PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

TENTANG APOTEK

Kelompok 1

Martson Putra Sulung 1220242117

Neila Maria Dias Marcal 1220242127

Ni Ketut Yuni A 1220242129

Nike Richa Rahmawati 1220242131

Krisna Dewi 1220242158

Restiana Dewi 1220242165

Rina Fibrilia 1220242171

Rinnie Widyastuti S 1220242172

Rita Septiana 1220242174

PROGRAM PROFESI APOTEKER

UNIVERSITAS SETIA BUDI

S U R A K A R T A

2 0 1 2

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Definisi Apotek

Berikut adalah beberapa definisi apotek :

Menurut PP No. 26 tahun 1965 tentang apotek Pasal 1. Yang dimaksud dengan

apotik dalam Peraturan Pemerintah ini ialah suatu tempat tertentu, dimana

dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian.

Menurut UU No. 41 tahun 90 pasal 1 ayat 2, apotek adalah tempat

dilakukannya pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk,

pencampuran, penyimpanan dan penyerahan sediaan farmasi dan perbekalan

kesehatan lainnya

Menurut PERMENKES RI No. 922/MENKES/PER/X/1993, apotek adalah

suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran

perbekalan farmasi kepada masyarakat.

Menurut KEPMENKES RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002, apotek adalah

suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran

sediaan Farmasi, perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat.

2

Menurut Kepmenkes RI No.1027/MENKES/SK/IX/2004, apotek adalah suatu

tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran

Sediaan Farmasi, perbekalan Kesehatan lainnya kpd masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 13 Apotek adalah

sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh

apoteker.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja

Tenaga Kefarmasian pasal 1 ayat 3 apoteker adalah sarjana farmasi yang telah

lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Apotek

Peraturan perundang-undangan perapotekan di Indonesia telah beberapa kali

mengalami perubahan. Dimulai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP)

No.26 tahun 1965 tentang pengelolaan dan perizinan Apotek, kemudian

disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1980, beserta petunjuk

pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.26. tahun 1981 dan Surat

Keputusan Menteri Kesehatan No.178 tentang ketentuan dan tata cara pengelolaan

apotek. Peraturan yang terakhir berlaku sampai sekarang adalah Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang

Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian yang memberikan

beberapa keleluasaan kepada apotek untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan

yang optimal.

Ketentuan-ketentuan umum yang berlaku tentang perapotekan sesuai

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 adalah sebagai berikut:

a. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah

mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

4

b. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker

dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana

Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah

Farmasi/Asisten Apoteker;

c. Sertifikat kompetensi profesi adalah surat tanda pengakuan terhadap

kompetensi seorang Apoteker untuk dapat menjalankan pekerjaan/praktik

profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

d. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kefarmasian yang telah

memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu

serta diakui secara hukum untuk menjalankan pekerjaan/praktik profesinya.

e. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap tenaga kefarmasian yang

telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.

f. Surat Tanda Registrasi Apoteker, yang selanjutnya disingkat STRA adalah

bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah

diregistrasi.

g. Surat Tanda Registrasi Apoteker Khusus, yang selanjutnya disingkat

STRA Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada

Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan melakukan

pekerjaan kefarmasian di Indonesia.

h. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya

disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri

kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.

5

i. Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat

izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik

kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.

j. Surat Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnya disebut SIKA adalah surat

izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan

pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau

penyaluran.

k. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut

SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis

Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada

fasilitas kefarmasian.

Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, Apoteker Pengelola

Apotek dibantu oleh Asisten Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Kerja.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 679/MENKES/SK/V/2003, tentang peraturan

registrasi dan izin kerja Asisten Apoteker :

a. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten

Apoteker atau Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi, dan Jurusan

Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan,

Jurusan Analisis Farmasi serta Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Surat Izin Asisten Apoteker adalah bukti tertulis atas kewenangan yang

diberikan kepada pemegang Ijazah Sekolah Asisten Apoteker atau Sekolah

Menengah Farmasi, Akademi Farmasi dan Jurusan Farmasi Politeknik

6

Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan, Jurusan Analisis Farmasi

serta Makanan Politeknik Kesehatan untuk menjalankan Pekerjaan Kefarmasian

sebagai Asisten Apoteker.

c. Surat Izin Asisten Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan

kepadapemegang Surat Izin Asisten Apoteker untuk melakukan pekerjaan

kefarmasian disarana kefarmasian.

d. Sarana Kefarmasian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan

kefarmasian antara lain Industri Farmasi termasuk obat Tradisional dan

kosmetika, Instalasi Farmasi, Apotek, dan toko obat. (Anonim, Izin Kerja

Asisten Apoteker, 2003)

B. Pelayanan Resep

Dalam perundang – undangan pelayanan resep di atur dalam:

1. Permenkes Nomor 278/279/280/MenKes/SK/V/1981 yang berbunyi Apotik

wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan, Salinan resep

harus ditanda-tangani atau diparaf oleh Apoteker, Resep harus dirahasiakan

dan disimpan di Apotik dalam jangka waktu 3 tahun.

2. Permenkes Nomor 922/MenKes/Per/X/1993 yang berbunyi Apotik wajib

melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan, APA/Apoteker

pendamping atau Apoteker pengganti diizinkan menjual Obat Keras yang

dinyatakan sebagai sebagai Daftar Obat Wajib Apotik tanpa resep, Salinan

resep harus ditanda-tangani atau diparaf oleh Apoteker

7

3. Permenkes Nomor 1027/MenKes/SK/IX/2004 yang berbunyi Skrining

resep, Penyiapan obat (Peracikan, Etiket, Kemasan obat, Penyerahan obat,

Informasi obat, Konseling, MonitoringPenggunaan).

C. Penyimpanan Resep

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 704/Ph/63/b

Tgl. 14/2/63 mengatakan bahwa penyimpanan resep disimpan selama 3 tahun

berdasarkan nomor urut dan tanggal pembuatan. Pemusnahan resep hanya boleh

dengan jalan pembakaran Pemusnahan dengan membuat BAP.

D. Pengelolaan Khusus

Pengelolahan khusus di apotek meliputi pengelolahan Narkotika,

Psikotropika dan Jarum Suntik

a. Narkotika

Resep, Salinan Resep Narkotika (SE Dirjen POM 336/E/SE/1977)

Tempat Penyimpanan Narkotika (Permenkes 28/Menkes/Per/I/1978)

Pemusnahan Narkotika (Permenkes 28/Menkes/Per/I/1978)

b. Psikotropika

Pelaporan (UU 5/1997. Permenkes688/Menkes/Per/VII/1997.

Permenkes 912/Menkes/Per/VIII/1997)

8

c. Jarum Suntik

(Permenkes 229/Menkes/Per/VII/1978)

E. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan apotek di atur dalam keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002. Yang berbunyi pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan apotik dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan,

Dinas Kesehatan, dan Badan POM. Pembinaan terhadap apotik dilaksanakan

secara berjenjang dari tingkat Pusat sampai dengan Daerah, atas petunjuk teknis

Menteri.

F. Sanksi

Sanksi yang diberikan kepada apotek bila melanggar undang – undang yaitu :

1. Sanksi administratif

Sanksi administraif diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002.

a. Kadinkes Kabupaten/kota dapat mencabut ijin bila ;

1) Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud pada

Pasal 5 dan/atau;

2) Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam pasal 12 dan

Pasal 15 ayat (2) dan/atau;

9

3) APA terkena ketentuan dimaksud dalam Pasal 19 ayat 5) dan/atau;

4) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perUU, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau;

5) SIK APA dicabut dan/atau;

6) PSA terbukti terlibat dalam pelanggaran perUU bidang obat

dan/atau;

7) Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal 6

b. Kadinkes kabupaten/kota sebelum melakukan pencabutan sebagaimana

dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan kepala Balai POM setempat.

Pasal 11 ayat (1);

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan

perUU lain, maka terhadap kesehatan dapat dilakukan tindakan – tindakan

administrati di dalam hal sebagai berikut;

1) Melalaikan kewajiban

2) Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh

seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun

mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;

3) Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;

4) Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan UU ini.

10

2. Sanksi Pidana

a. UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

b. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.

c. UU No. 5/1997 tentang Psikotropika.

d. UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

e. UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

f. PP No. 72/1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan.

11

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja

Tenaga Kefarmasian

2. Kepmenkes RI nomor : 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang ketentuan dan tata

cara pemberian izin apotik

3. Kepmenkes RI nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang ketentuan dan tata

cara pemberian izin apotik

4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 679/MENKES/SK/V/2003 tentang

peraturan registrasi dan izin kerja Asisten Apoteker

5. Permenkes Nomor 278/279/280/MenKes/SK/V/1981

6. Permenkas Nomor 922/MenKes/Per/X/1993

7. Permenkes Nomor 1027/MenKes/SK/IX/2004

8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 704/Ph/63/b Tgl.

14/2/63

9. UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

10. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan

11. UU No. 5/1997 tentang Psikotropika

12. UU No. 35/2009 tentang Narkotika

13. UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

14. PP No. 72/1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

15. UU No. 41 tahun 90

16. PP no. 51 tahun 2009

17. PP No. 26 tahun 1965

18. SE Dirjen POM 336/E/SE/1977

19. Permenkes28/Menkes/Per/I/1978

20. Permenkes 28/Menkes/Per/I/1978

21. UU Kesehatan Nmor 35 Tahun 2009

12