A. Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara

sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara

untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga

kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif danlegislatif) untuk diwujudkan dalam tiga

jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang

sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini

diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol

berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga

pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan

kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan

kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia)

yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini,

keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan

bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya

melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuaihukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting,

misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan

umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh

sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai

tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan

memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang

lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung

tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat

memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan

rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum

sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian

masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan

yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin

negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang

sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya

memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur

18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas

narapidana).

B. Pengertian Demokrasi

a. Pengertian secara Etimologis (bahasa)

Dari sudut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu demos yang berarti

rakyat dan cratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa

demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

b. Pengertian secara Terminologis (istilah)

Dari sudut terminologis, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh

beberapa ahli politik. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang

berbeda. Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi :

Menurut Harris Soche

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu

kekusaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat atau diri orang banyak

dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur,

mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan

orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

Menurut Hennry B. Mayo

Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa

kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang

diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan

atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi

kebebasan politik.

Menurut International Commission for Jurist

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk

membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara

melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab

kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

Menurut C.F. Strong

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana

mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar

sistem perwakilan yang menjamin bahwa pememrintah akhirnya

mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas itu.

Menurut Samuel Huntington

Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat

dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan

berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh

suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Pengertian demokrasi yang paling populer adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat

dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people). Pengertian

tersebut dikemukan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863.

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat kuasa atau

wewenang (mandat) dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Rakyat adalah

pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Apabila seseorang

telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara,

pemerintah tersebut sah. Seorang pemimpin seperti presiden, gubernur, bupati, kepala desa,

pemimpin politik yang telah dipilih oleh rakyat, berarti telah mendapat mandat secara sah

dari rakyat. Pemerintahan yang dijalankan adalah pemerintahan demokrasi sebab berasal

dari rakyat.

Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat.

Meskipun dalam praktik penyelenggaraan bernegara itu pemerintah, tetapi orang-orang

pada hakikatnya yang telah dipilih dan mendapat mandat dari rakyat dan diawasi oleh

rakyat. Dalam negara demokrasi, pemerintahan oleh rakyat itu dijadikan oleh sekelompok

prang yang disebut wakil rakyat, sebab apabila semua rakyatmenjalankan pemerintahan hal

itu tidak mungkin bisa dilakukan. Wakil rakyat inilah yng akan memilih dan menetukan

pemerintah negara sekaligus yang akan mengawsi penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat

tidak langsung melalui wakil-wakilnya membentuk pemerintahan yang mengawasi

jalannya pemerintahan. Inilah yang disebut dengan demokrasi tidak langsung.

Pemerintah untuk rakyat berarti pemerintah itu menghasilkan dan menjalankan

kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Apabila

kebijakan yang dihasilkan hanya untuk kepentingan sekelompok orang dan tidak

berdasarkan kepentingan rakyat maka pemerintahan itu bukan pemerintahan yang

demokratis. Karena itu dalam negara demokrasi, pemerintah harus sebaik mungkin agar

kebijakan yang dikeluarkan adalah berasal dari aspirasi rakyat danuntuk kepentingan

rakyat.

C. Sejarah Demokrasi

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari

demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria

memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat

seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil

berdasarkan konsensus atau mufakat.

Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan

yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1,500

negara kota (poleis) yang kecil dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem

pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi.

Diantaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang

baru masa itu yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali

adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya

pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil

membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh

Kleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan

dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan

mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun dari sekitar 150,000 penduduk

Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat

mereka.

Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 SM hingga 27 SM.

Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan dimana terdapat beberapa

perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis.

D. Macam-macam Demokrasi

Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas :

a. Demokrasi Liberal

Yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan

umum bebas yang di selenggarakan dalam waktu yang ajeg. Banyak negara

Afrika menerapkan macam demokrasi ini hanya sedikit yang bisa bertahan.

b. Demokrasi Terpimpin

Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat

tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaran untuk

menduduki kekuasaan.

c. Demokrasi Sosial

Demokrasi Sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada

keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh

kepercayaan politik.

d. Demokrasi Partisipasi

Yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang di

kuasai.

e. Demokrasi Konstitusional

Yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang

menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya

masyarakat kita.

Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :

Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap

rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.

Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu

kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik

yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya

demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus

diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern

sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup

besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang

sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan

rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua

permasalahan politik negara.

Demokrasi Tidak Langsung atau Perwakilan

Demokrasi perwakilan merupakan seluruh rakyat memilih perwakilan

melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil

keputusan bagi mereka.

E. Ciri-ciri Demokrasi

Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai

oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah

sebagai berikut: Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan

politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

1. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga

negara).

2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

3. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat

penegakan hukum

4. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

5. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol

perilaku dan kebijakan pemerintah.

6. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan

rakyat.

7. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin

negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

8. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan

sebagainya.

Adapun beberapa ciri khas demokrasi seperti tabel di bawah ini :

Demokrasi Liberal Demokrasi rakyat Demokrasi Pancasila

Bersifat Liberal Bersifat Komunis Bersifat pancasila

Menganut azas liberalisme Menganut azas negara

sentralis

Menganut azas kekeluargan

dan kegotongroyongan

Lebih menojolkan HAM Mengabaikan HAM Mengenai HAM

Menojolkan kebebasan

belaka

Tak ada kebebasan individu Ada jaminan keselarasan

antara kepentingan

perorangan dengan

kelompok masyarakat

Megnanut dwiparty Menganut monoparty Menganut multi partai

Mengenai oposisi dan

perbaan pendapat

tidak ada oposisi dan tidak

ada perbedaan pendapat

Menjamin untuk

menyampaikan pendapat

dan perbedaan pendapat

Negara yang meganut

paham liberalisme:

Ameerika Serikat

Negara yang menganut

paham ini: Ngar Komunis di

Eropa Timur

Contoh: Indonesia

F. Perkem

G. Demokrasi di Indonesia

1. Demokrasi desa

Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang

demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan yang

dinamakan demokrasi desa.

Demokrasi desa memiliki 5 (lima) unsur atau anasir, yaitu

a. Rapat,

b. Mufakat,

c. Gotong-royong,

d. Hak mengadakan protes bersama, dan

e. Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut.

Demokrasi ini tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern.

Namun, kelima unsur tersebut dapat di kembangkan menjadi konsep demokrasi

Indonesia yang modern menurut Moh. Hatta yang meliputi tiga hal, yaitu

a. Demokrasi di bidang politik

b. Demokrasi di bidang ekonomi, dan

c. Demokrasi di bidang sosial.

2. Demokrasi Pancasila

Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah

demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang

dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Demokrasi Pancasila dapat

diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut :

1) Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan

pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

2) Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang

dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan.

Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila, sesuai dengan ajaran demokrasi bukan

ajaran otoritarian atau totalitarian. Jadi, Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar

dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila yang tertuang

dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern.

3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan setua

dengan usia Republik Indonesia itu sendiri.

Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri

pada sidang-sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945. Meskipun

pemikiran mengenai demokrasi telah ada pada para pemimpin bangsa sebelumnya,

namun pada momen tersebut, pemikiran mengenai demokrasi semakin mengkristal

menjadi wacana publik dan politis. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik

dari para peserta sidang BPUPKI bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasarkan

kerakyatan/kedaulatan rakyat atau demokrasi. Cita-cita atau ide demokrasi ada para

founding fathers bangsa (Suseno, 1997). Para pendiri bangsa bersepakat bahwa

negara Indonesia merdeka haruslah negara demokrasi.

Membicarakan pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari periodisasi demokrasi

yang pernah berlaku dan menjadi sejarah Indonesia. Menurut Mirriam Budiardjo

(1997) dipandang dari sudut perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia sampai

masa Orde Baru dapat dibagi dalam 3 (tiga) masa yaitu sebagai berikut :

d. Masa Republik I, yang dinamakan masa demokrasi parlementer.

e. Masa Republik II, yaitu masa demokrasi terpimpin.

f. Masa Republik III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan system

presidensiil.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat pula dibagi ke dalam periode berikut:

a. Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945 sampai 1950.

b. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama yang terdiri :

1) Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959.

2) Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965.

c. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998

d. Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi tahun 1998 sampai 1999.

e. Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 sampai sekarang,

H. Demokratisasi

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada

setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang

bercirikan demokratis.

Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu :

a. Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa nondemokratis kepenguasa demokrasi.

b. Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertip politik demokrasi.

c. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi.

d. Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Samuel Huntington (2001), menyatakan bahwa proses demokratisasi melalui tiga

tahapan, yaitu pengakhiran rezim nondemokratis, pengukuran rezim demokratis, dan

pengkonsolidasian sistem yang demokratis. Setiap warga negara menginginkan tegaknya

demokrasi di negaranya. Nilai atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di

suatu negara.

1. Nilai (Kultur) Demokrasi

Henry B. Mayo dalam Mirriam Budiardjo (1990) menyebutkan adanya

delapan nilai demokrasi, yaitu :

1) Menyelesaikan pertikain-pertikain secara damai dan sukarela

2) Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam sustu masyarakat yang

selalu berubah

3) Pergantian penguasa dengan teratur

4) Penggunaan paksaan sedikit mungkin

5) Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman

6) Menegakkan keadilan

7)  Memajukan ilmu pengetahuan

8) Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan

Zamroni (2001) menyebutkan adanya kultur nilai demokrasi antara lain :

1.      Toleransi

2.      Kebebasan mengemukakan pendapat

3.      Menghormati perbedaan pendapat

4.      Memahami keanekaragaman dalam masyarakat

5.      Terbuka dan komunikasi

6.      Menjunjung nilai dan martabat kemanusian

7.      Percaya diri

8.      Tidak menggantungkan pada orang lain

9.      Saling menghargai

10.  Mampu mengekang diri

11.  Kebersamaan

12.  Keseimbangan

Nurcholis Madjid dalam Tim ICCE UIN Jakarta (2003) menyatakan

adanya tujuh norma atau pandangan hidup demokratis, sebagai berikut :

1.      Kesadaran akan pluralisme

2.      Prinsip musyawarah

3.      Adanya pertimbangan moral

4.      Permufakatan yang jujur dan adil

5.      Pemenuhan segi-segi ekonomi

6.      Kerjasama antarwarga

7.      Pandangan hidup demokrasi sebagai undsur yang menyatu dengan sistem

pendidikan

Pendapat bahwa demokrasi sudah merupakan pola kehidupan, antara lain

sebagai berikut:

a.       John Dewey dalam Zamroni (2001), demokrasi adalah pandangan hidup

yang    mencerminkan dari perlunya partisipasi dari warga negara dalam

pembentukan nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama.

b.      Padmo Wahyono dalam Alfiah dan Oetojo Usman (1990), demokrasi adalah pola

kehidupan berkelompok yang sesuai dengan keinginan dan pandangan hidup

orang-orang yang berkelompok.

c.       Tim ICCE UIN Jakarta (2003), demokrasi sebagai way of life (pandangan hidup)

dalam seluk-beluk sendi kehidupan bernegara, baik oleh rakyat (masyarakat)

maupun pemerintah.

2. Lembaga (Struktur) Demokrasi

       Menurut Mirriam Budiardjo (1997), untuk melaksanakan nilai-nilai

demokrasi perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain sebagai berikut :

a.       Pemerintahan yang bertanggung jawab.

b.      Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan dalam

masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini

melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

a.       Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai (sistem dwipartai,

multipartai). Partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu dengan masyarakat.

b.      Pers dan meda massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

c.       Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan

keadilan.

Dengan demikian untuk behasilnya demokrasi dalam suatu negara,

terdapat dua hal penting sebagai berikut :

a.       Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup

masyarakat dana penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b.      Terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem politik dan

pemerintahan.

Suatu negara dikatakan negara demokrasi apabila memenuhi dua kriteria,

yaitu :

a.       Pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi (struktur) demokrasi

b.      Masyarakat demokrasi yang berwujud pada adanya budaya (kultur) demokrasi

3. Ciri Demokratisasi

Demokratisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Maswadi Rauf, 1997) :

a.       Berlangsung secara evolusioner.

b.      Proses perubahan secara persuasif bukan koersif.

c. Proses yang tidak pernah selesai.