PERBEDAAN SISITIM POLITIK DI BERBAGAI NEGARA

Ahmad Muzaki (5)Bagus Satria A (10)Fitriana Marsita S (15)Maryati (20)Ricky Agung P (25)Tamara Maulidya (30)SMAN1 SLEMAN 27 April 2013

•

1. Sitem politik dibedakan :

a. Siapa Yang

Memerintah

• Jika suatu negara pemerintahanya dipegang oleh banyak orang, maka sistem politiknya disebut demokrasi

• Jika dalam suatu negara pemerintahanya dipegang sekelompok kecil maka bentuk pemerintahanya disebut oligarki, otoriter atau diktaktor

b. Ruang Lingkup

Jangkauan

Kewenangan

Pemerintahan

• Jika dalam suatu negara pemerintahan memiliki kewenangan yang mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat maka sistem politiknya disebut totaliter

• Jika dalam suatu negara pemerintahan memiliki kewenangan yang terbtas dan memberi kebebasan kepada penduduknya, maka disebut pemerintahan liberal

Adapun beberapa klasifikasi sistem politik menurut para ahli :

- Almond dan PowellMenurut mereka, sistem politik terbagi menjadi tiga kategori yaitu sebagai

berikut:1. Sistem-sistem primitif yang intermitten (bekerja dengan sebentar-bentar

istirahat)2. Sistem tradisional dengan stuktur bersifat pemerintahan politik yang

berbeda3. Sistem modern di mana struktur politik yang berbeda berkembang dan

mencerminkan aktivitas budaya politik “partisipan”- AlfianAlfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi empat tipe, yaitu sebagai

berikut:1. Sistem politik otoriter2. Sistem politik anarki3. Sistem politik demokrasi4. Sistem politik demokrasi dalam transisi

A. Sistem Politik Demokratis

Menurut Austin Ranney, prinsip dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, serta keputusan mayoritas hanya diambil setelah aspirasi kaum minoritas didengar. Sehingga keputusan yang dicapai tak boleh mengabaika kaum minoritas.

Pelaksanaan demokrasi yang tak terbatas akan melahirkan tirani mayoritas, di mana pihak minoritas tak memiliki jaminan atas hak-hak mereka. Oleh karena itu harus ada jaminan hak-hak manusia yang ditetapkan dalam konstitusi sehingga semuaorang dapat memperoleh haknya.

B. Sistem politik (diktator)Kediktatoran merupakan bentuk pemerintahan dimana

kekuasaan tertinggi untuk menjalankan pemerintahan dipegang oleh orang atau kelompok kecil. Ciri-ciri pemerintahan diktator menurut Carl L. Friederich dan Zbiegniew Brzezinski :

1. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh pada ideologi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia

2. Adanya satu partai massa tunggal negara yang dipimpin satu orang

3. Seluruh kegiatan penduduk diawasi oleh pemerintahan memalui sistem pengawasan polisi rahasia

4. Adanya monopoli semua media massa oleh penguasa5. Adanya ketat militer6. Seluruh sektor ekonomi dikendalikan melalui jajaran birokrasi

PERBEDAAN PRINSIP SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN DIKTATOR

Prinsip-Prinsip Politik Demokrasi Prinsip-Prinsip Politik DiktatorPembagian kekuasaan eksekutif, legistatif dan yudikatif berada pada lembaga yang berbeda Adanya pemusatan kekuasaan

Pemerintahan konstitusional Pemerintah berdasarkan kekuasaan Pemerintahan atas dasar hukum Berlakunya “rule of power” sehingga tak ada supremasi dan keadilan

Pemerintahan mayoritas Pemerintah dibentuk melalui dekretPemerintahan dengan diskusi/ musyawarah Pemilu dilaksanakan untuk melegalkan keabsahan penguasa

Adanya pemilu yang bebas Hanya ada satu partai politikJumlah partai lebih dari satu dan mereka mampu menjalankan fungsinya

Manajemen dijalankan tanpa adanya tranparansi

Adanya manajemen terbuka/ tranparansi Tak diakui hak-hak minoritasAdanya kebebasan pers Tak ada kebebasan berbicaraPegakuan hak-hak minoritas Hak manusia tak dijamin dan ditegakan Perlindungan terhadap hak manusia Penguasa dapat mengintervensi badan perdilan sehingga badan

peradilan

Adanya peradilan yang bebas & tak memihak Tak ada kontrol administrasi & birokrasiKebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa tanpa paksaan dari lembaga mana pun Mekanisme politik bersifat statisPejabat pemerintahan ditetapkan melalui merit system bukan poil system Penyelesaian masalah dengan paksaanJaminan kebebasan individu dalam batas yang tertentu Berlaku prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin

Berlakunya konstitusi UUD

2. SISTEM POLITIK DI BERBAGAI NEGARA

UNI SOVIET DAN EROPA TIMUR

• Komunisme muncul di soviet pada revolusi 1917 setelah runtuh kekuasaan tsar ang berlangsung ratusan tahun.paham komunis mengutamakan kepentingan kolektif dan menghapus hak individu, serta mendominasi pemerintah.

• Supreme soviet merupakan lembaga tertinggi terdiri 2 lembaga yang seimbang.lembaga tersebut soviet of union dan soviet nationalities,lembaga ini terdiri 1 ketua ,1 wakil ketua ditambah 15 ketua dari 15 uni republik.setelah soviet runtuh masing masing negara bergabung dalam CIS (commonwealth of independent states).

AMERIKA SERIKAT• Amerika serikat adalah negara federal yang terdiri negara

bagianyang terpisah dalam segala bidang kecuali masalah keamanan.setiap negara bagian mempunyai undang- undang dan pemerintahan sendiri.

• Badan legislatif amerika serikat terdiri dari senat yang beranggotakan 2 orang senator sebagai wakil dari negara bagian,dan house of representative yang beranggotakan wakil negara bagian yang bergantung jumlah penduduk negara bagian.kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh conggres(senat dan house of representative),sedangkan yudikatif dilaksanakan oleh supreme court of justice(mahkamah agung).

Negara Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensial. Semua negara bagian berbentuk republik dan sesuai dengan konstitusi. Di negara ini hanya ada 2 partai politik yang memperebutkan jabatan politis yakni partai demokrat dan partai republik. Amerika Serikat melaksanakan pemilu dalam rangka memilih presiden, gubernur, walikota, dewan kota, anggota senat, anggota house of representative, dan pejabat negara bagian.

PERANCIS• Di perancis dikenal pemerintahan republik I –V . Perancis

merupakan negara republik kesatuan, kedudukan presiden sangat kuat, dan presiden lah yang mengangkat perdana menteri. Kedudukan parlemen juga kuat , karena dapat menjatuhkan perdana menteri, tetapi presiden tidak dapat di jatuhkan oleh perdana menteri, bahkan presiden dapat membubarkan parlemen ( Assemble Nationale).

JEPANG• Perdana menteri mengepalai sebuah kabinet sekaligus

memimpin partai mayoritas di Majelis Rendah (Shugiin) dan secara kolektif bertanggung jawab kepada parlemen yang disebut Diet/ Kokkai.

• Parlemen Jepang terdiri dari 2 badan, yaitu Shugiin dan Sangiin.

• Majelis Rendah memegang kekuasaan legislatif yang dipilih setiap 4 tahun.

IRAN• Kepala negara adalah imam Kedua Belas yang diwakili Faqih

atau Dewan Faqih.• Presiden diangkat oleh rakyat, namun diangkat, dilantik dan

diberhentikan oleh Faqih.• Pemilihan Faqih berdasarkan kemampuan mendalami Alquran.• Pembuatan Undang-undang disesuaikan dengan Alquran dan

Hadis.• Dibentuk Dewan Perwalian untuk mengawasi Dewan

Pertimbangan Nasional Iran dalam membentuk Undang-undang.

ARAB SAUDI• Kepala negara memegang kekuasaan eksekkutif sekaligus

menjabat sebagai perdana menteri dan pimpinan agama tertinggi.

• Tidak ada konstitusi kecuali Alquran.• Sistem hukum bersumber dari Alquran dan penjabarannya

dari hadis.• Berlaku hukum adat dan hukum suku-suku.• Sistem kerja peradilan diawasi oleh Komisi Pengawas

Pengadilan yang diangkat oleh raja.

ISRAEL • Negara dipimpin oleh presiden yang disebut Nazi yang dipilih

oleh parlemen (Knesset). • Menganut demokrasi parleemnter.• Para menteri dipilih oleh partai dan bertanggung jawab

kepada anggota partainya.

D. SISTEM POLITIK DI INDONESIA1. Konsep Umum Sistem Politik Di IndonesiaAdapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah • Ide kedaulatan rakyat• Negara berdasarkan atas hukum• Bentuk republik• Pemerintahan berdasarkan konstitusi• Pemerintahan yang bertanggung jawab• Sistem perwakilan • Sistem pemerintahan presidensial

BEBERAPA ASPEK DEMOKRASI PANCASILA

• Formal• Material• Normatif/ KaidahAda 4 prinsip, yaitu :

a. kebenaran c. keadilanb. kekeluargaan d. kebenaran

• Tujuan• OrganisasiDibagi menjadi 2, yaitu :

a. organisasi sistem pemerintahanb. organisasi lembaga-lembaga dan kekuatan-kekuatan

sosial politik dalam masyarakat.• Semangat

Menurut Ahmad Sanusi, demokrasi terdiri dari 10 pilar yaitu,• Demokrasi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa• Demokrasi denan kecerdasan• Demokrasi yang berkedaulatan rakyat• Demokrasi dengan Rule of law• Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara• Demokrasi dengan hak asasi manusia• Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka• Demokrasi dengan otonomi daerah• Demokrasi dengan Kemakmuran• Demokrasi yang berkeadilan sosial

Pasal yang mengatur mekanisme pelaksanaan demokrasi

• Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat

• Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yaitu bentuk negara republik• Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pada sila ke 4 demokrasi dengan

sisitem perwakilan• Pasal 28 UUD 1945 yaitu kemerdekaan berserikat dan

berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan, tulisan dan sebagainya.

• 4-16 UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara

Perubahan UUD 1945 yang memengaruhi sistemm politik NKRI• Pasal 6A ayat (1) UD 1945, Pemilihan presiden yang dilakukan

langsung oleh rakyat• pasal 7 UUD 1945, adanya pembatasan masa jabatan presiden• Pasal 7A UUD 1945, pemberhentian presiden dan wakil

presiden• Pasal 7B UUD 1945, usul pemberhentian presiden dan wakil

presiden• Pasal 2 UUD 1945, menghapus penjelasan UUD 1945

DINAMIKA SISTEM POLITIK INDONESIA

a. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

Bentuk Negara: KesatuanPemerintahan: republikKepala Negara dan Kepala Pemerintahan: presidenSistem pemerintahan: PresidensialKetiga MaklumatMaklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa presiden dan memberikan kekuasaan MPR dan DPR.Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945, tentang pembentukan partai politik yang sebanyak banyaknya oleh rakyatMaklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945, yang mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer

Kabinet yang terbentuk selama berlakunya sistem pemerintahan Parlementer

• Kabinet Amir Syahrifudin I berlangsung antara 3 Juli 1947-11 November 1947

• Kabinet Amir Syahrifudin II berlangsung antara 11 November 1947-29 Januari 1948

• Kabinet Hatta I berlangsung antara 29 Januari-4 Agustus 1949 • Kabinet Darurat (Mr Sjarfudin Prawiranegara) berlangsung

antara 19 Desember 1948-13 Juli 1949• Kabinet Hatta II berlangsung 4 Agustus 1949-20 Desember

1949

b. PERIODE 27 DESEMBER 1949-17 AGUSTUS 1950• Pada masa, ini konstitusi yang berlaku adalah konstitusi Reoublik

Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan KRIS, parlemen RIS terdiri dari 2 badan yaitu senat dan sistem pemerintahannya adalah sistem parlementer kabinet semu ( quasiparlementer) dengan beberapa karakteristik sebagai berikut :

a. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden.

b. Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden.c. Presiden mencampuri kekuasaan perdana menteri.d. Pertanggung jawaban kabinet kepada DPR, namun harus berlaku

melalui keputusan pemerintah.e. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kabinet.f. Presiden RIS berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus

kepala pemerintahan.

c. PERIODE 17 AGUSTUS 1950-5 JULI 1959• Pada masa ini, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1950. Selama

berlakunya UUDS 1950 terjadi 7x pergantian kabinet yaitu sebagai berikut :

a. Kabinet Natsir berlangsung antara 6 September 1950-27 April 1951.

b. Kabinet Sukiman berlangsung antara 27 April 1951-3 April 1952.c. Kabinet Wilopo berlangsung antara 3 April 1952-30 Juli 1953.d. Kabinet Ali Sastromidjoyo I berlangsung antara 30 Juli 1953-12

Agustus 1955.e. Kabinet Burhanuddin Harahap berlangsung antara 12 Agustus

1955-24 Maret 1956.f. Kabinet Ali Sastromidjoyo II berlangsung antara 24 Maret 1956-9

April 1957.g. Kabinet Djuanda(karya) berlangsung antara 9 April 1957-10 Juli

1959.

d. Periode 5 Juli 1959-11 Maret 1966 (Masa Orde Lama)• Sejak kembali ke UUD 1945, kedudukan presiden adalah sebagai kepala

negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet ini terdiri dari :a. Kabinet ini, terdiri dari seorang perdana menteri yang dijabat oleh

presiden dan sepuluh orang menteri.b. Menteri-menteri offico, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena

jabatannya diangkat menjadi menteri; sertac. Menteri-menteri muda yang berjumlah 60 orang.• Pada periode ini terjadi penyimpangan terhadap Pancasil a dan UUD

1945. Penyimpangan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :a. Pembubaran DPR hasil pemilu yang kemudian diganti DPR gotong royong

yang anggotanya diangkat dan diberhentikan Presiden.b. Pembentukan MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden.c. Penetapan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS.d. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun

1959.e. Lahirnya paham NASKOM (nasionalis,agama,dan komunisme) yang memberi

peluang bangkitnya PKI.

e. Periode 11 Maret 1966-21 Mei 1998 (Masa Orde Lama)Masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto melalui Supersemar “Surat Perintah Sebelas Maret.” Pemerintahan dilaksanakan berdsarkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen. Penyimpangan-penyimpangan konstitusional pada masa orde baru :a. Terjadi praktik monopoli ekonomi dan pembangunan

ekonomi yang sentralistik. Sehingga melahirkan budaya KKN.b. Pemerintahan bersifat sentralistik yang disosialisasikan

dengan sistem komando.c. Pemerintahan tertutup dan kebebasan mengkritik jalannya

pemerintahan cenderung tertutup.d. Supermasi hukum yang tidak ditegakkan

f. Periode 21 Mei 1998-Sekarang (Era Reformasi)

Pada alwal reformasi berkembang beberapa tuntutan dari masyarakat,yaitu :a) Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI.b) Penegakkan supermasi hukum.c) Pemberantasan KKN.d) Penghormatan dan penegakkan HAM.e) Mewujudkan kebebasan pers.f) Mewujudkan kehiduan yang demokratis.g) Amandemen UUD 1945.h) Pelaksanaan otoda untuk mewujudkan hubungan yang adil

antara pusat dan daerah.

• Pemilu pertama pada masa ini berlangsung tahun 1999 yang diikuti 48 parpol.

• Melalui Sidang Umum MPR, K.H Abdurrahman Wahid sebaai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya. Amandemen UUD 45 dilakukan sebanyak 4 kali (1999-2002).

• Pada tanggal 23 Juli 2001, jabatan presiden K.H Abdurrahman Wahid resmi dicabut. Salah satu pemicunya adalah kebijakan-kebijakan kontroversial yang dibuat beliau. Salah satunya membubarkan MPR/DPR dan Partai Golkar.

• Pada masa pemerintahan Megawati, terlahir sistem pemilu presiden dan wapres secara langsung.

• Pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden dan M. Jusuf Kalla terpilih sebagai wakilnya melalui sistem pemilu presiden dan wapres.

Keterkaitan antara Dinamika Politik dengan Stabilitas Politik• Stabilitas politik dipengaruhi oleh kondisi masyarakat.

Stabilitas politik yang terganggu dapat mengganggu stabilitias ekonomi,sosial,bahkan pertahan dan keamanan negara.

• Demokrasi pancasila merupakan sistem politik Indonesia yang prinsipnya dibangun di atas keberagaman dan pluralisme.