ntuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26, maka Dirjen Pajak mengeluarkanPER-14/PJ/2013 tertanggal 18 April 2013 yang mulai diberlakukan tanggal 01 Januari 2014.

Dalam Peraturan ini ditegaskan bahwa :

1. SPT Masa Pasal 21/26 ditetapkan terdiri dari :

(Formulir 1721) : Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26.

(Formulir 1721-I) : Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT berkala dan/atau terhadap PNS, anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya.

(Formulir 1721-II) : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26.

(Formulir 1721-III) : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final).

(Formulir 1721-IV) : Daftar SSP dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan PPh Pasal 21/26.

(Formulir 1721-V) : Daftar Biaya.

2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 terdiri dari :

(Formulir 1721-VI) : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26

(Formulir 1721-VII) : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final).

(Formulir 1721-A1) : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala.

(Formulir 1721-A2) : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi PNS atau Anggota TNI atau Anggota POLRI atau Pejabat Negara atau Pensiunannya.

3. SPT Masa PPh Pasal 21/26 dapat berbentuk :

Formulir kertas (hard copy); atau

e-SPT

4. SPT Masa PPh Pasal 21/26 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun e-SPT dapat digunakan oleh Pemotong yang :

Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT/JHT berkala dan/atau terhadap PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya TIDAK LEBIH DARI 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya TIDAK LEBIH DARI 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnyaTIDAK LEBIH DARI 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya TIDAK LEBIH DARI 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

5. SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk e-SPT Wajib digunakan oleh Pemotong yang :

Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT/JHT berkala dan/atau terhadap PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya LEBIH DARI 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya LEBIH DARI 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnyaLEBIH DARI 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya LEBIH DARI 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

6. Pemotong yang telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk e-SPT tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) untuk masa-masa pajak berikutnya.

7. SPT Masa PPh Pasal 21/26 dapat disampaikan oleh Pemotong dengan cara :

Langsung ke KPP atau KP2KP;

Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP;

Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau

e-filing yang tata cara penyampaiannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) TIDAK PERLU DILAMPIRI dengan :

Formulir 1721-I dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap, Penerima Pensiun, THT/JHT berkala dan/atau terhadap PNS, anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya;

Formulir 1721-II dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan Pasal 26 dengan menggunakan Formulir 1721-VI;

Formulir 1721-III dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan menggunakan Formulir 1721-VII;

Formulir 1721-IV dalam hal tidak ada penyetoran dan pemindahbukuan PPh Pasal 21/26 dengan menggunakan SSP dan Bukti Pbk;

Formulir 1721-V dalam hal Pemotong wajib menyampaikan SPT Tahunan;

Formulir 1721-VI;

Formulir 1721-VII;

Formulir 1721-A1;

Formulir 1721-A2;

9. SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk e-SPT harus disampaikan dengan disertai Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

10. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TEKNIS PEMOTONGAN PPh 21/26 - 2013

Sehubungan adanya penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mulai 1 Januari 2013 (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.162/PMK.011/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No.206/PMK.011/2012), maka Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan baru yaitu PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 dan/atau PPh 26.

Pengertian umum dalam pemotongan PPh 21/26

1. PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

2. PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

3. Pemotong PPh Pasal 21/26 adalah WP OP atau WP badan, termasuk BUT, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

4. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur.

5. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

6. Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan jasa yang dilakukan.

7. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik, termasuk uang lembur.

8. Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Pemotong PPh 21/26

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah daerah/pusat, termasuk institusi TNI/POLRI, lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar RI di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

4. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional/internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah/penghargaan dalam bentuk apapun kepada WP OP berkenaan dengan suatu kegiatan.

Bukan Pemotong PPh 21/26

1. Kantor perwakilan negara asing;

2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh 21/26

1. Pegawai 2. Penerima uang pesangon, pension/manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan

hari tua, termasuk ahli warisnya. 3. Bukan Pegawai yang meliputi : 

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris) 

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya. 

Olahragawan.  Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator  Pengarang, peneliti, dan penerjemah.  Pemberi jasa dalam segala bidang (teknik, komputer dan sistem aplikasinya,

telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, sosial dan kepanitiaan).  Agen iklan.  Pengawas atau pengelola proyek.  Pembawa pesanan/menemukan langganan/perantara.  Petugas penjaja barang dagangan.  Petugas dinas luar asuransi.  Distributor perusahaan multilevel marketing/direct selling.

   4. Anggota dewan komisaris / dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.    5. Mantan pegawai.    6. Peserta kegiatan :

Peserta perlombaan (olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya) 

Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.  Peserta/anggota dalam suatu kepanitiaan.  Peserta pendidikan dan pelatihan; dll

Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh 21/26

1. Pejabat perwakilan diplomatic / konsulat atau pejabat lain dari negara asing, serta orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat Bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima / memperoleh penghasilan lain di luar jabatan / pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat Bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh 21

1. Pembayaran manfaat / santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura / kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah. 

3. Iuran yang dibayar oleh pemberi kerja, yang meliputi : iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran THT / iuran JHT kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.

4. Zakat yang diterima oleh OP yang berhak dari badan / lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh OP yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPH.

Melanjutkan pembahasan pada Bagian 1, maka pada bagian 2 ini kami akan menyampaikan teknis pemotongan PPh Pasal 21 khusus untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala berdasarkan PER-31/PJ/2012.

1. Pengertian umum

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

2. Dasar Pengenaan Pajak :

Bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, Dasar Pengenaan Pajak dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP.

3. Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun;

Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Besarnya penghasilan neto bagi Penerima Pensiun Berkala adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan :

Biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 sebulan atau Rp2.400.000,00 setahun.

5. Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

Rp24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

Rp2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

6. Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;

bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Catatan :

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

7. Tarif Pajak

Tarif pajak yang diterapkan kepada Pegawai tetap dan penerima Pensiun Berkala adalah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak.

8. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, adalah tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);

b. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

9. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak adalah :

a. Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar PPh terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud poin 8 huruf a dibagi 12 (dua belas);

b. Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara PPh yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 8 huruf b dengan PPh yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 8 huruf a.

10. Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali atau faktor pembagi adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

11. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

12. Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.

13. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja

Tarif Pemotongan PPh 21 Bagi Penerima Penghasilan Yang Tidak Mempunyai NPWP

1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud poin 1 adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

3. Dalam hal Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 1 mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan (paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember), maka PPh Pasal 21 yang telah

dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Saat Terutang PPh Pasal 21/26

1. PPh Pasal 21/26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

2. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21/26 untuk setiap masa pajak.

3. Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada poin 2 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Hak & Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21/26

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemotong PPh Pasal 21/26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21/26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.

3. Pemotong PPh Pasal 21/26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21/26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21/26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21/26 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

5. Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21/26 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21/26, maka kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21/26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa PPh Pasal 21/26.

6. Pemotong PPh Pasal 21/26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.

7. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.

8. PPh Pasal 21/26 yang dipotong untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

9. Pemotong PPh Pasal 21/26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21/26 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP tempat Pemotong terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

10. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21/26 dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21/26 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21/26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Hak & Kewajiban Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26

1. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21/26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.

2. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21/26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.

3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 berhak menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.

4. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, maka berhak menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.