MAKALAH

PENGARUH PARTAI POLITIK TERHADAP

PARTISIPASI MASYARAKAT MENGIKUTI PEMILU

DISUSUN OLEH :

NAMA : FAJAR GINANJAR

NIM : 21060110083001

PSD III TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAN DIPONEGORO

SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berjalannya suatu negara pasti tidak lepas dari sebuah sistem politik. Karena pasti

sistem politik-lah yang menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu negara. Negara

yang maju dapat dipastikan bahwa system politik didalamnya tertata dengan baik.

Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah

pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut

menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode

tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia,

penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam

pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk

menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh

karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi

beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian

peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan

secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan

jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok

masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam

proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk

mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana

bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas.

Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam

sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional

dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan

nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik

sebagai pilar demokrasi

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi

sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia

yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat

ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas

demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu

ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi

dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

BAB II

PERMASALAHAN

Kekuasaan politik di Indonesia yang ada pada saat ini muncul setelah melalui

proses panjang yang dilaluinya lewat political struggle (pertarungan politik),

ideology diffuses (pembauran ideologi), international conspiracy (konspirasi

internasional), serta aksi-aksi politik lainnya tidak terlepas dari perjalanan politik

di masa lalu. Hingga akhirnya hadirnya penguasa ataupun para pelaku politik

seperti layaknya hukum barbar, siapa yang kuat maka merekalah yang bertahan.

Partai politik dalam hubungannya dengan sistem sosial politik memainkan

berbagai fungsi diantaranya sebagai sarana sosialisasi politik, komunikasi politik,

rekruitmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan. Lalu apa

sajakah sebenarnya fungsi partai politik dalam hubungannya dengan kemauan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemilu, apabila

melihat keadaan sekarang dimana masyarakat memandang partai politik tidak

lagi membawa aspirasi masyarakat melainkan keberadaannya hanya dianggap

sebagai kendaraan politik yang dipakai oknum-oknum tertentu untuk menggapai 

jabatan-jabatan publik di Indonesia. Terlebih jumlah partai selama ini sangat

fluktuatif dan tidak jarang membingungkan masyarakat awam.

Tidak jarang banyaknya partai politik yang membingungkan masyarakat

dan adanya partai tidak lagi memiliki fungsi seperti yang mereka harapkan

membuat masyarakat menjadi kurang motivasi untuk berperan menggunakan hak

pilihnya dalam pemilu dan cenderung menjadi golput (golongan putih) yang

menolak memilih. Masalah golput ini sering menjadi wacana yang hangat dan

krusial. Meski tidak terlalu signifikan, tetapi ada kecenderungan peningkatan

jumlah golput dalam setiap pemilu.. Bahkan golput adalah jumlah terbesar di

hampir setiap pemilihan di gelar.

Sejatinya Golput adalah fenomena yang alamiah. Hanya saja, tentunya hal

ini di batasi oleh jumlahnya. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan di

anggap sehat jika jumlah Golput dalam kisaran 30 persen, meski banyak

pemilihan jumlah Golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen.

Namun bagi sebagian kalangan, jumlah ini dinilai normal dalam penerapan

sistem demokrasi di sebuah Negara. Karena tidak mungkin untuk meningkatkan

partisipasi politik rakyat dalam Pemilu mencapai 100 persen. Begitupun, besar

kecilnya jumlah golput akan sangat tergantung pada maksimal atau tidaknya

upaya yang dilakukan.

  

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Politik dan Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik

mengemukakan definisi politik sebagai berikut: “Politik adalah bermacam-macam

kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses

menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”

(Budiardjo, 2002). Berdasarkan definisi di tersebut, dapat dikemukakan politik

merupakan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam suatu negara dalam mencapai

dan melaksanakan tujuan yang telah dibuat. Kegiatan tersebut menyangkut proses

menentukan tujuan-tujuan dari suatu negara dan melaksanakan tujuan-tujuan

tersebut.

              Menurut Arifin Rahman kata politik berasal dari bahasa Yunani “polis”

adalah kota yang berstatus Negara/Negara kota. Segala aktivitas yang dijalankan

oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya disebut “politike techne”.

Kemudian ia juga berpendapat politik ialah pengertian dan kemahiran untuk

mencukupi dan menyelenggarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan

Negara

 

Sedangkan definisi partai politik menurut Sumarno adalah sebagai berikut:

“Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita sama. Tujuan kelompok

ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik (biasanya) dengan cara

konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka” (Sumarno, 2006).

              Berdasarkan definisi di atas partai politik pada umumnya terwujud

berdasarkan persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai bersama.

Kehadiran partai politik dalam kegiatan partisipasi politik memberi warna

tersendiri, hal ini berdasar pada fungsi yang melekat pada partai politik tersebut.

3.2. Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk dengan suatu tujuan dan

melaksanakan fungsi-fungsi tertentu guna pencapaian tujuannya. Menjalankan

fungsi-fungsi tersebut merupakan ciri negara yang berdemokrasi. Fungsi utama

partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan

program-program berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi utama tersebut

terdapat beberapa fungsi lain yang dilaksanakan parpol, seperti yang dikemukakan

oleh Ramlan Surbakti, 2002 yaitu:

1. Fungsi rekrutmen politik.

2. Fungsi partisipasi politik.

3. Fungsi pemadu kepentingan.

4. Fungsi komunikasi politik.

5. Fungsi pengendali konflik.

6. Fungsi kontrol politik.

Partai politik memiliki sejumlah fungsi dalam mencari dan mempertahankan

kekuasaan politik dalam suatu negara. Fungsi partai politik satu sama lainnya

memiliki kaitan dalam kelangsungan hidup politik partai.

3.3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan

keputusan, karena tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah

tidak akan berjalan dengan baik. Sebelum menguraikan pengertian partisipasi

politik, maka penulis menguraikan terlebih dahulu definisi partisipasi, bahwa:

            “Partisipasi merupakan salah salah satu aspek penting demokrasi.

Asumsi  yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling

tahu tentang  apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena

keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah

menyangkut dan mempengaruhi  kehidupan warga masyarakat maka

warga masyarakat berhak ikut serta  menentukan isi keputusan politik”

(Surbakti, 1992).

Bertolak dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi itu sikap

individu atau kelompok atau organisasi warga masyarakat yang terlibat atau ikut

serta dalam pencapaian tujuan dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

3.4. Pemilu

Pengertian Pemilu diataranya dalam undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang

pemilihan umum disebutkan: a. Bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945,

negara republik indonesia adalah negara yang berkedaulatanrakyat; b. Bahwa

pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam

rangkakeikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negar; c. Bahwa

pemilihan umum umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat

yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan /Perwakilan, melainkan juga

merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penmyusunan tata kehidupan Negara

yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian juga dalam bab I ketentuan umum pasal 1ayat 1 disebutkan

bahwa: "pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam

negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasiladan undang-

undang 1945. Selanjutnya untuk mendukung ayat-ayat tersebut, dalam ayat 3

ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi

kewenangan dan tindakan pemerintah suatu negara,yaitu kehendak rakyat

hendaknya menjadi dasar kewenangan pemerintah; kehendak ini hendaknya

dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan sejati dan periodik yang bersifat

umumdengan hak pilih yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan

suara rahasia atau melalui prosedur pemungutansuara bebas.

Banyak pengertian mengenai Pemilu atau pemilihan umum tetapi intinya adalah

pemilihan umummerupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di

tanganrakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungankekuasaan dari

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

3.5. Partai Politik agar Menjadi Daya Tarik Masyarakat dalam Pemilu

  

1. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

Salah satu hal yang menyebabkan besarnya jumlah Golput adalah adanya

anggapan masyarakat bahwa partai politik tidak lagi membawa aspirasi

masyarakat, hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya fungsi partai politik

sesuai dengan fungsi partai politik yang sebenarnya sehingga keberadaan partai

politik hanya dianggap sebagai kendaraan politik yang dipakai oknum-oknum

tertentu untuk menggapai  jabatan-jabatan. Oleh karena itu dengan

memaksimalkan fungsi partai politik kepada masyarakat luas maka akan

menumbuhkan simpati masyarakat terhadap pentingnya peran partai politik

dalam pemilihan.

Empat fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana :

1. sarana komunikasi politik, 2. sosialisasi politik (political socialization), 3.

sarana rekruitmen politik (political recruitment), dan 4. pengatur konflik (conflict

management). Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting

dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau “political

interests” yang terdapat dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap

sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan

partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi

kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau

bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

              Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan

penting dalam melakukan sosialisasi politik (political socialization). Ide, visi dan

kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada

konstituen untuk mendapatkan ‘feedback’ berupa dukungan dari masyarakat luas.

Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam

rangka pendidikan politik. Partai lah yang menjadi struktur yang harus

memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran

kolektif masyarakat warga negara.

              Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekruitmen politik (political

recruitment). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan

yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang

dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh

rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh

Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung

lainnya.

Tentu tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan partai politik

sebagai sarana rekruitmen politik. Jabatan-jabatan profesional di bidang-bidang

kepegawai-negerian, dan lain-lain yang tidak bersifat politik (poticial

appointment), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh

terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu

memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (political

appointment).

             

              Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi

dalam masyarakat (conflict management). Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai

(values) dan kepentingan-kepentingan (interests) yang tumbuh dalam kehidupan

masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan

bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan

yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik

yang menawarkan ideologi, program, dan altrernatif kebijakan yang berbeda-beda

satu sama lain.

              Dengan perkataan lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik (conflict

management) partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (aggregation of

interests) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui

saluran kelembagaan politik partai. Karena itu, dalam kategori Yves Meny dan

Andrew Knapp, fungsi pengeloa konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi

partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam

kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk

mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Salah satu hal mendasar menyebabkan besarnya jumlah Golput adalah adanya

motivasi yang beragam dari para peserta pemilu dimana motivasi tersebut lebih

cenderung untuk kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal

seperti pendidikan politik kepada masyarakat.

Dalam kampanye para Caleg akan lebih cenderung mengajak rakyat untuk

memilih dirinya atau tidak memilih. Ini yang dimaksud kampanye yang hanya

dimotivasi oleh kepentingan politik. Kondisi akan berbeda jika ada muatan untuk

memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang

kedaulatan yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara

demokratis paling kurang dalam dua hal yaitu memilih pemimpin yang akan

membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen

masyarakat, ke dua untuk memilih wakil rakyat yang akan di tugasi mengawal dan

mengawasi jalannya pemerintah.

Secara lebih tegas lagi mengenai pendidikan  politik dapat dilihat dalam

Pasal 31 UU Nomor 2 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Partai politik

melakukan  pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung

jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan tujuannya

antara lain: Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif

masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter

bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Atas dasar ini pendidikan rakyat adalah hal yang strategis untuk

menimbulkan efek Pemilu yang lebih berkualitas. Melihat penyebab munculnya

Golput di Indonesia karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman politik yang

benar, makapendidikan politik ini juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat

partisipasi politik rakyat.

Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk dengan suatu

tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu guna pencapaian tujuannya.

Menjalankan fungsi-fungsi tersebut merupakan ciri negara yang berdemokrasi.

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna

mewujudkan program-program berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi utama

tersebut terdapat beberapa fungsi lain yang dilaksanakan parpol, seperti yang

dikemukakan (Surbakti, 2002). Salah satunya pada fungsi input, dimana partai

politik menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekruitmen politik,

agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan. Fungsi partai politik yang perlu

di maksimalkan adalah fungsi sosialisasi. Masyarakat tidak akan mengetahui

bagaimana fungsi tersebut apabila tidak ada sosialisasi kepada mereka dan sarana

sosialisasi yang utama dapat dilakukan melalui pendidikan politik

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Masyarakat Indonesia memerlukan pandangan dan penmahaman yang jelas

mengenai manfaat dan fungsi dari partai untuk kehidupan berbangsa. Pandangan

mengenai fungsi partai dapat disampaikan oleh partai politik itu sendiri dengan

sarana pendidikan politik kepada masyarakat. Sasaran pendidikan pemilihan

adalah untuk bertumbuhnya partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam

pemilu. Dengan adanya kesadaran berpolitik dari masyarakat dapat memunculkan

pemilih dan lingkungan yang aktif dalam berpartisipasi dalam pemilu. Bahwa

pendidikan pemilih tidak semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara,

tapi pemerintah dan partai politik juga mempunyai tanggung jawab yang besar

dalam melakukan pendidikan pemilih ini.

Pendidikan politik kepada masyarakat harus dikemas sedemikian rupa,

sehingga lebih komplit karena perubahan undang-undang politik yang akan

menjadi dasar penyelenggaraan pemilu diperkirakan akan menimbulkan

kesulitan baru bagi pemilih, terutama cara pemberian suara. Sehingga, peluang

untuk meminimalisir jumlah Golput pada pemilihan mendekati posisi normal

dan idea l masih terbuka luas, dengan melakukan pendidikan politik kepada

masyarakat tersebut.

4.2 Saran

         

Bagi pemerintah, hendaknya merumuskan kebijakan mengenai Pemilu dengan

sebaik-baiknya, menyeleksi jumlah partai dengan ketat, dan melakukan

sosialisasi politik secara maksimal kepada masyarakat.

Bagi partai politik, hendaknnya memaksimalkan fungsi-fungsi partai yang

berkaitan dengan komunikasi, partisipasi, dan sosialisasi untuk melakukan

pendidikan politik kepada masyarakat.

Bagi masyarakat, hendaknya mau dan mampu berpikir terbuka mengenai

manfaat dan fungsi partai bagi kemajuan perpolitikan bangsa.

Bagi mahasiswa, hendaknya selalu memperbaharui informasi terkait dengan

perkembangan perpolitikan di Indonesia untuk meningkatkan pandangan dan

pemikiran aktual mengenai kondisi bangsa sehingga dapat membantu

penyelesaian masalah  yang ada melalui keilmuan yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

.

Budiardjo, Miriam. 1981. Partisiipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai).

Jakarta:PT.Gramedia.

_______. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rahman Arifin. 2002. Sistem Politik Indonesia, Dalam Perspektif Struktural

Fungsional. Surabaya: SIC.

Ramli, MM, 2009. “Meningkatkan Partisipasi Politik Rakyat Dalam Pemilu”

Soemarno. 2002. Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar. Bandung:Mandar

Maju.

Surbakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia

Widiasarana Indonesia.

.