Perpajakan Lanjutan - Tatap Muka II

Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak Luar NegeriWajib Pajak Luar Negeri (WPLN): Subjek Pajak Luar Negeri OP/Badan Menerima penghasilan bersumber dari Indonesia atau Menerima penghasilan bersumber dari Indonesia melalui BUT di Indonesia

- OP:1. Tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 2. Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

- Badan: 1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia 2. Menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia

Contoh :WN USA memperoleh penghasilan dari Indonesia, tiap bulan tinggal di Indonesia 5hari dalam 12 bulan, tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari

WP LN Perbedaan WP LN & WP DNNoKeteranganWP DNWP LN1Pajak atas penghasilanpajak dikenakan atas penghasilan pajak dikenakan atas penghasilan yg berasal dari DN & LNyg berasal dari Indonesia2Dasar pengenaan pajakpenghasilan neto atau bruto dgnpenghasilan bruto dgn tarif sepadantarif umum3SPT PPhwajib menyampaikan SPT PPhtidak wajib menyampaikan SPT PPhkarena dikenakan PPh yg bersifat finalDPP PPh WP LN

WP LN yg menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia

kewajiban perpajakannya dipersamakan dgn pemenuhan kewajiban perpajakan WP Badan DNDPP PPh WP LN:UU PPhPerjanjian Penghindaran Pajak BergandaUU PPh: UU di Indonesia dijadikan DPP PPh terhadap WP LN jika:Negara WP LN yg mempunyai penghasilan dari Indonesia, tidak melakukan P3 B dgn IndonesiaNegara WP LN yg mempunyai penghasilan dari Indonesia, melakukan P3 B dgn Indonesia, tetapi WP LN tsb tidak memenuhi persyaratan sbg yg dapat menikmati fasilitas yg diatur pada P3B

PPh psl 26 penghasilan dgn nama & dalam bentuk apa pun yg dibayarkan, disediakan utk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, SP DN, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan LN lainnya kepada WP LN selain BUT di Indonesia

Dipotong PPh Psl 26 = 20%

Penghasilan yg wajib dilakukan pemotongan PPh dapat digolongkan sbb:Penghasilan bersumber dari modal e.g: deviden, bunga (termasuk premium), diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan hartaPenghasilan sehubungan dgn jasa, pekerjaan atau kegiatanPenghasilan lainnya e.g: hadiah & penghargaan, pensiun & pembayaran berkala lainnya, premi swap, transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang

Dasar Pemotongan PPh bagi WP LN

Dasar pemotongan PPh atas penghasilan WP LN dibedakan:Jumlah brutoJumlah netoTabel Deemed

Dasar pemotongan dari jumlah bruto: dikenakan atas penghasilan:DevidenBunga termasuk premium, diskonto & imbalan sehubungan dgn jaminan pengembalian utangRoyalti, sewa & penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta Imbalan sehubungan dgn jasa, pekerjaan & kegiatanHadiah & penghargaanPensiun & pembayaran berkala lainnyaPremi swap & transaksi lindung nilaiKeuntungan karena pembebasan utang

Contoh:

Atlet WNA hadiah lomba = 200.000.000 PPh apa ? Berapa PPh yg dipotong ? Berapa yg diterima WNA tsb ?

PT X membayar royalti = 100.000.000 kpd WNA PPh apa ? Berapa PPh yg dipotong ? Berapa yg diterima WNA tsb ?

Dasar pemotongan dari perkiraan jumlah neto: dikenakan atas penghasilan: 1. Penjualan atau pengalihan harta di Indonesia 2. Premi asuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri 3. Penjualan atau pengalihan saham

1. Penjualan atau pengalihan harta yg diterima WP LN selain BUT di Indonesia

Dipotong PPh Psl 26 = 20 % dari perkiraan penghasilan neto Bersifat final

Perkiraan penghasilan neto = 25 % x harga jual PER No 52/PJ/2009

e.g: penjualan atau pengalihan harta berupa:Perhiasan mewah, berlian, emas, intanJam tangan mewahBarang antikLukisanMobil, motor, kapal pesiar &/Pesawat terbang ringan

Pengecualian Pemotongan PPh atas Penjualan & Pengalihan Harta WP LNTidak melebihi 10.000.000 untuk setiap jenis transaksi

Pemotongan dipotong PPh Psl 26 oleh pembeli yg ditunjuk sbg pemotong, kpd WP LN selaku penjual dgn menerima bukti potong PPh Psl 26

Pembeli yg ditunjuk sbg pemotong PPh Psl 26:Badan pemerintahSP Badan DN

3. Penyelenggara kegiatan4. BUT atau perwakilan perusahaan LN lainnya5. OP sbg WP DN yg ditunjuk sbg pemotong pajak

OP yg melakukan pekerjaan bebas. Contoh : ?OP yg menjalankan usaha yg menyelenggarakan pembukuan

Penunjukan dgn SK Penunjukan OP WP DN sbg Pemotong PPh Psl 26

Contoh:Perusahaan X di Jerman menjual kapal pesiar ke WP DN yg menyelenggarakan pembukuan = 5 MBerapa PPh Psl 26 ? Berapa yg diterima perusahaan X ?

2. Premi Asuransi kepada Perusahaan Asuransi di LNPremi asuransi Premi reasuransi Perusahaan asuransi LN

Dipotong PPh 20% dari perkiraan penghasilan neto

3. Penjualan atau pengalihan saham Pengenaan PPh dibedakan oleh siapa yg menjual saham: Penjual (yg mengalihkan saham) WP DN PPh = 0.1% x harga jual, jika saham dijual oleh penerbit saham ditambah = 0.5% x harga saham pd wkt IPO

Penjual (yg mengalihkan saham) WP LN Penjual dapat berkedudukan sbg:

Perusahaan yg memiliki saham PPh Psl 26 = 20% x (25% x harga jual)Perusahaan yg memiliki saham sbg perusahaan antara

Perusahaan antara (Special Purpose Company/ Conduit Company): perusahaan antara yg dibentuk untuk tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan yg didirikan atau bertempat kedudukan di negara yg memberikan perlindungan pajak (tax heaven countries) yg mempunyai hubungan istimewa dgn badan yg didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia

PPh = 5% x harga jual

Contoh: X, BUT di Indonesia menjual saham = 5 M ke Y (Tax heaven Country). X & Y ada indikasi hubungan istimewa.

X harus memotong PPh Psl 26 = 5 % x 5 M = 250.000.000

Pembeli saham yg dijual atau dialihkan oleh WP LN

Dapat berkedudukan sbg:WP DN pemungut PPh WP DNWP LN pemungut PPh Badan yg didirikan atau berkedudukan di Indonesia yg sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham WP LN harus mencatat akta pemindahan hak atas saham yg dijual

3. Dasar Pemotongan dari DeemedStandar gaji karyawan asing: besaran penghasilan bruto 1 bulan sehubungan dgn pekerjaan berupa gaji & imbalan lain yg diterima atau diperoleh karyawan asing.

Dapat dibedakan berdasarkan bidang pekerjaannya:Bekerja pada bidang pengeboran minyak & gas bumiBekerja di luar bidang pengeboran minyak & gas bumi

Standar Gaji Karyawan Asing Bekerja pada Bidang Pengeboran Minyak & Gas Bumi

Norma penghitungan khusus (deemed) PKP sbg dasar penghitungan: - PPh Psl 21 utk karyawan asing yg sudah menjadi WP DN Mengapa karyawan asing bisa menjadi WP DN ? - PPh Psl 26 bagi karyawan asing yg masih berstatus sbg WP LN

Penting: Besarnya biaya yg dapat dikurangkan pada perusahaan yg membayar gaji kpd karyawan asing

- Tidak didasarkan atas deemed - tetapi atas by berupa pembyaran gaji yg sebenarnya dibayarkan (actual salary) & kenikmatan (fringe benefit) yg diberikan

Deemed hanya digunakan untuk menghitung PPh Psl 21/26 yg terutang pd karyawan asing

Standar Gaji Karyawan Asing Bekerja di Luar Bidang Pengeboran Minyak & Gas Bumi

Dihitung sesuai tabel Deemed, jika terhadap pemberi kerja yg melakukan pembayaran gaji terhadap karyawan asing, terdapat indikasi:Pembukuan WP tidak benar tidak dapat dihitung besarnya pajak yg seharusnya terutangTerdapat bukti yg menunjukkan terdapat pembayaran gaji karyawan asing yg tidak seluruhnya dibukukan untuk PPh Psl 21/26 Pemeriksa tidak mendapatkan data untuk menentukan jumlah karyawan asing dalam penetapan PPh Psl 21/26 terutang

Pedoman standar gaji karyawan asing: - Ditentukan Dirjen Pajak - Dasar penghitungan PPh Psl 21/26

Penggunaan pedoman standar gaji karyawan asing harus memperhatikan:Kebangsaan dari karyawan asingJenis usaha tempat karyawan asing memperoleh penghasilanJabatan karyawan asing

Contoh:X, WP LN Korea bekerja di PT Y, furniture company sbg manajer produksi. Gaji = 25.000.000 per bulan. Berdasarkan pemeriksaan menujukkan bahwa pembukuannya tidak dapat digunakan untuk menghitung besarnya PPh terutangTabel deemed = $ 6,979 ; Kurs Menkeu = 10.000

PPh psl 26 = 20% x 6.979 x 10.000 = 13.958.000Pengecualian PPh Psl 26 bersifat final kecuali:Pemotongan atas penghasilan terhadap WP LN yg berbentuk BUTPemotongan atas penghasilan yg diterima atau diperoleh OP/Badan LN yg berubah status menjadi WP DN atau BUT

Kewajiban Pemotong Pph Psl 26: Memotong PPh Psl 26Menyetorkan PPh Psl 26 paling lambat ?Memberikan tanda bukti pemotongan kpd WP LNMelaporkan PPh Psl 26 dengan ? paling lambat ?

Ketentuan ini tidak diterapkan jika:WP LN menjalankan usaha melalui suatu BUT di IndonesiaPenghasilan dari penjualan harta tsb telah dikenai Pajak berdasarkan Psl 4 ayat 2 UU PPhDPP WP LN dgn P3BSyarat DPP dgn P3B:Negara tempat berasalnya WP LN telah melakukan P3B dgn IndonesiaWP LN telah memenuhi persyaratan sbg yg dapat menikmati fasilitas perjanjan

Terhadap WP LN di negara yg mempunyai P3B dgn Indonesia pemotongan hanya dilakukan jika berdasarkan P3B hak pemajakannya ada di Indonesia

Pemotongan Pajak WP LN Tidak DilakukanJika terhadap WP LN ybs hak pemajakan tidak berada pada IndonesiaDitentukan dgn adanya Surat Keterangan Domisili yg dibuat pejabat berwenang pd Negara WP LN

WP LN Berubah Status Menjadi WP DNPemotongan pajak atas WP LN bersifat final Untuk penghasilan WP OP / Badan LN yg berubah status menjadi WP DN atau BUT bersifat tidak final

- Harus mempuyai NPWP - Dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh

Contoh: X, tenaga asing OP bekerja di PT Y, Indonesia untuk jangka waktu 5 bulan mulai 1 Januari 20xx. Tanggal 20 April 20xx, perjanjian kerja tsb diperpanjang menjadi 8 bulan sehingga berakhir Agustus 20xx. Jika perjanjian kerja tidak diperpanjang 5 bulan < 183 hari

Ketika diperpanjang perubahan status dr WP LN mjd WP DN terhitung sejak 1 Januari 20xx

Jan Maret 20xx dipotong PPh Psl 26 oleh PT Y

Perhit PPh terutang Jan Agustus 20xx PPh Psl 26 yg telah dipotong sd Bln Maret dapat dikreditkan terhadap pajak sbg WP DNSoal soal WP LN Soal 1:

Russel Frederiksen adalah pegawai asing yg berada di Indonesia kurang dari 183 hari, berstatus menikah & mempunyai 2 orang anak. Pada bulan Maret memperoleh gaji = $ 2,500 per bulan. Kurs Menteri Keuangan pd saat pemotongan =Rp 11.500 Berapa PPh yg dipotong ?

Jawaban:

WP LN

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan: = $ 2,500 x Rp 11.500 = 28.750.000 PPh Psl 26 yg terutang : = 20% x 28.750.000 = 5.750.000

Soal 2:

Neil Mc Leary, WNA, bekerja di Indonesia dengan kontrak lebih dari 183 hari. Pada bulan Januari 2013 dalam mata uang asing sebesar $2,000 per bulan. Kurs yg berlaku berdasarkan KMK = Rp 11.250. Status menikah dgn 1 anak.Berapa PPh yg dipotong pada Bulan Januari ?

WP DNGaji sebulan = $ 2,000 x Rp 11.250 = 22.500.000Pengurangan: By jabatan = 5 % x 22.500.000 = 1.125.000 Max = ( 500.000 )

Penghasilan neto sebulan = 22.000.000Penghasilan neto setahun= 12 x 22.000.000 = 264.000.000PTKP:WP sdr = 24.300.000Tambahan menikah = 2.025.000Tambahan utk 1 anak = 2.025.000 = (28.350.000)PKP = 235.650.000

PPh Psl 21 terutang setahun:= 5% x 50.000.000 = 2.500.000= 15% x 185.650.000 = 27.847.500 = 30.347.500

PPh Psl 21 Bulan Januari:= 30.347.500 / 12 = 2.528.958

!!! Review WP LN menjadi WP DN

Soal 3:

X, WNI, bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yg pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit), pada Bulan Agustus 2013 memperoleh gaji sebesar 2.500.000 per bulan beserta beras 50 kg & gula 10 kg. Status menikah dgn 1 orang anak. Nilai uang dari beras & gula dihit berdasarkan harga pasar: Harga beras = Rp 10.000 per Kg Harga gula = Rp 8.000 per Kg

Berapa PPh yg dipotong pada Bulan Agustus ?

Gaji sebulan = 2.500.000Beras = 50 x Rp 10.000 = 500.000Gula = 10 x Rp 8.000 = 80.000Penghasilan bruto sebulan = 3. 080.000

Pengurangan: By jabatan = 5 % x 3.080.000 = (154.000) Penghasilan neto sebulan = 2.926.000 Penghasilan neto setahun = 12 x 2.926.000 = 35. 112.000

PTKP:WP sdr = 24.300.000Tambahan menikah = 2.025.000Tambahan utk 1 anak = 2.025.000 = (28.350.000)PKP = 6.762.000

PPh Psl 21 setahun:= 5% x 6.762.000= 338.100

PPh Psl 21 Bulan Januari:= 338.100/ 12 = 28.175Soal-soal Kredit Pajak Luar NegeriMetode pengkreditan terbatas atau Ordinary Credit Method Indonesia

Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri yg diperbolehkan adalah nilai terendah di antara tiga perhitungan sbb:Total PPh terutang Penghasilan Neto Luar Negeri x Total PPh terutang Total penghasilan DN & LNPPh yg terutang atau dibayar di luar negeri

Langkah-langkah dalam menentukan kredit pajak luar negeri yg diperbolehkan:

Menghitung total PKPMenghitung total PPh terutang Menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilanMenghitung PPh yg dipotong atau dibayar di luar negeri

Pengurangan/Pengembalian PPh Luar NegeriPengurangan /pengembalian pajak atas penghasilan yg dibayar di LN besarnya pajak yg dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada besarnya perhitungan sebelumnya

Selisihnya ditambahkan pada PPh yg terutang atas seluruh penghasilan WP DN pada tahun pengurangan/pengembalian dilakukan

1771 Point No 5. Pengembalian /pengurangan KPLN ..1770 Point No 13. Pengembalian/pengurangan PPh Psl 241770S Point No 10. Pengembalian/pengurangan PPh Psl 24

Berikut soal-soal Kredit Pajak Luar Negeri:

Soal 1:

PT Putra Jaya memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sbb:

Penghasilan dari dalam negeri = Rp 500.000.000Penghasilan dari luar negeri = Rp 500.000.000 (Tarif pajak yg berlaku adalah 20%)

Peredaran bruto dari kegiatan usaha = Rp 52.000.000.000

Berapa kredit pajak luar negeri yg diperbolehkan ?

Soal 2:

Perusahaan Perdana dimiliki Tn Akbar (menikah, 2 orang anak) memperoleh penghasilan neto tahun 2013 sbb:

Penghasilan dari dalam negeri = Rp 150.000.000Penghasilan dari luar negeri = Rp 250.000.000 (Tarif pajak yg berlaku adalah 40%)


Soal 3:

PT Ananda Raya di Indonesia memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sbb:

Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp 300.000.000 (tarif pajak yg berlaku adalah 30%) Di dalam negeri menderita kerugian sebesar Rp 100.000.000

Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri = 4.600.000.000


Soal 4:

PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013 sbb:

Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp 200.000.000 (tarif pajak yg berlaku adalah 40%)Di Negara B mengalami kerugian usaha sebesar Rp 300.000.000 (tarif pajak yg berlaku adalah 25%)Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp 600.000.000Peredaran bruto dari kegiatan usaha = Rp 48.000.000.000


Soal 5: --Tugas dikumpulkan

PT Yogananta di Jakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sbb:

Di negara P, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp 300.000.000 (tarif pajak yg berlaku adalah 20%)Di negara Q, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp 400.000.000 (tarif pajak yg berlaku adalah 25%)Di negara R, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp 100.000.000 (tarif pajak yg berlaku adalah 35%)Di dalam negeri, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp 200.000.000

Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri = 62.o00.000.000



PT Barata di Jakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sbb:Di Korea laba = 1,000,000,000, dgn tarif pajak sebesar = 40%Di Yordania laba = 3,000,000,000, dgn tarif pajak sebesar = 25%Di Bahrain rugi = 2,500,000,000Penghasilan usaha di dalam negeri = 4,000,000,000

Berapa kredit pajak luar negeri yg diperbolehkan ? Jika:Omzet 52 MOmzet 48 M


PT Baramukti di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam satu tahun pajak sbb:

Rugi di dalam negeri = 200,000,000Penghasilan luar negeri (tarif pajak = 40%) = 1,000,000,000

Berapa kredit pajak luar negeri yg diperbolehkan ? Jika:Omzet 4 MOmzet 90 Mc. Omzet 50 M


PT Diamond baru Jakartatahun 2013 memperoleh penghasilan sbb:

Penghasilan Dalam Negeri = 3,500,000,000

Penghasilan dari Belanda = 2,000,000,000 (tarif pajak 30%)

Penghasilan dari dalam negeri tersebut termasuk penghasilan dari jasa konstruksi yg dikenakan PPh Psl 4 ayat 2 bersifat final = 500,000,000

Peredaran Bruto = 100 M


Documents

Perpajakan Lanjutan - Tatap Muka II