POLICY BRIEF

Problematika Pegawai Honorer dan Kontrak Pasca UU ASN

Muhammad Syafiq Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA LAN RI

Deputi Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara

Jl. Veteran 10, Jakarta 10110, Indonesia, E-mail muhammadsyafiq.ugm@gmail.com

UU ASN yang muncul sebagai bentuk reformasi kepegawaian di Indonesia menyisakan permasalahan utamanya terkait nasib pegawai honorer dan kontrak. Jauh sebelum adanya UU ASN, tuntutan sering muncul dari pegawai honorer dan kontrak untuk bisa diangkat menjadi PNS demi mendapatkan status kepegawaian yang dianggap lebih baik. Tuntutan tersebut diproyeksikan akan semakin bertambah, karena pada kenyataannya UU ASN yang menjadi aturan pokok kepegawaian saat ini tidak menyentuh sedikitpun nasib dari pegawai honorer atupun tenaga kontrak. Pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK) yang dimunculkan dalam UU ASN yang oleh beberapa pihak dipersepsikan sebagai wajah baru pegawai honorer atau kontrak saat ini ternyata sangatlah jauh berbeda. Oleh karena itu, stakeholder terkait diharapkan bisa merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi.

Pegawai Kontrak dan Honorer di Indonesia

Permasalahan dalam kepegawaian

pemerintah di Indonesia sudah sangat

sistemik dan sudah menjadi isu publik

yang sebenarnya sering menjadi kajian.

Namun demikian, solusi dari segala

permasalahan yang muncul belum

seutuhnya muncul. Salah satu isu yang

saat ini mengemuka seiring dengan

hadirnya UU ASN adalah nasib pegawai

honorer dan kontrak ke depannya.

Kebanyakan dari pegawai honorer dan

kontrak masih menyimpan harapan besar

untuk dapat diangkat sebagai PNS atau

apapun dengan status kepegawaian yang

lebih baik. Hal yang kemudian terjadi

apabila harapan besar tersebut tidak bisa

terealisasikan adalah munculnya

tuntutan-tuntutan. Hal tersebut yang

dilakukan oleh ratusan ribu tenaga

honorer dari seluruh Indonesia yang

tergabung dalam Front Pembela Honorer

Indonesia (FPHI) dengan melakukan aksi

di depan istana negara untuk menuntut

diangkat sebagai PNS tanpa melalui jalur

tes CPNS secara umum

(megapolitan.kompas.com edisi kamis 1

Mei 2014).

“Tuntutan kita adalah diangkat jadi PNS bukan melalui tes, melainkan diangkat langsung secara bertahap berdasarkan usia kritis dan lama masa kerja," ( diungkapkan oleh Ketua Presidium FPHI Mukhlis Setia Budi di depan Istana Negara, Kamis 1

Mei 2014 dalam megapolitan.kompas.com edisi kamis 1 Mei 2014)

Dalam menghadapi tuntutan pegawai

honorer dan kontrak tidaklah mudah

karena adanya dilema yang muncul.

Munculnya pegawai honorer dan kontrak

di Indonesia sebenarnya didasarkan pada

kebutuhan pegawai untuk dapat

mengerjakan tugas-tugas pemerintahan

bersama-sama PNS. Hal tersebut

dikarenakan kurangnya kebutuhan

pegawai saat ini atau pegawai negeri yang

ada dirasa masih kurang berkompeten.

Menurut Azwar Abubakar selaku Menpan

menyatakan bahwa 95% dari 4,7 juta PNS

tidak berkompeten di bidangnya

(Tempo.com, edisi 29 februari 2012).

Namun demikian, pengelolaan pegawai

honorer atau kontrak pun nyatanya

mengalami banyak penyelewengan pada

tataran impelementasinya. Banyak

pegawai honorer atau kontrak yang

diangkat hanya berdasarkan atas faktor

kekerabatan saja.

“Munculnya masalah tenaga honorer sebagai hasil

salah urus atau missmanagement di masa lalu,

dimana pemerintah daerah menerima tenaga kerja

tanpa seleksi, tanpa melalui proses persaingan

yang sehat, dan mendasarkan pada kebutuhan,

sehingga akibatnya jumlah tenaga honorer tidak

terkendali”.( Menpan RB dalam setkab.go.id )

Oleh karena itu keberadaan pegawai

honorer atau kontrak tidak efektif dalam

menunjang PNS dalam menjalankan

urusan-urusan pemerintahan.

Keberadaan pegawai honorer di beberapa

tempat hanya membebani anggaran

pemerintah seperti yang terjadi di

Kabupaten Merauke

"Sekarang ini pegawai honorer cukup besar jumlahnya sehingga anggaran gaji bagi pegawai honorer sangat besar juga. Ini sangat memengaruhi anggaran pembangunan kita," (Asisten III Sekretaris Daerah Merauke, Markus Ricky Teurupun, Jumat (9/12/2011) di Merauke dalam kompas.com edisi jumat 9 Desember 2011)

Kondisi demikian yang kemudian

menimbulkan banyak polemik saat ini.

Tuntutan-tuntutan yang datang dari

pegawai honorer dan kontrak untuk

diangkat menjadi PNS pun tidak bisa

serta merta diakomodir karena dianggap

kurang memiliki kualitas yang mumpuni

meskipun ada faktor lainnya seperti

kemampuan anggaran, beban kerja dan

sebagainya.

PPPK, samakah dengan pegawai

honorer atau kontrak?

Babak baru pengelolaan aparatur sipil

negara dimulai sejak munculnya UU ASN

yang dipelopori oleh Kemenpan dan RB.

Perbedaan yang mendasar dari penataan

SDM sebelumnya adalah kemunculan

sosok PPPK. Wacana publik pun banyak

bermunculan terkait sosok PPPK seiring

dengan belum diterbitkannya peraturan

pemerintah yang menjelaskan

operasionalisasi dari UU ASN. Banyak

pihak menganggap bahwa sosok PPPK

merupakan wajah baru dari pegawai

honorer atau kontrak. Oleh karena itu,

PPPK merupakan angin segar bagi

pegawai honorer atau kontrak untuk

mendapatkan status kepegawaian

pemerintah yang lebih baik.

Namun sejatinya, sosok PPPK yang

dimunculkan oleh perumus UU ASN

sangatlah berbeda dengan pegawai

3

kontrak atau honorer. Menurut Prof

Sofian Effendi sebagai salah satu permus

UU ASN, PPPK muncul untuk dapat

menarik profesional dari swasta untuk

dapat mengabdi dan berkarir di

pemerintahan . (FGD Isu Strategis LAN RI

16 Maret 2014). PPPK merupakan

pegawai tidak tetap berdasarkan

perjanjian kerja. Secara lebih rinci Prof

Sofian Effendi menjelaskan gambaran

akan sosok PPPK adalah sebagai berikut

Gambaran PPPK

No Gambaran PPPK

1

Pegawai ASN diangkat oleh pejabat yang

berwenang untuk jalankan tugas pelayanan

pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan tugas

dukungan pemerintah

2 Diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian

kerja

3 Usia tertinggi waktu pengangkatan bervriasi

sesuai jabatan pada instansi

4 Penerimaan atas dasar kualifikasi dan

kompetensi

5 Skala Gaji Pegawai ASN

6 Sistem Pensiun Sumbangan Pasti

7 Batas usia pensiun 65 atau 70 tahun

Sumber: Sofian Effendi : 2014 1

Berdasarkan tabel di atas dapat

diketahui dengan jelas bahwa sosok PPPK

sangatlah berbeda dengan pegawai

honorer atau kontrak. Hal tersebut

tentunya akan memunculkan banyak

respon terutama bagi pegawai kontrak

dan honorer yang selama ini berharap

banyak dengan adanya PPPK. Banyak

pemerintah daerah yang kemudian

1 Paparan yang berjudul UU No. 5/2014 : P3K Untuk

Transformasi Fungsi Pelayanan Publik Pemerintahan

disampaikan pada FGD 16 Maret 2014

kebingungan dalam memecahkan segala

permasalahan pegawai honorer atau

kontrak karena ternyata tidak adanya

solusi yang ditawarkan dengan hadirnya

UU ASN. Dilain pihak, pemerintah daerah

tidak bisa serta merta melakukan

pemutusan hubungan kerja secara

sepihak dengan pertimbangan

kemanusiaan. Hal tersebut yang

kemudian dikeluhkan oleh beberapa nara

sumber dari perwakilan Pemerintah DKI

jakarta, Kota Tangerang, Kota Depok,

Kota bekasi (FGD Isu Strategis Tentang

PPPK 16 Maret 2014 dan 6 Mei 2014) .

Strategi Mengatasi Permasalahan

Pegawai Honorer dan Kontrak Pasca

UU ASN

Azwar Abubakar telah mengeluarkan

statemen bahwa PPPK jelas berbeda

dengan pegawai honorer atau kontrak.

Oleh sebab itu, UU ASN praktis tidak

menyentuh solusi dari polemik yang

terjadi berkaitan dengan keberadaan

pegawai honorer atau kontrak. Meskipun

demikian, pemerintah selaku policy maker

dalam kepegawaian di Indonesia

sebaiknya dengan arif dan bijaksana

memikirkan nasib pegawai honorer serta

kontrak karena bisa dipastikan akan

menjadi masalah yang besar apabila

dibiarkan berlarut-larut.

Berdasarkan beberapa permasalahan

yang dialami terkait pegawai honorer

serta kontrak tersebut, ada beberapa

rekomendasi yang ditawarkan sebagai

berikut:

1. Menghentikan perekrutan pegawai

honorer atau kontrak di seluruh instansi

pemerintah

2. Pegawai honorer atau kontrak

diberikan kesempatan untuk dapat

mengikuti seleksi PPPK melalui jalur

khusus namun dengan standar yang sama

dengan jalur umum

3. Bagi pegawai honorer atau kontrak

yang tidak lolos seleksi diberikan waktu

satu tahun untuk dilakukan pembinaan

yang berbentuk pendidikan dan

pelatihan. Apabila dalam jangka waktu

satu tahun pegawai yang bersangkutan

tidak mengalami perubahan dan tidak

lolos seleksi untuk kedua kalinya maka

akan dilakukan pemutusan hubungan

kerja.

Daftar Pustaka

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara

2. Menteri Azwar: Indonesia Krisis PNS

yang Kompeten, 2012, diakses di

http://www.tempo.co/read/news/2012/

02/29/173387194/Menteri-Azwar-

Indonesia-Krisis-PNS-yang-Kompeten

pada tanggal 20 Mei 2014

3. Tenaga Honorer Akan Dirasionalisasi:

2011. Diakses di

http://regional.kompas.com/read/2011/

12/09/17161873/Tenaga.Honorer.Akan.

Dirasionalisasi pada tanggal 5 Agustus

2014

4. Tenaga Honorer Minta Langsung

Diangkat Jadi PNS Tanpa Tes: 2014

diakses di

http://megapolitan.kompas.com/read/20

14/05/01/1322262/Tenaga.Honorer.Min

ta.Langsung.Diangkat.Jadi.PNS.Tanpa.Tes

pada tanggal 5 Agustus 2014

5. Menteri PAN-RB Berharap Pemda

Tetap Pekerjakan Honorer K2 Yang Tidak

Lulus Tes: 2014 diakses di

http://www.setkab.go.id/berita-12236-

menteri-pan-rb-berharap-pemda-tetap-

pekerjakan-honorer-k2-yang-tidak-lulus-

tes.html pada tanggal 5 agustus 2014