LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMINOMOR … . TAHUN ……

TENTANG

PROSEDUR PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH

KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahaan;

2. Bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah;

3. bahwa peraturan yang berlaku di Kota Sukabumi belum mengatur secara rinci penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari perusahaan pengembang perumahan kepada PemerintahKota Sukabumi;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dari Pengembang Kepada Pemerintah Kota Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3372)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tamabahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3350);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Lembaran Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lemabran Negara republik Indonesia Thaun 2010 Tahun 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman umum penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan perumahan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Milik Daerah;

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 7 Seri D-5);

23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 20008 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31

Seri D021);

27. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);

28. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13).

29. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA SUKABUMI

dan

WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN DAERAH TENTANG PROSEDUR PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sukabumi.

3. Walikota adalah Walikota Sukabumi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

5. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Kota Sukabumi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Dinas adalah dinas teknis yang berwenang dibidang penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi.

8. Kepala Dinas adalah kepala dinas teknis yang berwenang dibidang penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

9. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prsarana, sarana dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

12. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan.

13. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

14. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

15. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

16. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing- masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

18. Kawasan perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

19. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.

20. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

21. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan.

22. Berita acara serah terima fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

23. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk menguburkan jenazah.

24. Pengembang adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.

25. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Yang Mengatur Struktur Dan Pola Ruang Wilayah.

BAB IIMAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud penyerahan dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan diwilayah Kota Sukabumi adalah :

a. mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman;

b. mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi;

c. menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah adalah untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan.

Pasal 4

Prinsip penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan adalah :

a. keterbukaan yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;

b. akuntabilitas yaitu proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan;

c. kepastian hukum yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;

d. keberpihakan yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan;

e. keberlanjutan yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB IIIOBJEK DAN SUBJEK

Pasal 5

(1) Objek penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan adalah tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan oleh perusahaan pembangunan perumahan.

(2) Subyek penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan adalah setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang melakukan pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB IVTUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak/ site plan yang telah setujui

Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas meliputi :

a. mengatur perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;

b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas;

c. menggunakan dan atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas; dan

d. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.

(2) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

(3) Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VPENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA,

SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jenis dan luasan prasarana, sarana dan utilitas penyediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyediaannya ditetapkan dalam siteplan (rencana tapak)

yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang perumahan harus terletak pada lokasi perumahan sesuai Izin Pemanfaatan Tanah yang telah disahkan Walikota Sukabumi, kecuali untuk calon lahan Tempat Pemakaman Umum.

Pasal 9Prasarana, Sarana dan Utilitas pada perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

a. prasarana antara lain :

1. jaringan jalan;

2. jaringan saluran pembuangan air limbah;

3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan

4. tempat pembuangan sampah.

b. sarana, antara lain :

1. sarana perniagaan/perbelanjaan;

2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;

3. sarana pendidikan;

4. sarana kesehatan;

5. sarana peribadatan;

6. sarana rekreasi dan olahraga;

7. sarana pemakaman/tempat pemakaman;

8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan

9. sarana parkir.

c. utilitas, antara lain :

1. jaringan air bersih;

2. jaringan listrik;

3. jaringan telepon;

4. jaringan gas;

5. jaringan transportasi;

6. sarana pemadam kebakaran;

7. sarana penerangan jalan umum.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal ….

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:a. umum;b. teknis;c. administrasi.

Pasal 6(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a meliputi:a. lokasi sarana, prasarana, dan utilitas sesuai dengan

rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;

b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh

pemerintah daerah;b. Izin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang

dipersyaratkan;c. Surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang

kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ke…..Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal 10

(1) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dan huruf b wajib diserahkan pengembang kepada Pemerintah Daerah.

(2) Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c yang wajib diserahterimakan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

(3) Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dan c pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.

(4) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

(5) Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 pada rumah susun berupa tanah siap bangun.

(6) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini harus berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

(7) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap/parsial.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian …….Penyediaan PSU

Paragraf 1Persentase Penyediaan PSU

Pasal ….(1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib

menyediakan PSU paling sedikit 40o/o (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.

(2) Dalam penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 sampai dengan angka 5;

b. 2o/o (dua persen) dipergunakan sebagai sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 8;

c. paling sedikit 5°/o (lima persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 9; dan

d. paling sedikit 28°/o (dua puluh delapan persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas.

Pasal ….(1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan Sarana

dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

(2) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan lahan untuk Sarana paling sedikit 50°/o (lima puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.

(3) Dalam penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. paling banyak 10°/o (sepuluh persen) dipergunakan

sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6;

b. paling sedikit 20°/o (dua puluh persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 9; dan paling sedikit 20 °/o (dua puluh persen) dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana dan utilitas.

c. Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 8 sebesar 2°/o dari keseluruhan luas lantai bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang.

Paragraf2Penyediaan Sarana TPU

Pasa113(1) Penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada

Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:a. untuk perumahan dengan luas lahan tidak kurang dari

50 Ha (lima puluh hektar), penyediaan sarana TPU dilakukan di dalam lokasi perumahan;

b. untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari50 Ha (lima puluh hektar), penyediaan sarana TPU dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan;

c. Untuk penyediaan sarana TPU dilakukan di luar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebesar paling sedikit 40% (empat puluh persen) dilokasi perumahan dan pemukiman yang akan dibangun;

d. penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan perhitungan sebagai berikut:

2% x Luas lahan perumahan x NJOP Lokasi Perumahan)

NJOP Tanah Makam

(2) penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), menggunakan perhitungan sebagai berikut:

2% x Luas lantai bangunan x NJOP Perumahan)

NJOP Tanah Makam

Paragraf 3Penyediaan Sarana RTH

Pasal14(1) Penyediaan sarana RTH untuk rumah tidak bersusun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:a. pengembang perumahan dan permukiman rumah

tidak bersusun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman;

b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan;

c. Luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut:(5% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan)

NJOP Tanah Pengganti

(2) Penyediaan sarana RTH untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pengembang perumahan dan permukiman rumah susun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman;

b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan;

c. Luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut:(20% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan)

NJOP Tanah Pengganti

Paragraf ………Penyediaan Sarana Peribadatan

Pasal15

(1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam lokasi perumahan.

(2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah yang layak dengan luasan yang memadai.

(3) Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan luas kurang dari 1 ha (satu hektar) tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat :a. terdapat rumah ibadah diluar perumahan atau

pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500m (lima ratus meter) ;

b. rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman.

(4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kurang dari 100 (seratus) unit tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat :a. Terdapat sarana ibadah diluar perumahan atau

pemukiman dengan jarak tidak lebih 500m (lima ratus meter);

b. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan;

c. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperkirakan dapat menampung warga di dalam perumahan atau pemukiman.

Paragraf 5Penyediaan Sarana Pendidikan

Pasal16(1) Pengembang perumahan tidak bersusun dengan luas

lahan diatas 10 ha wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di lokasi perumahan.

(2) Pengembang rumah susun dengan kapasitas 500 (lima ratus) unit atau lebih, wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di dalam atau di luar gedung, di lokasi perumahan.

(3) Apabila penyediaan sarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disediakan di dalam lokasi perumahan, maka pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan dasar kepada sekolah dasar yang berada di sekitar perumahan dengan membangun ruang kelas baru sesuai dengan ke bu tuhan pendidikan dasar penghuni perumahan dimaksud.

(4) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

Paragraf ….Pembangunan Prasarana dan Utilitas

Pasa117(1) Pengembang wajib membangun prasarana dan utilitas

sesuai dengan rencana induk dan/ a tau rencana tapak yang telah disahkan.

(2) Pembangunan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana induk danjatau rencana tapak, dapat dilakukan:a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan

dilakukan bertahap; ataub. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan

tidak bertahap.(3) Pembangunan prasarana dan utilitas harus diselesaikan

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah seluruh unit selesai terbangun.

(4) Masa pemeliharaan prasarana dan utilitas oleh pengembang tehitung sejak selesainya pembangunan prasarana dan utilitas.

Bagian KetigaPenyediaan Dan Penyerahan Tanah Tempat Pemakaman

Umum

Pasal 11

(1) Pengembang perumahan berkewajiban menyediakan lahan tempat pemakaman umum (TPU) pada lokasi yang telah ditentukan dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

(2) Dalam hal titik lokasi tempat pemakaman umum (TPU) belum ditetapkan dalam Dokumen RTRW dan atau RDTR, maka penyediaan lahan tempat pemakaman umum (TPU) diatur lebih dalam peraturan Walikota.

(3) Penyerahan lahan tempat pemakanan umum (TPU) merupakan syarat untuk pengesahan site plan.

(4) Luas lahan yang harus disediakan adalah sebanyak 2% dari luas lahan yang dikuasai.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan tempat pemakaman, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

BAB VIPRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG

DISERAHKAN

Pasal 12

(1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah maksimal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak masa pemeliharaan.

(2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. untuk prasarana berupa tanah dan bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;

b. untuk sarana, harus dalam bentuk lahan siap bangun atau siap pakai;

c. untuk utilitas, harus sudah selesai dibangun dan dipelihara.

(3) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan

harus:

a. sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

b. sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIITATA CARA PENYERAHAN

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan yang akan diserahkan melalui proses verifikasi.

(2) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

(1) Tugas Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;

b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;

c. menyusun jadwal kerja;

d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;

e. menyusun berita pemeriksaan;

f. menyusun berita acara serah terima;

g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada kepala daerah;

h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian sarana, prasarana dan utilitas yang telah ditetapkan secara berkala kepada Kepala Daerah.

(2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :

a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan dilapangan; dan

b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahterimakan dengan persyaratan yang ditetapkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

(1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

(2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan

b. Berita Acara Serah Terima Fisik.

(3) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas para pihak yang bersepakat;

b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;

c. kewajiban dan hak para pihak yang bersepakat,

sebelum dilaksanakan serah terima fisik.

(4) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilampiri :

a. perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;

b. surat kuasa dari pengembang kepada Pemeintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

c. daftar dan gambar rencana tapak (site plan) yang menjelaskan lokasi, jenis serta ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan ke pemerintah Daerah.

(5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi dilaksanakan setelah diterbitkan Pengesahan site plan dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan.

(6) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas para pihak yang melaksanakan serah terima;

b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai objek yang diserahkan.

(7) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, harus dilampiri:

a. daftar dan gambar rencana tapak (siteplan), yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;

b. Berita Acara pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;

c. Akta Pernyataan Pelepasan Hak dari

lembaga/instansi yang berwenang atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;

d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukkannya sebagai sarana, prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

(8) Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 16

(1) Kepala Daerah menetapkan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas paling lambat 3 bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

(2) Penetapan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

(1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk menyampaikan surat kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaharui/memelihara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud.

(3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima Prasarana dan Sarana, yang akan digunakan sabagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke Daftar Barang Milik Daerah.

(4) Setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatat aset atas prasarana dan sarana ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

(5) Pengelola barang milik daerah menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh pengembang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memeliharan PSU yang dimaksud serta mencatatnya dalam Daftar Barang Milik Daerah.

(6) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan.

Pasal 18

(1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud Pasal 9, ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang yang keberadaanya tidak diketahui dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan aset prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

(2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan asset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.

BAB VIIIPENGELOLAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS

Bagian Pertama

Umum

Pasal 19

(1) Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemanfaatan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh mengubah fungsi/peruntukan dan status kepemilikan.

(3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam hal pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah diserah terimakan.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat, maka pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas dan pendanaannya menjadi tanggung jawab pengelola.

Bagian KeduaPemanfaatan

Pasal31(1) Pemerintah Kota dapat memanfaatkan PSU sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.(2) Pemanfaatan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.(3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang

memenuhi ketentuan:a. peru bahan kondisi alam;b. force majeur (bencana alam);c. program Pemerintah; ataud. persetujuan warga pemilik.

Pasal32(1) Warga pemilik perumahan dapat memanfaatan PSU

disesuaikan dengan Rencana Induk dan/atau rencana Tapak dan atas izin Pemerintah Kota.

(2) Pemanfaatan PSU berdasarkan azas kepentingan warga pemilik perumahan.

Bagian KetigaPemeliharaan

Pasal33(1) Pemeliharaan PSU sebelum penyerahan menjadi

tanggung jawab pengembang.(2) Pemeliharaan PSU setelah penyerahan menjadi tanggung

Jawab Pemerintah Kota, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(3) Pemeliharaan PSU yang bersifat tertutup menjadi tanggung jawab warga pemilik perumahan.

Pasal34(1) Dalam hal PSU ditelantarkanjtidak dipelihara dan belum

diserahkan kepada Pemerintah Kota, maka Pemerintah Kota menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaikijmemelihara PSU dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kota.

(2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara namun mau menyerahkan PSU maka ditempuh sebagai berikut:a. Pengembang membuat surat pemyataan tidak

sanggup memelihara PSU dengan melampirkan bukti pailit berupa Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri;

b. Pengembang mengajukan pemohonan penyerahan kepada Pemerintah Kota melalui mekanisme yang berlaku.

(3) Dalam hal pengembang tidak memberikan jawaban surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tenggang waktu satu bulan maka Pemerintah Kota menyampaikan surat Peringatan kepada pengembang untuk menyerahkan PSU tersebut

(4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebanyak tiga kali masing - masing jangka waktu satu bulan.

(5) Apabila setelah diberikan peringatan tiga kali namun tidak diindahkan maka Pemerintah Kota membuat Berita acara pengambilan PSU secara sepihak.

(6) Jika dalam 1 (satu) bulan surat kedua pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Kota menyampaikan surat permintaan yang ketiga dan terakhir kepada pengembang untuk penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota.

(7) Jika dalam 1 (satu) bulan surat ketiga pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Kota menetapkan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaikifmemelihara PSU yang dimaksuddan pemerintah berhak mengambil alih PSU tanpa pelepasan hak dari pengembang.

(8) Pemerintah Kota membuat Berita Acara Serah Terima Fisik dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

(9) Walikota menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud.

(10) Pemerintah Kota memperbaiki/ memelihara PSU dimaksud Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penetapan tidak sanggup sebagaimana yang dimaksud ayat (5) .

(11) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan.

(12) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menenma aset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna.

(13) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.

Pasa135(1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak dipelihara serta pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Kota, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota dalam pembuatan akta Notaris pemyataan pelepasan hak atas tanah danjatau bangunan.

(2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah

disampaikan oleh Walikota dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud.

(3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.

(4) Dalam hal pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan serah terima administrasi dan atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/ a tau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b, Walikota melalui pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan PSU.

(5) Dalam hal PSU sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten Bogor sebelum berdirinya Kota Sukabumi, namun Pemerintah kabupaten bogor tidak memiliki bukti-bukti administasi serah terima PSU dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bogor maka PSU dimaksud diproses sebagai dimaksud ayat (4).

(6) Walikota melalui pejabat yang ditunjuk membuat pemyataan asset atas tanah PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.

(7) Setelah Kantor Pertanahan Kota Sukabumi menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

(8) Walikota menyerahkan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Pertanahan Kota Sukabumi menerbitkan sertifikat hak atas tanah.

(9) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan.

(10) Organisasi Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).

BAB IXPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. penyusunan rencana pembangunan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan;

b. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan;

c. pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;

d. pemeliharaan dan perbaikan prasaranaa, sarana dan utilitas di perumahan; dan atau

e. pengendalian penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum/kelompok pengelola pengembangan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XPEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab pengembang bersangkutan.

(2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan setelah penyerahan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Dalam hal pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau

masyarakat.

(4) Dalam hal terjadi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka segala pembiayaan menjadi tanggung jawab pengelola.

BAB XIPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan.

(2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIISANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

(1) Kepala Daerah berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan pelaksanaan pembangunan;

c. penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan

pelaksanaan pembangunan;

d. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;

e. pembekuan ijin kegiatan pelaksanaan pembangunan

f. pencabutan ijin kegiatan pelaksanaan pembangunan

g. denda administrasif;

h. pengumuman kepada media massa; dan/atau

i. dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan juga kepada pengembang yang menyerahkan prasarana dan sarana dalam kondisi dan/atau dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 11.

(4) Ketetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIIIKETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. memberhentikan seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari tersangka dan memotretnya;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;

i. mengadakan tindakanlain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimlainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikana kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XIVKETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

(2) Penyelesaian dokumen kepemIlikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang tersebut.

Pasal 27

Proses serah terima dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan.

Pasal 28

(1) perumahan yang telah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di ……………….

pada tanggal ………………….

WALIKOTA SUKABUMI, ttd

H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.