Pkn

1

2

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas

berkat dan karunia-Nyalah kami (Kelompok II) dapat menyelesaikan makalah ini.

Terimakasih juga kepada guru pembimbing PKN (Ibu Elfi Yanti, S, Pd) yang telah

mengajar dan memberika kami banyak referensi untuk dapat mengerjakan makalah

ini hingga selesai tepat waktu. Tidak lupa juga kami mengucapkan terimakasih

kepada teman-teman dan kepada semua orang yang telah memberikan

kontribusinya dalam proses pengerjaan makalah ini.

Makalah ini bertema “Keterbukaan dan Keadilan” yang mengupas tuntas

tentang pengertian, Kepentingan dan Dampak Penyelenggaraannya dalam

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Dalam Kehidupan sehari-hari dan

Pemerintahan. Selain itu, didalam makalah ini juga tersedia Pembahasan atas

Permasalahan yang menyangkut tema.

Kami hanya bisa berharap semoga makalah ini dapat berguna dan menjadi

referensi yang tepat bagi kita semua.Kami sangat menyadari bahwa masih terdapat

banyak kekurangan. Maka sebab itu dengan penuh kerendahan hati kami menerima

saran dan pendapat dari seluruh pembaca agar menjadi referensi kami juga untuk

memperbaiki diri.

Dan kami juga mohon maaf jika ada kesalahan pada tata bahasa ataupun isi

ulasan makalah kami, karena sesungguhnya kami hanyalah manusia biasa yang

tidak luput dari kesalahan. Lebih dan kurang kami ucapkan banyak terimakasih.

3

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar ................................................................................ 2

Daftar isi ........................................................................................... 3

Pendahuluan ................................................................................... 4-5

BAB I

I. Mendeskripsikan Pengertian Keterbukaan dan Keadilan Dalam

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ...................................... 6-8

II. Apa Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan Dalam Kehidupan

Sehari-Hari

a. Di Lingkungan Keluarga ................................................... 9

b. Di Lingkungan Sekolah ..................................................... 9

c. Di Lingkungan Masyarakat ............................................... 9-10

d. Di Lingkungan Berbangsa dan Bernegara ........................ 10

III. Apa Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak

Transparan ................................................................................ 12-14

BAB II

Pembahasan / penyelesaian permasalahan ........................................ 15-18

Daftar Pustaka ..................................................................................... 19

4

Pendahuluan

1. Pembahasan

Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan

transparan, yang secara harfiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas,

mudah dipahami, tidak keliru, tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Dengan

demikian Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang

memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak

disangsikan lagi kebenarannya.

Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal darai kata adil

yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah,

tidak memihak, tidak sewenang-wenang.

Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti :

Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak. Memberikan sesuatu

kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Mengetahui hak

dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang

berlaku. Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai

hak dan kewajibannya.

Di dalam iklim demokrasi saat ini, sikap terbuka penting untuk dilaksanakan.

Sikap terbuka ini akan mendukung proses demokratisasi di Indonesia. Dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka harus dilaksanakan oleh setiap

warga negara, termasuk oleh pemerintah. Hal ini penting agar keterbukaan tidak

hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi lebih jauh lagi keterbukaan harus juga

berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan

pemerintahan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh warga

negara. Dengan dilakukannya hal ini maka kemungkinan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dapat diperkecil.

Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak

transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik

untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di mas orde baru koruosi politik hampir

5

disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat.

Negara kita saat itu termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi politik itu

membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi deminsional di berbagai

bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis

kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral dipemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia dilakukan oleh

pemerintah atau penyelenggara negara. Penyelenggara negara menurut Undang-

Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Pentelenggara Negara yang Bersih, dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan

fungsi eksekutif, legislative, dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Rumusan masalah

a. Apa yang dimaksud dengan “Keterbukaan dan Keadilan”?

b. Siapa saja ilmuan yang mendeskripsikan tentang “Keadilan”?

c. Mengapa “Keterbukaan dan Keadilan” sangat dipelukan?

3. Penyelesaian

a. Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan

transparan, yang secara harfiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata,

jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak sangsi atau tidak ada keraguan.

Dengan demikian Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang

memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak

disangsikan lagi kebenarannya. Keadilan yang berarti kejujuran, kelurusan

dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-

wenang.

b. John Raws, Notohamidjojo, Thomas Aquinas dan Aristoteles

c. Agar tidak terjadi kesenjangan dan trjalinnya hubungan baik antara satu

samalain dalam aspek apa saja.

6

BAB I

I. Mendeskripsikan Pengertian Keterbukaan dan Keadilan Dalam

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pengertian Keadilan dan Keterbukaan

Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan

transparan, yang secara harfiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah

dipahami, tidak keliru, tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Dengan demikian

Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu

persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya.

Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansi

berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual

mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan

pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keterbukaan berasal dari kata

buka yang berarti keadaan terbuka, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan

masuknya pengaruh-pengaruh dari luar dirinya atau lingkungannya.

Terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, makna keterbukaan

memiliki dimensi yang luas dan kompleks, yaitu kondisi yang menunjukkan

ketidakberdayaan suatu Negara yang memiliki batas-batas territorial dan kedaulatan

untuk menepis masuknya informasi, komunikasi dan transportasi yang dilakukan

oleh masyarakat diluar perbatasan.

Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal darai kata adil

yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak

memihak, tidak sewenang-wenang.

Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti :

Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak.

Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus

diperolehnya.

7

Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat

menurut aturan yang berlaku.

Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan

kewajibannya.

Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli :

1. Keadilan menurut Aristoteles (filsuf yang termasyur) dalam tulisannya

Retorica membedakan keadilan dalam dua macam :

Keadilan distributif atau justitia distributiva; Keadilan distributif adalah suatu keadilan

yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau

pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam

hubungan antara masyarakat dengan perorangan.

Keadilan kumulatif atau justitia cummulativa; Keadilan kumulatif adalah suatu

keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa

masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (sunallagamata) baik yang

sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya

dalam perjanjian tukar-menukar.

2. Keadilan menurut Thomas Aquinas (filsuf hukum alam), membedakan

keadilan dalam dua kelompok :

Keadilan umum (justitia generalis); Keadilan umum adalah keadilan menururt

kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.

Keadilan khusus; Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau

proporsionalitas. Keadilan ini debedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

a. Keadilan distributif (justitia distributiva) adalah keadilan yang secara

proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.

b. Keadilan komutatif (justitia cummulativa) adalah keadilan dengan

mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.

c. Keadilan vindikativ (justitia vindicativa) adalah keadilan dalam hal

menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang

dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya

hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

8

3. Keadilan menurut Notohamidjojo (1973: 12), yaitu :

Keadilan keratif (iustitia creativa); Keadilan keratif adalah keadilan yang memberikan

kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya

kreativitasnya.

Keadilan protektif (iustitia protectiva); Keadilan protektif adalah keadilan yang

memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan

dalam masyarakat.

4. Keadilan menurut John Raws (Priyono, 1993: 35),

adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara

kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu : (1)

kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang

adil atas kesempatan 8. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat

diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu

berbenturan dengan prinsip yang lain. John Raws memprioritaskan bahwa prinsip

kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih

dahulu dari pada prinsip kedua dan ketiga.

5. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia

disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam pancasila sila ke-2 dan

ke-5 9, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada

siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak

proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam

konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam

konteks pembangunan bangsa Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi

meliputi ideologi, EKPOLESOSBUDHANKAM. Untuk menciptakan masyarakat yang

adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

9

II. Apa Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan Dalam Kehidupan Sehari-

Hari

a. Di Lingkungan Keluarga

Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap keterbukaan dan

keadilan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga :

Membuka diri untuk menerima masukan dari anggota keluarga yang lain

Selalu menonton tayangan televise yang memberikan kesempatan untuk

memperluas cakrawala berfikir seperti menonton berita

Terbiasa dialog dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain serta

pembantu rumah tangga

Menghargai keberadaan pembantu rumah tangga

Menerima pendapat yang dikemukakan oleh adik, jika pendapat tersebut

banyak mengandung manfaat bagi kehidupan

b. Di Lingkungan Sekolah


keadilan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah :

Menghargai hasil karya teman

Tidak berbuat curang ketika ulangan

Terbiasa berdialog dengan guru dan warga sekolah lainnya

Tidak pandang bulu dalam bergaul

Senantiasa untuk mencari informasi yang berguna untuk memperdalam materi

pembelajaran seperti melalui internet, atau membaca buku di perpustakaan

c. Di Lingkungan Masyarakat


keadilan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat :

Bersedia menerima masukan dari orang lain

10

Bersikap selektif terhadap budaya yang datang dari luar masyarakatnya

Senantiasa terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang terjadi di lingkungan

masyarakatnya

Memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masyarakat

menghargai keberadaan orang lain

d. Di Lingkungan Berbangsa dan Bernegara


keadilan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Berbangsa dan Bernegara :

bekerja sama dengan bangsa lain

bersikap selektif terhadap budaya asing

berbuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

melaporkan setiap pengeluaran Negara kepada masyarakat

senantiasa memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam

perumusan kebijakan publik

1. Mengapresiasikan Sikap Terbuka dalam Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara.










Sikap terbuka adalah sikap untuk bersdia memberitahukan dan sikap untuk

bersedia menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain. Sikap terbuka ini

11

dapat ditunjukkan dengan dukungan pemerintah terhadap kebebasan pers. Dengan

adanya kebebasan pers diharapkan akses informasi warga negara terhadap

penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh setiap pengambilan keputusan

yang diambil oleh pemerintah dapat dipantau terus oleh warga negara. Pers sendiri

diharapkan dapat memberikan informasi yang aktual dan tepat kepada warga

negara. Selain itu, sikap netral harus terus dipertahankan oleh pers. Pers diharapkan

tidak menjadi alat bagi pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya.

2. Pentingnya sikap adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Ketidakadilan dapat menciptakan kecemburuan, pertentangan, kesenjangan

dan disintegrasi bangsa. Dalam kehidupan berbangsa, ketidakadilan dapat

menimbulkan perilaku anarkis dan pertikaian antar golongan, bahkan dalam

pertikaian antar suku bangsa dapat menyebabkan perpecahan wilayah. Sedangkan

dalam kehidupan bernegara, perbuatan tidak adil dapat menyebebkan negara

mengalami hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mengalami

keterpurukan dan berdampak pada penderitaan rakyat. Dengan demikian keadilan

adalah persyaratan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta

keutuhan negara kita.

3. Berpartisipasi dalam Upaya Peningkatan Jaminan Keadilan

Sebagai warga negara, kita harus ikut serta secara aktif dalam upaya

meningkatkan jaminan keadilan. Jaminan keadilan bukan hanya merupakan

tanggung jawab pemerintah. Partisipasi warga negara juga mutlak diperlukan.

Partisipasi secara dua arah diperlukan agar jaminan keadilan dapat berjalan dengan

efektif. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat

dilakukan dengan melakukan cara-cara berikut ini.

1. Menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

2. Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan.

3. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang

sedang berlangsung.

12

4. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan

keadilan.

5. Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara.

Dengan partisipasi pemerintah dan warga negara dalam meningkatkan

jaminan keadilan diharapkan rasa keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh warga

negara. Selain itu, terwujudnya rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara diharapkan dapat mendorong terjadinya pemerataan kesejahteraan di

Indonesia. Hal ini sangatlah penting mengingat masih banyak terjadi kesenjangan

ekonomi yang cukup mencolok dalam masyarakat. Tujuan pemerintah untuk

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial harus terwujud.

III. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak

transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik

untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di mas orde baru koruosi politik hampir

disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat.

Negara kita saat itu termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi politik itu

membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi deminsional di berbagai

bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis

kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral dipemerintahan.

Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif, legislatif dan yudikatif tak

berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak

untuk kepentingan umum. Sering kali kebijakan itu sebagai proyek untuk

memperkaya diri. Yudikatif sering memutuskan yang bertentangan rasa

keadilan, sebab hukum bisa dibeli.

Di bidang Ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan

birokrasi pemerintahan di warnai uang pelicin asehingga kegiatan ekonmi

berbelit-belit dan mahal. Invesrtor menjadi enggan berinvestasi karena banyak

perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal.

13

Di bidang sosial, budaya dan agama, terjadi pendewaan materi dan konsumtif.

Hidup diarahkan semarta untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup

tanpamemperdulikan moral dan etika agama seperti korupsi.

Di bidang pertahanan dan keagamaan, terjadi ketertinggalan profesinalitas

aparatyaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan

tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan.

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang

demokratis maka hal yang paling utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah

adalah transparansi (keterbukaan). Adapun indikasi dari suatu pemerintahan atau

kepemerintahan yang transparan (terbuka) adalah apabila di dalam

penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam

berbagai proses kelembagaan. Berbagai informasi harus disediakan secara

memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring

dan evaluasi. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung

akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator.

Akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

diantaranya:

a. kesenjangan antara rakyat dan pemerintah akibat krisis kepercayaan

b. menimbulkan prasangka yang tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara

c. pemerintah tidak berani bertanggungjawab kepada rakyat

d. tidak adanya partisipasi dan dukungan rakyat sehingga menghambat proses

pembangunan nasional

e. hubungan kerjasama internasional yang kuarang harmonis

f. ketertinggalan dalam segala bidang.

Untuk itu diperlukan suatu penyelenggaran pemerintahan yang baik dan terbuka.

Penyelenggaraan negara yang baik dapat menciptakan pemerintahan yang baik

(good governance).

Dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, ada beberapa asas yang perlu

diperhatikan, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

14

b. Asas Tertib Penyelenggaran

Negara

c. Asas Kepentingan Umum

d. Asas Keterbukaan

e. Asas Proposionalitas

f. Asas profesionalitas

g. Asas Akuntabilitas

Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia dilakukan oleh

pemerintah atau penyelenggara negara. Penyelenggara negara menurut Undang-

Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Pentelenggara Negara yang Bersih, dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan

fungsi eksekutif, legislative, dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

15

BAB II

Pembahasan

1. Keterbukaan dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan,

yang secara harfiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami,

tidak keliru, tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Dengan demikian Keterbukaan

atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi

jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya.

Sikap terbuka adalah sikap untuk bersdia memberitahukan dan sikap untuk

bersedia menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain. Sikap terbuka ini

dapat ditunjukkan dengan dukungan pemerintah terhadap kebebasan pers. Dengan

adanya kebebasan pers diharapkan akses informasi warga negara terhadap

penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh setiap pengambilan keputusan

yang diambil oleh pemerintah dapat dipantau terus oleh warga negara. Pers sendiri

diharapkan dapat memberikan informasi yang aktual dan tepat kepada warga

negara. Selain itu, sikap netral harus terus dipertahankan oleh pers. Pers diharapkan

tidak menjadi alat bagi pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya.

Terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, makna keterbukaan memiliki

dimensi yang luas dan kompleks, yaitu kondisi yang menunjukkan ketidakberdayaan

suatu Negara yang memiliki batas-batas territorial dan kedaulatan untuk menepis

masuknya informasi, komunikasi dan transportasi yang dilakukan oleh masyarakat

diluar perbatasan.

Negara kita saat itu termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi

politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi deminsional di

berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan

keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral

dipemerintahan.




16







Maka sebab itulah, keterbukaan sangat diharapkan ada dalam bermasyarakat

dan bernegara kita agar dapat terkontrol secara menyeluuruh dan mendapatkan

kepercayaan penuh dari masyarakat luas.

Sedangkan Keadilan yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak

berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah atau

tidak memihak kesalah satu pihak. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai

dengan hak yang harus diperolehnya. Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang

benar dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang berlaku. Tidak pilih kasih dan

pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.

Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan

apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar

hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak

tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa

Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi,

EKPOLESOSBUDHANKAM. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk

menjaga keseimbangan Hak dan Kewajiban antar masyarakat biasa maupun

pemerintahan. Terutama pada negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi

keadilan sangatlah diperlukan. Disaat keadilan tidak berfungsi lagi didalam negara

artinya disaat itulah terjadi krisis HAM dinegara tersebut.

Karena itulah Keterbukaan dan Keadilan dalam berbangsa dan bernegara sagat

berguna bagi seluruh negara terutama Indonesia.

17

II. Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan Dalam Kehidupan Sehari-Hari

1. Dilingkungan Keluarga

Pentingnya Keterbukaan dalam keluarga adalah agar satu sama lain

anggota keluarga dapat mengerti kelebihan dan kekurangannya

masing-masing. Keterbukaan juga penting agar segala masalah yang

terjadi dapat dipecahkan bersama-sama oleh seluruh anggota

keluarga. Sedangkan pentingnya keadilan dalam keluarga agar tidak

terjadi kesenjangan antar anggota keluarga, ju9ga agar tidak terjadi

kecemburuan sosial antara anggota keluarga.

2. Dilingkungan Sekolah

Keterbukaan dan keadilan dalam lingkungan sekolah haruslah terjalin

secara utuh agar :

1. Tidak terjadi kesenjangan antar sesama siswa/i atau guru.

2. Agar proses ajar mengajar berlangsung dengan sempurnah.

3. Agar tidak adanya “Lose Communocation”.

4. Agar tidak adanya kecemburuan sosial.

3. Di Lingkungan Masyarakat

Dilingkungan masyarakat juga ada keterbukaan dan keadilan.

Tujuannya sebenarnya hampir sama dengan dilingkungan keluarga

dan sekolah. Namun, ada sedikit perbedaan karena lingkungan

masyarakat termaksud sangat luas. Keterbukaan dan keadilan

berfungsi sebagai alat/ sifat pemersatu antar masyarakat agar dapat

hidup tentram dan saling bersosialisasi dengan sngat baik.

III. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

Dalam pemerintahan haruslah terbuka dan adil, terutama pada negara

Indonesia. Itu karena Indonesia adalah negara demokrasi. Di dalam iklim

demokrasi saat ini, sikap terbuka penting untuk dilaksanakan. Sikap terbuka ini

18

akan mendukung proses demokratisasi di Indonesia. Dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, sikap terbuka harus dilaksanakan oleh setiap warga

negara, termasuk oleh pemerintah. Hal ini penting agar keterbukaan tidak hanya

terjadi di lingkungan masyarakat tetapi lebih jauh lagi keterbukaan harus juga



negara. Dengan dilakukannya hal ini maka kemungkinan terjadinya

penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dapat diperkecil.

Maka sebab itulah, keterbukaan sangat diharapkan ada dalam bermasyarakat

dan bernegara kita agar dapat terkontrol secara menyeluruh dan mendapatkan

kepercayaan penuh dari masyarakat luas.

Sedangkan Keadilan yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan

tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah

atau tidak memihak kesalah satu pihak. Memberikan sesuatu kepada setiap

orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Mengetahui hak dan

kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang

berlaku. Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan

sesuai hak dan kewajibannya.

Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai

dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak

melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa

Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks

pembangunan bangsa Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi

ideologi. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam

kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk

menjaga keseimbangan Hak dan Kewajiban antar masyarakat biasa maupun

pemerintahan. Terutama pada negara Indonesia yang menganut sistem

demokrasi keadilan sangatlah diperlukan. Disaat keadilan tidak berfungsi lagi

didalam negara artinya disaat itulah terjadi krisis HAM dinegara tersebut.

Karena itulah Keterbukaan dan Keadilan dalam berbangsa dan bernegara

sagat berguna bagi seluruh negara terutama Indonesia.

19

Daftar Pustaka

file://localhost/D:/tugas%20pkn/keterbukaan%20dan%20keadilan%20_%20M

Y%20CLEAVER%20OF%20BLOG.htm

file://localhost/D:/tugas%20pkn/bab-3-keterbukaan-dan-keadilan.html

file://localhost/D:/tugas%20pkn/Pengertian%20“Keadilan”%20(diambil%20dari

%20pendapat%20para%20ahli)%20_%20Jamaluddin%20Mahasari%20(Tosof

u),%20S.ST.htm

Memahami Pendidikan Kewarganegaraan SMK Kelas XI

Documents

Pkn