

perdamaian dunia.

ASEAN

34. Berdiri tanggal 8 Agustus 1967

35. Tujuan AEAN: Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan

kerja sama ekonomi, social, dan budaya.

36. Asas ASEAN : “Hidup berdampingan secara damai”

37. Semboyan ASEAN : Mitreka Satreka (Saling menghormati)

38. KTT ASEAN : 11 kali resmi dan 4 kali tidak resmi.

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

39. Subjek Hukum Internasional:

a. Negara

b. Organisasi Internasional (PBB, OPEC, ASEAN, GNB, OKI, dan

sebagainya + NGO example: Green Peace, Transparancy

International.

c. Pihak yang bersengketa

d. Perusahaa Internasional

40. Cara pengambilan suara pada Dewan Keamanan PBB (voting):

a. Secara prosedur : dibutuhkan 9 suara

b. Secara materi : dibutuhkan 5 suara negara anggota tetap (hak

veto)

41. Mahkamah Internasional PBB berpusat di Den Haag. Terdiri dari 15

hakim Internasional yang dipilih oleh MU-PBB dan DK PBB untuk masa

jabatan 9 tahun.

42. Protokol Kyoto tanggal 11 Desember 1997 tentang kesepakatan

pengurangan gas emisi rumah kaca dilanjutkan di Bali tanggal 3-14

Desember 2007 menghasilkan Bali Mandate.

43. Fungsi Perwakilan Diplomatik: Urusan kepentingan politik.

44. Fungsi Perwakilan Konsuler : Urusan kepentikan ekonomi, social, dan

perdagangan.

PERLU DIKETAHUI

45. Istilah untuk menyebut “perjanjian internasional”

a. Kovenant: Liga Bangsa-bangsa

b. Charter (piagam): membentuk dan mengatur organisasi

internasional.

c. Convention: memberi nama suatu catatan dari persetujuan dan

penting, serta tidak berkaitan dengan politik tinggi.

d. Protokol: Suatu dokumen pelengkap perjanjian internasional.

e. Deklarasi: perjanjian internasional yang bersifat revolusi dan

harus ditaati.

46. Traktat dapat berakhir apabila:

a. Secara Hukum:

i. Negara peserta mengalami perang

ii. Pada waktu berlakunya terjadi perubahan penting yang

berpengaruh terhadap isi traktat, negara boleh mundur

iii. Traktat yang khisis diadakan pada jangka waktu tertentu

dapat berakhir dengan waktu yg ditentukan di perjanjian.

b. Secara tindakan peserta:

i. Kesepakatan mengakhiri

ii. Mengundurkan diri sesuai aturan klausula

47. RPJM Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi

Diplomasi Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan

kinerja politik luar negeri dalam memberikan kontribusi kepada

Indonesia.