UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

FAKULTAS TEKNIK (TI)

UJIAN AKHIR SEMESTER 2012/ 2013

Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila

Kelas/ Smester : 3A (Ganjil)

Hari/ Tanggal : Minggu, 3 februari 2013

Waktu :

Nama & NPM : Dendy Prasetyo (10.63.0544)

TTD :

1. Sebutkan dan jelaskan landasan pendidikan kewarganegaraan

2. Jelaskan pengertian identitas nasional dan sebutkan unsur2 pembentuk

identitas nasional

3. Apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan ganda terbatas

4. Jelaskan perkembangan HAM di Indonesia yang kamu ketahui

5. Sebutkan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

6. Jelaskan pelaksanaan Demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 hingga

sekarang

7. Apa yang dimaksud dgn wawasan nusantara

1. Sebutkan dan jelaskan landasan pendidikan kewarganegaraan

Landasan pendidikan kewarganegaraan meliputi landasan filosofis, landasan

teoritis, landasan historis, landasan sosilologis dan yuridis.

1. Landasan Filosofis

Membangun semangat kebangsaan-kebangsaan dalam mengisi

kemerdekaan disegala aspek, bukan seseuatu yang mudah dan instan.

Untuk itu diperlukan pendidikan kewarganegaraan.

2. Landasan Teoritis

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta

didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

3. Landasan Historis

Melihat pengalaman bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan

dan kemerdekaan NKRI maka perlu adanya pendidikan karakter bangsa,

moralitas bangsa dalam kehidupan demokrasi yang seimbang dalam

tanggung jawabnya dalam pembelaan Negara demi terjaga dan

terwujudnya integrasi bangsa.

4. Landasan Sosiologis

Keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia harus diarahkan dan

dibina dalam meningkatkan kesadaran bersama dalam kehidupan kesatuan

bangsa Indonesia.

5. Landasan Yuridis

a. Pasal 27 Ayat(3) amandemen menyebutkan : setiap warga Negara

berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan Negara.

b. Pasal 30 Ayat(1) : Tiap-tipa warga Negara berhak dan wajib ikut

serta dalam usaha pertahanan keamanan Negara.

Pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membentuk peserta

didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta

tanah air.

Adapun menurut Muhammad Erwin (2010: 4) ada beberapa landasan

pendidikan kewarganegaraan antara lain:

1. Landasan Filosofis

Hakekat manusia sebagai warga negara senantiasa diukur dari

kemanfaatnya, yakni dari apa yang bisa ia berikan kepada bangsa dan

negaranya. Peradaban bangsa dan negara memerlukan ilmu dan

teknologi, namun itu saja tidak cukup. Negara juga harus memiliki

integritas dan nasionalisme, agar negara tidak terjual. Untuk

mengalirkan integritas dan nasionalisme diperlukan nilai dan etika

kebangsaan sebagaimana yang dirumuskan di dalam ranah pendidikan

kewarganegaraan sebagai cabang ilmu yang mengajarkan tentang

kebangsaan dan kewarganegaraan yang berhubungan dengan negara,

demokrasi, HAM, masyarakat madani, yang dalam implementasinya

dilakukan dengan menggunakan prinsip demokratis dan humanis.

2. Landasan Sosiologis

Sebagai landasan sosiologis diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan

dilatarbelakangi oleh karena memperhatikan situasi cara hidup sehari-

hari orang indonesia saat ini yang telah begitu pudar identitas aslinya,

tergerus oleh faham globalisasi dengan instrumennya yang berupa

kapitalisme. Bangsa Indonesia yang dulunya dikenal sebagai bangsa

yang religius, toleransi, ramah-tamah, gotong-royong, nasionalis, dan

memiliki solidaritas sosial, saat ini lebih dekat kepada bentuk-bentuk

kekerasan dan individualistik.

Kehadiran pendidikan kewarganegaraaan diharapkan dapat

membangkitkan dan meningkatkan kembali rasa kebangsaan dan

nasionalisme terhadap bangsa Indonesia, sehingga dapat memulihkan

kondisi identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di

masyarakat Indonesia sendiri.

3. Landasan Yuridis

Untuk landasan konstitusional bagi keberadaaan pendidikan

kewarganegaraan di Indonesia senantiasa berpijak pada UUD 1945,

mulai dari pembukaannya sebagaimana telah diamanatkan oleh alenia

kedua dan keempat yang memuat tentang aspirasi, tujuan, dan cita-cita

bangsa Indonesia. Dalam batang tubuh UUD 1945 maka disana

ditemui di dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ Segala

warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan

pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan

itu dengan tidak ada kecualinya” dan pasal 30 ayat 1 yang menyatakan

bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

usaha pembelaan negara” serta pasal 31 ayat 1 yang merumuskan

bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”.

Kemudian yang menjadi landasan hukum bagi keberadaan Pendidikan

kewarganegaraan pada konstitusi Indonesia (UUD 1945) tersebut

diteruskan keperaturan yang lebih konkrit, dalam hal ini terkandung

pada UU No 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok

pertahanan keamanan negara republik Indonesia. Selain itu yang

berperan sebagai landasan hukum tentunya juga diatur dalam UU No

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional dan berdasarkan

pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 232/U/2000 tentang

pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan tinggi dan penilaian hasil

belajar mahasiswa.

Sumber :

a. http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2241997-landasan-

pendidikan-kewarganegaraan/#ixzz2JeIOKXxU

b. http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2241997-landasan-

pendidikan-kewarganegaraan/

c. http://noenoeaciel.blogspot.com/2011/01/landasan-pendidikan-

kewarganegaraan.html

2. Jelaskan pengertian identitas nasional dan sebutkan unsur2 pembentuk

identitas nasional

a. Pengertian identitas nasional adalah,

1. Identitas nasional  =  identitas kebangsaan. 

Identitas berasal dari bahasa Inggris “identity,” yang berarti ciri,

tanda, atau jatidiri, yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu,

yang membeda-kannya dengan yang lain. 

2. Nasional merujuk pada konsep kebangsaan. 

Jadi, identitas nasional adalah ciri, tanda, atau jatidiri bangsa yang

berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Identitas nasional lebih merujuk pada

identitas bangsa dalam pengertian politik (political unity). Identitas

nasional Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain salah

satu di antaranya adalah adanya ideology Pancasila sebagai dasar filsafat,

pandangan hidup, kepribadian, dan dasar negara. 

Pengertian  identitas nasional yang dikemukakan oleh Koento

Wibisono (2005) adalah ”manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan

berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nation) dengan ciri-

ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas tadi suatu bangsa berbeda dengan

bangsa lain dalam kebidupannya.” 

 

Adapun indicator yang dijadikan sebagai salah satu parameter budaya

untuk mencari identitas nasional antara lain : 

1. Pola  perilaku  yang  terwujud  melalui  aktivitas  masyarakat  sehari-hari.

Hal  ini menyangkut adat-istiadat, tata kelakuan dan kebiasaan. 

2. Lambang-lambang yang merupakan cirri dari bangsa dan secara simbolis

menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Hal ini biasanya dinyatakan

dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Garuda Pancasila,

bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. 

3. Alat-alat  kelengkapan  yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti

bangunan, teknologi, dan peralatan lain. Contohnya bangunan tempat

ibadah, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi lain seperti

pesawat terbang, kapal laut, alat komunikasi, dll. 

4. Tujuan  yang  ingin  dicapai  suatu  bangsa  yang sifatnya  dinamis  dan tid

ak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu (pertanian,

olah raga, dll.).   

 

b. Sedangkan unsur unsur pembentuk identitas nasional adalah

Menurut Ramlan Surbakti (1999), proses pembentukan bangsa Negara

memerlukan identitas-identitas untuk menyatukan. Faktor-faktor yang menjadi

identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, sejarah,

bhinneka tunggal ika, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan.

1. Primordial : 

Faktor ini meliputi ikatan kekerabatan (darah dan keluarga), kesamaan

suku bangsa, daerah asal (homeland), bahasa, dan adat istiadat. Dengan

factor ini masyarakat dapat membentuk bangsa negara. Contoh  : 

Bangsa Yahudi membentuk negara Israel. 

2. Sakral : 

Faktor ini dapat berupa agama atau ideologi yang dianut/diakui oleh

masyarakat bersangkutan.  Contoh :  Agama Katholik  mampu membentuk 

beberapa negara di Amerika Latin, Uni Soviet diikat oleh kesamaan

ideology komunisme, dll.

3. Tokoh : 

Kepemimpinan  para  tokoh  yang disegani  dan  dihormati  masyarakat

(kharismatik), dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara.

Contoh :  Mahatma  Ghandi  di  India,  Yoseph  Broz  Tito  di  Yugoslav

ia,  Nelson  Mandela  di Afrika Selatan, dan  Dr. Ir. Sukarno (Bung

Karno) di Indonesia. 

4. Sejarah : 

Persepsi  yang  sama  tentang  pengalaman  masa  lalu  yang  menderita

akibat penjajahan  menimbulkan  perasaan  senasib  sepenanggungan

dan  solidaritas warga  masyarakat,  sehingga  melahirkan  tekad  dan

tujuan  untuk  membentuk negara.  Contoh :  Indonesia. 

5. Bhinneka Tunggal Ika : 

Kesediaan warga masyarakat untuk bersatu dalam perbedaan (unity in dive

rsity) tanpa  menghilangkan  keterikatannya  pada  suku  bangsa,  adat-

istiadat,  ras,  dan agama, dapat  membentuk  organisasi  besar

berupa  negara. Contoh  :    Republik Indonesia. 

6. Perkembangan Ekonomi : 

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi

pekerjaan dan  profesi  sesuai  dengan  aneka  kebutuhan  masyarakat. Sem

akin  tinggi  mutu dan  variasi  kebutuhan  masyarakat, semakin

saling  bergantung di  antara  jenis pekerjaan, dan akan semakin besar

solidaritas dan persatuan dalam masyarakat.  Contoh :  Negara-negara

di Amerika utara dan Eropa barat. 

7. Kelembagaan : 

Kerja  dan  perilaku  lembaga  pemerintahan  dan  politik yang  baik,

yang  mempertemukan dan  melayani warga  tanpa  membeda-

bedakan  asal-usul, suku, agama, ras, dll. dapat mempersatukan orang-

orang sebagai suatu bangsa. 

Berdasarkan  parameter  sosiologi,  factor-faktor  pembentuk  identitas

nasional  menurut  Srijanti (2009:35) adalah :  

1. Suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif (ada 

sejak lahir) yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin

Indonesia dikenal  sebagai  bangsa  yang  terdiri  dari  banyak  suku  bangs

a  (lk.  300)  dan setiap  suku  bangsa  mempunyai  adat istiadat,  tata

kelakuan,  dan  norma  yang berbeda-beda, akan tetapi trintegrasi

dalam suatu negara Indonesia. 

2. Kebudayaan,  yang menurut ilmu sosiologi termasuk  di  dalamnya  adalah

ilmu pengetahuan,  teknologi,  bahasa,  kesenian,  mata  pencarian,  peralat

an/perkakas, kesenian, sistem kepercayaan, adat-istiadat, dll.  Kebudayaan

sebagai parameter identitas  nasional  harus  yang  merupakan

milik  bersama  (bukan  individu/pribadi). 

3. Bahasa,  yang merupakan kesitimewaan manusia dalam berkomunikasi de

ngan sesamanya.  Bahasa memiliki simbol yang menjadikan suatu

perkataan mampu melambangkan arti apa pun.

4. Kondisi  geografis,  yang  menunjukkan  lokasi  negara  dalam  kerangka  r

uang, tempat,  dan  waktu,  sehingga  menjadi  jelas  batas-batas  wilayahn

ya  di  muka bumi

http://dc318.4shared.com/doc/WY2C9qQh/preview.html

3. Apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan ganda terbatas

Ganda terbatas (affidafit)

Status kewarganegaraan ganda terbatas adalah status dwi kewarganegaraan

yang diberikan kepada seorang anak hingga anak tersebut mencapai usia 18

tahun, yang termasuk kedalam criteria tersebut adalah :

1. Pasal 4 UU nomor 12 tahun 2006

a. Anak dari perkawinan sah ayah WNI dengan ibu WNA

b. Anak dari perkawinan sah ayah WNA dengan ibu WNI

c. Anak tidak sah ibu WNA diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya

pengakuan dilakukan sebelum 18 tahun/belum menikah.

d. Anak lahir diluar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu WNI dimana

Negara tempat lahir memberikan kewarganegaraan kepada anak

tersebut

2. Pasal 5 UU nomor 12 tahun 2006

a. Anak tidak sah diakui secarea sah oleh ayah WNA sebelum 18

tahun dan belum menikah

b. Anak WNI belum berusia 5 tahun diangkat sebgai anak sah oleh

WNA berdasarkan ketetapan pengadilan

c. Dalam hal status kewarganegaraan Indonesia pada pasal 4 huruf

C,D,H dan L dan pasal 5 berakibat kewarganegaraan ganda maka

setelah 18 tahun/sudah nikah harus memilih salah satu

kewarganegaraan

d. Pernyataan tersebut disampaikan paling lambat 3 tahun setelah 18

tahun/nikah.

Sumber :

http://jakartapusat.imigrasi.go.id/index.php?

option=com_content&view=article&id=122&Itemid=106

4. Jelaskan perkembangan HAM di Indonesia yang kamu ketahui

Perkembangan HAM di Indonesia adalah :

1.    Pada abad ke-15 Ham telah ditulis dalam kitab-kitab adat bugis kuno (lontara)

yang berisi tentang hak hidup dan hak kebesasan.

2.    Di Minangkabau dikenal hak protes terhadap kebijakan yang tidak adil.

3.    Di jawa, dikenal hak untuk tinggal diwilayah lain sebagai protes kepada raja

(nggogol).

4.    RA. Kartini adalah orang pertama yang secara jelas  mengungkapkan

pemikiran mengenai HAM, diungkapkan dalam surat-surat yang ditulis 40

tahun sebelum proklamasi.

5.    Sidang BPUPKI. Dalam sidang ini, Moh. Yamin, Moh hatta dan Sukiman

merupakan tokoh yang gigih membela HAM yang diatur secara luas alam

UUD 1945. Namun hanya sedikit yang diatur dalam UUD 1945, tetapi diatur

secara menyeluruh dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950. Kedua konstitusi

ini hanya berlaku sementara.

6.    Sidang konstituante (1956-1959). Dalam sidang ini, HAM di bahas sangat

intens. Namun sebelum sidang selesai, presiden mengeluarkan dekrit presiden

5 juli 1959. Sejak itu indonesia kembalil menggunakan UUD 1945.

7.    Pelaksanaan HAM berdasarkan UUD 1945 jauh dari memuaskan. Ini terjadi

pada masa orde lama dan orde baru. Pada masa ini, pelanggaran HAM

mencapai puncaknya.

8.    Tahun 1993 dibentuklah komnas HAM. Namun tidak dapat berfungsi dengan

baik karena keadaan politik yang tidak menentu. Pelanggaran terus terjadi dan

hal tersebut mendorong terjadinya reformasi.

9.    Era reformasi. Ada kemajuan dalam penegakan HAM. Beberapa dokumen

yang lahir antara lain :

a.    Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen.

b.    Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM terdapat 8 bab yang

mengatur tentang HAM.

c.    Undang-undang No.39 tahun 1999, Undang-undang No.26 tahun 2000

tentang pengadilan HAM.

10. Tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua instrumen sangat penting dalam

penegakan HAM yaitu : Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan

Poitik/ ICCPR menjadi UU no. 11 tahun 2005 dan konvenan Internasional

tentang Hak-hak Ekonomi, sosial, dan budaya/ ICESCR menjadi UU no.12

tahun 2005.

11. Upaya-upaya penegakan HAM pun terus dilakukan dengan cara pengcegahan

dan penindakan.

12. Komnas HAM juga pengadilan HAM mulai berperan dengan baik pada masa

ini.

Sumber:

http://ezz-rosevelt.blogspot.com/2011/06/makalah-perkembangan-hak-asasi-

manusia.html

5. Sebutkan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

A.    UUD 45 (periode pertama 18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

Sejarah UUD 1945 berasal dari Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22

Juni 45 yang sedianya akan dibacakan pada tgl 17 agustus bersamaan

PROKLAMASI.

Tetapi pada saat itu keadaan sangat genting, maka naskahnya ketinggalan dikantor

BPUPKI di jln Diponegoro.sehingga hanya dibacakan teks proklamasi saja

Dan hari berikutnya tgl 18 kalimat proklamasi itu tercantum dalam PJ yang

akhirnya disempurnakan dengan menghapus dan menambahkan beberapa kata dan

ditetapkan sebagai UUD45.UUD 45 tidak bisa dipisahkan dari pada sumbernya

yaitu pidato bung karno pada tgl 1 juni 45.didepan Badan Penyelidik Untuk

Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pidato tersebut mjd berkas kerja panitia sembilan/BPUPKI, untuk merumuskan

apa yang disebut sebagai deklarasi kemerdekaan.Panitia 9 terdiri atas

daribeberapa golongan islam,nasinalis dan Kristen.yaitu:

1. Ir. Sukarno

2. Drs. Moh. Hatta

3. Mr. A.A Maramis

4. Abikusno Tjikrosoejoso

5. Abdulkahar Muzakir

6. H Agus Salim

7. Achmad Subardjo

8. K.H. Wachid Hasjim

9. Muh Yamin

Berkas kerja tersebut disistematiskan dirumuskan menjadi kesepakatan bangsa

yang merupakan deklarasi kemerdekaan.Hingga tgl 22Juni baru

terselesaikan.yang terdiri dari

· Pembukaan terdiri dari 4 alenia

· Batang tubuh terdiri dari 16 BAB 37 pasal, 4 pasal aturan perlalihan dan 2 ayat

aturan tambahan.

· Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan demi pasal.

Dan disahkan oleh BPUPKI/PPKI tgl 18 Agustus 1945.

Pokok-pokok system pemerintahan Negara yang dirumuskan dalam 7 kunci

pokok system pemerintahan adalah:

1. Negara Indonesia berdasarkan Hukum (rechtsetaat)

2. Pemerintahan berdasarkan system konstitusi (hukum dasar) tidak

absolutisme (berdasarkan kekuasaan belaka)

3. Kekuasaan tertinggi Negara berada ditangan MPR

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi dibawah MPR.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada

DPR

7. Kekuasaan Negara tidak tak terbatas(dibatasi).

Hal-hal pokok yang diatur dalam UUD 45

·       Bentuk Negara adalah kesatuan, artinya hanya ada satu kedaulatan dalam

Negara yang dikendalikan oleh pemerintahan pusat.

·       Bentuk pemerintahan adalah republik, artinya kepala Negara dipilih untuk masa

jabatan tertetu.

·       System cabinet adalah presidential artinya menteri bertanggung jawab kepada

presiden.

·       Lembaga Negara terdiri dari MPR, DPR Presiden, Dewan Pertimbangan

Agung, BPK {Bdn Pemeriksa Keuangan}, MA(lembaga tinggi Negara).

Sistematika Konstitusi UUD 45 adalah

1. Pembukaan terdiri dari 4 alenia

2. Batang tubuh terdiri dari 16 BAB 37 pasal. 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat

aturan tambahan

3. penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan dari pasal demi pasal

B.     KONSTITUSI RIS (Periode 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)

Konstitusi RIS ditetapkan dgn keputusan Presiden RIS No 48 tgl 31 Januari

1950.Diundangkan dalam lembaran Negara thn 1950 No3 tgl 6 Februari 1950.

Pokok-pokok system penyelenggaraan menurut konstitusi RIS adalah:

1) Negara berbentuk federasi atau serikat, artinya Negara didalamnya terdiri dari

Negara Negara bagian yang masing-masing Negara bagian memiliki kedaulatan

sendiri untuk mengurus urusan dalam negeri.

2) Kedaulatan dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dan senat.

3) Pemerintah adalah presiden dan para menteri.

4) Presiden dipilh oleh orang-orang yang dikuasakan pemerintahbagian.

5) Presiden adalah kepala Negar

6) Presiden tidak dapat diganggu gugat

7) Sistem kabinet parlementer, yaitu menteri bertanggung jawab kepada DPR

dipimpin oleh Perdana menteri

8) Menganut lembaga bilateral terdiri dari senat dan DPR.senat adalah wakil dari

Negara bagian atau daerah.Setiap daerah memiliki dua wakil.

Hal-hal pokok yang diatur:

1) Bentuk negara dari kesatuan menjadi federasi/serikat.

2) Sistem pemerintahan berubah dari kabinet presidensil menjadi parlementer.

3) Tidak mengenal jabatan wakil Presiden.

Sistematika Konstitusi RIS atau UUD RIS adalah:

1.      Mukadimah atau pembukaan terdiri dari 4 alenia

2.      batang tubuh terdiri dari VI bab dan 197 pasal

Rumusan dasar Negara Pancasila :

1.      Ketuhanan Yang Maha Esa

2.      Peri Kemanusiaan

3.      Kebangsaan

4.      Kerakyatan

5.      Keadilan Sosial

Dampak pemerintahan ini mengakibatkan ketidak stabilan politik dan

pemerintahan.Pemerintah menjadi lemah dan banyak pemberontakan atau gerakan

sparatisme.

C.      UUD S 1950 (17 agustus 1950 – 5 juli 1959)

Disahkan 15 agustus 1950 dimuat dalam UU nomor 7 tahun 1950 dan

diundangkan dalam lembaran Negara nomor 56 tahun 1950.

Pokok-pokok system penyelenggaraanya:

1. Indonesia adlh Negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan

2. Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama DPR.

3. Presiden adalah kepala Negara dibantu wakilnya.

4. Presiden dan wakil dipilih menurut undang-undang

5. Presiden tidak dapat diganggu gugat.

6. Presiden dpt membubarkan DPR

7. Sistem kabinet parlementer

8. DPR dipilih melalui pemilu dngn masa jabatan 4 thun.

9. DPR dpt memaksa menteri meletakkan jabatan.

10. Lembaga Negara terdiri dari Presiden dan wakil presiden, menteri, DPR, MA,

dan Dewan Pengawas Keuangan.

11. Konstituante bersama pemerintah selekasnya menetapkan UUD pengganti UUDS.

12. Konstituante dipilih melalui pemilu.

Sistematika atau isi pokok UUDS 1950

o   Pembukaan terdiri dari 4 alenia.

o   Batang tubuh terdiri dari VI BAB dan 146 pasal.

Hal-hal pokok yang diatur dalam UUD S 1950 adl:

a. Bentuk Negara berubah dari federal/serikat mjd Negara kesatuan.

b. Sistem cabinet parlementer.

c. Presiden dapat membubarkan DPR

d. Dikenal dengan masa demokrasi liberal.

Nama-nama cabinet yang pernah berkuasa pada masa liberal

a.    Kabinet Nasir

b. Kabinet Soekiman

c. Kabinet Wilopo

d. Kabinet Ali I

e. Kabinet Burhanudin Harahap

f. Kabinet Ali II

g. Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya

Setiap kabinet dipimpin Perdana Menteri. Sebagai kepala pemerintahan dan

kelemahanya system cabinet hanya bertahan dalam waktu singkat.

D.     UUD 45 (periode ke dua 5 juli 1959-1999)

Pada saat itu presidem Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satunya

kembali ke UUD 45 UUD 45 yang berlaku pada masa awal Proklamasi tanpa ada

perubahan, sehingga sistematika dan hal-hal pokok yang diatur didlmnya tetap

sama.

Isi dekrit Presiden:

1.      Pembubaran Konstituante

2.      Berlakunya kembali UUD 1945

3.      Tidak berlakunya lagi UUDS 1950

4.      Pembentukan MPRS dan DPAS dlm waktu singkat

Tetapi pada masa itu terjadi pemberontakan G-30 S/PKI th 1965

Hingga ada unjuk rasa yg disebut TRI TURA

1.      Bubarkan PKI

2.      Bersihkan kabinet dari unsur PKI

3.      Turunkan Harga

Masa berlaku UUD 45 dipisahkan antara orde lama (5 juli 1945 – 11 Maret 1966)

dan orde baru 11 Maret 1966- 1999).stelah dikeluarkan Supersemar 11 maret

1966

Kedua masa tersebut menggunakan naskah yang sama tetapi dalam

pelaksanaannya terdapat perbedaan yang berdampak pada penyalenggaraan

pemerintah.

Pada masa orde baru juga banyak penyimpangan-penyimpangan yang

mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan dan keterpurukan terjadi hingga

kepmerintahan saat itu yang dipegang Suharto dan mengundurkan diri pada th

1998

E.     UUD45 AMANDEMEN (berlaku 19 Oktober 1999- sampai sekarang)

Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang salah satunya menuntut

amandemen UUD 45.Maka UUD 45 yang digunakan sampai sekarang mengalami

4 kali perubahan

Pokok-pokok system pemerintahan Negara RI menurut UUD 45

amandemen adalah:

1. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik.

2. Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

3. Negara Indonesia adalah Negara hukum

4. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu

5. Presiden memegang kekuasaan menurut UUD 45.

6. Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan wakilnya dan serta

DPRD.

7. DPR memiliki fungsi legislasi anggaran dan pengawasan.

8. BPK merupakan lembaga yang bebas mandiri yang berwenang memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

9. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dipegang oleh

Mahkamah Agung,

Sistematika UUD 45 amandemen terdiri dari.

1. Pembukaan terdiri dari 4 alenia

2. Pasal-pasal.

http://nggakngarang.blogspot.com/2012/10/konstitusi-yang-pernah-berlaku-

di.html

6. Jelaskan pelaksanaan Demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 hingga

sekarang

Pelaksanaan demokasi di Indonesia mengalami pasang surut sejalan

dengan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang berubah pula dari sejak kita

merdeka pada tahun 1945 sampai sekarang.

1.    Pelaksanaan demokrasi masa 1945-1949 (masa Undang Undang Dasar 1945

kurun waktu tertentu)

Sebagai Negara yang baru merdeka Indonesia menghadapi berbagai masalah.

Sehingga orientasi kehidupan bangsa yang diarahkan pada usaha untuk

mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, dapat dipahami jika terjadi

perubahan ketatanegaraan seperti:

1)   Tanggal 16 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat No. X/1945

yang memberikan kewenangan yang luar biasa kepada  BP KNIP untuk

menjalankan kekuasaan legislatifnya.

2)   Tanggal 3 November 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah agar rakyat

diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik.

Setelah dikeluarkan Maklumat tersebut, secara resmi berdiri 10 partai politik.

3)   Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah system

pemerintahan presidensiil menjadi kabinet parlementer yang berdasarkan asas

asas demokrasi liberal yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir.

Dalam cabinet ini, menteri-menteri tidak lagi menjadi pembantu dan

bertanggung jawab kepada Presiden tetapi bertanggung jawab keapada KNIP.

2.   Pelaksanaan demokras kurun waktu tahun 1949 – 1950, masa konstitusi RIS

Pada masa ini telah terjadi perubahan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945

menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Sejak berlakunya

konstitusi RIS yang berlaku adalah demokrasi liberal dengan system

parlementer.  Pelaksanaan demokrasi ini tidak berlangsung lama, maka tanggal 17

Agustus 1950 kita kembali lagi ke bentuk Negara kesatuan RI.

3.   Pelaksanaan demokrasi kurun waktu tahun 1950 – 1959, masa UUDS

Pada masa berlakunya UUDS 1950 pemerintah berdasarkan system parlementer

dengan demokrasi liberal. Pada masa ini, Indonesia pertama kalinya

menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota konstituante dan anggota DPR.

Akibat macetnya tugas penyusunan UUD, maka Presiden mengeluarkan Dekrit 5

Juli 1959 yang isinya:

1)   Pembubaran konstituante

2)   Berlakunya UUD 1945 tidak berlakunya UUD Sementara Tahun 1950

3)   Pembetukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah

dan golongan serta pembentukan DPAS

4.   Pelaksanaan demokrasi kurun waktu tahun 1959 – 1966

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Undang Undang Dasar 1945 berlaku kembali,

Demokrasi yang berlaku adalah demokrasi terpimpin dengan system

pemerintahan persidensiil.

Namun dalam prakteknya yang dimaksud dengan terpimpin adalah dipimpin oleh

Presiden, sehingga terjadi pemusatan kekuasaan pada saut tangan yaitu Presiden.

5.   Pelaksanaan demokrasi kurun waktu tahun 1966 – 1998

Pelaksanaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin telah membawa bangsa

Indonesia ke jurang kehancuran Karena telah terjadi penyimpangan –

penyimpangan yang tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi, UUD 1945 dan

Pancasila.

Berdasarkan pengalaman sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara pada

kurun waktu tahun 1966 sampai dengan 1998, membuktikan bahwa dengan

lemahnya control terhadap pemerintahan demokratisasi tidak berjalan. Hal ini

terjadi karena orde baru tidak konsekuen dalam pelaksanaan pancasila dan UUD

1945. Dimana kekuasaan presiden sangat sentralistik mendominasi supra struktur

(lembaga lembaga Negara) maupun infra struktur (partai politik). Pancasila

sebagai salah satunya asas bagi parpol dan ormas menimbulkan budaya KKN

yang memicu terjadinya krisis di seluruh aspek kehidupan bangsa, terjadinya

ketidakadilan, terjadinya pelanggaran HAM dan munculnya gejolak social yang

mengarah pada gejala disentrigasi bangsa.

6.   Pelaksanaan Demokrasi Kurun Waktu Tahun 1998 Sampai Sekarang

Dalam pemerintahan orde baru hanya membawa kebahagian semu, perekonomian

merosot, ekonomi mengarah pada kapitalis, kekuatan ekonomi berada sebagian

penguasa dan pengusaha, KKN merajalela, wakil wakil rakyat tdak dapat

berfungsi secara demokratis.

Timbul gerakan masyarakat yang menuntut reformasi disegala bidang,

setelah ditandai hancurnya ekonomi nasional.

Menurut Riswanda Imawan 1998, makna reformasi pada hakekatnya sebagai

suatu gerakan untuk menata ulang terhadap hal hal yang menyimpang untuk

dikembalikan dalam bentuk semula yang sesuai dengan nilai nilai idial yang dicita

citakan rakyat.

Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, 1998, Gerakan reformasi harus tetap

diletakkan dalam kerangka prespektif Pancasila sebagai landasan cita cita dan

ideologi sebab tanpa adanya dasar nilai yang jelas maka reformasi akan mengarah

pada disentregasi, anarkis, bruntalisme dan pada akhirnya menuju kearah

kehancuran bangsa. Agar gerakan reformasi berhasil harus memiliki kondisi dan

syarat tertentu. (Kaelan 1999 : 190 - 191) yaitu:

1)  Suatu gerakan reformasi yang dilakukan karena adanya suatu penyimpangan.

2)  Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita cita yang jelas

dalam hal ini Pancasila sebagai ideology bangsa dan Negara Indonesia.

3)  Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka

structural tertentu, dalam hal ini UUD sebagai kerangka acuan reformasi.

4)  Reformasi dilakukan kea rah suatu perubahan kea rah kondisi serta keadaan

yang lebih baik.

5)  Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang

Berketuhanan Yang Maha Esa serta terjaminnya persatuan dan kesatuan

bangsa.

Sumber :

http://muthie-muthie.blogspot.com/2012/03/pelaksanaan-demokrasi-di-

indonesia.html

7. Apa yang dimaksud dgn wawasan nusantara

Wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri

dn lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri serta

nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya.

Secara Terminologi , Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia

tentang diri dan lingkungannya sesuai ideologi nasionalnya yaitu pancasila dan

UUD 1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan

bermartabat ditengah-tengah lingkungannya yang menjiwai tindak

kebijaksanaandalam mencapai tujuan perjuangan bangsa

Hakikat dan Kedudukan Wawasan Nusantara

Hakikat  wawasan nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah

nasional.

Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai visi bangsa. Visi merupakan keadaan

atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional

merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa

Indonesia sesuai dengan konsep wawasan nusantara adalah menjadi bangsa yang

satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula.

Aspek Geopolitik

Berdasarkan Geopolitik wilayah Indonesia adalah satu kesatuan yang satu dari

Sabang sampai ke Meraauke.. 

Wawasan nusantara dibangun atas dasar geopolitik bangsa Indonesia yang

dikaitkan dengan politik kekuasaan.  Salah satu kepentingan nasional dalam

konsep wawasan nusantara  berdasarkan Geopolitik adalah mewujudkan tujuan

nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 45 untuk keutuhan bangsa

dan kesatuan wilayah nasional.

Perwujudan Wawasan  Nusantara

Konsepsi wawasan nusantara dituangkan dalam perUUan yaitu ketetapan MPR

tentang GBHN, akan tetapi ketetapan MPR sekarang sudah dicabut sehingga

sebagai dasar yaitu Pasal 25 A UUD 1945,yag berbunyi : Negara Kesatuan RI

adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah dan

batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan UU.UU yang mengatur hal

tersebut adalah UU No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Cara pandang bangsa Indonesia dalam wawasan nusantara mecakup :

1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politk, meliputi

masalah-masalah: kewilayahan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan

falsafah dan ideologi negara,kesatuan hukum yang mengabdi kepentingan

nasional

2 .Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi,meliputi

masalah-masalah : kepemilikan bersama kekayaan efektif maupun potensial,

pemeretaan hasil pemanfaatan kekayaan wilayah nusantara, keserasian dan

keseimbangan tingkat pengembangan ekonomi

Manfaat wawasan nusantara :

1.   Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Dibuktian

dengan penerimaan asas negara kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut

1982. Sehingga Indonesia sebagai negara kepulauan diakui oleh dunia

internasional

2.   Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Berdsasarkan ordonansi 1939

luas teritorial RI yaitu 2 juta km persegi berubah menjadi 5 juta km persegi

3.   Pertambahan lusa wilayah sebagai ruang hidup ang memebrika potensi

sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahtetraan rakyat

4.   Wawasan nusantara Menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah

yang perlu dipertahankan

5.   Wawasan nusantara menjadi salah satu sarana integarasi nasional, tercermin

dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika

Sumber :

http://andre-facebook.blogspot.com/2012/04/wawasan-nusantara_14.html