Sie-Infokum Ditama BinBangKum - 1 -

PPIIHHAAKK YYAANNGG BBEERRHHAAKK MMEEWWAAKKIILLII//MMEENNAANNDDAATTAANNGGAANNII PPEERRJJAANNJJIIAANN DDAANN PPIIHHAAKK TTEERRAAFFIILLIIAASSII PPAADDAA PPEERRSSEERROOAANN TTEERRBBAATTAASS MMEENNUURRUUTT

UUNNDDAANNGG--UUNNDDAANNGG NNOOMMOORR 4400 TTAAHHUUNN 22000077 TTEENNTTAANNGG PPEERRSSEERROOAANN TTEERRBBAATTAASS Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, maka perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan Terbatas merupakan Badan Usaha dan Badan Hukum yang besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar, kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham dan pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, sebanyak saham yang dimiliki. Di Indonesia pengaturan Perseroan Terbatas diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Dalam kaitannya dengan Perseroan, timbul beberapa pertanyaan, diantaranya adalah : 1. Siapa yang berhak mewakili Perseroan dalam melakukan perbuatan hukum di luar atau

dalam pengadilan? 2. Siapa yang berhak menandatangani perjanjian atau kontrak? 3. Apa yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dan siapa yang termasuk sebagai pihak yang

terafiliasi? A. Pihak yang berhak mewakili suatu Perseroan

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar adalah Direksi. Sedang yang berhak mewakili Perseroan diatur lebih lanjut menurut UU No. 40 Tahun 2007, sebagai berikut: 1. Pasal 98 menyatakan :

a. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; b. Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili

Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Artinya bahwa dalam pengambil keputusan Direksi menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Akan tetapi anggaran dasar perusahaan dapat menentukan bahwa perseroan dalam melakukan perbuatan hukum di luar atau di dalam pengadilan diwakili oleh anggota Direksi tertentu, misalnya oleh Direktur Utama;

c. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh UU ini (UU No. 40 Tahun 2007), anggaran dasar, atau keputusan RUPS; Namun

d. Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Sie-Infokum Ditama BinBangKum - 2 -

2. Pasal 99 menyatakan : a. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

• Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

• Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

b. Dalam hal anggota direksi tidak berwenang mewakili, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah : • Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan

Perseroan; • Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan

kepentingan dengan Perseroan; atau • Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau

Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. B. Pihak yang berhak menandatangani perjanjian/kontrak untuk kepentingan Perseroan

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya, tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai siapa yang berhak mewakili Perseroan dalam hal menandatangani perjanjian atau kontrak.

Menunjuk Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan, bahwa Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan untuk kepentingan perseroan, mewakili perseroan, di dalam atau di luar pengadilan, dan dalam mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan Direksi mempunyai kewenangan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar atau keputusan RUPS. Selanjutnya Pasal 92, menyatakan bahwa Direksi mempunyai tugas menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi kewenangan menjalankan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh UU tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar dan keputusan RUPS, maka yang berhak menandatangani perjanjian/kontrak adalah Direksi.

C. Pihak terafiliasi Pengertian mengenai pihak terafiliasi tidak ditemukan pengaturannya dalam UU No.

40 Tahun 2007 dan memang dalam undang-undang ini tidak memberikan pengertian ataupun penjelasan mengenai afiliasi, dan pihak terafiliasi.

Pengertian afiliasi dapat ditemukan dan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan : Afiliasi adalah : a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik

secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi

atau dewan komisaris yang sama;

Sie-Infokum Ditama BinBangKum - 3 -

d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1995, sebagai pihak terafiliasi adalah :

1. Pihak yang ada hubungan keluarga karena perkawinan dengan Direksi, Komisaris atau Pegawai/Karyawan, sebagai berikut : a. suami atau istri; b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat I vertikal); c. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat II

vertikal); d. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang

bersangkutan (derajat II horizontal); e. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).

2. Pihak yang ada hubungan keluarga karena keturunan dengan Direksi, Komisaris atau Pegawai/Karyawan, sebagai berikut : a. orang tua dan anak (derajat I vertikal); b. kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal); c. saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).

3. Pihak yang mempunyai hubungan dengan pegawai, direktur atau komisaris. 4. Perusahaan lain yang mempunyai satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris

yang sama dengan perusahaan yang bersangkutan. 5. Anak perusahaan atau Induk perusahaan. 6. Dua anak perusahaan yang berada di bawah kendalikan oleh pihak yang sama. 7. Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurang

20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

-d.h.-

Sumber : 1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 3. Wikipedia Indonesia.