Pkn - Konstitusi

Waktu : 6 x 45 MenitWaktu : 6 x 45 Menit(Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD)

Standar Standar KompetensKompetensi :i :4. 4. Menganalisis Menganalisis hubungan hubungan dasar negara dasar negara dengan dengan konstitusikonstitusi

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :4.1. 4.1. Mendeskripsikan Mendeskripsikan

hubungan dasar negara hubungan dasar negara dengan konstitusi.dengan konstitusi.

4.2. Menganalisis substansi 4.2. Menganalisis substansi konstitusi negara.konstitusi negara.

4.3. 4.3. Menganalisis kedudukan Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia.Indonesia.

4.4. Menunjukkan sikap 4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi positif terhadap konstitusi negara.negara.

Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit

Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :

4. 4. Menganalisis hubungan Menganalisis hubungan dasar negara dengan dasar negara dengan

konstitusikonstitusi

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :4.1. 4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar Mendeskripsikan hubungan dasar

negara dengan konstitusi.negara dengan konstitusi. 4.2. Menganalisis substansi konstitusi 4.2. Menganalisis substansi konstitusi

negara.negara.

(Indikator)(Indikator)Hasil Yang Hasil Yang

Diharapkan :Diharapkan : Menguraikan pengertian dasar Menguraikan pengertian dasar

negara dan konstitusi.negara dan konstitusi. Mendeskripsikan substansi Mendeskripsikan substansi

konstitusi negara.konstitusi negara. Menganalisis cara Menganalisis cara

pembentukan dan mengubah pembentukan dan mengubah konstitusi. konstitusi.

Pengertian Dasar NegaraPengertian Dasar Negara

HUBUNGAN HUBUNGAN DASAR NEGARA DASAR NEGARA

DENGAN DENGAN KONSTITUSIKONSTITUSI

Sifat dan Fungsi KonstitusiSifat dan Fungsi Konstitusi

Pengertian Pengertian KonstitusiKonstitusi

Substansi Substansi Konstitusi NegaraKonstitusi Negara

Kedudukan KonstitusiKedudukan Konstitusi

Cara Membentuk dan Meru-Cara Membentuk dan Meru-bah Konstitusibah Konstitusi

• Herman HellerHerman Heller• Oliver CromwellOliver Cromwell• LasalleLasalle• BolingbrokeBolingbroke• C.F. StrongC.F. Strong

Dasar negara, mrp pedoman dlm mengatur Dasar negara, mrp pedoman dlm mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan

negara yg mencakup berbagai bidang kehidupan.negara yg mencakup berbagai bidang kehidupan.

a.a. Pengertian Dasar NegaraPengertian Dasar Negara

Dasar negara bangsa Indonesia, adalah Pancasila yang berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum (TAP. MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. TAP. MPR No.V/MPR/1973, jo. TAP. MPR No. IX/MPR/ 1978). Penegasan kembali, tercantum dalam TAP. MPR No.XVIII/MPR/1998 .

1.Hubungan Dasar Negara dgn Konstitusi

b. Pengertian b. Pengertian KonstitusiKonstitusi

Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” berarti keseluruhan dari ketentuan-berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (ketentuan dasar atau hukum dasar (droit droit constitunelleconstitunelle). Konstitusi, ada yg dalam ). Konstitusi, ada yg dalam bentuk dokumen tertulis ada juga yang bentuk dokumen tertulis ada juga yang tidak tertulis tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).(pelopor Bolingbroke).

Dalam pengertian sempit (terbatas), Dalam pengertian sempit (terbatas), ”Konstitusi” berarti piagam dasar atau ”Konstitusi” berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (undang-undang dasar (loi constitunelleloi constitunelle), ), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, contoh peraturan-peraturan dasar negara, contoh UUD 1945 UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F. (pelopor Lord Bryce dan C.F. Strong).Strong).

Lanjutan ...........

Konstitusi

Pendapat

Herman Heller

Oliver CromwellLasalle

Struycken

Konstitusi ≠ UUD

Konstitusi = UUD

Herman Heller, Konstitusi mempunyai arti yang

lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar. Struycken, Konstitusi adalah Undang-Undang

Dasar. Konstitusi memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi dari pada negara.


Oliver CromwellOliver Cromwell, UUD itu sebagai , UUD itu sebagai ““instrument of governmentinstrument of government” bahwa ” bahwa undang-undang dibuat, sebagai pegangan undang-undang dibuat, sebagai pegangan untuk memerintah (Konstitusi dan UUD).untuk memerintah (Konstitusi dan UUD).

LasalleLasalle, bahwa konstitusi sesungguhnya , bahwa konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubu-ngan antara menggambarkan hubu-ngan antara kekuasaan yang terdapat di dalam kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat.masyarakat.

K.C. WheareK.C. Wheare, , konstitusi dapat dibagi 2 konstitusi dapat dibagi 2 (dua), yaitu :(dua), yaitu :a.a.Konstitusi yang semata-mata berbicara Konstitusi yang semata-mata berbicara

sebagai naskah hukum ”sebagai naskah hukum ”the rule of the the rule of the constitutionconstitution”.”.

b.b.Konstitusi yang bukan saja mengatur Konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi, cita-mencantumkan ideologi, aspirasi, cita-cita politik dan pengakuan kepercayaan.cita politik dan pengakuan kepercayaan.

Sifat KonstitusiSifat Konstitusi

c. c. Substansi Konstitusi Substansi Konstitusi NegaraNegara

Sifat Umum Konstitusi :Sifat Umum Konstitusi : Normatif, aturan yang harus ditaati Normatif, aturan yang harus ditaati

oleh penyelenggara negara dan warga oleh penyelenggara negara dan warga negaranya.negaranya.

Nominal, pilihan pasal yg dilaksanakan Nominal, pilihan pasal yg dilaksanakan oleh penguasa.oleh penguasa.

Semantik, UUD hanya sebagai simbol Semantik, UUD hanya sebagai simbol sedangkan aturan bernegara menurut sedangkan aturan bernegara menurut kemauan politik penguasa.kemauan politik penguasa.

KONSTITUSI

Flexible/Luwes

Rigid / Kaku

Ditentukan Dengan Ukuran

Cara Merubah Konstitusi

Apakah Konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan jaman

Sifat Umum

Sifat pokok konstitusi negara : Flexible, agar mudah mengikuti

perkembangan jaman (Inggris dan Selandia Baru).

Rigid, agar tidak mudah dirubah hukum dasarnya (Amerika, Kanada, Jerman dan Indonesia)


Fungsi Pokok, Konstitusi atau UUD adl untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara dapat terlindung (Konstitusionalisme).

Fungsi KonstitusiFungsi Konstitusi

Fungsi Umum :Fungsi Umum : Kontrol Penyelenggaraan negara,Kontrol Penyelenggaraan negara, Indikator keberhasilan pemerintahan,Indikator keberhasilan pemerintahan, Kontrak sosial antara warga negara Kontrak sosial antara warga negara

dengan penyelenggara negara.dengan penyelenggara negara.

Substansi

Konstitusi


Memuat tentang ; Tujuan negara, Lembaga negara, Pembagian kekuasaan, Hak asasi manusia, Sistem pemerintahan, Hubungan pusat dan

daerah, Prosedur penyelesaian

pertikaian, Pengawasan penjabat

negara & perubahan konstitusi.


Setiap UUD Memuat Ketentuan : Organisasi negara, misalnya pembagian

kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Hak-hak asasi manusia (biasa disebut Bill of Right) kalau berbentuk naskah

tersendiri. Prosedur mengubah Undang-Undang

Dasar. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-

Undang Dasar.

UUD mempunyai fungsi khusus & mrp perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh pemerintah dan penguasa.

Secara operasional fungsi suatu Secara operasional fungsi suatu konstitusi konstitusi

sebagai berikut :sebagai berikut : Membatasi perilaku pemerintahan secara efektifMembatasi perilaku pemerintahan secara efektif Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga

negaranegara Menentukan lembaga negara bekerja sama satu Menentukan lembaga negara bekerja sama satu

dengan lainnyadengan lainnya Menentukan hubungan di antara lembaga negaraMenentukan hubungan di antara lembaga negara Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara,

baik yang sifatnya horizontal maupun vertikalbaik yang sifatnya horizontal maupun vertikal Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan

sewenang-wenang penguasasewenang-wenang penguasa Menjadi landasan struktural penyelenggaraan Menjadi landasan struktural penyelenggaraan

pemerintahan menurut sistem ketatanegaraanpemerintahan menurut sistem ketatanegaraan



Kedudukan KonstitusiKedudukan Konstitusi ( (UUD)

Dalam perkembangan pemerintahan Dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi, Undang-Undang Dasar negara demokrasi, Undang-Undang Dasar mutlak adanya. Dengan adanya Undang-mutlak adanya. Dengan adanya Undang-Undang Dasar baik rakyat, pemerintah Undang Dasar baik rakyat, pemerintah maupun penguasa negara dapat maupun penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraannya. dasar mengenai ketatanegaraannya.

Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu negara sangat penting artinya untuk mengatur sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Cara Pembentukan & Mengubah KonstitusiCara Pembentukan & Mengubah Konstitusi

No

Dengan Cara

K e t e r a n g a n

1. Pemberian Raja memberikan suatu UUD, dan kekuasaan akan dijalankan oleh suatu badan tertentu.

UUD itu timbul, karena takut akan timbul revolusi. Dng UUD kekuasaan raja dibatasi.

2. Sengaja Dibentukn

ya

Pembuatan suatu UUD dilakukan setelah negara itu didirikan.

3. CaraRevolusi

Pemerintahan baru hasil revolusi, dng perse-tujuan rakyat/pemerintah mengambil suatu permusyawaratan untuk menetapkan UUD.

4. Cara Evolusi

Melakukann perubahan secara berangsur-angsur membentuk UUD baru.

1) Cara 1) Cara PembentukanPembentukan

2) Cara 2) Cara MengubahMengubah


No Dengan Cara

K e t e r a n g a n

1. Oleh Badan Legislatif/ Perundangan Biasa

Dilakukan oleh Badan Legislatif, hanya harus dengan syarat yang lebih berat dari pada membuat undang-undang biasa (bukan Undang-Undang Dasar).

2. Referandum

Yaitu dengan jalan pemungutan suara diantara rakyat yang mempunyai hak suara.

3 Oleh Badan Khusus

Badan khusus yang bertugas hanya untuk mengubah Undang-Undang Dasar saja.

4. Khusus di Negara Federasi

Perubahan UUD itu baru dapat terjadi jika mayoritas negara-negara bagian dari federasi itu tadi menyetujui perubahan.

1.1. Berikan penjelasan yang dimaksud dengan dasar negara Berikan penjelasan yang dimaksud dengan dasar negara merupa-kan “filsafat negara” yang berkedudukan sebagai merupa-kan “filsafat negara” yang berkedudukan sebagai “sumber tertib hukum dalam negara” !“sumber tertib hukum dalam negara” !

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Hubungan Dasar Negara (Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi) Substansi Kons-titusi, dilanjutkan Penugasan dng menjawab pertanyaan sbb :

2.2. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa Konstitusi Berikan tanggapan penjelasan, mengapa Konstitusi Negara mempunyai kedudukan penting di dalam Negara mempunyai kedudukan penting di dalam penyelenggaraan kehidupan negara !penyelenggaraan kehidupan negara ! ……………………………………………………………………….

Dilakukan Perubahan Tidak Dilakukan Perubahan

……………………………………………. …………………………………………

Penugasan Praktik Penugasan Praktik KewarganegaraanKewarganegaraan

1

3.3. Tuliskan hal-hal yang mendasari (alasan penjelasan) Tuliskan hal-hal yang mendasari (alasan penjelasan) suatu konstitusi negara dilakukan perubahan atau tidaksuatu konstitusi negara dilakukan perubahan atau tidak ! ! ................................................

a. Filsafat negara : ................................................................................

b. Sumber tertib hukum dalam negara : ..........................................

Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :4.3. 4.3. Menganalisis kedudukan Pembukaan Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD UUD 1945 Negara Kesatuan Republik 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.Indonesia.4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap 4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara.konstitusi negara.

Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :

4. 4. Menganalisis hubungan Menganalisis hubungan dasar negara dengan dasar negara dengan

konstitusikonstitusi

(Indikator)(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :

Mendeskripsikan kedudukan Mendeskripsikan kedudukan Pembukaan UUD 1945Pembukaan UUD 1945

Menganalisis hubungan Pembukaan Menganalisis hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945. dengan Batang Tubuh UUD 1945.

Menganalisis perbandingan Menganalisis perbandingan konstitusi NKRI dengan negara konstitusi NKRI dengan negara liberal dan negara komunisliberal dan negara komunis

Menampilkan dengan contoh sikap Menampilkan dengan contoh sikap positif terhadap konstitusi negarapositif terhadap konstitusi negara

Pembukaan Pembukaan UUD 1945UUD 1945

PEMBUKAAN PEMBUKAAN UUD 1945 UUD 1945 NEGARA NEGARA

KESATUAN KESATUAN REPUBLIK REPUBLIK

INDONESIAINDONESIA

Hub. Pembukaan Hub. Pembukaan Dgn Batang Tubuh Dgn Batang Tubuh

UUD 1945UUD 1945

Tata Urutan Peraturan Tata Urutan Peraturan PerundanganPerundangan

Kedudukan PembukaanKedudukan Pembukaan

Makna Dalam PembukaanMakna Dalam Pembukaan

Pokok-pokok Pikiran Pokok-pokok Pikiran Dalam PembukaanDalam Pembukaan

1.1. UUD 1945UUD 19452.2. Ketetapan MPRKetetapan MPR3.3. Undang-UndangUndang-Undang4.4. Peraturan Pem.Peraturan Pem.5.5. Per. Pel. LainyaPer. Pel. Lainya6.6. Kep. PresidenKep. Presiden

Perbandingan Konstitusi pada Negara Republik Perbandingan Konstitusi pada Negara Republik Indonesia dengan Negara Liberal dan Negara KomunisIndonesia dengan Negara Liberal dan Negara Komunis

Sikap Positif Terhadap Konstitusi pada Negara Sikap Positif Terhadap Konstitusi pada Negara

a. Kedudukan Pembukaan UUD a. Kedudukan Pembukaan UUD 19451945

Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat

bangsa Indonesia, serta cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dalam

lingkungan nasional maupun internasional.

Pembukaan UUD 1945 dijadikan norma fundamental. Rumusan kata dan kalimatnya tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Penguba-han Pembukaan UUD 1945 berarti pengubahan esen-si cita moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia.

2.2. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan RI Tahun 1945.Negara Kesatuan RI Tahun 1945.


Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan dengan

batang tubuh UUD 1945, mempunyai batang tubuh UUD 1945, mempunyai kedudukan :kedudukan :

• Hubunganya dengan tertib hukum Indonesia, maka Hubunganya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembu-kaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang Pembu-kaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. Sebagai Pokok terpisah dari batang tubuh UUD 1945. Sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental, Pem-bukaan UUD Kaidah Negara yang fundamental, Pem-bukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.batang tubuh UUD 1945.

• Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi.tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi.

• Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Negara Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Negara fundamental yang menentukan adanya UUD Negara fundamental yang menentukan adanya UUD Negara tersebut (sumber hukum dasar).tersebut (sumber hukum dasar).

• Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945.1945.

b. b. Makna Yang Terkandung Pembukaan UUD 1945

Alinea Pertama, antara lain : Alinea Pertama, antara lain : Keteguhan bangsa Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk.penjajah dalam segala bentuk.

Alinea Kedua, antara lain : Alinea Kedua, antara lain : Kemerdekaan yang dicapai Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah.pergerakan dalam melawan penjajah.

Alinea Ketiga, antara lain : Alinea Ketiga, antara lain : Motivasi spiritual yang Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa.rahmat Allah Yang Mahakuasa.

Alinea Keempat, antara lain : Alinea Keempat, antara lain : Adanya fungsi dan Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia,sekaligus tujuan negara Indonesia, Disusun dalam Disusun dalam UUD, Berkedaulatan Rakyat dan Dasar Negara UUD, Berkedaulatan Rakyat dan Dasar Negara Pancasila.Pancasila.

c. Makna Pembukaan UUD 1945 Dalam Perjuangan Bangsa Indonesia

Pembukaan yang telah dirumuskan secara Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam empat alinea itu, padat dan khidmat dalam empat alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung arti setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yg nilai-nilai yg universaluniversal & & lestarilestari. .

UniversalUniversal, krn mengandung nilai-nilai yg , krn mengandung nilai-nilai yg dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi; beradab di seluruh muka bumi;

LestariLestari, krn mampu menampung dinamika , krn mampu menampung dinamika masyara-kat, dan akan tetap menjadi masyara-kat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setiap selama bangsa Indonesia tetap setiap kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pokok pikiran pertama : ”Negara – begitu Pokok pikiran pertama : ”Negara – begitu bunyinya – ”bunyinya – ”melindungi segenap bangsa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaIndonesia”.”.

Pokok pikiran kedua : ”Pokok pikiran kedua : ”Negara hendak Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatrakyat”.”. ..

Pokok pikiran ketiga : ”Pokok pikiran ketiga : ”Negara yang Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakayatan berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakayatan dan permusyawaratan/ perwakilandan permusyawaratan/ perwakilan”.”.

Pokok pikiran keempat : ”Pokok pikiran keempat : ”Negara berdasar atas Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradabkemanusiaan yang adil dan beradab”.”.

d. Pokok-pokok Pikiran Dlm Pembukaan UUD 1945

e. Hubungan Pembukaan Dengan Batang Tubuh UUD 1945

Pembukan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung Pembukan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dng Batang Tubuh UUD 1945, karena mengandung dng Batang Tubuh UUD 1945, karena mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di Batang Tubuh UUD 1945. dalam pasal-pasal di Batang Tubuh UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945, memuat dasar falsafah negara Pembukaan UUD 1945, memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 yang Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan, bahkan hal ini menjadi rangkaian dipisahkan, bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. kesatuan nilai dan norma yang terpadu.

Bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD Bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, merupakan ”— 1945, merupakan ”— suasanan kebatinan suasanan kebatinan

dari UUD Negara Indonesia serta dari UUD Negara Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang menguasai mewujudkan cita hukum yang menguasai

hukum dasar negara, baik tertulis maupun hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulistidak tertulis”--.”--.

Pada awalnya Pada awalnya tercantum di dalam tercantum di dalam

TAP MPRS TAP MPRS No.XX/MPRS/1966, No.XX/MPRS/1966,

Selanjutnya Selanjutnya dikukuhkan kembali dikukuhkan kembali

dengan TAP MPR dengan TAP MPR No.V/MPR/1973, dan No.V/MPR/1973, dan

TAP MPR TAP MPR No.IX/MPR/1978. Di No.IX/MPR/1978. Di

era reformasi, era reformasi, dirubah dengan dirubah dengan

keluarnya TAP MPR keluarnya TAP MPR Nomor III/MPR/2003Nomor III/MPR/2003

1.1. UUD 1945UUD 19452.2. Ketetapan MPRKetetapan MPR3.3. Undang-undangUndang-undang4.4. Peraturan Peraturan

PemerintahPemerintah5.5. Per. Pelaksana Per. Pelaksana

LainyaLainya6.6. Keputusan Keputusan

PresidenPresiden

f. Tata Urutan Peratutan Perundangan Yang Berlaku di Indonesia


2

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Kedudukan Pembu-

kaan UUD 45, dan Tata Urutan PP, lakukan Strategi Pembelaja-

ran dengan Penugasan (CIRC) Cooperative Integrated Reading

And Composition / Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. :

1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang.

2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik pembelejaran.

3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.

4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.

5. Buatlah kesimpulan bersama.

6. Penutup.

3. Perbandingan Konstitusi Pada Negara RI dengan Negara Liberal &

Negara Komunis

Mekanisme demokrasi Pancasila telah tercantum di Mekanisme demokrasi Pancasila telah tercantum di dalam Penjelasan UUD 1945. Penjabaran lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945. Penjabaran lebih lanjut sistem Pemerintahan negara sebagai berikut :sistem Pemerintahan negara sebagai berikut :• Indonesia ialah negara yg berdasar atas hukum.Indonesia ialah negara yg berdasar atas hukum.• Indonesia menggunakan sistem konstitusional.Indonesia menggunakan sistem konstitusional.• Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR.Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR.• Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara

tertinggi di bawah majelis.tertinggi di bawah majelis.• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.• Menteri negara adalah pembantu Presiden ; Menteri Menteri negara adalah pembantu Presiden ; Menteri

negara tdk bertanggung jawab kpd DPR.negara tdk bertanggung jawab kpd DPR.• Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

a. Konstitusi Negara Republik Indonesia


Lembaga-lembaga Kenegaraan

1.1.Majelis Majelis Permusyawaratan Permusyawaratan Rakyat (MPR)Rakyat (MPR)

2.2.PresidenPresiden

3.3.Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Rakyat (DPR)

4.4.Badan Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Keuangan (BPK)

5.5.Mahkamah Agung Mahkamah Agung (MA)(MA)

Konsepsi Konstitusi

negara republik

Indonesia bersumber

kepada UUD 1945,

dan berdasark

an Pancasila.

Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama warganya.

Negara hanya berfungsi sebagai “Penjaga Malam”, yaitu menjaga keamanan dan

ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya.

b. Konstitusi Pada Negara Liberal

Bentuk negara yang diidamkan aliran Bentuk negara yang diidamkan aliran liberalisme adalah demokrasi parlementer liberalisme adalah demokrasi parlementer dengan persamaan hak bagi seluruh rakyat dengan persamaan hak bagi seluruh rakyat

di depan hukum dan penghormatan di depan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. terhadap Hak Asasi Manusia.

1) Konstitusi di Negara Inggris Pemerintahan negara Inggris dikenal sebagai Pemerintahan negara Inggris dikenal sebagai

induknyainduknyaparlementaria (parlementaria (mother of parliamentmother of parliament), dengan ), dengan

ciri-ciri :ciri-ciri : Kekuasaan legislatif (DPR/Parlemen) lebih Kekuasaan legislatif (DPR/Parlemen) lebih

kuat dari kekuasaan eksekutif (Pemerintah kuat dari kekuasaan eksekutif (Pemerintah = Perdana Menteri).= Perdana Menteri).

Menteri-menteri (kabinet) harus Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungja-wabkan semua mempertanggungja-wabkan semua tindakannya kepada DPR. tindakannya kepada DPR.

Program-program kebijaksanaan kabinet Program-program kebijaksanaan kabinet harus dise-suaikan dengan tujuan politik harus dise-suaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. sebagian besar anggota parlemen.

Kedudukan kepala negara (raja, ratu, Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pengeran, atau kaisar) hanya sebagai pengeran, atau kaisar) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat.diganggu gugat.


Raja atau ratu sebagai pemegang tahta kerajaan, dalam pemerintahan bersifat seremonial.

Ratu memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen, tetapi tidak boleh menyatakan pendapatnya secara terbuka.

Ratu bertanggung jawab atas penunjukkan Perdana Menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan.

Kekuasaan dan hak-hak istimewa raja/ratu, sebenarnya tergantung pada Perdana Menteri dan Kabinetnya.

Menteri-menteri kabinet berasal dari partai mayoritas dalam Majelis Rendah (House of Commons). Sedangkan raja/ratu secara otomatis menduduki jabatan warisan dalam Majelis Tinggi (House of Lord).


Gambaran tentang sistem pemerintahan parlementer model Kerajaan Inggris

PARLEMEN

PERDANA MENTERI

DEWAN MENTERI-MENTERI (KABINET)

PEMILIH

Pemilihan Umum

Artikulasi Kepentingan

Keterangan :: Mosi tidak

percaya dari pihak legislatif (parlemen) kepada pemerintah (eksekutif)

: Pertanggungjawaban dari pihak eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen (legislatif)

2) Konstitusi di Negara Komunis Komunisme merupakan aliran politik yang Komunisme merupakan aliran politik yang menganut ajaran menganut ajaran Karl MarxKarl Marx dan dan Friedrich Friedrich EngelEngel dalam naskah yang diperunutukan bagi dalam naskah yang diperunutukan bagi kaum komunistkaum komunist di London dengan judul di London dengan judul Manifesto Komunist Manifesto Komunist yang dibuat di Brusel yang dibuat di Brusel pada tahun 1847.pada tahun 1847.Komunisme yang menjadi dasar bagi Komunisme yang menjadi dasar bagi

konstitusi di RRC, konstitusi di RRC, juga mencerminkan suatu gaya hidup juga mencerminkan suatu gaya hidup

berdasarkan berdasarkan nilai-nilai :nilai-nilai : Gagasan monisme (sebagai lawan dari Gagasan monisme (sebagai lawan dari

pluralisme)pluralisme) Kekerasan dipandang sebagai alat yang Kekerasan dipandang sebagai alat yang

sah guna mencapai komunisme.sah guna mencapai komunisme. Negara merupakan alat untuk mencapai Negara merupakan alat untuk mencapai

komunisme.komunisme.

Menurut komunisme, demokrasi rakyat adalah “bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktatur proletar”. Bentuk khusus ini telah ber-kembang di negara-negara Eropa Timur (sebelum runtuhnya Uni Soviet ) dan di Tiongkok (RRC).

Pembuat keputusan paling tinggi dalam sistem politik Cina adalah Partai Komunis

Cina (PKC) yang menentukan semua kebijaksanaan.


Tidak ada proses legislatif secara terbuka dan relatif sedikit undang-undang publik yang diumumkan. Keputusan-keputusan banyak berupa pernyataan umum tentang kebijaksanaan atau doktrin.

Republik Rakyat Cina berdiri tahun 1949, & baru pada tahun 1954 menetapkan Konstitusinya da-lam Konggres Rakyat Nasional yang menyebut-kan “bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja dalam hal ini dikelola oleh Partai Komunis Cina (PKC) sebagai inti kepemimpinan pemerintahan”.


Lembaga-Lembaga Kenegaraan, terdiri dari :

Ketua PKC dan Sekjen PKC Konggres Rakyat Cina (KRC)

Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi


Struktur Sistem Pemerintahan Pusat di Republik Rakyat Cina (RRC)

KETUA

DEWAN PERTAHAN NASIONAL

KONFERENSI NEGARA

TERTINGGI

KOMITE TETAP

KONGGRES RAKYAT

NASIONAL

DEWAN NEGARA PERDANA MENTERI

15 Wakil Perdana Menteri, Sekretaris Jenderal, Menteri-

menteri dan Kepala-Kepala

Komisi49 Kementerian

dan Komisi

MAHKAMAH RAKYAT TERTINGGI

KEJAKSAANRAKYAT

TERTINGGI


3

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Konstitusi Pada Negara Liberal (Inggris) dan Negara Komunis (Republik Rakyat Cina), dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut :Bentuk kelompok dengan1. Konstitusi di negara liberal dan konstitusi negara komunis

memiliki perbedaan pokok baik secara teroritis maupun penerapannya. Tuliskan hal-hal yang anda ketahui berikut ini :

No

Subyek Uraian Singkat

1. Sumber Ideologi ..........................................................

2.Nama-nama tokoh terkenal

..........................................................

3.Penerapan dalam ketatanegaraan

...........................................................

...........................................................


a. Pada negara liberal (Inggris) : ..................................................

b. Pada negara komunis (RRC) : ...................................................

2. Berikan penjelasan kedudukan lembaga legislatif dan eksekutif pada negara liberal (Inggris) dan Komunis (RRC) !

3. Berikan tanggapan penjelasan, bagaimanakah ketatanegaraan negara komunis RRC yang jabatan perdana menterinya selalu dipegang oleh Ketua Parti Komunis China (PKC) ! ..................................................................................................................................................................................................................

4. Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara

UUD, merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh pemerintah serta penguasa.

Setiap warga negara

hendaknya memiliki

keinginan kuat

terhadap konstitusi

negara sbb :

Budaya “taat asas”

& “taat

hukum”

1.1.Bersikap terbukaBersikap terbuka2.2.Mampu mengatasi Mampu mengatasi

masalahmasalah3.3.Menyadari adanya Menyadari adanya

perbedaanperbedaan4.4.Memiliki harapan Memiliki harapan

realistisrealistis5.5.Penghargaan Penghargaan

terhadap karya terhadap karya bangsa sendiribangsa sendiri

6.6.Mau menerima dan Mau menerima dan memberi umpan balikmemberi umpan balik

SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIANJawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !jelas !

1.1. Jelaskan, mengapa setiap negara harus memiliki Jelaskan, mengapa setiap negara harus memiliki dasar negara atau konstitusi ?dasar negara atau konstitusi ?

2.2. Jelaskan yang dimaksud Konstitusionalisme Jelaskan yang dimaksud Konstitusionalisme menurut pendapat Carl J. Friedrich !menurut pendapat Carl J. Friedrich !

3.3. Jelaskan kedudukan Presiden republik Indonesia Jelaskan kedudukan Presiden republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan dalam bidang yudikatifmempunyai kekuasaan dalam bidang yudikatif !!

4.4. Tuliskan apa yang menjadi ciri khas dari konstitusi Tuliskan apa yang menjadi ciri khas dari konstitusi yang diterapkan di negara komunis RRCyang diterapkan di negara komunis RRC !!

5.5. Jelaskan bagaimana hubungan antara pokok-pokok Jelaskan bagaimana hubungan antara pokok-pokok pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 19451945 !!

STUDI KASUSSTUDI KASUS

Setelah Keputusan Mahkamah Setelah Keputusan Mahkamah KonstitusiKonstitusi

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 60 huruf (g) Undang-undang Pemilu 2003, Pasal 60 huruf (g) Undang-undang Pemilu 2003, tentang larangan calon legislatif (caleg) bekas tentang larangan calon legislatif (caleg) bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap positif, Keputusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap positif, karena telah menghilangkan salah satu pasal karena telah menghilangkan salah satu pasal perundangan yang diskriminatif, sehingga memberi perundangan yang diskriminatif, sehingga memberi ruang (meskipun masih kecil) untuk proses ruang (meskipun masih kecil) untuk proses rekonsiliasi ke Indonesia masa depan yang lebih adil rekonsiliasi ke Indonesia masa depan yang lebih adil dan beradab.dan beradab.

Sumber : Media Indonesia, 1/3/2004 (Halaman 1)Sumber : Media Indonesia, 1/3/2004 (Halaman 1)

Tagihan Tugas Tagihan Tugas ::1.1.Baca baik-baik studi kasus di atas, kemudian Baca baik-baik studi kasus di atas, kemudian

apa yang dapat anda komentari ?apa yang dapat anda komentari ?

2.2.Berikan beberapa argumentasi, mengapa Berikan beberapa argumentasi, mengapa pada masa orde baru PKI dilarang dan era pada masa orde baru PKI dilarang dan era reformasi ini cende-rung ada upaya untuk reformasi ini cende-rung ada upaya untuk dicabut larangan secara konsti-tusional dicabut larangan secara konsti-tusional tentang PKI !tentang PKI !

3.3.Dalam upaya rekonsiliasi dengan PKI di Dalam upaya rekonsiliasi dengan PKI di Indonesia, prasyarat apa yang harus Indonesia, prasyarat apa yang harus dipersiapkan baik bagi orang-orang yang dipersiapkan baik bagi orang-orang yang terlibat langsung PKI maupun anak dan terlibat langsung PKI maupun anak dan turunannya, serta diri kita sendiri ?turunannya, serta diri kita sendiri ?

4.4.Sikap anda dari sudut pandang dasar negara Sikap anda dari sudut pandang dasar negara Pancasila terhadap kasus tersebut diatas ?Pancasila terhadap kasus tersebut diatas ?

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi ; maka dari itu sering dise-but “pemerintah berdasarkan konstitusi” (constitutional government).

INQUIRIINQUIRI

Tagihan Tugas :Tagihan Tugas :1.1.Gali informasi kembali yang dimaksud Gali informasi kembali yang dimaksud

dengan demokrasi konstitusional !dengan demokrasi konstitusional !

2.2.Bagaimana suatu konstitusi dapat Bagaimana suatu konstitusi dapat diterapkan baik oleh penguasa maupun diterapkan baik oleh penguasa maupun warga negaranya !warga negaranya !

3.3.Dari sudut pandang “keadilan”, manakah Dari sudut pandang “keadilan”, manakah yang lebih baik antara demokrasi yang lebih baik antara demokrasi konstitusional (negara-negara liberal) konstitusional (negara-negara liberal) dengan demokrasi rakyat (negara-negara dengan demokrasi rakyat (negara-negara komunis) !komunis) !

4.4.Apa sajakah sikap positif yang harus Apa sajakah sikap positif yang harus dilakukan untuk tetap tegaknya konstitusi dilakukan untuk tetap tegaknya konstitusi di Indonesia yang berdasarkan demokrasi di Indonesia yang berdasarkan demokrasi Pancasila, terutama untuk para Pancasila, terutama untuk para penyelenggara negara !penyelenggara negara !


Documents

Pkn - Konstitusi