PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DAN MURID

Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 8, No 1, April 2013 Perlindungan Hukum ...(Yurika & C.Fifi. W) 48-53

LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan bagi suatu masyarakat berfungsi sebagai social machine yang bertanggung-jawab untuk merekayasa masa depannya. Seorang pendidik bertugas membantu mempersiapkan para peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Namun belakangan ini, eksistensi pendidik seringkali dihadapkan dengan realitas yang tidak mendukung -

pelaksanaan tugas profesinya, seperti adanya pengaduan orang tua dan masyarakat terhadap kekerasan yang dilakukan pendidik tatkala melaksanakan tugasnya di sekolah. Dewasa ini banyak dijumpai perilaku agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut bullying, terjadi di lingkungan pendidikan mulai dari tingkat yang paling dasar hingga perguruan tinggi. Pelakunya tidak hanya para senior, tetapi

ISSN : 2085-4757 48

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DAN MURID

Oleh:Yurika Fahliany Dewi

C. Fifi Indrawati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka RayaSTIE Pancasetia Banjarmasin

Abstrak: Dengan berkiblat pada konvensi PBB tentang Konvensi Hak-hak Anak bangsa Indonesia telah memiliki payung hukum dalam perlindungan anak. Namun dalam pelaksanaannya menimbulkan rasa gelisah, tidak nyaman bagi para guru terkait dengan diberikannya sanksi yang cukup berat apabila diindikasikan melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak didik.Terhadap perlindungan guru sendiri sudah memiliki payung hukum, namun belum dapat berbuat optimal bagi pihak yang diberikan kewenangan untuk memberi perlindungan.Kondisi guru kini dihadapkan pada kondisi yang dilematis, satu sisi peran yang diemban sebagai pendidik tidak hanya sebatas mencerdaskan anak bangsa tetapi juga perilaku, namun apabila terjadi penyimpangan perilaku yang dilakukan anak didik oleh guru diberikan sanksi dapat berakibat guru yang bersangkutan akan terkena sanksi hukum.Segera diadakan amandemen/perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 khususnya terkait sanksi bagi guru yang dianggap melakukan kekerasan terhadap anak didik.Harus ada pedoman kode etik yang jelas dengan mendasarkan nilai budaya kultur dan agama, bagi guru dan anak didik dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam proses pendidikan.Mengoptimalkan Lembaga Bantuan Hukum guna pendampingan kepengacaraan apabila ada anggota guru yang terkena jerat hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Guru, Murid


juga guru, orang tua, dan lingkungan.1 Kini telah berdiri Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan dikeluarkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya melindungi anak Indonesia dari perlakuan yang sewenang-wenang. Adanya KPAI dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara yuridis melarang adanya tindakan kekerasan terhadap peserta didik. Padahal sebagai seorang pendidik baik sebagai guru/dosen memiliki otoritas akademik di dalam kelas untuk menegakkan disiplin agar tercapai tujuan pembelajaran yang dilak-sanakan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan UU Perlindungan Anak sesungguhnya merupakan upaya melindungi anak Indonesia dari perlakuan yang sewenang-wenang. Namun, eksis-tensinya seringkali dijadikan “alat” untuk menjustifikasi kesalahan anak. Kondisi ini berdampak semakin sulitnya guru melaksanakan tugas kependidikan untuk menegakkan kedisiplinan, terutama membina kepribadian anak dengan akhlak yang terpuji. Bila dalam pendidikan dikenal pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (funishment), sebagai salah satu alat pendidikan, maka dengan adanya UU Perlindungan Anak dan KPAI, seakan dunia pendidikan kehilangan salah satu alat dalam melaksanakan proses pendidikan. Padahal, eksis-tensi reward dan funishment sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Adanya KPAI dan UU Perlindungan Anak secara yuridis melarang adanya tindakan

1Sri Hartati Samhadi. Budaya Kekerasan di LembagaPendidikan. http://www.kompas.co.id/kompas-ce-tak/0704/14/Fokus/3456065.htm. h. 1. Diakses tanggal 18 Desember 2012.

kekerasan terhadap peserta didik. Padahal, sebagai seorang pendidik, guru/dosen memiliki otoritas akademik di dalam kelas untuk menegakkan disiplin agar tercapai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Di sisi lain, seringkali terlupakan adalah alasan hukuman yang dilakukan guru, belum tentu tindakan guru murni kesalahannya, akan tetapi akibat kesalahan yang dilakukan peserta didiknya.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Indonesia

Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskri-minasi serta hak sipil dan kebebasan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlin-dungan Anak adalah: Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kema-nusiaan, serta mendapat perlin-dungan dari kekerasan dan diskriminasi. Proses perkem-bangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukankarakter dan kualifikasi anak di masadepan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya,anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan,maka proses pem-bentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah peme-gang estafet kepemim-pinan, sehingga perlindungan terhadap anak merupakan masalah yang harus

ISSN : 2085-4757 49


diperhatikan. Menurut Ketua Yayasan Sejiwa Diena Haryana, secara sederhana bullying diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya.Bentuk bullying terbagi tiga, yaitu : pertama, bersifatfisik, yakni seperti memukul, menampar, memalak; kedua, bersifat verbal, yakni seperti memaki, menggosip, mengejek; dan ketiga, bersifat psikologis, yakni seperti meng-intimidasi, mengucilkan, menga-baikan, dan mendiskriminasi.2

Data di atas me-nunjukan bullying memberi rasa tidak aman dan nyaman, membuat para korban bullying merasatakut dan terintimidasi, rendah diri serta takberharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak tergerak untuk bersosialisasi dengan ling-kungannya, enggan bersekolah, pribadi yang tak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir jerih sehingga prestasi akademisnyadapat terancam. Lahirnya payung hukum Perlindungan Anak Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang di keluarkan oleh PBB pada tahun 1989 yang diratifikasi oleh 193 negara di dunia. Secara umum konvensi ini memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan seluruh hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan, pengabaian dan sebagainya.Sebagai negara yang telah telah meratifikasiKonvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990, Indonesia terikatsecara yuridis dan politis atas segala

2Seijiwa. 2008. Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolahdan Lingkungan Sekitar Anak. Jakarta: Grasindo, hlm. 2

ketentuanyang ada di dalam konvensi tersebut. Salahsatu ketentuannya adalah Indonesia sebagainegara pihak (state party) harus memberikanlaporan ber-kala kepada PBB tentang pelaksanaan dari isi Konvensi Hak Anak tersebut. Sebagai perwujudan dari komitmen negara, Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Perindungan Anak No.23 Tahun 2002. Ada dua bentuk perlindungan terhadap siswa dari tindakan bullying: Pertama, Pencegahan terjadinya bullying. Kedua, Perlindungan terhadap korban bullying. Selain per-lindungan terhadap siswa yang bersifat pencegahan, ada pula perlindungan siswa korban bullying. perlindungan siswa korban bullying dilakukan agar siswa memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi siswa yang mengalami gangguan. Jikaterdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan kor-ban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Perlindungan korban juga berhubungan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseim-bangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Apabila dicermati maka perlindungan hukum ter-hadap siswa di sekolah tampak pada beberapa aspek, yakni dari konsideran, diktum pasal-pasal yang tercantum di dalam nya maupun dalam penjelasan pasal-pasal UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, diantaranya adalah Pasal 54 : “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah

ISSN : 2085-4757 50


yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pada Bab III Pasal 13 tentang Hak dan Kewajiban Anak, disebutkan: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yangbertanggung jawab atas pengasuhan, berhakmendapat perlindungan dari perlakuan:Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomimapun seksual, Penelantaran, Kekejaman,kekerasan dan penganiayaan, Ketidakadilan,dan Perilaku salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuhanak melakukan segala bentuk perlakuansebagaimana dimaksud pada ayat (1), makapelaku dikenakan pemberatan hukuman. Perlindungan bagi anak selanjutnya disebutkan pula pada pasal 16 UU Nomor 23/2002, menyebutkan bahwa: Setiap anak berhak memperolah perlin-dungan dari sasaran penganiayaan, penyiksa-an atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hokum; Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan jika sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pada dasarnya perlindungan terhadapsiswa di sekolah dapat ditinjau dari sudutpandang kebijakan krimi-nal. Kebijakan kriminalyaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan :a. Ada keterpaduan (inte-gralitas) antara

politik kriminal dan politik sosial;b. Ada keterpaduan (inte-gralitas) antara

upaya penanggulangan keja-hatan dengan jalur "penal" dan "non-penal".

Sudarto mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan

dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/ modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya harus melihat hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, yang harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Upaya pena-nggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal secara garis besar di bagi dua, yaitu: lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penyelesaian melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (pemberan-tasan/penumpasan), sedangkan jalur non-penal kebijakan ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan penangkalan).3

Perlindungan Hukum Terhadap Guru/Pendidik

Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: pendidikan nasional berfungsi mengem-bangkan kemampuan dan membentuk watak serta pera-daban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung-jawab. Sebagaimana yang dimuat dalam pasal tersebut memberi gambaran fungsi guru dalam sistem

3Barda Nawawi Arif. 2005. Bunga Rampai KebijakanHukum Pidana.Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, hlm.42

ISSN : 2085-4757 51


pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Artinya peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun pembentukan kepribadian peserta didik menyangkut aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Sehingga out put yang dihasilkan tidak hanya menciptakan anak didik yang hebat dalam segi intelektual namun keropos dalam bidang mental, sikap dan perilaku. Untuk melindungi para pendidik (guru/dosen) dalam menjalankan tugas luhurnya tersebut telah dikeluarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Pasal 39 menyebutkan: Pemerintah,masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Walaupun keberadaan UU tersebut terkesan lebih pada kekuatan hukum atas pening-katan kesejahteraan guru, sementara perlindungan terhadap profesi guru seringkali lepas dari perhatian. Pasal 39 menyebutkan: (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/-atau satuan pendidikan wajib memberikan per-lindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas; (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi per-lindungan hukum, per-lindungan profesi, serta perlindungan kesela-matan dan kesehatan kerja; (3) Perlindungan hukum dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perla-kuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain; (4) Perlindungan profesi sebagaimana

perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan per-undang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat meng-hambat guru dalam melaksanakan tugas; (5) Perlindungan kesela-matan dan kesehatan kerja sebagaimana di-maksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko ganggu-an keamanan kerja, kecelakaan kerja, keba-karan pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan-/atau risiko lain.

Sebagai tindak lanjut UU Nomor 14 Tahun 2005 tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.Perlindungan guru dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Pasal 40 sebagai berikut:(1) Guru berhak mendapat perlindungan

dalam me-laksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Peme-rintah Daerah, satuan pendidikan, Organsasi Profesi Guru, dan/-masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh guru melalui perlin-dungan: a. hukum; b. profesi; c. keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Peme-rintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam mem-berikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41, menyebutkan :

ISSN : 2085-4757 52


Guru berhak nendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, inti-midasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Dengan mendasarkan payung hukum tersebut di atas, guru sebagai tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan perlindungan, namun “dilema” yang muncul adalah ketika seorang guru memberikan sanksi dalam dunia pendidikan bukan bertujuan untuk penyiksaan atau menyakiti secara fisik ataupun psikis, tetapi memiliki tujuan luhur untuk menjaga tatanan disiplin dalam upaya menciptakan atmosfir pendidikan yang kondusif guna tercapainya tujuan pendidikan, namun di sisi lain terdapat benturan payung hukum perlindungan anak dengan terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, dengan ancaman pidana yang cukup berat.

KESIMPULAN

Dengan berkiblat pada konvensi PBB tentang Konvensi Hak-hak Anak bangsa Indonesia telah memiliki payung hukum dalam perlindungan anak. Namun dalam pelaksa-naannya menimbulkan rasa gelisah, tidak nyaman bagi para guru terkait dengan diberikannya sanksi yang cukup berat apabila diin-dikasikan melakukan per-buatan kekerasan terhadap anak didik. Terhadap perlindungan guru sendiri sudah memiliki payung hukum, namun belum dapat berbuat optimal bagi pihak yang diberikan kewenangan untuk memberi perlindungan. Kondisi guru kini dihadapkan pada kondisi yang dilematis, satu sisi peran yang diemban sebagai

pendidik tidak hanya sebatas mencerdaskan anak bangsa tetapi juga perilaku, namun apabila terjadi penyimpangan perilaku yang dilakukan anak didik oleh guru diberikan sanksi dapat berakibat guru yang bersangkutan akan terkena sanksi hukum. Segera diadakan aman-demen/perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 khususnya terkait sanksi bagi guru yang dianggap melakukan keke-rasan terhadap anak didik. Harus ada pedoman kode etik yang jelas dengan mendasarkan nilai budaya kultur dan agama, bagi guru dan anak didik dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam proses pendidikan. Mengoptimalkan Lembaga Bantuan Hukum guna pendampingan kepenga-caraan apabila ada anggota guru yang terkena jerat hukum.

ISSN : 2085-4757 53

Documents

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DAN MURID